Transcript Hak dan Kewajiban Warga Negara

DEMOKRASI DAN PELAKSANAANNYA
DI INDONESIA

Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778), berpendapat
bahwa negara dibentuk oleh kamauan rakyat secara
suka rela dan menjamin kebebasan dan persamaan.
Kemauan rakyat (volante general) untuk membentuk
negara itu yang disebut dengan Kontrak sosial (du
contract social). Rousseau dianggap sebagai
bapaknya demokrasi, karena membuat gebrakan awal
bagi dunia, yang melahirkan gerakan sosial sehingga
Francis mengalami perubahan (Revolusi Prancis)

Montesqueieu (1688 – 1755), berpendapat bahwa
agar kehidupan bernegara dapat diatur dengan baik,
maka kekausaan harus dibagi ke dalam tiga , yang
disebut dengan trias politika, yaitu legislatif, eksekutif,
dan yudikatif.

Jhon Locke (1632 – 1704), sebagai pelopor monarki
konstitusional (kerajaan yang berdasarkan undangundang), berpendapat bahwa manusia sejak lahir
memiliki hak-hak pokok atau hak alam, yaitu hak hidup,
hak kemerdekaan dan hak milik (life, liberty, proferty)
Jhon Locke mengajarkan asas-asas terbentuknya
negara:
Pactum Unionis, yaitu perjanjian antara individu untuk
membentuk negara.
Pactum subjectionis, yaitu penjanjian antara individu
dengan negara yang dibentuk itu (penguasa)
1.
2.

Abraham Lincoln, mendefinisikan demokrasi sebagai
suatu negara dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Atau “the government from the people, by the people,
and for the people”.
Ciri-ciri negara Demokrasi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Adanya lembaga perwakilan rakyat
(legislatif)
Adanya Pemilu
Adanya pengawasan terhadap
pemerintahan (eksekutif)
Adanya peradilan yang bebas tidak
memihak (independent)
Adanya jaminah HAM
Adanya kebebasan berpendapat,
Adanya jaminan hukum
Negara
Bentuk
negara
Kesatuan
(unitaris)
Serikat
(federasi)
Menurut jumlah orang
yang memerintah
Negara
Bentuk
pemerintahan
Monarcki = 1 orang
Aristokrasi = beberapa orang
Demokrasi = banyak orang
Menurut cara
pengengkatan kepala
negara
Monarki/kerajaan kepala
negara (raja/ratu) secara
turun temurun
Republik dipiompin oleh Presiden
Yang dipilih melalui pemilu
Sistem
pemerintahan
-Presidensil
-Parlementer
Indonesia sebagai negara Demokrasi

Landasan ideal Pancasila sebagai Dasar Negara,
tercantum dalam sila keempat :Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
permusyawaratan/perwakilan”.

Landasan Konstitusional, UUD 1945 :
Pasal 1 ayat 2 : “kedaulatan adalah ditangan rakyat
dan dilaksanakan menurut UUD”.
Pasal 28 : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Landasan Operasional, berupa UU pelaksana:
UU No. 31 Tahun 2002, tentang Partai politik
UU No. 12 Tahun 2003, tentang Pemilu Legislatif
UU No. 22 Tahun 2003, Susunan dan kedudukan
MPR, DPR, DPD, DPRD.
UU No. 23 Tahun 2003, tentang Pemilu langsung
Presiden dan Wakil Presiden.
UU. No. 9 Tahun 1998, tentang Kebebasan
pengeluarkan pendapat di muka umum
UU No. 39 Tahun 1999, tentang HAM
UU N0 1 Tahun 2000, tentang Pengadilan HAM, dll
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sejarah Ham

Socrates dan Plato (filsuf dan
negarawan Yunani) di pandang sebagai
pelopor dan peletak dasar-dasar Hak
asasi manusia, karena mereka
mengajarkan bagaimana mengkritik
pemerintah yang tidak bijaksana dan
mengabaikan hak-hak asasi manusia.

Perjanjian-perjanjian sebagai peletak
dasar hak asasi manusia, seperti:
Magna charta (piagam Agung, 1215)
suatu dokumen yang mencatat
beberapa hak yang diberikan Raja Jhon
Leckland Inggris kepada bangsawan
bawahannya.
1.
2.
Bill of Rights (undang-undang hak,
1689), yaitu undang-undang yang
diterima parlemen Inggris melalui
revolusi tak berdarah (the Glorius
Revolution, 1688) sesudan berhasil
melawan Raja James II.
3. Declaration Des Droits De
I’home et Du Citoyen
(pernyataan hak-hak manusia
dan warga negara, 1789) yang
dicetuskan oleh Jean Jeques
Rousseau dan Lavayette, yaitu
suatu naskah yang dicetuskan
pada permulaan revolusi
Perancis.
Hak yang dirumuskan pada
abad XVII dan XVIII sangat
dipengaruhi oleh gagasan
mengenai hukum alam dan
aliran rasionalisme, seperti
yang dirumuskan oleh Thomas
Hobbes, Jhon Locke,
Montesquieu, dan J.J
Rousseau.
4. Pada Abad XX mulai
dicetuskan beberapa has asasi
yang dirumuskan oleh Franklin
Delano Rosevelt yang dikenal
dengan The Foor Freedom of
Rosevelt, empat kebebasan,
yaitu
a.
b.
c.
d.
Kebebasan untuk berbicara
dan mengemukakan pendapat
(freedom of speech)
Kebebasan beragama
(freedom of religion)
Kebebasan dari rasa takut
(freedon of fear)
Kebebasan dari kemiskinan
(freedon of want)
Pada tahun 1948, lahirlah The
Universal Declaration of Human
Right (piagam PBB), yang
memberikan ketentuan nilai-nilai
umum yang harus berlaku untuk
masyarakat dunia, tanpa
mengadakan perbedaan bangsa,
warna kulit, kelamin, bahasa,
agama, dan kelahiran.
Tugas Individu!

a.
b.
c.
d.
e.
Buatlah analisis pelaksanaan Ham
di Indonesia berdasarkan UUD
1945, dengan ketentuan:
Fahami pasal-pasal dalam UUD
1945 yang berkenaan dengan Ham.
Analisis bagaimana
pelaksanaannya, berjalan baik atau
ada penyimpangan.
Berikan fakta sosial, diserta
sumbernya terhadap penyimpangan
atau tidaknya!
Laporan tertulis dikumpulkan pada
pertemuan ke 6 (UTS)
Selamat bekerja!