Transcript Ilmu Negara - WordPress.com

ILMU NEGARA
Oleh
Moh. Ikmal
DESAIN PERKULIAHAN
N
o
Pertemuan
ke
Materi
1
1
Orientasi umum perkuliahan
-
2
2, 3, 4
Konsep dasar ilmu negara (definisi,
objek, metode pendekatan, hubungan
ilmu negara dengan ilmu social lain)
-
3
5
1. Unsur-unsur Terbentuknya Negara
4
6
2. Teori Lenyapnya Negara
5
7, 8
3. Tugas, fungsi dan tujuan negara
6
10
4. Perkembangan Pemikiran
Kenegaraan
7
11
5. Teori Asal Mula Negara
8
12
6. Teori Asal mula kekuasaan negara
9
13
7. Bentuk-bentuk Negara Dan Bentuk
Kenegaraan
10 14
8. Bentuk-bentuk Pemerintahan
12 15
9. Sejarah Perkembangan Demokrasi
Keterangan
Tugas kelompok
Yang terdiri dari 9
kelompok
berdasarkan
jumlah tema
disamping.
REFERENSI PENUNJANG :
1. Diponolo, G.S (1975), ilmu negara jilid I dan II. Jakarta : PN. Balai Pustaka
2. Djoko Sutono dan Harun Al rasyid (1985), Ilmu Negara, Jakarta : Ghalia
Indonesia
3. Soehino (1993), Ilmu Negara. Yogyakarta : Liberty
4. Padmo Wahjono dan Teuku Amir Hamzah (1996), Diktat Standart Ilmu
Negara, Jakarta : FH UI
5. Moh. Kusnardi, Bintan R. Saragih (1994). Ilmu Negara, Gaya Media, Jakarta.
6. Hans Kelsen, General Theory of Law and State
7. M. Solly Lubis (1981). Ilmu negara, Bandung : Alumni
8. M. Rusli Karim (1996), Negara ; Satu Analisis Mengenai Pengertian, Asal Usul
Dan Fungsi. Diktat kuliah ilmu politik, FPIPS IKIP Yogyakarta
9. Max Boli Sabon, Dkk. (1994). Ilmu negara, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka
Utama
10. Suyato, (2007). Diktat Ilmu Negara. PKn dan Hukum : FISE UNY
Bagaimana membedakan…
.
1. ILMU NEGARA
2. NEGARA
(2) PENGERTIAN ILMU NEGARA
• Ilmu Negara  terjemahan dari “staatsleer”
(Belanda), “staatlehre” (Jerman), “theorie d’etat”
(Perancis), “theory of state” atau “political theory”
(Inggris)
• Diponolo G.S  ilmu yang menyelidiki dan
mempelajari hal ihwal dan seluk beluk negara
• Moh. Koesnardi dan Bintar B. Saragih  ilmu
pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan
pengertian-pengertian pokok tentang negara dan
hukum tata negara
• Soehino  ilmu yang menyelidiki atau membicarakan
negara
• Ramdlon Naning  ilmu yang mempelajari, mengkaji,
dan menyelidiki sesuatu yang menyangkut negara baik
mengenai asal usulnya, seluk beluk, bentuk, dan
wujudnya maupun tentang segala sesuatu yang
menyangkut negara itu secara umum
Lanjutan…
• Jean bodin ; negara sbg suatu persekutuan keluargakeluarga dg segala kepentingannya yang dipimpin oleh
akal dari suatu kuasa yang berdaulat
• Aristoteles ; negara (polis) sebagai persekutuan dari
keluarga dan desa guna memperoleh hidup sebaikbaiknya.
• Hans kelsen ; negara sbg suatu susunan pergaulan hidup
bersama dg tata paksa
Jadi..negara adlah kesatuan wilayah hukum yang terdiri
dari sekelompok masyarakat, memiliki kewenangan untuk
mengatur demi kebaikan bersama.
Apa arti negara…
Negara mempunyai 2 pengertian :
•
•
Dalam arti luas merupakan kesatuan social yang diatur secara
konstutisional untuk mewujudkan kepentingan bersama.
Dalam Arti Sempit, beberapa para ahli berpendapat :
1. George Jellinek : Negara ialah organisasi kekuasaan dari sekelompok
manusia yang telah berkediaman diwilayah tertentu.
2. Roger F. Soltau : Negara adalah alat (agency) atau wewenang
(authority) yang mengatur atau mengendalikan personal bersama atas
nama masyarakat.
3. Prof. Mr. Soenarko ; Negara ialah organisasi masyarakat yang
mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan Negara berlaku
sepenuhnya sebagai souvereign.
Darimana negara lahir ?
• Perspektif sosiologis
Manusia sbg zoon politicon
Manusia memerlukan aturan yang terorganisir
Keluarga merupakan unit organisasi terkecil
4. From familiy to state dikarenakan persamaan nasib, keinginan,
kemauan dan tujuan.
Oleh karena itu kranenburg membuat sistem pengelompokan manusia
berdasarkan 2 indikator :
a. Apakah kelompok itu berada di satu tempat / tidak ?
b. Apakah kelompok itu teratur / tidak ?
Hasilnya diperoleh 4 macam kelompok dlm masyarakat :
1. berada di satu tempat tertentu&teratur (ex. orang kuliah, orang
melihat sirkus, dsb)
2. Berada disatu tempat tapi tdk teratur (ex. pasar atau demonstran)
3. Kelompok yg tidk setempat&tdk teratur (ex. PKL, pengemis, pengamen
4. Kelompok tdk setempat tp teratur (ex. Negara)
1.
2.
3.
Oleh karena itu….
“Masyarakat terbentuk dikarenakan
adanya kesatuan pemikiran, perasaan dan
peraturan bersama” . Hal ini juga berlaku
pada negara sebagai kesatuan wilayah dg
berbagai pluralitas sosial yang beraneka
ragam atas dasar kesamaan dan kesadaran
bersama.
Lanjutan…
• Perspektif yuridis
1. Rechts objek ; negara dipandang sbg objek dari org
yg melakukan perjanjian
2. Rechts subjek ; negara dipandang sbg pembuat
hukum yg memiliki hak dan kewajiban
3. Rechts verhaltnis ; negara dipandang sbg hasil
perjanjian yg mengikat
(2). OBYEK KAJIAN ILMU NEGARA
• Prof.
R.
Kranenburg

obyek
penyelidikannya adalah negara. untuk
menyelidiki
timbulnya (asal
mula),
hakekat, dan bentuk suatu negara
• Tugas ilmu negara  mengkaji dan
mempelajari sifat, seluk beluk, segi-segi
dan masalah-masalah negara secara
umum
• Ilmu negara mengumpulkan segala
gejala-gejala serta peristiwa-peristiwa
mengenai negara pada masa lalu, kini dan
tinjauannya pada masa datang
OBJEK ILMU NEGARA
(George Jellinek)
RECHTSWISSENSCHAFT
(penekanan objek kajian
pada bidang hukum)
Staatswissenschaft
(Ilmu kenegaraan)
STAATS
WISSENSCHAFT
(objek kajiannya
negara)
HUKUM TATA NEGARA
HAN/HTUN,
HUKUM ANTAR NEGARA
BESCHREIBENDE
(kumpulan pengetahuan
ttg negara)
THEORETISCHE
STAATWIISSENCHAFT
(ilmu negara)
ALLGEMEINE STAATSLEHRE
(Ilmu negara umum)
ALLGEMEINE SOZIALE
(teori umum sudut sosial)
PRACTISCHE
STAATSWISSENSCHAFT
(ilmu politik/praktek-praktek
teori kenegaraan)
BESONDERE STAATSLEHRE
(Ilmu Negara Khusus)
ALLGEMEINE
STAATSLRECHTSLEHRE
(teori umum sudut yuridis)
INDIVIDUELLE STAATSLEHRE
(teori sudut sosial)
SPEZIELLE STAATSLEHRE
(sudut yuridis)
(3). METODE PENDEKATAN ILMU NEGARA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Induktif (bekerja dg terlebih dahulu menanggapi situasi, mengumpulkan bahan,
menyusun fakta-fakta, mempelajari fenomena untuk kemudian selanjutnya menarik
kesimpulan-kesimpulan utk memperoleh ketentuan-ketentuan dasar yg bersifat
umum).
Deduktif (bekerja dg ketentuan-ketentuan dasar, dalil-dalil, kaidah yg merupakan
petunjuk umum untuk memperoleh keterangan atas fakta-fakta dan persoalan yg
beraneka ragam);
History/methode van historische beschouwing; (bekerja dg menganalisa,
mempelajari asal usul, sebab musabab, peranan serta pengaruhnya dalam
perkembangan negara)
Perbandingan (comparation) ; bekerja dengan membanding-bandingkan, mencari
persamaan dan perbedaannya.
Dialektis (mengkonfrontasikan, menguji fakta, fenomena dan peristiwa satu dengan
lainnya)
Empiris ( mengamati fakta-fakta, gejala-gejala yang bersifat konkret dan
terindera)
Rasionalitas (logika dan pikiran sehat untuk mencari pengertian masalah publik)
Sistematis (sistematisasi, penghimpunan, pelukisan, penguraian, penilaian dan
klasifikasi/pengelompokkan);
Hukum (juridische atau legalische methode, aspek yuridis dan menyamping non
yuridis)
Lanjutan…
10. Fungsional (functionalle methode); mempelajari hubungan timbal
balik dan pengaruhnya satu sama lainnya. Jadi berbagai gejala
tidaklah berdiri sendiri melainkan saling berhubungan.
11. Sinkretis (syncretisme/syncretismus, penggabungan yuridis+non
yuridis)
(4). HUBUNGAN ILMU NEGARA
DENGAN ILMU SOSIAL LAIN
•
-
ILMU NEGARA 
menilai obyeknya adalah negara dlm pengertian abstrak,
terlepas dari keadaan, tempat, dan waktu tertentu
-
menitikberatkan untuk mempelajari keseluruhan permasalahan
negara secara umum, utuh, dan menyeluruh, tanpa
mempersoalkan negara yang mana dan bagaimana
• HUKUM TATA NEGARA 
- menilai negara dari pengertian, sifat, dan bentuknya dalam
pengertian yang sudah kongkrit, terikat pada keadaan,
tempat, dan waktu tertentu
- menitikberatkan perhatiannya pada masalah-masalah hukum
yang menjadi landasan kehidupan suatu negara tertentu
Jadi : Hukum Tata Negara menguraikan pertumbuhan,
perkembangan dan susunan suatu sistem alat-alat
perlengkapan negara tertentu, sedangkan Ilmu Negara
mencurahkan perhatiannya
pada hal-hal yang bersifat
menyeluruh yaitu berupa pengertian-pengertian pokok dan
sendi-sendi pokok (kranenburg mempergunakan istilah
pengertian-pengertian umum dan sifat-sifat umum) dari
Negara secara umum.
ILMU NEGARA, HTN, HAN, dan ILMU POLITIK
• Obyek sama : Negara
• HTN, HAN, Ilmu Politik  memandang negara dari sifat dan
pengertian yang konkrit, sedangkan Ilmu Negara  memandang
negara dari sifat dan pengertian yang abstrak/umum yaitu
pengertian dan sendi-sendi pokok negara secara umum dengan
mengesampingkan hal-hal yang khusus.
• Obyek HTN dan HAN  negara yang sudah terkait pada tempat,
keadaan, dan waktu (diselidiki lebih lanjut mengenai susunan, alatalat perlengkapan, wewenang, dan kewajiban alat-alat
perlengkapan)
• Ilmu Politik  saluran penerapan teori-teori kenegaraan
• Wirjono Projodikoro  kategori “statis-dinamis” (Ilmu
Negara=HTN  bersifat statis, sedangkan HAN=Ilmu Politik 
bersifat dinamis)
ILMU NEGARA DAN DISIPLIN ILMU LAIN
• Sebagai mata kuliah dasar
untuk mempelajari mata kuliah
di tingkatan yang lebih tinggi
 HTN, HAN, HI, dll
• Berkaitan dengan ilmu lain
seperti sosiologi, psikologi,
ekonomi, sejarah, filsafat,
politik, dsb
(5). UNSUR-UNSUR TERBENTUKNYA NEGARA
1.
Openheimer lauterpacht ;
a. Rakyat = penduduk ? (pasal 26 [1,2] UUD 1945)
b. Daerah/wilayah (daratan, lautan dan udara)
c. Pemerintah yg berdaulat (pemerintah dlm arti luas [legislatif,
eksekutif, yudikarif. Atau sempit [kepala negara dan para menteri]
d. Pengakuan dari negara lain (de facto [fakta, realitas bhw telah
memenuhi 3 unsur utama negara diatas] dan de jure [berdasarkan
pertimbangan yuridis/hukum (menjalankan kewajiban yg lazim sbg
anggota bangsa-bangsa di dunia) yg konsekuensinya negara tsb
mendapat hak dan kewajiban utk bertindak dan diakui sbg negara
berdaulat penuh])
Lanjutan
2.
Konferensi pan amerika 1993 di Montevido ;
a.
b.
c.
d.
Penduduk yg tetap
Wilayah tertentu
Pemerintah
Kemampuan mengadakan hubungan dg negara lain
Teori pengakuan
1. Teori deklaratif (declaration theory/evidentiary theory)
Negara = 3 unsur utama (rakyat, wilayah dan pemerintah yg
berdaulat)
ex ; Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 1945
meski belanda memberikan pengakuan pada 1949.
2. Teori Konstitutif (Constitutive theory)
Negara = mendapat pengakuan negara lain disamping unsur2 yg
lain.
Hingga saat ini kedua golongan penganut teori ini saling
bertentangan. Menurut M. Solly Lubis “ pangkal pertentangan itu
disebabkan karena dalam sistem hukum internasional tidak dikenal
istilah central authorty yang menentukan ukuran2 normatif dlm
penerapan lembaga pengakuan tersebut”.
(6) TEORI LENYAPNYA NEGARA
1. Teori organis : Negara = organisme hidup (Kanak-kanak ->
Dewasa -> Tua -> Mati.
Ex : Mesir, Babilonia, Parsi, Phunisia, Romawi. Namun tdk semua
organisme mati karena tua, negara bisa saja hancur dan musnah
akibat peperangan. Penganut teori ini F.J. Schmitthenner,
Heinrich Ahrens, Constantin Frantz, dan Herbert Spencer.
2. Teori anarkis ; Negara = bentuk tata paksa yg hanya sesuai
dg masyarakat primitif bkn masy.beradab.
Terhadap teori ini ada dua pendapat :
a. Tata paksa = kejahatan, mk utk menghapusnya harus dg
kekerasan juga.
b. Masyarakat yg diharapkan (ideal) adl masy yg dihasilkan dg
jalan tanpa kekerasan melainkan melalui pendidikan dan evolusi.
Lanjutan
3.
3.
Teori marxis
Negara = susunan tata paksa yg tdk perlu diperangi dan dihapus
krn akan terhapus dg sendirinya. Mereka berpendapat negara
terjadi krn adanya perjuangan kelas (proletar vs borjuis) tujuan
masy. tanpa kelas (adil dan makmur). Dg begitu lenyaplah negara
sebagai alat perjuangan kelas.
Mati tuanya negara
a.
b.
Faktor alam
Peperangan
TUGAS, FUNGSI DAN TUJUAN NEGARA
1.
Tugas Negara ;
a.
b.
2.
Moss (1975:225) dan Weber : menciptakan satu monopoli kekerasan
yg sah dan menjamin pelaksanaan hukum diseluruh teritorialnya.
Karl Marx : menekankan aspek penggunaan kekuatan yg terorganisir
utk memecahkan kontradiksi kelas sosial di dalam masyarakat.
Fungsi-fungsi Negara :
a.
John locke :
1)
2)
3)
b.
Legislatif (membuat peraturan)
Eksekutif (melaksanakan sekaligus mengadili peraturan)
Federatif (mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang dan damai)m
Montesquieu (penyempurnaan teori locke) :
1)
2)
3)
Legislatif
Eksekutif
yudikatif
Lanjutan..
c. Van vallenhoven :
1) Regelling (membuat peraturan)
2) Bestuur (menyelenggaran pemerintahan)
3) Rechspraak ( mengadili)
4) Politie (ketertiban dan keamanan)
d. Goodnow :
1) Policy making (membuat kebijakan)
2) Policy excecuting (melaksanakan kebijakan)
Lanjutan…
3. Tujuan negara :
a.
b.
c.
d.
Anarkhisme (menghimpun kekuasaan dan kekuatan, rakyat harus
bodoh, penghapusan budaya baik adat, musik, nyanyian, sejarah,
kebaikan, moral dsb)
Individualism (penekanan pada kebutuhan individu yg harus
dilindungan oleh negara, ex ; free life style, pasar bebas dsb)
Sosialisme komunis (Pemerataan kebahagiaan bagi manusia)
Fasisme (ketertiban dan keamanan)
Bagaimana Indonesia
1. Menganut konsep trias politica
(pemisahan kekusaan) nya Montesquieu ?
2. Apa saja tujuan negara RI ? Bagaimana
implementasinya ?
Temuan penting…..
1. Indonesia tidak mengenal Trias Politica atau pemisahan
kekuasaan melainkan distribution of power (pembagian
kekuasaan). Eksekutif juga memiliki kewenangan
legislasi (pasal 5 [1])
2. Tujuan negara RI tercantum dalam pembukaan UUD
1945 alinea IV (melindungi semua WN, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan)
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN KENEGARAAN
1.
munculnya
Perkembangan tentang negara dan hukum (ilmu
negara) tidak bersamaan dengan munculnya
negara. Negara lebih dulu ada sekitar abad 17
SM dengan sistem pemerintahan absolut (Mesir,
Babylonia, dan Assyria)
2. Pemikiran tentang negara dan hukum tidak setua
dari adanya negara itu sendiri
3. Ilmu kenegaraan menyangkut soal wewenang
penguasa, dasar wewenang penguasa  dapat
timbul
dan
berkembang
bila
susunan
kenegaraannya,
kemasyarakatannya
sudah
mengizinkan adanya kebebasan berpikir dan
mengeluarkan pendapat
4. Ilmu hanya dapat timbul dan berkembang bila ada
kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat,
sedangkan kebebasan ini sangat tergantung pada
cara bagaimana sistem pemerintahan negara
diterapkan.
Timur kuno
1. Pemikiran kenegaraan zaman timur kuno pada dasarnya
mewakili pemikiran filsafat asia seperti cina, india, dan
jepang yang lebih menekankan pada moralitas daripada
rasionalitas empirik dalam teori-reori kenegaraan.
Mereka mengkontruksi konsep kenegaraan berbasis
moral, harmonisasi.
2. Dalam pandangan pemikir timur kuno, masyarakat
dipandang sebagai kumpulan individu yang ada dalam
solidaritas sesamanaya bukan sebagai individu dengan
segala kebebasan yang ia miliki
Lanjutan…
3. Karakteristiknya statis (tidak ada kebebasan politik),
terikat pada hukum alam (kepercayaan negara lahir
sebagai kehendak yang kuasa/ghaib), belum ada
sistematisasi pemikiran dan praktek kenegaraan.
4. 3000 SM di mesir sepanjang sungai nil telah berdiri
kerajaan yang dipimpin HOREMREB, di Babilonia 1800SM
Hamurabi memerintah dan terkenal dengan ”Hukum
Hamurabi”. Di Palestina berdiri KERAJAAN DAUD, yang
diteruskan oleh Sulaiman dan Ratu Balqis, demikian pula
dikenal dengan kerajaan yang dipimpin Dzulkarnaen (the
great of Dzulkarnaen).
5. Tiga negara disebutkan terakhir tidak sepenuhnya sesuai
dengan karakteristik pemikiran dan negara Timur Kuno,
sebab praktek kenegaraannya juga telah memberikan
peluang publik (melalui wakil cerdik pandainya) terlibat
Romawi kuno
27 SM – 1453 M
1480 tahun
luas 5.000.000 km2
Lanjutan…
1. Romawi Kuno adalah sebuah peradaban yang tumbuh
dari negara-kota Roma didirikan di Semenanjung Italia
di sekitar abad ke-9 SM. Selama keberadaanya selama
12 abad, kebudayaan Romawi berubah dari sebuah
monarki ke sebuah republik oligarki sampai ke
kekaisaran yang luas.
2. Pada zaman romawi kuno pemikiran tentang Negara
tidak berkembang pesat disebabkan bangsa Romawi
adalah bangsa yang menitik beratkan praktis daripada
berpikir teoritis. Tokoh-tokoh Polybius, Cicero dan
Seneca. Polybius dengan teorinya Cyclus teori,
menurutnya Negara merupakan bentuk akibat dari
Negara-negara sebelumnya dan hanya saja Negara
berikutnya merubah dalam perbaikan atau hanya
menyempurnakan saja
Lanjutan…
3. Pemikiran berkembang pesat pada era
romawi kuno adalah hukum privat
(perdata).
4. Fase-fase perkembangan era Romawi :
a.
b.
c.
d.
Monarchi absolute,
Republik,
Pricipant,
dominant.
YUNANI KUNO
• Abad ke V SM di Athena, pertama-tama mengadakan
pemikiran tentang negara dan hukum
• Kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat secara
kritis dan jujur
• Faktor-faktor penyebab :
- Adanya sifat agama bangsa Yunani Kuno tidak menjadikan
ajaran agama sebagai sebagai kaidah (qonun)
- Keadaan geografi yang menjurus pada perdagangan dan
perantauan shg dpt berkomunikasi dan bertukar pikiran
dengan bangsa lain
- Bentuk negara Republik Demokrasi shg rakyat terlibat
dalam proses kenegaraan
- Kesadaran bangsa Yunani sebagai suatu kesatuan
YUNANI  Pemerintahan secara
demokrasi
1. Bentuk negara  polis (city state=
negara kota)
2. Jumlah warga negara masih terbatas
±40.000 jiwa (sistem demokrasi
langsung)
3. Urusan-urusan yang ditangani oleh
pemerintahan yg belum kompleks
4. Sikap warga negara sudah negarawan
 suka berpikir resiko terhadap
persoalan-persoalan negara
Abad pertengahan
1. Abad Pertengahan adalah periode sejarah
di Eropa sejak bersatunya kembali daerah
bekas kekuasaan Kekaisaran Romawi
Barat di bawah prakarsa raja Charlemagne
pada abad 5 hingga munculnya monarkhimonarkhi
nasional,
dimulainya
penjelajahan
samudra,
kebangkitan
humanisme, serta Reformasi Protestan
dengan dimulainya renaisans pada tahun
1517.
2. Kekuasaan agama (kristen) mendominasi
terhadap praktek kenegaraan (negara
teokrasi)
• dominasi gereja membawa konsekuensi
sains yang telah berkembang di masa
zaman klasik dipinggirkan dan dianggap
lebih sebagai ilmu sihir yang mengalihkan
perhatian manusia dari ketuhanan.
TEORI ASAL MULA NEGARA
1. Teokrasi (ketuhanan)
a. Negara berasal dari kekuasaan Yang Berkuasa atas
alam semesta (Tuhan). Abad kegelapan eropa (dominan
agama kristen) negara langsung berasal dari Tuhan
(direct theokrasi), dan penguasa merupakan jelmaan
hukum tuhan.
b. Kelemahan : theokrasi tidak dapat didekati dengan ilmu
pengetahuan, sebab bersifat immanent, transendental,
dan tidak diketahui kekuasaan raja/negara mana yang
berasal dari Tuhan jika terjadi perebutan kekuasaan.
c. Beberapa pemikirnya : Agustinus, Thomas Aquinas,
dan Marsilllius Di Pidua.
Teori Perjanjian (hukum alam)
a. Manusia lahir dalam keadaan merdeka dan
sama-sama mempunyai potensi dasar etis yg
sama mengenai kaidah etis. Sehingga untuk
melindungi kepentingan, dan keamanan manusia,
mereka bekerja sama (melakukan perjanjian)
kemudian membentuk negara sebagai alat
pelindung tsb.
b. Tokoh-tokoh pemikir : Thomas hobbes, JJ
Rrousseau, Jhon Locke.
Teori kekuasaan (biologis)
a. Negara berasal dari organisme, yang dari
lahir, hidup, lalu mati.
b. Pendukung teori ini Charles Darwin,
Herbert Spenser, dan Lis Morgan.
Teori kemasyarakatan (sosiologis)
a. Negara berkembang dalam sejarah yang
lambat, harus didekati dengan bidang
pendekatan sosiologi dan antropologi.
b. Pendukung teori ini Ovenheim, dan
Bouman.
•
TEORI ASAL MULA KEKUASAAN NEGARA
Arti Kedaulatan :
1. Wewenang tertinggi yang tidak di batasi oleh hukum”.
2. Kewenangan untuk menangani (mumarris) dan menjalankan
(musayyir) suatu kehendak atau aspirasi tertentu. Jika ada seseorang
yang menangani dan mengendalikan aspirasinya sendiri, maka
kedaulatannya ada di tangannya sendiri, namun jika aspirasi orang
tersebut dan dikendalikan orang lain, maka orang tersebut esensinya
telah menjadi budak bagi orang lain. Namun apabila aspirasi
masyarakat di tangani dan dikendalikan oleh mereka dengan
perantara individun-individunya, maka mereka (individu-individu
tersebut) menjadi tuan bagi masyarakat.
Lanjutan…
Sifat-sifat kedaulatan :
1. Tunggal, berarti hanya ada satu kekuasaan tertinggi,
sehingga kekuasaan itu tidak dapat dibagi-bagi.
2. Asli, berarti kekuasaan itu berasal atau tidak dilahirkan
dari kekuasaan lain.
3. Abadi, berarti kekuasaan negara itu berlangsung terusmenerus tanpa terputus-putus. Maksudnya pemerintah
dapat berganti-ganti, kepala negara dapat berganti atau
meninggal dunia, tetapi negara dengan kekuasaanya
berlangsung terus tanpa terputus-putus.
Lanjutan…
Bentuk-bentuk kedaulatan :
1. KEDAULATAN TUHAN : Tuhanlah yang berdaulat, negara hanya
pelaksana
2. KEDAULATAN NEGARA : Negara adalah segalanya, kedaulatnnya
tertinggi, tunggal dan tidak dapat dibagi-bagi.
3. KEDAULATAN HUKUM : hukumlah yang mengatur negara, jadi
negara harus tunduk pada aturan hukum.
4. KEDAULATAN RAKYAT : rakyatlah pemilik negara, jadi penguasa
harus tunduk pada pemilik sebenarnya kekuasaan, rakyat
(demokrasi).
Bagaimana indonesia...
Teori kedaulatan manakah yang dianut oleh negara
Indonesia ?
BENTUK-BENTUK SUSUNAN NEGARA DAN BENTUK
KENEGARAAN
Bentuk Susunan Negara :
1. Kesatuan : hanya satu Negara, tidak ada wilayah/bentuk
Negara lain dalam negara (tidak ada negara dalam
negara). Supreme pusat dan tidak ada badan-badan lain
berdaulat (CF Strong). Sistem kekuasaan RI :
a.
Asas Sentralisasi (terpusat) ; kewenangan mencakup PPKYA yaitu
:
•
•
•
•
•
POLUGRI, (politik luar negeri)
PERTAHANAN dan KEAMANAN,
KEUANGAN DAN PAJAK
YUSTISI,
AGAMA.
b. Asas Desentralisasi (penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada daerah otonom) ; kewenangan diluar cakupan
diatas.
Lanjutan…
c. Asas tugas pembantuan
Wilayah negara dibagi :
1. Propinsi
2. Kabupaten/kota
Desentralisasi:
1. otonomi daerah (DPRD) = hak daerah
utk mengatur daerah sendiri
2. wewenang membuat perda
Lanjutan..
1. Bentuk susunan NKRI = pasal 1[1]
2. Kedaulatan ditangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD (pasal 1[2])
3. Negara indonesia adalah negara hukum
(pasal 1[3])
Lanjutan…
2. Negara Federal (serikat) :
a) Wilayah negara terbagi dalam beberapa negara bagian.
Wewenang negara membuat UUD dan struktur organisasi asal
tidak bertentangan dg UUDF
b) Kewenangan pemerintah pusat (federal) ditentukan secara
rinci, sisanya menjadi kewenangan negara bagian.
Contoh : RIS, AS,
Bentuk kenegaraan
a. Perserikatan Negara : negara berdaulat bersatu dan
masing-masing negara berdaulat penuh.
b. Uni : dua negara dipimpin satu kepala negara.
c. Trust/Mandat : negara bekas jajahan PD I yang
diserahkan dalam perlindungan negara tertentu (dewan
perwalian PBB).
d. Common Wealth (persemakmuran): negara bekasa
jajahan inggris
e. Koloni/negara jajahan.
f. Negara protektorat (negara yg dilindungi) oleh negara
berdasarkan perjanjian bersama.
BENTUK NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN
"Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik“
1. Bentuk negara ;
a.
b.
bentuk organisasi negara itu secara keseluruhan
negara yang dilihat dari model penyatuan masyarakatnya, dan
hubungan antara pusat dan daerah (kesatuan dan serikat).
2. Bentuk pemerintahan ;
a.
b.
bentuk penyelenggaraan pemerintahan (Jimly Asshiddiqie),
negara dilihat dari siapa yang menjadi kepala negara (perbedaan dari
posisi kepala negaranya) misal republik, monarkhi dsb.
BN : NEGARA DARI LUAR,
BP : MELIHAT NEGARA DARI DALAM
3. Sistem pemerintahan :
Negara berdasarkan siapa yang menjalankan pemerintahan tersebut
(presidensil / parlementer)
Bentuk-bentuk pemerintahan
Menurut plato : bentuk pemerintahan suatu negara selalu berubah-ubah
menurut sifat tertentu dari sifat manusia yang berubah-ubah. Sehingga
generasi penerus membaca gejala kemanusiaan itu dan berusaha
memperbaikinya, sehingga muncullah sistem baru. ia membagi 5 bentuk
pemerintahan berdasarkan proses evolusi dari bentuk ideal menuju bentuk
pemerosotan (terburuk).
ARISTOKRASI
(cerdas/filsuf)
Utk keadilan dan
kepentingan umum
TIRANI
(pemerintahan yg
dipimpin oleh kuat utk
menekan kebebasan
liar/anarki,
DEMOKRASI
(pemerintahan
rakyat)
TIMOKRASI
(utk kepentingan pribadi)
OLIGARKHI
(pemerintahan org
kaya)
Jumlah org yg memerintah
Bentuk pemerintahan
Ideal
Kemerosotan
Satu
Monarkhi
Tirani
Beberapa
Aristokrasi
Oligarkhi
Banyak
Politea
demokrasi
LANJUTAN..
A. BENTUK PEMERINTAHAN :
1. Pemerintah (arti luas) adalah semua organ pelaksana negara,
eksekutif, legislatif, yudisial termasuk pemerintah daerah.
2. Pemerintah (arti sempit) hanya dan meliputi kegiatan
eksekutif.
3. bentuk pemerintahan :
a. Monarkhi : a) Monarki Absolut kekuasaan raja tidak terbatas, raja
adalah undang-undang dan undang-undang adalah raja itu sendiri (–the
king can’t do wrong); b) monarki konstitusional : pembatasan kekuasaan
raja melalui undang-undang, c) monarkhi parlementer : kerajaan dengan
pelaksanaan kekuasaan negara dilakukan para menteri yang
bertanggungjawab kepada parlemen.
b. Republik :
pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, baik langsung
atau tidak langsung rakyat ambil bagian dalam pemerintahan. 3 bentuk
republik (absolut, konstitusional, dan parlementer)
Sistem pemerintahan
1.
Sistem adalah perangkat/unsur yang secara teratur saling berkaitan
sehingga membentuk suatu totalitas.
2. Jenis sistem pemerintahan :
a. Sistem presidensiil
b. Sistem parlementer
c. Sistem referendum
A. Sistem Presidensial, ciri-ciri :
1) Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
2) Kekuasaan eksekutif dijalankan atas kuasa rakyat, baik dengan
pemilu langsung atau perwakilan;
3) Kabinet/para menteri diangkat, bertanggungjawab kepada
presiden serta diberhentikan oleh presiden;
4) Pertanggungjawaban dewan menteri (kabinet) bersifat individual
bukan kolegial (kolektif).
5) Kepala negara tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
6) Kepala negara tidak dapat dijatuhkan parlemen, dan parlemen
tidak dapat dibubarkan kepala negara.
Sistem parlementer
Ciri-ciri :
1. Kabinet dibentuk dan bertanggungjawab kepada parlemen;
2. Kabinet dibentuk sebagai satu kesatuan dengan tanggungjawab
kolektif (bersama) di bawah perdana menteri;
3. Perdana menteri atas saran perdana menteri dapat membubarkan
membubarkan Kabinet dan memerintahkan diadakan pemilu
4. Anggota kabinet/menteri adalah anggota parlemen;
5. Perdana Menteri (kepala Pemerintahan) tidakk dipilih langsung
rakyat tapi dari salah satu anggota parlemen;
6. Pemisahan tegas kerja kepala negara dan kepala pemerintahan.
7. Perdana menteri bersama kabinet betanggungjawab kepada
parlemen.
8. Program dewan menteri adalah program parlemen (disesuaikan
dengan garis politik setiap anggota parlemen);
9. Kepala negara sebagai simbol/lambang kedaulatan nagara.
SISTEM PARLEMENTER
Konstitusi RIS 1950
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Presiden sbg kepala negara (ps 69)
Pemerintah (pres+menteri) (ps 68)
Presiden tdk diganggu gugat,
menteri bertanggung jawab atas
masing-masing/keseluruhan
kebijakan pemerintah (ps 118)
DPR tdk dapat memaksa
kabinet/menteri utk meletakkan
jabatan (ps 122)
Presiden, menteri, DPR, Senat,
MA, JA, DPK, presiden bank
sirkulasi dll, diadili di tingkat
pertama dan tertinggi di MA (ps
148)
Konstituante+pemerintah
secepatnya menetapkan konstitusi
RIS (186)
UUDS 1950
1. Presiden sbg kepala negara (ps 45)
2. Presiden dibantu oleh seorang
wapres (ps 45)
3. Kabinet dipimpin oleh PM (ps 52)
4. Pres membentuk kementerian (ps
50)
5. Pres dan wapres tdk dapat
diganggu gugat (ps 83)
6. Pres berhak bubarkan DPR dan
perintahkan pemilu (ps 84)
7. UU tdk dapat diganggu gugat (ps
92)
8. Forum privilligatum  peradilan
khusus (ps 116)
Perbedaan utama
sistem presidensil dan parlementer
1) Fusion Of Ceremonial And Political Powers (terpisah
atau tidaknya kekuasaan seremonial dan politik);
2) Separation Of Legislative And Executive Personnels
(terpisah tidaknya pelaksana eksekutif dan legislatif);
3) Lack Of Collective Responsibility (tinggi rendahnya
corak kolektif dalam sistem pertanggungjawaban ); dan
4) Fixed Term Of Office (kejelasan/pembatasan masa
jabatan kepala Negara dan pemerintahan).
Lanjutan…
No
PERBEDAAN SISTEM PEMERINTAHAN
Presidensiil
Parlementer
1
Presiden (kepala pemerintahan) Perdana menteri (PM) sebagai
memiliki masa jabatan
kepala pemerintahan dapat
tertentu, normal tidak dapat
dipaksa mundur oleh parlemen
dipaksa mundur oleh parlemen
2
Presiden dipilih langsung oleh
rakyat/dewan pemilih
PM dipilih parlemen dan
diangkat oleh kepala negara
3
Pemerintah (eksekutif)
bersifat non kolegial (menteri
adl pembantu presiden)
Pemerintahan bersifat kolegial
(kolektif)
Sistem Referendum
Arti : Minta pendapat rakyat secara langsung terhadap RUU/RUUD
yang akan diberlakukan
Ciri-ciri : Sistem pemerintahan berada dibawah kontrol dan
pengawasan langsung rakyat, dengan eksekutif sebatas
pelaksana keputusan legislatif.
Macam-macam referendum :
1. Referendum Obligator (pemberlakuan UU sebelumnya mendapat
persetujuan rakyat, dan materinya terkait hak rakyat/hajat hidup
orang banyak);
2. Referendum Fakultatif (pemberlakukan undang-undang atas dasar
persetujuan/penolakan rakyat setelah disahkan parlemen
sebelumnya);
3. Referendum Konsultatif (parlemen dan rakyat duduk bersama
mendiskusikan substansi undang-undang yang akan diberlakukan
sehingga publik dapat mengerti dan memberikan/tidak memberikan
persetujuan permberlakuannya).
EMPAT MODEL SISTEM PEMERINTAHAN SAAT INI.
1. Model Amerika Serikat (presidential system) :
– Pemisahan kekuasaan secara rigid (model montesquieu);
– Presiden mempunyai hak veto terhadap produk House
(parlemen);
– Eksekutif di tangan Presiden, dibantu para menteri yang
bertanggungjawab
kepada
presiden,
dan
presiden
bertanggungjawab kepada pemilihnya;
– Presiden tidak dapat dijatuhkan parlemen (House of
refressentatif) sampai masa jabatannya berakhir, tapi dapat
dilakukan mekanisme impeachment (meminta pertanggung
jawaban) dalam keadaan yang luar biasa (pidana berat, tidak
layak lagi, pengianatan negara);
– Hakim diangkat presiden dan sebagian oleh rakyat untuk seumur
hidup.
Lanjutan…
– Presidensialisme dengan sistem Multi Partai (Prancis &
Indonesia), akan banyak calon presiden, sehingga pemilu dapat
berulang (dua kali) dan menjadi biaya demokrasi sangat mahal.
– Presidensialisme dengan sistem Multi Partai (Amerika Serikat).
Problemnya bagaimana jika partai Presiden berbeda dengan
partai di Parlemen? Akan terjadi deadlock dalam menjalankan
kebijakan.
2. Model Inggris (sistem Parlementer banyak dianut
negara-negara Eropa dan sebagian Asia);
3. Model Perancis (hybrid system atau sistem campuran
dianut negara-negara di Afrika bekas jajahan prancis)
Lanjutan…
– Terdapat perbedaan kepala negara dan kepala pemerintahan;
– Kepala Negara (presiden) dipilih langsung dan bertanggungjawab
kepada rakyat;
– Kepala Pemerintahan (PM) diangkat dari partai pemerang Pemilu
di Parlemen, bertanggungjawab ke Parlemen dan juga kepada
Presiden;
4. Model Swis (Collegial system); presidan dan wakil
presiden dipilih dari dan oleh tujuh orang anggota
Dewan Federal untuk masa jabatan setiap tahun
bergantian. Ketujuh anggota Dewan Federal tersebut
sebenarnya adalah pelaksana pemerintahan Swiss.
“…Demokrasi adalah sistem dimana mereka yang dirugikan
oleh pengaturan ini mempunyai insentif dan sumber daya
untuk menunjukkan kekurangannya, memperlihatkan
bagaimana kebenaran tentang mereka disembunyikan dan
berusaha mengubah pengaturan itu…”
(Ian Shapiro (2005:105)
“…Democracy as a political system has become increasingly popular. The
number of democracies worldwide, just a handful a century a go,
increased from three of four dozen in the 1950s to 118 of the 191
countries by the end of 1996, containing 62 percent of the world’s
population, the higest total in history. Clearly, we live in a age of
democratic aspirations, and for many who seek to achieve
democracy…”
Larry Berman dan Bruce Allen Murphy dalam buku Approaching
democracy dalam Hendra Nurtjahjo, (2006 ; 1)
Sejarah perkembangan
demokrasi
A. Klasik (abad 5 SM)
1. Direct democracy di negara kota (city state)
2. Sejarah awal demokrasi = persetujuan dan
kesepakatan
3. Demokrasi langsung dapat terwujud jika :
–
–
–
–
Jumlah warga negara harus sedikir
Kepemilikan dan kemakmuran harus dibagi secara merata
Masyarakat memiliki kebudayaan yang homogen
Mereka yang melaksanakan UU tidak boleh bertindak sendiri
diluar kemauan rakyat yang telah membuat UU pertama kali
B. Abad Pertengahan (12-16 M)
1. Demokrasi masih merupakan konsep yang baru tumbuh
di eropa pada abad 12
2. Piagam magna charta (1215) di inggiris sebagai kontrak
politik raja john dengan kaum bangsawan utk segera
tunduk pada batasan UU dan menganggap HAM lebih
penting dari kedaulatan raja
3. Renaissance (1350-1600) sebagai gerakan kebangkitan
kembali eropa (abad pencerahan) di bid. Spritual, dogma,
maupun di bid. Sosial politik.
C. Abad Modern (aba 20 M)
1. Gagasan pemerintahan rakyat (demokrasi)
semakin melanda dunia termasuk ke negaranegara berkembang.
2. Revolusi prancis sebagai tonggak dasar
perkembangan demokrasi modern dimana HAM
menjadi tema yg di usung.
3. 3 ciri demokrasi modern 1) demokrasi perwakilan
2) pelaksanaan kekuasaan tdk bersifat langsung
tetapi melalui delegasi kekuasaan, 3) ada
batasan kekuasaaan ( ada proses pengawasan)
PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA
1945-1959
1959-1966
• Demokrasi
parlementer
(parlemen
berperan sangat
tinggi)
• Akuntabilitas
pemegang jabatan
dan politisi sangat
tinggi
• Berkembang
multipartai
• Pemilu 1955
dilaksanakan
sangat demokratis
• HAM warga negara
tdk terkurangi
• Partai besar
mempunyai surat
kabar
• Era demokrasi
terpimpin
• Mengaburnya
sistem kepartaian
• Peranan legislatif
melemah
• Penghormaran thd
HAM melemah
• Kebebasan pers
meredup
• Sentralisasi
kekuasaan sangat
dominan
Sumber : Affan Gafar, Kompas 2002
1968-1998
• Era Demokrasi
pancasila
• Dominasi lembaga
kepresidenan dalam
seluruh proses politik
• Terjadi rotasi
kekuasaan
• Rekrutmen politik
tertutup
• Pemilu dilakukan 5
tahun sekali (sekedar
legitimasi dan status
quo)
• Parpol dibatasi
• HAM dibatasi
1998-sekarang
• Era Demokrasi
transisi
• Presiden dan kepala
daerah dipilih secara
langsung
• Sistem presidensial
dg sistem multipartai
• Jaminan Kebebasan
pers, berorganisai
dan kebebasan
berpendapat
• Lembaga pengadilan
diawasi oleh KY
(komisi yudisial)
• Munculnya komisikomisi negara
POT IND
PU DAL KWSN
PU DAL KEPENT
INDONESIA
HRS DIKENDALIKAN/
TDK BOLEH KUAT
NEGARA 2 YG
BERKEPENT
Sumpah Pemuda
PEMBERONTAKAN-2
JAMAN
KERAJAAN
NKRI
POS STRATEGIS SDA
PDDK
1928
1602
V.O.C
1908
Kebangkitan Nasional
1945
1950
AGRESI 1 & 2
DEMOKRASI
LIBERAL
HARD POWER
68
TRIKORA
DWIKORA
1959
1965
DEMOKRASI
TERPIMPIN
DEMOKRASI
PANCASILA
HARD POWER
BRAIN WASH
1998
DEMOKRASI
LIBERAL
SOFT POWER
69