Transcript SUMBER HUKUM HAN

SUMBER HUKUM HAN
Tujuan Mempelajari SH
• Tujuan mempelajari sumber hukum adalah
untuk mengetahui landasan huum
awal/factor-faktor lain dalam melakukan
perbuatan pemerintahan.
• Perbuatan pemerintahan
Sumber hukum
perbuatan pemerintah
Masyarakat
Sember Hukum
1. Sumber Hukum Materiil
meliputi faktor – faktor yang ikut
mempengaruhi materi (isi) dari aturan –
aturan hukum.
2. Sumber Hukum Formil
berbagai bentuk aturan yang ada.
P Lutfi = bentuk,sebagi landasan dalam
melaksanakan perbuatan pemerintahan
Sumber Hukum Materiil
1. Historis (sejarah)
- Undang – undang dan sistem hukum tertulis
yang berlaku di masa lampau.
2. Sumber sosiologis/antropologis
Faktor – faktor dalam masyarakat yang ikut
menentukan isi hukum positif, faktor – faktor
mana meliputi pandangan ekonomis, agamis
dan psikologis.
3. Sumber filosofis
Ada 2 ukuran penting :
- Ukuran untuk menentukan sesuatu itu adil.
- Faktor – faktor yang mendorong seseorang
mau tunduk pada hukum.
Sumber Hukum Formal
Adalah sumber hukum yang berasal dari aturan –
aturan hukum yang sudah mempunyai bentuk
sebagai pernyataan berlakunya hukum.
SH Formal :
1. Undang – undang (HAN Tertulis)
2. Praktek Administrasi Negara (Konvensi)
3. Yurisprudensi
4. Doktrin (anggapan ahli hukum)
Undang - undang
Uu 12 Tahun 2011 Tentang PPP
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Konvensi
Praktek dan keputusan – keputusan pejabat
administrasi negara atau hukum tidak tertulis
tapi dipraktekkan dalam kenyataan oleh
pejabat administrasi negara.
Yurisprudensi
Keputusan hakim administrasi atau hakim
umum yang memutus perkara administrasi
negara.
Doktrin
Teori – teori (ahli) dalam lapangan HAN yang
kemudian dapat mendorong timbulnya kaidah
– kaidah HAN.
Teori/doktrin berlaku setelah melalui proses
yang cukup lama. Harus diterima oleh
masyarakat terlebih dahulu.