Transcript Pelanggaran HAM dan Upaya Penegakannya

KASUS PELANGGARAN HAM DAN
UPAYA PENEGAKAN HAM
4/13/2015
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(Trisna Widyana)
1
Standar Kompetensi:
menampilkan peranserta dalam upaya pemajuan,
penghormatan, dan perlindungan HAM

Kompetensi Dasar:
1.
2.
4/13/2015
Kasus pelanggaran HAM
Upaya Penegakan HAM
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(Trisna Widyana)
2
Pelanggaran HAM

4/13/2015
Sesuai dengan UU N0. 39 Tahun 1999, yang
dimaksud dengan pelanggaran HAM adalah
setiap perbuatan baik disengaja atau
kelalaian
yang
melawan
hukum,
mengurangi,
menghalangi,
dan
atau
mencabut HAM seseorang yang dijamin
oleh
UU,
dan
tidak
mendapatkan
penyelesaian hukum yang adil dan benar
berdasarkan mekanisme hukum yang
berlaku.
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(Trisna Widyana)
3
PENGERTIAN HAM
Adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sesuai
dengan kodratnya.
Makna:
Hakekatnya sebagai manusia mendapatkan
pengakuan oleh manusia lain
Pelaksanaan hak-hak itu hanya dimungkinkan
karena manusia tersebut menjadi anggota
masyarakat.
4/13/2015
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(Trisna Widyana)
4
Lanjutan ….

Menurut UU N0. 39 Tahun 1999:
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang
demi kehormatan dan perlindungan harkat dan
martabat manusia.
4/13/2015
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(Trisna Widyana)
5
Macam-macam HAM






Hak asasi pribadi (personal rights): hak untuk memeluk agama
dan beribadah, mengemukakan pendapat dsb.
Hak asasi politik (political rights): hak dipilih dan memilih dalam
pemilu, mendirikan parpol dsb.
Hak asasi ekonomi (property rights):hak memiliki sesuatu,
menjual dan membeli sesuatu dsb.
Hak asasi sosial budaya (social and cultural rights): hak
mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan dsb.
Hak asasi mendapatkan persamaan di depan hukum (equality
before the law): hak mendapat perlindungan hukum dsb.
Hak asasi mendapat perlakuan dan perlindungan tata cara
dalam pembelaan hukum (procedural rights): hak mendapat
prosedur yang benar dalam penahanan, penangkapan,
penggeledahan, penyitaan, dan peradilan dsb.
4/13/2015
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(Trisna Widyana)
6
Sejarah Perkembangan HAM
Tahun 2500 SM -1000 SM
 Perjuangan nabi Ibrahim melawan kezaliman Raja Namruds
 Nabi Musa memerdekakan bangsa Yahudi dari pendudukan Raja
Firaun
 Hukum Hamurabi pada masyarakat Babilonia yang menetapkan
ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin keadilan bagi warganya
Tahun 600 SM di Athena (Yunani), Solon telah menyusun UU yang
menjamin keadilan bagi setiap waranya. Untuk itu, ia membentuk
Hekaika, yaitu mahkamah keadilan untuk melindungi orang-orang
miskin dan majelis rakyat atau Eklesia. Karena ini Solon dianggap
sebagai Bapak Pengajar Demokrasi dan Solon mendapat pendukung
dari beberapa pemerintah di Athena
Tahun 527 SM - 322 SM
Kaisar Romawi Flavius Anacius Justinianus, manciptakan peraturan
hukum modern yang terkondifikasi, yaitu Corpus Luris sebagai jaminan
atas keadilan dan HAM
Pada masa kebangkitan, Yunani telah banyak melahirkan filsuf terkenal
dengan visi hak asasi seperti Plato dan Socrates.
4/13/2015
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(Trisna Widyana)
7
Lanjutan ….
Piagam Madinah 622 M
b.
Magna Charta,1215
Suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang
diberikan Raja John Lackland kepada bangsawan atat
tuntutan mereka.
c. Petition of Rights, 1629 M
d.
Habeas Corpus Act, 1679 M
e.
Bill of Right, 1689
UU hak mengenai parlemen Inggris yang dikeluarkan
Raja Willem II
f. The Declaration of America Independence, 1776
Bahwa semua orang diciptakan sama, mereka
dikaruniai Tuhan hak-hak yang tidak dapat dicabut
padanya ialah hak hidup, hak kebebasan dan hak
mengejar kebahagiaan
a.
4/13/2015
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(Trisna Widyana)
8
Declaration des droits de l’home et
du citoyen, 1789
Pernyataan hak asasi manusia dan warganegara
yang berisi:
1) Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hakhak yang sama
2) Hak-hak itu adalah hak kebebasan, hak milik, hak
keamanan dan sebagainya
f.
The Four Freedom of Rosevelt, 1941
1) Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat
(freedom of speech)
2) Kebebasan beragama (freedom of religion)
3) Kebebasan dari ketakutan (freedom from fear)
4) Kebebasan dari kekurangan (freedom from want)
4/13/2015
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(Trisna Widyana)
9
The Universal Declaration of Human
Rights, 1948
1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
2)
a)
b)
c)
4/13/2015
Hak kemerdekaan:
Hak kemerdekaan seseorang
Hak perlindungan kepemilikan
Hak perlindungan atas rumah kediaman
Hak kemerdekaan memeluk agama
Hak perlindungan atas rahasia surat
Hak mengeluarkan pikiran dan perasaan
Hak kemerdekaan pendidikan dan pengajaran
Hak politik
Hak pilih
Hak untuk membela negara
Hak untuk menjadi pegawai negara
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(Trisna Widyana)
10
Contoh kasus pelanggaran
HAM

Contoh kasus pelanggaran HAM
antara lain: tindakan kekerasan yang
dilakukan oleh FPI (Front Pembela
Islam) terhadap pengikut aliran
Ahmadiyah di Indonesia, pelecehan
seksual yang dilakukan seseorang di
dalam kendaraan umum, tindakan
pembunuhan dalam kasus Cebongan
dan sebagainya.
4/13/2015
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(Trisna Widyana)
11
Faktor Penyebab Pelanggaran
HAM



4/13/2015
Dalam kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah
yang dilakukan FPI yaitu kurang optimalnya
aparat penegak hukum dalam mengelola
kebijakan pemerintah terhadap keberadaan
Ahmadiyah.
Dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan
seseorang di dalam kendaraan umum yaitu
marajalelanya krisis moral warganegara dalam
menyikapi harkat dan martabat manusia.
Dalam kasus pembunuhan di LP Cebongan yaitu
pemahaman belum merata tentang HAM baik
dikalangan sipil maupun militer.
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(Trisna Widyana)
12
Upaya pemerintah dalam menegakan HAM
Langkah strategis pemerintah dalam upaya penegakan
HAM yaitu dengan mengeluarkan produk peraturan
perundang-undangan dan atau meratifikasi konvensi
internasional . Peraturan perundang-undang antara lain:
A.
Keppres N0. 50/1993 tentang Komnas HAM
B.
UU N0. 39 Tahun 1999 tentang HAM
C.
Tap MPR N0. XVII/MPR/1998 tentang HAM
D.
Pasal 28A s.d. 28J UUD 1945
E.
UU N0. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM
F.
UU N0. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
G.
Keppres N0. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional
Anti Kekerasan terhadap Perempuan
H.
Inpres N0.26 Tahun 1998 tentang menghentikan
penggunaan istilah pribumi dan non pribumi
4/13/2015
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(Trisna Widyana)
13
Lanjutan ….
Peraturan perundang-undangan hasil ratifikasi antara
lain:
A. Konvensi
Jenewa, 12 Agustus 1949 diratifikasi
dengan UU N0.59 Tahun 1958
B. Konvensi
tentang hak politik kaum perempuan
(Convention of Political Rights of Women) diratifikasi
dengan UU N0. 68 Tahun 1958
C. Konvensi
tentang penghapusan segala bentuk
diskriminasi terhadap perempuan (Convention on The
Elmination
of Discrimination againts Women)
diratifikasi dengan UU 7 tahun 1984
D. Konvensi hak anak (Convention on the Rights on the
Child) diratifikasi dengan Keppres N0. 36 Tahun 1990
dan sebagainya
4/13/2015
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(Trisna Widyana)
14
Dasar Hukum HAM di Indonesia
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Pembukaan UUD 1945
Pasal 28A sampai dengan 28J
UU N0. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum
Acara Pidana (KUHAP)
UU N0. 39 Tahun 1999 tentang HAM
UU N0. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
UU N0. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Keppres N0. 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM
Kovenan internasional hak-hak sipil dan politik
(UU N0 12 Tahun 2005)
Kovenan internasional hak-hak ekonomi, sosial,
dan budaya (UU N0 11 Tahun 2005)
4/13/2015
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(Trisna Widyana)
15
Peran masyarakat dalam penegakan HAM







Peranserta secara individual dapat dilakukan
tindakan antara lain:
Berperilaku sesuai nilai-nilai HAM
Berusaha memahami berbagai instrumen HAM dan
membagikannya dengan orang lain
Mengamati dan mendiskusikan berbagai kebijakan
HAM dan pelanggaran HAM
Melibatkan diri dalam kelompok minat yang bertujuan
untuk melakukan studi HAM
Turutserta membangun opini publik mengenai
wacana HAM
Bersedia menyatakan solidaritas untuk membantu
korban pelanggaran HAM
4/13/2015
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(Trisna Widyana)
16
Lanjutan ….

4/13/2015
Peranserta secara organisasional dapat
dilakukan dengan mengikuti lembaga
swadaya masyarakat (LSM) seperti: ELSAM
(Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat),
YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia), PBHI , Kontras, dan sebagainya
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(Trisna Widyana)
17
Hambatan dan Tantangan Penegakan HAM







Masalah ketertiban dan keamanan nasional
Rendahnya kesadaran akan HAM yang dimiliki
orang lain
Terbatasnya perangkat hukum dan perundangundangan yang ada
Adanya dikotomi antara individualisme dan
kolektivisme
Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegakan
hukum, seperti: polisi, jaksa, dan pengadilan
Pemahaman belum merata, baik kalangan sipil
maupun militer
Belum adanya kesepakatan pada tatanan konsep
HAM antara universalisme dan partikularisme
4/13/2015
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(Trisna Widyana)
18
Pelanggaran HAM berat




4/13/2015
Kejahatan genosida
Kejahatan humaniter
Kejahatan agresi
Kejahatan kemanusiaan
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(Trisna Widyana)
19
Instrumen Peradilan Internasional
Peradilan Ad Hoc Internasional:
 International Criminal Tribunal for the Former
Yugoslavia, 1993
 International Criminal Tribunal for Rwanda, 1994




Peradilan Tetap Internasional:
International Court of Justice
International Criminal Court
4/13/2015
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(Trisna Widyana)
20
Tugas Diskusi



Tentukan judul kasus pelanggaran dan upaya
penegakan HAM
Uraikan materi presentasi dalam format narasi
dan PPT dengan sistematika 5W + 1H dilengkapi
sumber pustaka dan video kasus selama 2 s.d. 5
menit
Upaya penyelesaian kasus secara yuridis
konstitusional, misal: pasal dalam UUDNRI
Tahun 1945, UU N0. 39 Tahun 1999, UU N0. 26
Tahun 2000, UU N0. 12 Tahun 2005, UU N0. 11
Tahun 2005 dan sebagainya
4/13/2015
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(Trisna Widyana)
21