Transcript NAMA KELOMPOK : KHUSNUL KHOTIMAH YETI ARINA YENI AGUS TRI PURYANTI LIDIANA RAHMAYANTI (124254064) (124254076) (124254243) (124254254) DEMOKRASI.

NAMA KELOMPOK :
KHUSNUL KHOTIMAH
YETI ARINA
YENI AGUS TRI PURYANTI
LIDIANA RAHMAYANTI
(124254064)
(124254076)
(124254243)
(124254254)
DEMOKRASI
PENGERTIANDEMOKRASI
DEMOKRASI
PENGERTIAN
 Secara Etimologis demokrasi berasal dari kata
Yunani”Demos” berarti rakyat Dan “Kratos/Kratein”
yang berarti kekuasaan atau berkuasa.
 Menurut Abraham Lincoln Demokrasi adalah suatu
pemerintahan dari rakyat,oleh rakyat dan untuk
rakyat)
Demokrasi berarti pemerintahan yang dilaksanakan
oleh rakyat baik langsung maupun tidak
langsung(melalui perwakilan setelah melalui proses
pemilu yang langsung,umum,bebas,rahasia,jujur dan
adil)
PELAKSANAAN DEMOKRASI DI
BEDAKAN MENJADI :
Demokrasi Langsung yaitu suatu demokrasi dimana
rakyat secara langsung menggunakan haknya
dalam menetapkan kebijakan publik.
Demmokrasi tidak langsung yaitu rakyat
menggunakan hak-haknya melalui orang-orang
yang dipercaya.
Beberapa criteria yang dianggap sebagai soko guru
demokrasi menurut Alamudi (1991)
 Kedaulatan rakyat
 Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang
diperintah
 Kekuasaan Mayoritas
 Pengakuan hak-hak minoritas
 Jaminan hak asasi manusia
 Pemilihan yang bebas dan jujur
 Persamaan didepan hukum
 Proses hukum yang wajar
 Pembatasan pemerintah secara konstitusional
 Pluralisme social,ekonomi dan politik
 Nilai-nilai toleransi,kerjasama dan mufakat
Budiarjo(1988) mengidentifikasi sejumlah syarat dasar untuk
terselenggaranya pemerintahan yang demokratis yakni sebagai berikut
a.perlindungan konstitusional
b.Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
c.Pemilihan umum yang bebafs
d.Kebebasan untuk menyatakan pendapat
e. Kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi
dan beroposisi
f. Pendidikan Kewarganegaraan
Sanusi(1999) mengidentifikasi sepuluh pilar demokrasi Indonesia yang
dikenal pula dengan “The Ten Pilars of Indonesian Constitutional
Democracy” berdasarkan filsafat pancasila dan UUD 1945 sebagai beriikut:
Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
 Demokrasi berdasarkan Hak Asasi Manusia
 Demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat
 Demokrasi berdasarkan Kecerdasan rakyat
 Demokrasi berdasarkan pemisahan Kekuasaan Negara
 Demokrasi berdasarkan Otonomi Daerah
 Demokrasi berdasarkan supremasi hukum(rule of law)
 Demokrasi berdasarkan peradilan yang bebas
 Demokrasi berdasarkan keesejahteraan rakyat
 Demokrasi berdasarkan Keadilan Sosial
3 faktor yang mempengaruhi penegakan demokrasi
konstitusional di suatu negara menurut Bahmueller
1. Faktor ekonomi
Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan faktor yang
sangat penting dalam pelaksanaan demokrasi di suatu negara
tertentu. Namun bukan berarti negara-negara miskin tidak
dapat menerapkan demokrasi dan negara yang kaya selalu
demokratis. Kesejahteraan masyarakatlah yang umumnya
menjadi faktor utama untuk menentukan suatu negara
demokratis atau tidak.
Beberapa alasan faktor ekonomi merupakan faktor
utama bagi negara demokratis :
1. Pertumbuhan ekonomi akan dapat mencerdaskan
masyarakat. dan masyarakat yang cerdas
merupakan kriteria dan bahkan menjadi syarat
suatu masyarakat demokratis.
2. Pertumbuhan ekonomi dapat menimbulkan proses
urbanisasi,
2.Faktor Sosial Politik
Faktor penting berkaitan dengan pembangunan
demokrasi suatu negara adalah masalah perasaan
kesatuan nasional atau identitas sebagai bangsa. Salah
satu kesulitan hidup berdemokrasi adalah ketika
terdapat masyarakat yang hidup terpisah-pisah dalam
friksi-friksi golongan . Oleh karenanyafaktor sosial
politik yaitu adanya upaya pembangunan bangsa
sangatlah penting untuk mewujudkan masyarakat dan
negara yang demokratis
3. Faktor budaya kewarganegaraan dan sejarah
Bahmueller (1996) mengukapkan hasil temuan Robert Putnam
menyimpulkan bahwa daerah-daerah yang memiliki tradisi kuat
dalam nilai-niali kewarganegaran menunjukan tingkat efektifitas
paling tinggi dalam upaya pembangunan demokrasi.
Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi
didasari oleh beberapa nilai, yakni:
1. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan secara
melembaga.
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai di
dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratu.
4. Membatasi penggunaan kekerasan sampai batas
minimum.
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya
keanekaragaman pendapat dalam masyarakat;
6. Menjamin tegaknya keadilan.
Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu
diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut :
 Pemerintahan yang bertanggung jawab
 Suatu dewan perwakilan rakyat yanag mewakili golongangolongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat
yang dipilih melalui pemilihan umum.
Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih
partai politik
 Pers dan media massa yang bebas untuk menyatak
pendapat.
 Sistem Peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak
azasi dan
mempertahankan keadilan.
Sistem dan Praktik Demokrasi di Indonesia
Pendiri negara indonesia memilih demokrasi
menjadi pilihan politik yang diyakini sebagai salah
satu bentuk sistem politik terbaik untuk mencapai
efektivitas penyelenggaraan pemerintah negara.
Namun praktik kehidupan demokrasi masih
mengalami pasang surut seiring dengan arah
dinamika pembangunan politik yang masih dalam
proses menentkan format sistem politik ideal yang
sesuai dengan cita-cita demokrasi.
Praktik kehidupan demokrasi di indonesia
sering terkecoh pada politik yang kelihatannya
demokratis, tetapi dalam praktiknya berwujud otoriter.
Hal ini terlihat ketika UUD 1945 ditetapkan kembali
melalui dekrit presiden 5 juli 1959,dan bertekad untuk
melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni
dan konsekuen. Akan tetapi,pelaksanannya belum
dapat terwujud demokrasi terpimpin (1959-1966)
karena pemerintahan (orde lama) waktu itu cenderung
memusatkan kekuasaanya pada presiden saja, yang
akhirnya indonesia diakhiri tahun 1965 berada
diambang kehancuran, baik secara politik, ekonomi,
sosial-budaya serta pertahanan keamanan.
Selain itu juga pada rezim soeharto (orde baru),
yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan pada diri
presiden,telah membawa bangsa indonesia di ambang
krisis multi dimensi dan akhirnya orde baru jatuh tahun
1998. Dan akhirnya dikeluarkan UU.NO.22 tahun 1999
yang lebih menekankan pada otonomi luas. hingga
lahirnya reformasi yang pada dasarnya merupakan
gerakan kesinambungan yang merefleksikan komitmen
bangsa indonesia yang secara rasional dan sistematis
untuk bertekad mengaktualisasikan nilai-nilai dasar
demokrasi
SEKIAN
TERIMA KASIH