Transcript DEMOKRASI - WordPress.com

By : Ratnasari Fajariya Abidin
Demokrasi
Demos : rakyat atau penduduk
suatu tempat
Cratein atau cratos : kekuasaan
atau kedaulatan
Demokrasi
Suatu sistem
pemerintahan dari, oleh,
dan untuk rakyat
Joseph A. Schmeter
Demokrasi merupakan suatu
perencanaan institusional untuk
mencapai keputusan politik di mana
individu-individu memperoleh
kekuasaan untuk memutuskan cara
perjuangan kompetitif atas suara
rakyat.
Sidney Hook
Demokrasi adalah bentuk
pemerintahan di mana keputusankeputusan pemerintah yang penting
secara langsung atau tidak langsung
didasarkan pada kesepakatan
mayoritas yang diberikan secara
bebas dari rakyat dewasa
Philippe A. Schmitter
Demokrasi sebagai suatu sistem
pemerintahan di mana pemerintah
dimintai tanggung jawab atas tindakantindakan mereka di wilayah publik oleh
warga negara, yang bertindak secara
tidak langsung melalui kompetisi dan
kerja sama dengan para wakil mereka
yang telah terpilih
Henry B. mayo
Demokrasi sebagai sistem politik merupakan
suatu sistem yang menunjukkan bahwa
kebijakan umum ditentukan atas dasar
mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi
secara efektif oleh rakyat dalam pemilihanpemilihan berkala yang didasarkan atas
prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan
dalam suasana terjaminnya kebebasan politik
Demokrasi mengadung arti :
 Pemerintahan dari rakyat (government
of the people)
 Pemerintahan oleh rakyat (government
by the people)
 Pemerintahan
untuk
rakyat
(government for the people)
Pemerintahan dari rakyat
 Suatu pemerintahan yang sah adalah suatu
pemerintahan yang mendapat pengakuan dan
dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme
demokrasi dan pemilihan umum
 Pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu
pemerintahan sangat penting, karena dengan
legitimasi
politik
tsb
pemerintah
dapat
menjalankan roda birokrasi dan programprogramnya sbg wujud dari amanat yang diberikan
oleh rakyat kepadanya
Pemerintahan oleh rakyat
 Suatu
pemerintahan
menjalankan
kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas
dorongan pribadi elit negara atau elit
demokrasi
 Dalam
menjalankan
kekuasaannya,
pemerintah berada dalam pengawasan
rakyat (social control)
 Pengawasan
dapat dilakukan secara
langsung oleh rakyat maupun tidak
langsung melalui para wakilnya di parlemen
Pemerintahan untuk rakyat
 Kekuasaan yang diberikan oleh rakyat
kepada pemerintah harus dijalankan
untuk kepentingan rakyat
 Kepentingan rakyat umum harus
dijadikan landasan utama kebijakan
sebuah pemerintahan yang demokratis
Norma pokok yang dibutuhkan oleh
tatanan masyarakat yang demokratis
 Kesadaran akan pluralisme
 Musyawarah
 Cara harus sejalan dengan tujuan
 Norma kejujuran dalam pemufakatan
 Kebebasan nurani, persamaan hak dan
kewajiban
 Trial and error (percobaan dan salah) dalam
berdemokrasi
Sejarah demokrasi di Indonesia
Periode 1945-1959 (Demokrasi
parlementer)
Periode 1959-1965 (Demokrasi
terpimpin)
Periode 1965-1998 (Demokrasi
Pancasila)
Periode pasca Orde Baru
Unsur-unsur pendukung tegaknya
demokrasi
Negara hukum (Rechstaat atau The
Rule of Law)
Masyarakat Madani (Civil Society)
Aliansi Kelompok Strategis
Negara Hukum
Negara
memberikan
perlindungan
hukum bagi warga negara melalui
pelembagaan peradilan yang bebas dan
tidak memihak serta penjaminan Hak
Asasi Manusia (HAM)
Secara garis besar negara hukum adalah
sebuah negara dengan gabungan kedua
konsep rechstaat dan the rule of law
Ciri-ciri konsep Rechstaat
 Adanya perlindungan terhadap HAM
 Adanya pemisahan dan pembagian
kekuasaan pada lembaga negara untuk
menjamin perlindungan HAM
 Pemerintahan berdasarkan peraturan
 Adanya peradilan administrasi
Ciri-ciri konsep The rule of Law
Supremasi aturan-aturan hukum
Kesamaan kedudukan di depan
hukum (equality before the law)
Jaminan perlindungan HAM
Ciri negara hukum menurut Moh.
Mahfud, M.D
 Adanya perlindungan konstitusional, artinya selain
menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula
menentukan cara prosedural untuk memperoleh atas
hak-hak yang dijamin
 Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak
memihak
 Adanya pemilu yang bebas
 Adanya kebebasan menyatakan pendapat
 Adanya kebebasan berserikat dan beroposisi
 Adanya pendidikan kewarganegaraan
Masyarakat Madani
Masyarakat dengan ciri-ciri yang
terbuka, egaliter, bebas dari dominasi
dan tekanan negara
Masyarakat Madani menurut
Anwar Ibrahim
Masyarakat madani merupakan sistem
sosial yang subur berdasarkan prinsip
moral yang menjamin keseimbangan
antara kebebasan individu dengan
kestabilan masyarakat
Inisiatif dr individu dan masyarakat berupa
pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah
yang berdasarkan undang-undang, dan
bukan nafsu atau keinginan individu
Ciri-ciri masyarakat madani
Kemajemukan budaya
(multicultural)
Hubungan timbal balik (reprocity)
Sikap saling memahami dan
menghargai
Aliansi Masyarakat Strategis
Aliansi masyarakat strategis adalah
kelompok yang terdiri dari partai
politik, kelompok gerakan dan
kelompok penekan atau kelompok
kepentingan termasuk di dalamnya pers
yang bebas dan bertanggung jawab
Partai politik
Struktur kelembagaan politik yang
anggota-anggotanya mempunyai tujuan
yang sama, yaitu memperoleh
kekuasaan dan kedudukan politik untuk
mewujudkan kebijakan-kebijakan
politiknya
Kelompok Gerakan
Diperankan oleh organisasi masyarakat
yang merupakan sekumpulan orang yang
berhimpun dalam satu wadah organisasi
yang berorientasi pada pemberdayaan
warganya
Misal : Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah,
Persatuan Islam (Persis), Himpunan Mahasiswa
Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa
Kristen Indonesia (PMKRI), dll
Kelompok Penekan
Kelompok penekan adalah sekelompok
orang dalam sebuah wadah organisasi
yang didasarkan pada kriteria keahlian
Misal : Ikatan Dokter Indonesia (IDI),
Asosiasi Ilmuwan Politik Indonesia (AIPI),
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
(HIPMI), Persatuan Guru Republik Indonesia
(PGRI), dll
Prinsip-prinsip dasar demokrasi
Persamaan
Kebebasan
pluralisme
Prinsip demokrasi menurut
Robert A. Dahl
 Kontrol atas keputusan pemerintah
 Pemilihan umum yang jujur
 Hak memilih dan dipilih
 Kebebasan menyatakan pendapat
tanpa ancaman
 Kebebasan mengakses informasi
 Kebebasan berserikat
Parameter berjalannya demokrasi
dalam suatu negara
 Pemilihan
umum
sebagai
proses
pembentukan pemerintah
 Susunan kekuasaan negara
Kekuasaan negara dijalankan secara
distributif untuk menghindari penumpukan
kekuasaan dalam satu tangan atau satu
wilayah
 Kontrol rakyat
lanjutan
 Hak dan kewajiban politik, dapat dinikmati
dan dilaksanakan oleh warga negara
berdasarkan prinsip-prinsip-prinsip dasar
HAM yang menjamin adanya kebebasan,
kemerdekaandan rasa merdeka
 Penegakan hukum yang berasaskan pada
prinsip supremasi hukum, kesamaan di depan
hukum, dan jaminan terhadap HAM
 Kesamaan hak dan kewajiban anggota
masyarakat
 Kebebasan pers dan pers yang bertanggung
jawab
lanjutan
 Pengakuan terhadap hak minoritas
 Pembuatan
kebijakan
negara
yang
berlandaskan
pada
asas
pelayanan,
pemberdayaan dan pencerdasan
 Sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif
 Keseimbangan dan keharmonisan
 Tentara yang profesional sebagai kekuatan
pertahanan
 Lembaga peradilan yang independen