Transcript Negara

PENGERTIAN ILMU NEGARA
• Ilmu Negara  terjemahan dari “staatsleer”
(Belanda), “staatlehre” (Jerman), “theorie
d’etat” (Perancis), “theory of state” atau
“political theory” (Inggris)
• Diponolo G.S  ilmu yang menyelidiki dan
mempelajari hal ihwal dan seluk beluk
negara
• Moh. Koesnardi dan Bintar B. Saragih 
ilmu pengetahuan yang menyelidiki asasasas pokok dan pengertian-pengertian
pokok tentang negara dan hukum tata
negara
PENGERTIAN ILMU NEGARA
• Soehino  ilmu yang menyelidiki
atau membicarakan negara
• Ramdlon Naning  ilmu yang
mempelajari,
mengkaji,
dan
menyelidiki
sesuatu
yang
menyangkut negara baik mengenai
asal usulnya, seluk beluk, bentuk,
dan wujudnya maupun tentang
segala sesuatu yang menyangkut
negara itu secara umum
OBYEK PENYELIDIKAN DAN RUANG
LINGKUP ILMU NEGARA
• Prof.
R.
Kranenburg

obyek
penyelidikan adalah negara, diusahakan
untuk menyelidiki timbulnya (asal mula),
hakekat, bentuk suatu negara
• Tugas ilmu negara  mengkaji dan
mempelajari sifat, seluk beluk, segi-segi
dan masalah-masalah negara secara
umum
• Ilmu negara mengumpulkan segala
gejala-gejala serta peristiwa-peristiwa
mengenai negara pada masa lalu, kini
dan tinjauannya pada masa datang
HUBUNGAN ILMU NEGARA DENGAN ILMU LAIN
YANG OBYEKNYA NEGARA
• ILMU NEGARA 
- menilai obyeknya adalah negara dlm pengertian
abstrak, terlepas dari keadaan, tempat, dan waktu
tertentu
- menitikberatkan untuk mempelajari keseluruhan
permasalahan negara secara umum, utuh, dan
menyeluruh, tanpa mempersoalkan negara yang
mana dan bagaimana
• HUKUM TATA NEGARA 
- menilai negara dari pengertian, sifat, dan bentuknya
dalam pengertian yang sudah kongkrit, terikat pada
keadaan, tempat, dan waktu tertentu
- menitikberatkan perhatiannya pada masalah-masalah
hukum yang menjadi landasan kehidupan suatu
negara tertentu
ILMU NEGARA, HTN, HAN, dan ILMU POLITIK
• Obyek sama : Negara
• HTN, HAN, Ilmu Politik  memandang negara dari sifat
dan pengertian yang konkrit, sedangkan Ilmu Negara 
memandang negara dari sifat dan pengertian yang
abstrak
• Obyek HTN dan HAN  negara yang sudah terkait pada
tempat, keadaan, dan waktu (diselidiki lebih lanjut
mengenai susunan, alat-alat perlengkapan, wewenang,
dan kewajiban alat-alat perlengkapan)
• Ilmu Politik  saluran penerapan teori-teori kenegaraan
• Wirjono Projodikoro  kategori “statis-dinamis” (Ilmu
Negara=HTN  bersifat statis, sedangkan HAN=Ilmu
Politik  bersifat dinamis)
ILMU NEGARA DAN DISIPLIN ILMU LAIN
• Sebagai mata kuliah
untuk mempelajari
kuliah di tingkatan
lebih tinggi  HTN,
HI, dll
dasar
mata
yang
HAN,
• Berkaitan dengan ilmu lain
seperti sosiologi, psikologi,
ekonomi, sejarah, filsafat,
politik, dsb
ILMU NEGARA
• Perkembangan tentang negara dan hukum (ilmu
negara) tidak bersamaan dengan munculnya
negara. Negara lebih dulu ada sekitar abad 17 SM
dengan sistem pemerintahan absolut (Mesir,
Babylonia, dan Assyria)
munculnya
• Pemikiran tentang negara dan hukum tidak setua
dari adanya negara itu sendiri
• Ilmu kenegaraan menyangkut soal wewenang
penguasa, dasar wewenang penguasa  dapat
timbul
dan
berkembang
bila
susunan
kenegaraannya,
kemasyarakatannya
sudah
mengizinkan adanya kebebasan berpikir dan
mengeluarkan pendapat
• Ilmu hanya dapat timbul dan berkembang bila ada
kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat,
sedangkan kebebasan ini sangat tergantung pada
cara atau sistem pemerintahan negara
YUNANI KUNO
• Abad ke V SM di Athena, pertama-tama mengadakan
pemikiran tentang negara dan hukum
• Kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat secara
kritis dan jujur
• Faktor-faktor penyebab :
- Adanya sifat agama bangsa Yunani Kuno tidak menjadikan
ajaran agama sebagai sebagai kaidah (kanon)
- Keadaan geografi yang menjurus pada perdagangan dan
perantauan shg dpt berkomunikasi dan bertukar pikiran
dengan bangsa lain
- Bentuk negara Republik Demokrasi shg rakyat terlibat
dalam proses kenegaraan
- Kesadaran bangsa Yunani sebagai suatu kesatuan
YUNANI  Pemerintahan secara
demokrasi
• Bentuk negara  polis (city state)
• Jumlah warga negara masih
terbatas
(sistem
demokrasi
langsung)
• Urusan-urusan yang ditangai
oleh pemerintah belum kompleks
• Sikap warga negara sudah
negarawan  suka berpikir
resiko
terhadap
persoalanpersoalan negara
Asal Mula Negara
A. Pendekatan Faktual
wilayah (belum ada yg menguasai kemudian diduduki oleh suatu bangsa;
seperti di liberia diduduki oleh budak negro thn. 1847) pemisahan dan
menyetakan kemerdekaannya (indo-timtim (1999), malaysia-singapora
(1963), belanda-belgia (1839) peleburan seperti jerman (1971) suatu negara
pecah dan lenyap; di atas bekas negara itu timbul negara-negara baru.
Seperti columbia negara2 baru; Venezwela, colombia.
B. pendekatan teoritis
1. teori ketuhanan
2. teori hukum alam
3. Teori kekuasaan
4. Teori perjanjian masyarakat
5. Teori organis
Unsur – unsur Negara
1. Rakyat
asas kewarganegaraan :
- ius sanguinis (keturunan atau pertalian darah)
- ius soli (kedaerahan),
asas pewarganegaraan (adanya permintaan/permohonan seseorang)
2. Wilayah
wilayah darat. Laut, udara.
3. Pemerintah yang berdaulat
4. Pengakuan negara-negara lain
Aspek-aspek negara
• negara = bhw negara bukan sekedar arti pemerintahan namun sebagai dominasi
masyarakat untuk tujuan tertentu
• Rezim = org atau sklp org yang menguasai negara, menurut Stephen D. Krasner rezim
lebih dikaitkan pd prinsip, norma, aturan dan pengambilan keputusan yg dianut oleh
penguasa suatu negara.
• Aparat birokrasi = Bureau=biro a/ kantor atau dinas cracy, kratie = krasi a/
pemerintahan. Yaitu 1) sistem pemerintahan yg dijalankan oleh pegawai yg berpegang
pada hirarkhi dan jenjang jabatan. 2)cara bekerja atau susunan pekerjaan yg serba lamban
dan berliku-liku.3) terkadang melupakan tujuan pemerintahan sejati karena mementingkan
cara dan bentuk
• Kebijakan ad/ 1)rangkaian konsep, asas dan rangkaian besar menjadi dasar rencana dan
pelaksanaan suatu perkerjaan. kepemimpinan pemerintahan dna organisasi 2) sebagai
pernyataan cita-cita, tujuan prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai
sasaran
Tujuan Negara
1. Teori kekuasaan negara (lord shang)
2. Teori pemeliharaan agama dan kesejahteraan rakyat (juris sunni)
3. Teori kebabasan dan kehormatan negara (niccolo machiavelli)
4. Teori perdamaian dunia (dante Alleghiere)
5. Teori penjminan hak dan kebebasan (immanuel kant)
Secara umum tujuan negara ;
1. Memperluas kekuasaan
2. Menyelenggarakan ketertiban hukum
3. Mencapai kesejahteraan umum.
Bentuk Negara
A. Negara Kesatuan
B. Negara Serikat/ Federasi
C. Gabungan Negara
‘• Negara kesatuan C.F strong dua ciri
1) adanya supremasi dari DPR pusat
2) tdk adanya badan2 lain yg berdaulat
Dengan demikian dlm negara kesatuan warga negara hany amerasakan adanya
satu pemerintahan saja yakni pemerintahan pusat.
• Negara federal/negara serikat a/ suatu neg. yg terdiri atas bbrapa neg. bagian
tetapi setiap negara bagian tdk berdaulat. Yang berdaulat adalah gabungan dari
negara2 bagian itu. Disini neg2 bagian mempunyai kekuasaan membuat/memiliki
UUD sendiri, DPR sendiri, dewan menteri kabinet sendiri, sedangkan urusan
angkat perang ada di tangan neg. federal. Menurut Hans Kalsen yang
membedekan kesauatun dan federal hanya pada tingkat desentralisasi
• Gabungan negara a/ perserikatan atau persekutuan antara beberapa negara,
dan masing-masing tetap merdeka dan berdaulat penuh. Dalam bentuk
konfederasi diatas dpt berupa; 1). Uni, 2) commonwealth (negara
persemakmuran), protektorat (negara dibawah perlindungan), perserikatan
bangsa-bangsa
.
Bentuk pemerintahan
• Monarkhi (mono=satu) (archien = pemerintahan)
yaitu satu orang yg memerintah.
• Oligarki a/ bentuk kekuasaan yg mana sejumlah
orang yg memerintah
• Demokrasi pemerintahan dari rakyat yang
berkuasa.
Demokrasi
• Demokrasi secara bahasa berasal dari bahasa
yunaniyaitu “demos” (rakyat) dan
• “kratos” (kekuasaan)
• Hakekat demokrasi mengandung pengertian:
1. Pemerintah dari rakyat (government of the people)
2. Pemerintahan oleh rakyat (government by people)
3. Pemerintahan untuk rakyat (government for people)
• Norma-norma yang menjadi pandangan hidup demokrasi:
1. Pentinya kesadaran akan pluralisme.
2. Musyawarah
3. Pertimbangan moral
4. Permufakatan yang jujur dan sehat
5. Pemenuhan segi-segi ekonomi
6. Kerjasama antar-warga masyarakat dan sikap
mempercayai I’tikad baik masing-masing
• Unsur-unsur penegak demokrasi:
1. Negara hukum
2. Masyarakat Madani
3. Infrastruktur
4. Pers yang bebas dan bertanggung jawab