Transcript Materi DR. J. Kristiadi-Peneliti Senior CSIS

PRINSIP-PRINSIP
PENDIDIKAN PEMILIH
MASYARAKAT KOTA
(….KURANG TERDIDIKNYA WARGA NGR SCR POLITIK,
MENYEBABKAN MRK CENDERUNG PASIF, MDH
DIMOBILISASI, TAK BISA IKUT MEMPENGARUHI PROSES
PENGAMBILAN KEPUTUSAN….)
J. Kristiadi
(Peneliti Senior CSIS, Jakarta)
MAKNA DEMOKRASI
1. RAKYAT BERDAULAT SEHARI 24 JAM.
2. DEMOKRASI MODEREN-DEMOKRASI
PERWAKILAN.
3. RUANG PUBLIK ADALAH DOMAIN BG
MASYARAKAT UTK ANGKAT ISYUISYU STRATEGIS
4. OPINI PUBLIK SBG KEKUATAN
TANDING
PENDIDIKAN =
MENANAMKAN NILAI
1. MELURUSKAN MAKNA POLITIK.
2. PEDIDIKAN POLITIK HRS MENJADI
BAGIAN DR PENDIDIKAN PADA
UMUMNYA.
3. RAKYAT HARUS AKTIF
BERPARTISIPASI.
4. KEMAMPUAN MEMILIH AGENDA
PRIORITAS
MAKNA OTONOMI DAERAH
1. MENINGKATKAN EFISIENSI
DAN EEKTIFITAS
PEMERINTAHAN NASIONAL
(DEKONSENTRASI)
2. AKTUALISASI REPRESENTASI
KEPENTINGAN LOKAL
(DEVOLUSI)
TUJUAN PEMILUKADA
1. MEMPERDALAM PROSES
DEMOKRASI (DEEPENING
DEMOCRACY) DI INDONESIA.
2. MENDEKATKAN HUBUNGAN
PEMIMPIN DAN RAKYAT.
3. MENINGKATKAN DAYA SAING
SESUAI DENGAN KEUNGGULAN
MASING-MASING DAERAH
5
KRITERIA KEBERHASILAN PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH:
–
–
–
–
HILANG ATAU BERKURANGNYA HAMBATANHAMBATAN ADMINISTRATIF DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN,
PEMDA AKUNTABEL TERHADAP WARGANYA,
PEMDA SEMAKIN RESPONSIF TERHADAP
KEBUTUHAN-KEBUTUHAN WARGA
MASYARAKAT, PELAYANAN MASYARAKAT
AKAN SEMAKIN EFEKTIF DAN EFISIEN.
KUALITAS PELAYANAN UMUM AKAN
SEMAKIN MENINGKAT.
LANJUT:
– BERBAGAI KLMP DLM MASYARAKAT MERASA
LBH TERWAKILI KEPENTINGANNYA.
– KELOMPOK MASYARAKAT DAPAT
BERPARTISIPASI SCR PENUH DALAM PROSES
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DAERAH.
– KEMAMPUAN MASYARAKAT
MENGARTIKULASIKAN KEPENTINGANNYA
SEMAKIN MENINGKAT.
– HAK-HAK KEPEMILIKAN DAERAH (LOKAL)
SEMAKIN DIAKUI DAN DILINDUNGI
KEBERADAANNYA.
– AKSES TERHADAP SUMBERDAYA LOKAL LEBIH
DIKENDALIKAN DAN DIMANFAATKAN SECARA
BERTANGGUNGJAWAB UNTUK
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH.
PERMASALAHAN
1. POLITISASI BIROKRASI
2. POLITIK UANG YG SISTEMIK
3. GEJALA POLITISASI DAN/ATAU
POLITIK UANG PENYELENGGARA
PEMILUKADA (PPK, PPS).
4. PARPOL TIDAK MELAKUKAN PERAN
DAN FUNGSI
SEBAGAIMANAMESTINYA
5.
AGENDA MENDESAK
1. REVISI UU 32/2004 TTG
PEMERINTAHAN DAERAH
2. PENYEMPURNAAN REGULASI
TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DAERAH
3. REFORMASI PARTAI POLITIK
4. TRANSPARANSI KEUANGAN PARTAI
DAN DANA KAMPANYE
PENUTUP
TERIMA KASIH
ATAS PERHATIAN
ANDA SEMUA