Transcript Deskripsi Instrumen HAM

Deskripsi
Instrumen HAM dan
Peradilan
Internasional HAM
Kelompok 8:
Sabrina Aulia Nisa
Nur Indawati
Lutfi Maulana
Mohammad Taufiq
Syamsur Rizal
Nufan Rizqi Prasetiya
A. INSTRUMEN HUKUM
INTERNASIONAL HAM
Sejak perang dunia ke-2
(1939-1945) perhatian dunia iternasionnal
terhadap HAM tampak meningkat. Besarnya
jumlah korban akibat Perang Dunia II
melahirkan keperihatinan yang dalam
mendalam terhadap peristiwa penistaan
terhadap nilai kemanusiaan. Keperihatinan
tersebut mendorong kesadaran manusia
untuk mengedepankan pengakuan dan
perlindungan terhadap HAM.
Dibentuknya PBB yang kemudian melahirkan
deklarasi Universal HAM (Universal
Declaration of Human Rights) tahun 1948.
Sebuah lembaga bernama International
Criminal Court mulai bekerja pada tahun
2002. Untuk mengadili kejahatan perang,
pembersihan etnik(genosida), kejahatan
terhadap kemanusiaan dan kejahatan
agresi. Berikut ini adalah beberapa catatan
tentang peristiwa pelanggaran HAM yang
sempat menjadi isu internasional:
Indonesia 1998
• Pada 13 dan 14 Mei 1998 terjadi kerusuhan besar di
Jakarta, banyak gedung di jarah dan di bakar hingga
beberapa orang meninggal. Kerusuhan dan kekerasan yang
mengikutinya diduga digerakan atau setidaknya dibiarkan
terjadi karena tidak terjadi secara spontan dan ditunjukan
kepada etnik tertentu,dalam hal ini diduga telah terjadi
pelanggaran HAM. Tuntutan reformasi yang disuarakan oleh
para aktivis juga memakan korban dengan ditembaknya
mahasiswa saat melakukan unjuk rasa. Selain itu terjadi pula
penghilangan secara paksa terhadap beberapa aktifis prodemokrasi hingga beberapa diantaranya belum ditemukan
hingga kini.
Komnas HAM telah melakukan penyelidikan terhadap kasus
kerusuhan tersebut dan mereka menyatakan bahwa dalam
peristiwa tersebut telah terjadi kejahatan terhadap
kemanusiaan, namun kasus tersebut belum kunjung masuk ke
pengadilan.
Jerman 1933
• Setelah kemenangan pemilu melalui Partai Buruh
Jerman Sosialis, Adolf Hitler menumpas segala
bentuk Demokrasi dan mendirikan negara
totaliter. Lawan-lawan politiknya ditangkapi secara
masal, berbagai kejahatan kemanusian
dilakukannya, mulai dari gerakan pembasmian
orang-orang Yahudi, Agresi dengan mencaplok
Austria dan Cekoslowakia (1938), hingga
meletupkan Perang Dunia II dengan menyerbu
Polandia (1939).
Amerika Serikat
1989
• Pembantaian anak-anak, pelakunya
Patrick Edward P. Ia memberondong
murid-murid SD di Cleveland
(California) dengan korban 5 tewas
dan 30 luka-luka. Semua korban
adalah anak Asia sehingga diduga ada
unsur rasialisme. Peristiwa serupa
pernah terjadi antara tahun 19851988 di Alabama, IlIionis, Chicago,
Philadephia, dan Florida.
Italia
1924
• Benito Mussolini adalah pendiri fasisme
dan diktaktor Italia. Dia memerintah pada
tahun 1924-1943, dan selama masa
pemerintahannya banyak lawan-lawan
politiknya yang ditangkap dan dibunuh.
mussolini juga melancarkan politik luar
negeri yang agresif dengan menduduki
Eropa (1935-1936), Albania (1939),dan
berkoalisi dengan Hitler yang pada 1940
menyatakan perang terhadap sekutu.
Instrumen HAM dapat dibedakan
menjadi dua sebagai berikut:
•
1)
2)
3)
•
1)
2)
3)
Instrumen nasional HAM, yang terdiri atas peraturan
perundang-undangan yang mengatur HAM seperti di bawah ini :
ketetapan MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi
Manusia.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan
Hak Asasi Manusia.
Instrumen internasional HAM, yang terdiri atas :
Piagam PBB, 1945
Deklarasi Universal HAM, 1945
Instrumen intrnasional lain mengenai HAM yang telah disahkan
dan diterima oleh Indonesia.
•
•
Secara umum, instrumen-instrumen HAM lahir dengan dasar
dengan dasar pertimbangan untuk menegakkan dan melindungi
HAM serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam
UUD 1945 hal tersebut tersirat dalam bunyi pembukaanya.
Sementara itu dalam UU No 39 tahun 1999 dan UU No 26
tahun 2000 dasar pertimbangan kelahiranya disebutkan
sebagai berikut :
1. Dasar pertimbangan lahirnya UU No 39
tahun 1999
tentang HAM adalah :
a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha
Esa yang mengemban tugas mengelola dan
memelhara
alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan
penuh
tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh
pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin
keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta
keharmonisan lingkungannya;
b. Hak asasi manusia merupakan hak dasar
yang secara kodrati melekat pada diri
manusia, bersifat universal dan
langgeng, oleh karena itu harus
dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan
tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau
dirampas oleh siapapun;
c. Selain hak asasi, manusia mempunyai
kewajiban dasar antara manusia yang
satu terhadap yang lain dan terhadap
masyarakat secara keseluruhan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.
d. Bangsa Indonesia sebagai anggota PBB
mengemban tanggungjawab moral dan
hukum untuk menjunjung tingggi dan
melaksanakan Deklarasi Universal
tentang HAM yang ditetapkan oleh
PBB, serta berbagai instrumen
internasional lainnya mengenai
mengenai HAM yang telah diterima
oleh negara Republik Indonesia; serta
e. Sebagai upaya melaksanakan Ketetapan
MPR RI Nomor XVII/MPR/1998
tentang HAM
2. dasar pertimbangan lahirnya UU. No.
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah:
a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara
kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan
langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati,
dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau
dirampas oleh siapapun;
b. bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan
menjamin pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan,
kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan
ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan
HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat sesuai
dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) UU. No. 39 Tahun 1999
tentang HAM;
c. bahwa pembentukan Pengadilan HAM untuk menyelesaikan
pelanggaran HAM yang berat telah diupayakan oleh pemerintah
berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
No. 1 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM yang dinilai tidak
memadai, sehingga tidak disetujui oleh DPR Republik Indonesia
menjadi Undang-undang, dan oleh karena itu, peraturan
pemerintahan pengganti undang-undang tersebut telah
dicabut.
Dengan lahirnya perundang-undangan di
depan, maka semakin jelas bentuk hakhak asasi manusia yang dilindungi oleh
negara. Seperti telah disebutkan tadi,
berbagai hak asasi manusia yang
dicantumkan dalam UUD 1945 dan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang HAM. Belum lagi hak-hak asasi
manusia yang tercantum dalam UndangUndang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
pengadilan HAM seperti berikut.
a. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2000 disebutkan bahwa pelanggaran
hak asasi manusia meliputi:
1. Kejahatan genosida;
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan.
b. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2000 disebutkan seperti dibawah ini.
Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud
dalam pasal 7 huruf a adalah setiap
perbuatan yang dilakukan dengan maksud
untuk menghancurkan atau memusnahkan
seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras,
kelompok etnis, dan kelompok agama dengan
cara:
1. Membunuh anggota kelompok;
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau
mental yang berat terhadap anggota-anggota
kelompok;
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok
yang akan mengakibatkan kemusnahan secara
fisi baik seluruh atau sebagiannya;
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang
bertujuan mencegah kelahiran di dalam
kelompok; atau
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari
kelompok tertentu ke kelompok lain.
c. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2000 disebutkan seperti
dibawah ini.
Kejahatan terhadap manusia sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah
salah satu perbuatan yang dilakukan
sebagai bagian dari serangan yang
meluas atau sistematik yang
diketahuinya bahwa serangan tersebut
ditujukan secara langsung terhadap
penduduk sipil, berupa:
1. Pembunuhan
2. Pemusnahan, meliputi perbuatan yang
menimbulkan penderitaan yang dilakukan
dengan sengaja, antara lain berupa:
perbuatan yang menghambat pemasokan
barang makanan dan obat-obatan yang dapat
menimbulkan pemusnahan pada sebagian
penduduk
3. Perbudakan, termasuk perdagangan manusia
khususnya perdagangan wanita dan anak
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk
secara paksa dari tempat tinggal yang sah
tanpa disadari alasan yang diizinkan oleh
hukum internasional
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan
kebebasan fisik yang lain secara sewenangwenang yang melanggar(asas-asas) ketentuan
pokok hukum internasional
6. Penyiksaan, yaitu dengan sengaja dan melawan
hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan
yang berat, baik fisik maupun mental terhadap
seorang tahanan atau seorang yang berada
dibawah pengawasan
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran cara
paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau
sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk
kekerasan seksual lain yang setara
8. Kejahatan apartheid yaitu perbutan tidak
manusiawi dengan sifat yang sama dengan
kejahatan genosida
B. PERADILAN INTERNASIONAL HAM
Sebagai suatu nilai yang diakui secara
universal , pengakuan dan perlndungan
terhadap HAM merupakan tanggung
jawab bersama yang bersifat lintas
negara. Artinya persoalan HAM tidak
hanya merupakan persoalan suatu negara
secara tersendiri, melainkan menjadi
persoalan internasional. Untuk itu dibutuh
kan sebuah lembaga peradilan yang
bersifat internasional dan memiliki
yurisdiksi atas wilayah negara-negara
secara internasional.
Sebuah lembaga yang memiliki
kekuasaan untuk mengadili dan
menghukum para penjahat
kemanusiaan.
PBB membentuk komisi PBB untuk
HAM(The United Nations Commission
on Human Rights). Komisi ini awalnya
terdiri dari 18 negara anggota,
kemudian berkembang menjadi 43
orang anggota. Negara Indonesia
diterima komisi ini sejak tahun 1991.
Cara kerja komisi PBB untuk HAM untuk
sampai pada proses peradilan HAM
Internasional adalah sebagai berikut:
a. Melakukan pengkajian (studies) terhadap
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan,
baik dalam suatu negara tertentu maupun
secara global. Terhadap kasus-kasus
pelanggaran yang terjadi, kegiatan komisi
terbatas pada himbauan serta persuasi.
Kekuatan himbauan dan persuasi terletak
pada tekanan opini dunia internasional
terhadap pemerintah yang bersangkutan.
b. Seluruh temuan Komisi ini dibuat dalam
Year Book of Human Rights yang
disampaikan kepada Sidang Umum PBB.
c. Setiap warga negara dan/atau negara
anggota PBB berhak mengadu kepada
komisi ini. Untuk warga negara
perseorangan dipersyaratkan agar
terlebih dahulu ditempuh secara
musyawarah di negara asalnya, sebelum
pengaduan dibahas.
d. Mahkamah Internasional sesuai dengan
tugasnya, sehingga menindaklanjuti baik
pengaduan oleh anggota maupun warga
negara anggota PBB, serta hasil
pengkajian dan temuan komisi HAM PBB
untuk diadakan pendidikan, penahanan,
dan proses peradilan.