Transcript BAB 1 Menapaki Jalan Terjal Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM

BAB 1
MENAPAKI JALAN TERJAL PENEGAKAN HAK
ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA
Di Susun Oleh :
Didit Waluyono,S.Pd. , M.Pd
Guru SMA Negeri 1 Yogyakarta
A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM )
 Hak Asasi Manusia (HAM) adalah Hak yang
melekat pada diri setiap manusia sejak awal
masih dalam kandungan dan /sudah
dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan
tidak dapat diganggu gugat siapa pun.
 Secara Yuridis, menurut Pasal 1 Angka 6 UU RI
No: 39 Tahun 1999 tentang HAM
Pelanggara HAM
(UU. No: 39 Tahun 1999)
 Pelanggara HAM adalah Setiap perbuatan
seseorang atau kelompok orang termasuk
aparat negara, baik disengaja maupun tidak
disengaja atau kelalaian yang secara hukum
mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau
mencabut HAM seseorang atau kelompok orang
yang dijamin oleh UU dan tidak mendapatkan
atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh
penyelesaian hukum yang adil dan benar
berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
B. Jenis Dan Macam-macam Hak Asasi Manusia
(HAM)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hak Asasi Pribadi (Personal rights)
Hak Asasi Politik ( Political rights)
Hak Asasi Hukum ( Legal equality rights )
Hak Asasi Ekonomi ( Property rights )
Hak Asasi Peradilan ( Procedur rights )
Hak Asasi Sosial Budaya ( Soucial Culture
rights )
C. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)
1.
Instrumen Hukum HAM Indonesia
a. Pancasila
b. UUD 1945
c. Tap MPR No. XVII/MPR/1998
d. Undang-Undang
1) UU RI No 39 Th 1999 Tentang HAM
2) UU RI No 26 Th 2000 Tentang
Pengadilan HAM.
3) KEPPRES No 129 tentang rencana aksi
nasional HAM Indonesia
4) PP No 3 tahun 1998 tentang kompensasi&rehabilitasi
terhadap korban pelanggaran HAM
5) PP No 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan korban
dan sanksi dalam pelanggaran HAM.
2. Instrumen Hukum HAM Internasional
a. Hukum Kebiasaan
b. Piagam PBB
c. The International Bill Of Human Rights
1) Pernyataan sedunia mengenai HAM
2) Kovenan Internasional mengenai hak-hak
sipil dan politik.
3) Protocol Opsi Pertama pada ICCPR
Kelembagaan HAM Di Indonesia
1. Komnas HAM
2. Pengadilan HAM
3. LBH
4. Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi
5. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Kasus Pelanggaran HAM Di Indonesia
1. Kasus Tanjung Priok (91984)
2. Kasus Marsinah (1993 )
3. Kasus Semanggi I dan II( 1998 )
4. Kasus kerusuhan Timor-Timur pasca jajak
pendapat (referendum ) 1999
Kasus Pelanggaran HAM Internasional
1. Pelanggaran HAM Di Mesir
2. Pelanggaran HAM Oleh Mussolini di Italia
3. Pelanggaran HAM yang Dilakukan Hitler di
Jerman
4. Pelanggaran HAM Israel di Palestina
5. Pelanggaran HAM di Bosnia
6. Pelanggaran HAM di Afrika Selatan
Upaya Penegakan HAM
1.
Upaya Penegakan HAM oleh Pemerintah
a. Memasukkan HAM ke dalam berbagai
perundang-undangan nasional sesuai
yang tercantum dalam instrumen nasional
b. Meratifikasi dan mengadopsi instrumen
instrumen HAM Internasional
c. Memberdayakan masyarakat terhadap
masalah HAM dengan mengadakan
warsosisalisasi sehingga HAM menjadi bagian
dari setiap individu warga Negara Indonesia
2. Upaya Penegakan HAM Oleh
Masyarakat
a. Menyampaikan laporan terjadi pelanggaran HAM
kepada KOMNAS HAM atau lembaga lain yang
berwenang dalam rangka perlindungan dan
pemajuan HAM.
b. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan
kebijakan yang bewrkaitan dengan HAM kepada
KOMNAS HAM dan atau lembaga lain yang relevan.
c. Dengan cara sendiri maupun bekerjasama dengan
Komnas HAM melaksanakan penelitian,
pendidikan, dan penyebarluasan informasi
mengenai HAM.
3. Upaya Penegakan HAM oleh
Siswa.
a. Mengajari teman tentang kebaikan
b. Mengendalikan diri untuk tidak melakukan
pelanggaran HAM
c. Menasehati teman yang melakukan kesalahan
d. Melerai teman yang melakukan perkelahaian
e. Melindungi teman yang dianiaya.
Hambatan Penegakan HAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rendahnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk
melaporkan pelanggaran HAM yang terjadi baik mengenai
dirinya maupun pihak lain.
Belum optimalnya kemampuan para hakim di peradilan HAM
ad hoc
Keterbatasan kemampuan pengetahuan masyarakat
terhadap bentuk-bentuk pelanggaran HAM
Masalah Hakim ,ternyata tidak begitu mudah menentuksn
para calon hakim ad hoc diluar hakim karir.
Sulitnya mencari jaksa sebagai penuntut umum sebab
hanya orang yang berpengalaman penuntut saja.
Masalah pembahasan acara peradilan yang belum tuntas,
masih tersisa pertanyaan banding dan langsung saja dari
peradilan tingkat pertama langsung ke MA
Tantangan Penegakan HAM
1. Dengan Disahkannya UU No 26 tahun 2000
tentang pengadilan HAM
2. Dengan adanya Amendemen UUD 1945
3. Asas mengatur bahwa orang yang telah
dihukum oleh pengadilan HAM tidak dapat lagi
dituntut oleh pengadilan pidana biasa.