Transcript mekanisme ham pbb baru

MEKANISME HAM PBB
MEKANISME HAM PBB
• Mekanisme Perlindungan, Pemajuan, dan
Pemantauan.
1. Charter based Mechanism
2. Treaty based Mechanism
• Mekanisme Pengadilan HAM
MEKANISME PEMANTAUAN
1. Charter Based Mechanism
 Mekanisme berdasarkan piagam PBB
 Pasal 55 dan 56 dari Piagam PBB dan mandat
Dewan Ekonomi dan Sosial “... Mendorong
penghormatan universal dan diterapkannya hak
asasi dan kebebasan dasar manusia”.
 Komisi HAM  Dewan HAM
 Sub Komisi HAM
 Prosedur 1503
 Mekanisme Tematis dan Negara
KOMISI/DEWAN HAM
• membangun standar HAM (standard setting);
• melakukan monitoring penegakan standar HAM;
• melakukan kerjasama internasional untuk
pemajuan dan perlindungan HAM;
• penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hak
asasi;
• penanganan pengaduan (komunikasi) yang
berhubungan dengan pelanggaran;
• mengkoordinasi kegiatan yang berhubngan
dengan hak asasi manusia dalam sisem PBB.
MEKANISME TEMATIS DAN NEGARA
• Mekanisme yang dibentuk oleh Dewan HAM PBB untuk menyelIdiki
masalah HAM berdasarkan isu tertentu atau negara tertentu.
• Dapat menugaskan ahli tertentu untuk melakukan investigasi atas
isu HAM tertentu (misalnya penyiksaan) di negara tertentu.
• Dibentuk dalam wujud Pelapor Khusus, Perwakilan khusus dan
Kelompok Kerja, dengan tugas:
 Pengumpulan informasi mengenai pelanggaran hak asasi atau sejauh
mana Negara memenuhi kewajibannya;
 Menerima pengaduan dan menanyakan pada Negara yang
bersangkutan;
 Melaporkan sejauh mana pelanggaran itu terjadi dan mendatangi
negara yang bersangkutan (dengan meminta diundang);
 Merumuskan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan.
PROSEDUR 1503
• Prosedur penanganan masalah HAM secara tertutup.
• Laporan dari prosedur ini dapat dikirim pada pelapor
khusus maupun working group yang ada.
• Sebelum menggunakan prosedur ini disyaratkan pula
untuk melalui seluruh mekanisme yang ada di dalam
negeri (exhausted domestic remedies).
• Yang menjadi perhatian utama adalah pelanggaran hak
asasi yang mengandung pola-pola konsisten.
• Yang diperiksa ada situasi Oleh karena itu yang
diumumkan biasanya hanya bahwa di negara A
terdapat pelanggaran berat HAM dan bukan kasuskasusnya atau nama-nama korban.
Jalur yang dapat digunakan oleh masyarakat:
• Melalui lembaga non pemerintah [internasional] yang telah
mendapat akreditasi PBB.
• Mengirim sendiri laporan-laporan atau data-data pada
instansi terkait.
• Mengirim langsung ke kantor komisi Tinggi HAM PBB
dimana terdapat (a) pelapor khusus (special rapporteur)
seperti pelapor khusus untuk penyiksaan, atau (b)
kelompok kerja (working group) seperti working group
untuk orang hilang yang sekaligus merupakan mekanisme
tematik.
• Melakukan intervensi di hadapan sidang komisi/sub komisi
HAM PBB
DEWAN HAM PBB
• Dibentuk pada 15 Maret 2006 oleh Majelis
Umum PBB untuk menggantikan Komisi HAM
PBB.
• Beranggotakan Wakil dari 47 Negara.
• Memiliki kewenangan yang lebih besar untuk
mereview pelaksanaan perlindungan HAM di
negara-negara anggota.
TREATY BASED MECHANISM
• mekanisme pengaduan yang dibentuk
berdasarkan perjanjian atau konvensi HAM
internasional.
• Setidaknya terdapat tujuh (7) konvensi HAM
penting yang memberi mekanisme bagi
penyelesaian pelanggaran HAM.
• Dipusatkan pada komite atau badan tertentu
untuk mempelajari sejauh mana Negara pihak
telah menerapkan isi perjanjian.
•
•
•
•
Pada umumnya terdapat empat (4) mekanisme
utama pengaduan dan monitoring HAM:
Mekanisme Pelaporan [membahas laporan
Negara pihak setiap 2 -5 tahun dan membuat
concluding observation/pengamatan umum
Mekanisme Pengaduan Individual (HRC, CEDAW,
CAT, CERD)
Pengaduan antar Negara
Mekanisme investigasi
PENGADUAN INDIVIDUAL
• Negara yang bersangkutan merupakan Negara
Pihak dalam perjanjian yang bersangkutan atau
Protokol Pilihan I dari ICCPR.
• Pengaduan dilakukan dengan identitas yang jelas
• Masalah yang diajukan tidak sedang diproses
melalui prosedur investigasi/penyelesaian
internasional lainnya.
• Exhausted domestic remedy/sudah menempuh
seluruh penanganan domestic.
Protokol tambahan ICCPR menerapkan
juga aturan berikut:
• Individu/kelompok yang mengadu merupakan
pihak yang menderita dampak langsung dari
pelanggaran yang diadukan.
• Tidak berlaku surut
• Pengaju pengaduan berada dalam yurisdiksi
Negara piha yang dituduh ketika pelanggaran
terjadi
• Kuasa dapat diberikan pada orang yang memiliki
hubungan keluarga atau keterkaitan personal
lainnya.
KELEBIHAN PENGADUAN INDIVIDUAL
• Individu dapat memperoleh remedy atau imbalan atas penderitaan
yang mereka alami
• Kasus-kasus yang masuk dapat menjadi bahan untuk perubahan
kebijakan/aturan hukum
• Pengaduan itu dapat menjadi bukti awal adanya pelanggaran HAM
secara sistematis dan massif jika di negara itu terjadi pelanggaran
HAM berat
• Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh badan bersangkutan akan
dipublikasikan.
• Komite juga dapat melakukan urgent action untuk meminta
perlindungan bagi korban agar tidak mengalami Penderitaan yang
tidak lagi- dapat-diperbaiki (suffering irreparable damage).
• keputusan komite bersifat final
Pengaduan antar Negara
• Pengaduan dilakukan oleh Negara pihak
terhadap Negara pihak lainnya yang dianggap
melanggara kewajibanperjanjian.
• Negara yang menerima komunikasi wajib
memberi tanggapan, jika tidak Negara
pengadu dapat membawa masalah ini kepada
badan perjanjIan yang berwenang.
• Badan itu kemudian mencari pemecahan yang
dapat diterima kedua belah pihak.
Mekanisme Investigasi
• Mekanisme yang hanya ada pada dua konvensi HAM yaitu
CEDAW dan CAT yang memberi wewenang pada komite
untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran
HAM;
• Syarat pelanggaran tersebut bersifat berat atau sistematis;
• Tidak mensyaratkan exhaustive remedies.
• Hasil dari penyelidikan bersifat rahasia sampai proses
penyelidikan berakhir.
• Komite menyerahkan laporan itu kepada negara yang
bersangkutan melalui Sekretaris Jendral PBB.
• Enam bulan setelah itu, komite dapat melakukan langkahlangkah untuk menindak lanjuti hasil laporan itu bersama
negara yang bersangkutan.