Transcript HO_pertemuan1_dan_2.ppt

SELAMAT DATANG
DALAM PERKULIAHAN
HUKUM TATA NEGARA
DOSEN
PROF.DR.H.SUWARMA AM, SH, M.Pd
DRS. RAHMAT, M.Si.
1
PERTEMUAN 1
MATERI KULIAH
Tujuan
Mempelajari
HTN
Kedudukan
HTN dalam
kurikulum
Peristilahan,
Pengertian
dan azas
HTN
Ruang
Lingkup
dan
Pendekatan
2
Kuliah Pengantar
 Tujuan mempelajari HTN bagi mhsjurusan
PKN :
1. membekali mhs untuk memahami konsep
ketatanegaraan secara baik, benar dan
menjadi warga negara yang baik (melek
konstitusi dan politik)
( HTN ditopang dan berpijak pada dua sumber
keilmuan yaitu politik dan hukum.)
2. mampu mengajarkan konsep-konsep
ketatanegaraan dalam mata pelajaran PKn
persekolahan.
3
Pengantar, lanjutan…
 Kedudukan HTN dalam kaitannya dengan
persekolahan  HTN merupakan salah satu
sumber keilmuan mapel PKn persekolahan.
PKn ditopang oleh : HTN, IN, I.Pol, Sispolin,
PIH/PHI, IKN/PKn
 Kedudukan dalam keilmuan ditopang oleh
ilmu politik kenegaraan dan ilmu hukum.
Ipol
keneg
Hukum Tata Negara
Ilmu
Hukum
4
HTN dlm Pembagian hukum 
merupakan hukum publik.
Dasar yuridis pijakan HTN 
Konstitusi/UUD NRI Th 1945 dan
peraturan perundangan lainnya. UUD
merupakan aspirasi rakyat RI dan
budaya politik.
Materi HTN dalam Standar Isi PKn SMP
& SMA  lihat standar isi.
5
PERISTILAHAN
INDONESIA  HTN. Istilah lain  HN, diambil dari bhs
Belanda Staatsrecht.
HTN Luas  HTN + HAN  In ruimere zin
HTN sempit  HTN  In engere zin
INGGRIS  Constitutional law (HTN)  unsur konstitusi lebih
menonjol
State Law (HN)  hukum negaranya lebih
menonjol
BELANDA  Staatsrecht (HN) masalah kenegaraannya lebih
menonjol
Constitutionele Recht (HK.Konsitusi)  Ttg
aturan2 konstitusi.
PERANCIS  Droit Constitusionnel  HTN
Droit Administrative  HAN
6
Faktor utama ketatanegaraan
(Solly Lubis):
faktor filsapat (landasan philosofik/idiil) 
dasar filsapat negara
faktor konstitusi (Landasan yuridis)
ketentuan hukum mengenai struktur
negara dan pemerintahannya termasuk
BN, AAPN, dan hubungan antar AAPN.
faktor garis politik (landasan politis) 
garis kebijakan atau pengarahan jalannya
pemerintahan negara untuk mencapai
tujuannya.
7
Pengertian dan azas-azas HTN:
Pengertian  bersumber pada akal
pikiran manusia, sehingga pengertian
dalam HTN pada umumnya bersifat
tetap. Misalnya Pengertian demokrasi
akan relatif bersifat tetap.
Azas-azas  bersumber dari perasaan
manusia, sering berubah-ubah yang
disebabkan oleh pandangan hidup
masyarakat yang berbeda-beda.
8
Pengertian HTN:
C. Van Vollen Hoven  HTN mengatur semua
masyarakat hukum atasan dan masyarakat
hukum bawahan menurut tingkatannya.
Scholten  HTN merupakan hukum yang
mengatur organisasi daripada negara.
Van der Pot  peraturan-peraturan yang
menentukan badan-badan yang diperlukan serta
wewenangnya masing-masing, hubungannya
satu dengan yang lainnya dan hubungannya
dengan individu-individu.
9
Kusumadi Pudjosewojo  HTN mengatur bentuk
negara (kesatuan & federal) dan bentuk
pemerintahan (kerajaan & republik) yang
menunjukkan masyarakat hukum atasan maupun
bawahan beserta tingkatannya (hierarkhi).
Kusnardi & Ibrahim  HTN merupakan
sekumpulan peraturan hukum yang mengatur
organisasi daripada negara, hubungan antar alat
perlengkapan negara dalam garis vertikal dan
horizontal, serta kedudukan warga negara dan
hak-hak azasinya.
Buat rumusan HTN menurut Sdr? Rumusan siapa
yang dijadikan acuan/rujukan?
10
Ruang lingkup Kajian studi HTN
Menurut Logemann:
a. Susunan dari jabatan (LN)
b. penunjukkan mengenai pejabat
c. tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatan itu
d. kekuasaan dan kewenangan yg melekat pada jabatan,
e. batas wewenang dan tugas dari jabatan itu terhadap
daerah dan orang-orang yang dikuasainya;
f. hubungan antarjabatan/ lembaga
g. penggantian jabatan;
h. hubungan antara jabatan dan penjabat
11
Menurut Jimly (2006), HTN merupakan cabang
ilmu hukum yang mempelajari prinsip-prinsip
dan norma-norma hukum yang tertuang secara
tertulis ataupun yg hidup dalam kenyataan
praktik kenegaraan berkenaan dengan:
a. konstitusi yg berisi kesepakatan kolektif suatu
komunitas rakyat mengenai cita-cita utk hidup
bersama dlm suatu negara;
b. institusi-institusi kekuasaan negara beserta
fungsi-fungsinya;
c. mekanisme hubungan antar institusi itu;
d. prinsip2 hubungan antara institusi kekuasaan
negara dengan warga negara.
12
Kajian HTN (di Indonesia) menurut Jimly dapat
dibedakan:
1. HTN umum yang berisi asas-asas hk yang bersifat
universal;
2. HTN yang berisi asas-asas yang berkembang dlm
teori dan praktik di suatu negara tertentu;
3. HTN positif yang berlaku di Indonesia yang
mengkaji mengenai hukum positif di bidang
ketatanegaraan di Indonesia.
Umumnya ahli HTN di kita membahas yang ke tiga.
Bagaimana komentar Anda?
13

Pendekatan studi HTN
1. Pendekatan yuridis formil
2. Pendekatan lainnya:
a. pendekatan filsafat
b. pendekatan historis
c. pendekatan sosiologis-politis
 Pendekatan utama dalam HTN adalah Yuridis
formil,
sedangkan
pendekatan
lain
dapat
dipergunakan sebagai alat pembantu untuk
mengetahui lebih jelas latar belakang dan azasazas atau pengertian-pengertian yang terdapata
dalam HTN
14