Transcript SUMBER,_KEDUDUKAN_DAN_PERKEMBANGAN_HAN.ppt

SUMBER, KEDUDUKAN
DAN PERKEMBANGAN
HAN
Sumber Hukum Materiil
Sumber Historik (sejarah)

Undang-undang dan sistem hukum tertulis yang berlaku
pada masa lampau di suatu tempat.

Dokumen-dokumen dan surat-surat serta keterangan
lain dari masa itu sehingga dapat diperoleh gambaran
tentang hukum yang berlaku di masa itu yang mungkin
dapat diterima untuk dijadikan hukum positif saat
sekarang.

2. Sumber Sosiologis/Antropologis
Sumber Sosiologis/Antropologis
Dari sudut sosiologis/antropologis ditegaskan bahwa sumber
hukum materiil itu adalah seluruh masyarakat.
Sumber Filosofis

Ukuran untukmenentukan bahwa sesuatu itu bersifat adil.

Faktor-faktor yang mendorong seseorang mau tunduk pada
hukum
SUMBER-SUMBER HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA
Sumber Hukum Formal
1. Undang-undang (Hukum
Administrasi Negara Tertulis)
2. Praktek Administrasi Negara
(konvensi)
3. Yurisprudensi
4. Doktrin (anggapan para ahli
hukum)
Hukum itu dibagi ke dalam hukum publik dan hukum privat
(hukum Perdata dalam arti luas), termasuk ke dalam hukum
publik adalah hukum tata negara dalam arti luas yang terdiri
dari dua bagian yaitu hukum tata negara dalam arti sempit
disebut hukum tata negara (HTN) dan hukum tata usaha
negara atau hukum administrasi negara dan hukum pidana.
 Sesudah abad ke 19 karena adanya perubahan-perubahan
dalam masyarakat menyebabkan kebutuhan hukum baru
sangatlah terasa dalam suatu masyarakat yang berkembang
dengan pesat. Sesudah abad ke 19 sistematik ilmu
pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum publik
mengalami perubahan sebagai berikut : Hukum Administrasi
Negara yang semula menjadi bagian dari Hukum Tatanegara,
berubah menjadi ilmu pengetahuan hukum yang beridiri
sendiri terlepas dari Hukum Tatanegara, sehingga Hukum
publik itu kemudian terdiri dari bagian-bagiannya

Kedudukan Hukum Administrasi
Negara dalam Ilmu Hukum

Menurut Van Vollenhoven (“Omtrek Van het administratieftecht”, 1926),
yang memberikan nama tersendiri kepada bidang hukum baru ini adalah
seorang sarjana Perancis, De Gerando (Prof Jr. Baron), yakni “droit
administratief“ (1819). De Gerando membagi bidang “Staatsrecht in
ruimere zin” dalam dua bagian yang terpisah, yang kemudian diikuti
oleh Oppenheim (Prof Mr. J.), kemudian pendapat ini diselenggarakan
lebih jauh oleh Van Vollenhoven, yang menggambarkan hubungan antara
“staatsrecht in engere zin” atau Hukum Tata Negara (HTN) dan
“administratiefrecht” (HAN) pada dasarnya adalah sebagai berikut; HTN
menyoroti “de staat in rusf” sedangkan HAN menyoroti “de swat in
beweging”.

Pada mulanya di dalam perkuliahan pada Perguruan Tinggi, HAN selalu
diberikan bersama-sama dengan HTN (Staats-en AdministratiOrecht). Di
Negeei Belanda, baru setelah tahun 1946 ada pemisahan antara HTN
dengan HAN. Di Indonesia, dalam kuliah di Sekolah Tinggi Hukum (RHS,
yang didirikan sejak tahun 1924), HAN diberikan dalam satu mata kuliah
yang bedudul “Staats-en Administratieftecht
Van
Nederlands-Indie”
(yang diasuh dan diberikan oleh Prof. Mr. J.H.A. Logemann sampai
dengan tahun 1941). Baru setelah tahun 1946 diadakan pemisahan
antara Staatsrecht (diberikan oleh Prof. Prins). Pada waktu itu istilah yang
dipakai adalah Hukum Tata Usaha Negara (HTUN).
Perkembangan Hukum Administrasi
Negara
Perkembangan Hukum Administrasi
Negara
Perkembangan Hukum Administrasi Negara
Belanda
1946
Perguruan Tinggi
HAN & HTN
HAN
Indonesia
HTN
HAN
dalam
satu
materi
kuliah (1941)
Adanya
pemisahan
antara
Staatsrecht dan
Administrasi
Frecht (1946)
BENTUK-BENTUK PERBUATAN ALAT-ALAT
ADMINISTRASI NEGARA


Agar dapat menjalankan tugasnya maka
administrasi negara melaksanakan
bermacam-macam perbuatan yang
dapat digolongkan dalam 2 golongan
besar, yakni:
golongan perbuatan hukum (rechts
handelingen).
golongan perbuatan yang bukan
perbuatan hukum (feitelijke
handelingen).
Perbuatan Hukum dari Tata Uaha Negara
(Administrasi Negara) dalam Menjalankan
Pemerintahannya
Perbuatan-perbuatan yang nyata (feitelijke handelingen) atau disebut juga
perbuatan-perbuatan biasa; seperti membuat lapangan olahraga,
melebarkan jalan dan sebagainya, perbuatan-perbuatan tersebut
secara tidak langsung menimbulkan akibat hukum.
Perbuatan-perbuatan hukum (rechtshandelingen), yang dapat dibagi lagi
dalam dua macam, ialah :
Perbuatan menurut hukum Privat (privaatrechtelijke handelingen), contoh :
Walikota mengadakan perjanjian dengan pihak swasta, seperti :
◦
Perjanjian untuk melaksanakan suatu proyek pembangunan
◦
Menjual atau menyewakan tanah
Perbuatan menurut hukum Publik (Publiekrecdhtelijke handelingen),
◦
Memungut pajak
◦
memberikan “Izin Mendirikan Bangunan (IMB)”.
◦
Mencabut hak milik atas tanah (onteigening) seseorang (dengan
memberikan ganti rugi) untuk membuat jalan raya.