HAK ASASI MANUSIA

Download Report

Transcript HAK ASASI MANUSIA

HAK ASASI MANUSIA
BY LISTIYONO SANTOSO
Pengertian dan Hakikat HAM
• Hak secara definitif merupakan unsur
normatif yang berfungsi sebagai pedoman
berperilaku, melindungi kebebasan,
kekebalan serta menjamin adanya
peluang bagi manusia dalam menjaga
harkat dan martabatnya
Unsur-Unsur dalam HAK:
1. Pemilik hak,
2. Ruang lingkup penerapan hak,
3. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak;
Dengan demikian, HAK merupakan unsur
normatif yang melekat pada diri setiap
manusia yang dalam penerapannya berada
pada ruang lingkup hak persamaan dan hak
kebebasan yang terkait dengan interaksinya
antara individu atau dengan instansi
Pengertian HAM
HAM adalah hak yang melekat pada diri
manusia yang bersifat kodrat dan
fundamental sebagai suatu anugerah
Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan
dilindungi oleh setiap individu, masyarakat
dan negara
1. HAM adalah hak yang melekat pada tiap
manusia, yang tampanya manusia
mustahil dapat hidup sebagai manusia
(Jan Materson);
2. HAM adalah hak-hak yang diberikan
langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati
(John Locke)
• Sifat mendasar (fundamental);
• Tidak dapat dicabut oleh siapapun;
• Melekat dalam diri manusia
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang HAM pasal 1 disebutkan:
‘HAM adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan YME
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi
oleh negara, hukum, pemerintah dan
setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat
manusia’
Simpulan tentang HAM
1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun
diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia
secara otomatis;
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa
memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis,
pandangan politik atau asal usul sosial dan
bangsa;
3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun
mempunyai hak untuk membatasi atau
melanggar hak orang lain. Orang tetap
mempunyai HAK meski negara membuat
hukum yang tidak melindungi/melanggar HAM
Perkembangan Pemikiran HAM
1. Hukum ALam (natural law);
2. Magna Charta (1215); penghilangan hak
absolutisme raja; yang menginspirasi lahirnya
Bill of Right di Inggris (1689) bahwa manusia
sama di muka hukum (equality before the law);
3. Lahirlah kemudian teori kontrak sosial (JJ.
Rosseau), Trias Politika (Montesquieu), teori
hukum kodrati (John Locke)
4. The American Declaration of Independence,
bahwa manusia merdeka sejak dalam perut
ibu, tidak logis bila lahir kemudian dibelunggu;
5. The French Declaration (1789); dimuat
dalam The Rule of Law antara lain: tidak
boleh ada penangkapan dan penahanan
yang semena-mena, tanpa alasan, dsb;
berlakulah prinsip presumption of
innocent; bahwa orang yang ditangkap
dan ditahan berhak dinyatakan tidak
bersalah sampai ada keputusan
pengadilan yang berkekuatan hukum yang
menyatakan ia bersalah.
• Dipertegas dengan freedom of expression;
freedom of religion, the right of property.
6. The Four Freedoms dari Presiden Roosevelt (6
Januari 1941):
• Hak kebebasan berbicara dan menyatakan
pendapat;
• Hak kebebasan memeluk agama dan beribadah
sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya;
• Hak kebebasan dari kemiskinan dalam
pengertian setiap bangsa berusaha mencapai
tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera
bagi penduduknya; dan
• Hak kebebasan dari ketakutan, dalam bentuk
apapun.
7. Deklarasi Philadelphia (1944) dalam
Konferensi Buruh Internasional: usaha
untuk menciptakan perdamaian dunia
berdasarkan keadilan sosial dan
perlindungan seluruh manusia tanpa
memandang ras, agama, dsb serta hak
untuk mengejar perkembangan material
dan spiritual dengan bebas dan
bermartabat;
8. LAHIRLAH The Universal Declaration of
Human Right PBB (1948(
4 Generasi Pemikiran HAM
1.
2.
3.
4.
Pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum
dan politik (akibat dampat PD, totalitarianisme,
kolonialisme, dsb);
HAM tidak hanya problem hak yuridis, melainkan hak
sosial, ekonomi, politik dan budaya;
Keadilan dan pemenuhan HAM haruslah dimulai sejak
dimulainya pembangunan, bukan setelah
pembangunan selesai;
Dipelopori oleh negara di kawasan Asia (1983), yang
mengkritik peranan negara yang dominan dalam tiap
proses pembangunan dan menimbulkan dampak
negatif terabaikannya kesejahteraan sosial.
Perkembangan HAM di Indonesia
1.
•
2.
•
•
•
•
•
Sebelum Kemerdekaan (1908-1945);
Lahirnya Boedi Oetomo; adanya kesadaran berserikat dan
mengeluarkan pendapat
Pasca Kemerdekaan (1945-sekarang);
Periode 1945-1950: hak untuk merdeka, hak berserikat, hak
menyampaikan pendapat;
Periode 1950-1959: periode demokrasi parlementer (liberal); 1)
lahirnya banyak partai dengan ragam ideologi, 2) kebebasan
pers, 3) adanya pemilu,4) adanya parlemen, dan 5) kekuasaan
yang memberi ruang kebebasan;
Periode 1859-1966; demokrasi terpimpin dimana banyak terjadi
sikap restriktif (pembatasan yang ketat oleh kekuasaan) thd hak
sipil dan hak politik;
Periode 1966-1998:
Periode 1998-sekarang:
BENTUK-BENTUK HAM
1.
2.
3.
4.
Hak Sipil;
Hak Politik;
Hak Ekonomi; dan
Hak Sosial Budaya
Dalam Deklarasi Universal tentang HAM
(DUHAM), hak asasi terdiri dari; 1) hak
personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), 2)
hak legal (hak jaminan perlindungan hukum),
3) hak sipil dan politik, 4) hak subsistensi (hak
jaminan adanya sumberdaya untuk menunjang
kehidupan, dan 5) hak ekonomi, sosial dan
budaya
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Hak Personal, hak legal, hak sipil dan politik (pasal 3-21) dan DUHAM:
Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi;
Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan;
Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang
kejam, tak berperikemanusiaan/merendahkan derajat manusia;
Hak memperoleh pengakuan hukum;
Hak memperoleh pengampunan hukum secara efektif;
Hak bebas dari penangkapan yang sewenang-wenang;
Hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak;
Hak praduga tak bersalah;
Hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik;
Hak memperoleh suaka;
Hak atas satu kebangsaan;
Hak untuk menikah dan membentuk keluarga;
Hak untuk mempunyai hak milik;
Hak bebas berpikir, berkesadaran dan menyatakan pendapat;
Hak berhimpun dan berserikat;
Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan akses yang sama
terhadap pelayanan masyarakat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
HAK ekonomi, sosial dan budaya berdasarkan
DUHAM:
Hak atas jaminan sosial;
Hak untuk bekerja;
Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang
sama;
Hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh;
Hak atas istirahat dan waktu senggang;
Hak atas standar hidup yang pantas di bidang
kesehatan dan kesejahteraan;
Hak atas pendidikan;
Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang
berkebudayaan dari masyarakat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
HAM dalam UUD 1945:
Hak kebebasan untuk mengeluarkan
pendapat;
Hak kedudukan yang sama di dalam hukum;
Hak kebebasan berkumpul;
Hak kebebasan beragama;
Hak penghidupan yang layak;
Hak kebebasan berserikat; dan
Hak memperoleh pengajaran dan pendidikan
NILAI-NILAI HAM:
PARTIKULAR DAN UNIVERSAL
1. Teori realitas (realistic theory); fakta
adanya egoisme manusia;
2. Teori relativitas Kultural: bahwa nilai
moral dan budaya bersifat partikular;
3. Teori radikal universalisme (radical
universalisme): bahwa HAM itu universal
dan tidak bisa dimodifikasi untuk
menyesuaikan adanya perbedaan
budaya dan sejarah suatu negara