Transcript PENGERTIAN HAN - Hukum Administrasi Negara

PENGERTIAN HAN
Pengertian Administasi Negara
(Public administrastion) Menurut
Utrecht
 Gabungan Jabatan (complex van ambten) dari
apparaat (alat) administratie dibawah pimpinan
pemerintahan
yang
melakukan
sebagian
pekerjaan pemerintah, fungsi administasi yang
tidak ditugaskan pada badan-badan pengadilan
dan legislatif, dan badan pemerintahan yang lebih
rendah
 Suatu sistem pemerintahan negara dan suatu ilmu
mengenai sistem pemerintahan itu
Pengertian Administrasi Negara
 Administrasi
negara
adalah
sebagai
gabungan jabatan yang dibentuk dan
disusun secara bertingkat (trapgewijs) dan
diserahi tugas melakukan sebagian dari
pekerjaan pemerintah dalam arti luas, yang
tidak
diserahkan
pada
badan-badan
pembuat undang-undang, atau badanbadan kehakiman

Administrasi negara mempunyai
arti luas, yaitu :
– Tata pemerintahan (bestuur)
– Tata usaha negara
– administrasi
(administratie,
staatsbeheer)/ pengurusan rumah
tangga negara
– Pembangunan (ontwikkeling)
– Pengendalian lingkungan


Arti administrasi negara :
– sebagai
aparatur
negara/
pemerintah/ institusi politik
– Sebagai
fungsi/
aktivitas
pelayanan pemerintah
– Proses teknis penyelenggaraan
undang-undang


Administrasi
dijalankan
oleh
penguasa administratif beserta
aparatnya

Praktek di Indonesia, kekuasaan
eksekutif
dan
kekuasaan
administratif menurut UUD’45
(dalam penjelasan) berada di
tangan presiden
Lapangan Administrasi negara
menurut ajaran Trias Politica John
Locke atau Montesquieu adalah
lapangan
eksekutif
(konsep
negara hukum klasik)
Lapangan administrasi negara
dalam konsep negara modern
lebih luas, tidak hanya pada
eksekutif saja, tetapi segala
lapangan kehidupan masyarakat,
sehingga membawa efek kepada
pembentukan
undang-undang
sosial (social wetgeving)
Public Administration
Menurut Prof. Dwight Waldo
 Public Administration is the organization and
management of men and materials to
achieve the purpose of Government
 Public administration is the art and science
of management as applied to affair off State
Pengertian HAN
Menurut Prayudi
 HAN adalah hukum mengenai pemerintahan di dalam
kedudukan, tugas dan fungsinya sebagai administrator
negara atau dengan kata lain Hukum mengenai
Administrasi Negara dan hukum hasil ciptaan administrasi
negara
 Konsekuensinya HAN adalah hukum yang menjadi
pedoman dalam penyelenggaraan negara
 Pemerintah adalah pengurus harian Negara
 Pemerintah adalah keseluruhan daripada jabatan-jabatan
di dalam suatu negara yang mempunyai tugas dan
wewenang politik negara serta pemerintahan
Fungsi pemerintah dalam negara
modern
 Mengembangkan dan menegakan persatuan nasional dan teritorial
 Mengembangkan kebudayan nasional
 Menjalankan pemerintahan, yaitu kegiatan dan tuigas menegakkan
dan mempergunakan wibawa dan kekuasaan negara
 Menjalankan administrasi negara, yaitu melaksanakan dan
menyelenggarakan kehendak-kehendak serta kepetusan pemerintah
secara nyata, juga menyelenggarakan undang-undang
 Menjalankan bisnis, yaitu kegiatan yang teratur dan kontinu dan
melayani kebutuhan masyarakat
 Pemerintahan dijalankan oleh Penguasa Eksekutif beserta aparaturnya




HAN secara prinsip dan dalam arti
sempit adalah Hukum mengenai
Administrasi Negara
HAN secara arti luas mengenai
penyelengaraan apa saja yang
mengandung aspek policy pemerintah
dan hukum publik
Dalam
penyelenggaraan
negara
modern, peran pemerintah meliputi
kehidupan masyarakat, yaitu bidang
politik, ekonomi, sosial budaya,
keluaraga, [erkawinan, perhimpunan,
hiburan, kesenian, olahragadan bidang
teknologi.
Campur tangan penguasa negara
perlu diberi bentuk hukum agar segala
sesuatu tidak bersimpang-siur dan
tidak menimbulkan keragu-raguan
pada semua pihak yang bersangkutan,
dan
bilamana
timbul
konflik,
penyelesaiannya lebih mudah


HAN selanjutnya dapat dikatakan pula
sebagai hukum yang mengatur
administrasi negara yang wajib ditaati
oleh semuat pejabat admininistrasi
negara dalam menjalankan tugas,
fungsi dan kewajiban serta mengurus
segala apa yang menjadi kehendak
pemerintah
serta
memberikan
pelayanan yang sebaiknya kepada
masyarakat
Dalam penyelenggaraan administrasi
negara perlu adanya birokrasi yang
kuat
dan
sehat
untuk
mempertahankan kestabilan politik
dan ekonomi dengan syarat-syarat
–
–
–
–
–
–
–
Efektivitas
Legitimitas
Yuridikitas (rechtmatigheid)
Legalitas (wetmatigheid)
Moralitas
Teknis
efisiensi
Perbedaan Hukum Administrasi negara
dengan Hukum Negara menurut Van
Vollenhoven





Badan Pemerintahan tanpa aturan hukum lumpuh, karena badan itu tidak
mempunyai kewenangan apapun
Badan Pemerintahan tanpa hukum administrasi negara tanpa Hukum
Administrasi negara akan bebas sepenuhnya, karena badan ini dapat
menjalankan wewenangnya menurut kehendak sendiri (Bisa sewenangwenang)
HAN merupakan pembatasan terhadap kebebasan pemerintah , jadi
merupakan jaminan bagi mereka yang harus taat kepada pemerintah
HAN mengandung arti pula bahwa bagi mereka yang harus taat
kepadapemerintah dibebani berbagai kewajiban yang tegas bagaimana dan
sampai mana batasnya
HAN terdiri dari yang tersisa dari hukum publik nasional yang sudah dikurangi
hukum pidana, hukum perdata, dan hukum acara pidana
Lingkup Hukum Negara dan HAN
Menurut Van Vollenhoven
 Objek Hukum Negara umumnya berkenaan
dengan masalah kesadaran hukum seperti
susunan dan kekuasaan parlemen atau
jaminan untuk menjalankan hak asasi
manusia
 Objek HAN umumnya berkenaan dengan
masalah teknis penyelengaraan negara,
seperti besarnya pajak yang harus dibayar
Skema HAN
Sturen
Sancties
Masyarakat
Penguasa
Perlindungan hukum
Penduduk
Participatie-bijv via :
Inspraak; advisering



HAN Meliputi mengatur bagi sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan
masyarakat
Mengatur cara-cara partisipasi WN dlm proses pengaturan dan pengendalian tersebut
Perlindungan hukum
Pengertian HAN dalam arti luas
Unsur-unsurnya meliputi :
 Hukum Tata Pemerintahan, yaitu hukum eksekutif atau
hukum
tata
pelaksanaan
undang-undang
yang
menyangkut pengendalian penggunaan kekuasaan publik
 Hukum Tata Usaha Negara, yakni hukum mengenai suratmenyurat, rahasia kedinasan dan jabatan atau disebut pula
sebagai Hukum Birokrasi
 Hukum Administrasi dalam arti sempit, yakni hukum tata
pengurusan rumah tangga negara, intern dan ekstern
 Hukum Administrasi Pembangunan yang mengatur
penyelenggaraan pembangunan
 Hukum Administrasi lingkungan
 Sebagai hukum hasil buatan administrasi,
HAN adalah hukum yang menjadi pedoman
atau jalan dalam penyelenggaraan undangundang
 HAN juga adalah hukum mengenai struktur
dan kefungsian administrasi
 HAN merupakan keseluruhan ketentuan yang
mengikat alat-alat perlengkapan negara, baik
tinggi maupun rendah, setelah alat-alat itu
akan menggunakan kewenang-wenangan
ketatanegaraan (Van Vollen Hoven)
Perbedaan HAN dengan HTN



(Oppenheim) Kajian HTN adalah negara
dalam keadaan diam, sedangkan HAN
mengkaji negra dalama keadaan
bergerak
(van Vollen hoven) HTN mengkaji
tentang distribusi kekuasaan negara dan
HAN
mengkaji
hukum
mengenai
pelaksanaan/
penggunaan
dari
kekuasaan2 atau kewenangan2.
(Logemann) HTn sebagai hukum
mengenai organisasi jabatan2 negara di
dalam rangka pandangan mereka
terhadap negara sebagai organisasi,
sedangkan HAN hukum mengenai
hubungan2 antara jabatan satu dengan
yang lain, serta hubungan antara
jabatan2
negara
dengan
warga
masyarakat


(Prayudi)
HTN
memfokuskan
terhadap konstitusi daripada negara
sebagai keseluruhan, menyoroti
hukum rangka dasar dari negara
secara keseluruhan, sedangkan
HAN pada khas administrasi dari
negara,
sebab
administrasi
merupakan salah satu bab penting
dalam konstitusi negara disamping
legislasi dan yudikasi.
Hubungan HAN dan HTN, bahwa
HAN
adalah
pengkhususan/
spesialisasi dari HTN, yakni bagian
hukum
mengenai
administrasi
daripada negara.