Transcript BAB 9 Terbentuknya Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia

BAB 9 TERBENTUKNYA NEGARA DAN
PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
TUJUAN PEMBELAJARAN
Dengan mempelajari bab ini, kamu
diharapkan mampu:
 mendeskripsikan proses
terbentuknya negara dan
pemerintahan Republik
Indonesia beserta
kelengkapannya;
 mengidentifikasi dukungan
dan pembentukan lembaga
pemerintahan di berbagai
daerah terhadap
pemerintahan Republik
Indonesia.
PETA KONSEP
SIDANG PPKI I


Sidang PPKI I
menghasilkan tiga
keputusan penting.
Keputusan-keputusan
tersebut adalah
pengesahan dan
penetapan UUD,
pemilihan dan
pengangkatan presiden
dan wakil presiden,
serta pembentukan
Komite Nasional
Indonesia.
SIDANG PPKI II
Sidang PPKI II, pada 19
Agustus 1945, PPKI
mengambil keputusan
untuk menetapkan
 12 departemen beserta
para pimpinannya
(menteri).
 4 menteri negara.
 Pembagian wilayah
Indonesia menjadi 8
provinsi dengan para
calon gubernurnya.
WILAYAH INDONESIA SAAT PROKLAMASI
KEMERDEKAAN INDONESIA
SIDANG PPKI III

1.
2.
3.


Pada 22 Agustus 1945, PPKI kembali mengadakan sidang
yang ketiga. Dalam sidang ini, membahas 3 persoalan
penting, antara lain:
Pembentukan Komite Nasional Indonesia.
Pembentukan Partai Nasional.
Pembentukan Badan Keamanan Rakyat.
Pembentukan BKR ini menimbulkan berbagai tanggapan pro
dan kontra dari kalangan pemuda dan laskar yang ada di
masyarakat.
Untuk meredam gejolak di kalangan militer tersebut pada 5
Oktober 1945 Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat
tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR)
dengan Soeprijadi sebagai pimpinan tertinggi.
PENGANGKATAN
KOLONEL SOEDIRMAN
Kolonel Soedirman
diangkat menjadi
Panglima Besar
TKR menggantikan
Soeprijadi. Tapi
Soeprijadi yang tidak
muncul, digantikan
oleh Kolonel
Soedirman.
PEMBAHARUAN
PEMERINTAHAN






Untuk menunjukkan kepada negara-negara Sekutu
bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis
dilakukanlah beberapa perubahan.
Di antaranya adalah memberlakukan sistem
multipartai di Indonesia.
Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945
mengubah sistem kabinet presidensial menjadi sistem
kabinet ministerial atau parlementer.
Pembaruan yang lain adalah pengubahan fungsi KNIP.
KNIP yang semula berfungsi sebagai pembantu
Presiden.
Sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16
Oktober 1945 KNIP berfungsi sebagai badan legislatif.
DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH





Pada 20 Agustus 1945, Sri Sultan Hemengku Buwono IX
dan Sri Paku Alam VIII mengirim surat ucapan selamat atas
terpilihnya Soekarno dan Moh. Hatta masing-masing
sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.
Sri Sultan dan Sri Paku Alam juga menyatakan berdiri di
belakang kepemimpinan mereka berdua.
Pernyataan ini diikuti dengan dikeluarkannya amanat Sri
Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII pada
tanggal 5 September 1945.
Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam
VIII diikuti dengan berbagai aksi masyarakat.
Pada bulan September 1945 terjadi perebutan kekuasaan
secara serentak di berbagai tempat di Yogyakarta.
DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH




Pada tanggal 19 September 1945 ribuan rakyat Jakarta tanpa
takut pada tentara Jepang berbondong-bondong ke lapangan
IKADA (sekarang lapangan Banteng).
Mereka ingin mendengarkan pidato para pemimpinnya.
Bersamaan dengan itu, tentara Jepang juga mengerahkan
pasukan ke tempat tersebut.
Untuk menghindari kemungkinan terjadinya bentrok antara
rakyat dengan pasukan Jepang, Soekarno dan para pemimpin
lainnya akhirnya datang. Soekarno tidak memberi pidato,
melainkan hanya minta agar rakyat pulang dengan tenang,
berdisiplin, tertib, dan menaruh kepercayaan kepada
pemerintah.
Ribuan rakyat ternyata mau pulang dengan tertib dan disiplin.
Hal ini memberi kesan amat baik pada penguasa Jepang dan
Sekutu bahwa Soekarno dipatuhi oleh rakyat Indonesia.
DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH
Soekarno memasuki arena rapat raksasa di lapangan Ikada
Jakarta pada tanggal 19 September 1945.
DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH



Di Palembang, diakui bahwa hanya Republik Indonesia
yang berkuasa. Hal ini diumumkan pada saat upacara
penyambutan kemerdekaan proklamasi kemerdekaan
yang dipimpin oleh Residen Sumatera Selatan, A. K.
Gani.
Di Sulawesi Selatan, Dr. Sam Ratulangi segera
membentuk pemerintahan daerah. Beliau sendiri
diangkat sebagai Gubernur Sulawesi dan Mr. Andi
Zainal Abidin diangkat sebagai Sekretaris Daerah.
Di Manado dibentuk pemerintahan sipil. Sebagai
Residen, B. W. Lapisan dipilih. Satuan lokal Tentara
Indonesia disusun dengan Ch. Taulu, Wuisan dan J.
Kaseger sebagai pimpinan kolektif.
DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH





Ada beberapa alasan yang menyebabkan daerah-daerah
tersebut mendukung penuh proklamasi kemerdekaan.
Alasan yang utama adalah keinginan untuk merdeka
dari tekanan penjajah yang selama ini merugikan
mereka.
Dukungan ini semakin nyata dengan pembentukan
lembaga-lembaga pemerintahan di daerah.
Komite-komite nasional seperti Komite Nasional
Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk di tingkat provinsi
dan karesidenan.
Orang-orang Indonesia yang menjadi penasihat
pemerintahan (sanyo) dan wakil residen diangkat
sebagai pejabat Republik.