Transcript Kuliah HTN ke I

HTN-SDN
PERKULIAHAN HTN
Bobot : 4 SKS
Status : Mata Kuliah Dasar
Keahlian
O l e h : Saifudin
4/13/2015
1
PENDAHULUAN
2





Pengertian dan obyek HTN;
Ruang lingkup kajian HTN;
Hubungan HTN dengan Ilmu
Negara;
Hubungan HTN dengan Ilmu
Politik;
Hubungan HTN dengan HAN
HTN-SDN
4/13/2015
Peristilahan HTN
3
Bahasa Indonesia : Hukum Tata Negara
 Bahasa Inggris : Constitutional Law
 Bahasa Perancis : Droit Constitutionnel
 Bahasa Jerman : Vervassungsrecht
 Bahasa Belanda : Sttatsrecht

HTN-SDN
4/13/2015
HTN-SDN
PENGERTIAN HTN
HTN adalah seperangkat
aturan hukum yg
mengatur tentang tatanan
hidup manusia secara
bersama dalam suatu
negara
4/13/2015
4
Pengertian Ilmu HTN
5

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie memberikan
pengertian Ilmu HTN adalah merupakan
cabang ilmu hukum yg membahas
mengenai tatanan struktur kenegaraan,
mekanisme hubungan antar strukturstruktur organ atau struktur kenegaraan,
serta mekanisme hubungan antar struktur
dengan warga negara.
HTN-SDN
4/13/2015
HTN-SDN
OBYEK HTN KHUSUS/POSITIF
Obyek HTN positif adalah :
Negara TERTENTU : berati hukum tata
negara pada negara tertentu yg berupa
aturan dari yg tertinggi sampai yg terendah
dlm mengatur negara.
Misal :
HTN INDONESIA, HTN AMERIKA SERIKAT, HTN
BELANDA
4/13/2015
6
Obyek HTN Umum/Teori-teori HTN
7


Obyek HTN Umum adalah hukum tata negara
pada umumnya di berbagai negara yang
melahirkan teori-teori HTN.
Misal : Teori tentang materi muatan konstitusi;
teori tentang hirarkhi peraturan perundangundangan, teori tentang susunan negara dsb.
HTN-SDN
4/13/2015
8
Ruang Lingkup Kajian
Ilmu HTN

Ruang lingkup kajian Ilmu HTN blm ada
kesatuan pendapat di antara para sarjana,
misalnya :
1. - Menurut Prof. Mr. Burkens : HTN adlh
sistem pengambilan kputusan (dlm) negara,
sebagaimana distrukturkan dlm hukum (tata)
negara positif sprti : Konstitusi, UU, berbgai
peraturan lainnya dan konvensi.
HTN-SDN
4/13/2015
9
Ruang Lingkup Kajian Ilmu
HTN Lanjutan 1

2. Menurut Prof. Mr. Belinfante :
Kajian Ilmu HTN tdk hanya
membatasi pada aturan hukum
positif saja tetapi juga termasuk
di dalamnya adalah, misalnya :
pembentukan suatu kabinet dan
tugas-tugas kekuasaannya.
HTN-SDN
4/13/2015
10
Ruang Lingkup Kajian Ilmu
HTN Lanjutan 2

3. Menurut : Prof. Mr. A M
Donner : Kajian Ilmu HTN
adalah penerobosan
negara dengan hukum.
Jadi, negara sebagai
organisasi kekuasaan
diterobos oleh hukum.
HTN-SDN
4/13/2015
11

4. Menurut Logemann HTN meliputi :
a. jabatan-jabatan dlm struktur negara;
b. siapa yg mengadakannya;
c. bagaimana jabatan diisi;
d. fungsi jabatan;
e. kekuasaan hukum dr jabatan;
f. hubungan antara jabatan-jabatan;
g. batas -batas organ kenegaraaan dalam
melakukan tugasnya terhadap rakyat.
HTN-SDN
4/13/2015
HTN-SDN
12
HUBUNGAN HTN DENGAN
ILMU NEGARA
HTN akan mudah dipahami dengan terlebih
dahulu memempelajari ilmu negara sebagai
ilmu yg bersifat teoritis yaitu mengkaji
negara-negara secara umum, belum menunjuk
pada negara tertentu. Oleh karena itu, dg
mempelajari ilmu negara terlebih dahulu akan
memperoleh dasar-dasar teoritis tentang
negara dan hukum tata negara yg akan
diterapkan dlm negara tertentu sesuai dg
kondisi sosial budayanya.
4/13/2015
Hubungan HTN Dengan Ilmu Politik
13


Menurut Barrents : hubungan antara HTN
dengan ilmu politik diumpamakan bahwa
HTN adalah kerangkanya, sedangkan ilmu
politik adalah daging yang melekat di
sekitarnya.
Menurut Sri Soemantri : hubungan HTN
dengan ilmu politik adalah seperti
lokomotif dengan rel keretanya. Rel kereta
adalah HTNnya, sedangkan lokomotrif
adalah politiknya. Lokomotif tanpa rel bisa
berbahaya, sementara rel tanpa lokomotif
tidak ada gunanya.
HTN-SDN
4/13/2015
Hubungan HTN dengan HAN
14


Pendapat yang melihat adanya perbedaan
prinsipiil antara HTN dengan HAN, misalnya :
Oppenheim dan Van Vollenhoven, Logemann.
Pendapat yg melihat antara HTN dan HAN
tidak ada perbedaan yg prinsip, misalnya :
Kranenburg, Prins, Vegting dan Van der Pot.
HTN-SDN
4/13/2015
Pendapat yG Melihat Hubungan HTN dan
HAN Ada perbedaan
15
1. Oppenheim berpendapat bahwa :
HTN mempelajari negara dlm keadaan diam,
sedangkan HAN mempelajari negara dlm
keadaan bergerak;
2.Van Vollenhoven berpendapat :
Dengan menggunakan teori residu, maka HAN
adalah sisa hukum nasional stelah dikurangi
HTN Materiil, Hukum Pidana Materiil dan
Hukum Perdata Materiil.
HTN-SDN
4/13/2015
Lanjutan : Hubungan HTN dengan HAN
Ada Perbedaan
16
3. Menurut Logemann : HTN pelajaran tentang
hubungan kompetensi, sedangkan HAN pelajaran
tentang hubungan istimewa.

Termasuk dalam kajian HTN mnrt Logemann adlh :
a. jabatan-jabatan dlm struktur negara;
b. siapa yg mengadakannya;
c. bagaimana jabatan diisi;
d. fungsi jabatan;
e. kekuasaan hukum dr jabatan;
f. hubungan antara jabatan-jabatan;
g. batas -batas organ kenegaraaan dalam
melakukan
tugasnya terhadap rakyat.
HTN-SDN
4/13/2015
Pendapat yang Menyatkan Tidak Ada
Perbedaan yang Prinsip antara HTN dan HAN
17



1. Aliran Relativisme : tdk ada perbedaan
antara HTN dan HAN, sebab keduanya
mempunyai penyelidikan yang sama yakni
negara, hanya cara meninjau obyek dan
pendekatannya yg berbeda;
2. Aliran Historis Utilitis : tdak ada
perbedaan antara HTN dan HAN.
Munculnya perbedaan hanya karena faktor
historis dan utilitis.
3. Kranenburg mengatakan perbedaan HTN
dan HAN hanyalah akibat perkembangan
sejarah semata-mata. HTN
mrpkan hukum
HTN-SDN 4/13/2015
umum dan HAN mrpkan hukum khusus.
Metode Pendekatan dalam Mengkaji HTN
18






1. Metode pendekatan secara yuridis;
2. Metode pendekatan secara politis;
3. Metode pendekatan secara filosofis;
4. Metode pendekatan secara sosiologis;
5. Metode pendekatan secara historis;
6. Metode pendekatan secara perbandingan.
HTN-SDN
4/13/2015
Kedudukan HTN dalam
Struktur Mata Kuliah di Fakultas Hukum
19
HTN merupakan mata kuliah INTI/POKOK yang
harus diambil oleh setiap mahasiswa dengan bobot
4 sks dalam rangka membekali untuk memahami
persoalan-persoalan yang terkait dengan urusan
publik dalam proses bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara guna mewujudkan tujuan dan citacita bersama manusia dalam suatu negara.
HTN-SDN
4/13/2015
Kedudukan HTN terhadap Hukum-hukum Lainnya
20
HUKUM TATA NEGARA MENEMPATI KEDUDUKAN TERTINGGI DAN
MERUPAKAN DASAR DARI HUKUM-HUKUM LAINNYA
H Acara Ketatanegaraan
H Perdata
H Acr Pdt
HAN
H Pidana
H Acr Amntr Negra
H Acr Pdn
HTN-SDN
4/13/2015
KESIMPULAN
21
AKU SUKA atau tidak Suka
MEMPELAJARI HUKUM TATA
NEGARA KARENA MENGATUR
PERSOALAN PUBLIK,
kendatipun MENGATUR PUBLIK
ITU TIDAK GAMPANG
HTN-SDN
4/13/2015