Transcript 5.kalsel.kompol - Eko Harry Susanto

KOMUNIKASI POLITIK DAN PEMILU
LEGISLATIF
Disampaikan di Aula Kantor Provinsi
Kalimantan Selatan
Dr. Eko Harry Susanto
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta
Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM)
[email protected], [email protected]
www.ekoharrysusanto.wordpress.com
Banjarmasin, 11 Juni 2013
PENDAHULUAN : KEBEBASAN
KOMUNIKASI
Kebebasan Mengkritisi
Kebijakan Pemerintah
Kebebasan Mengkritisi
Elite Politik
Kebebasan
Komunikasi
Komunikasi dua arah
dan interaktif
Komunikasi dalam
kesepadanan
Pinsip Dasar Demokrasi (Melvin
Urofsky, 2001)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pemerintahan berdasarkan Konstitusi
Pemilu yg demokratis
Pembuatan UU
Sistem Peradilan yang Independen
Kekuasaan Lembaga Kepresidenan
Peran Media yang bebas
Peran Kelompok Kepentingan : LSM
Hak masyarakat untuk Tahu
Melindungi Hak – hak Minoritas
Kontrol Sipil Atas Militer
3
Landasan Hukum Kebebasan
Berkomunikasi
Undang – Undang Dasar 1945, pasal 28F,
menyebutkan : “ Setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, meperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia”.
Komunikasi Politik
Pembicaraan Politik dan penyampaian
pesan politik
Komunikasi
Verbal
Komunikasi
Non Verbal
Untuk
mempengaruhi
rakyat dan
pemerintah
ESENSI KOMUNIKASI POLITIK
Komunikator
Politik
Pesan Politik
Khalayak
Komunikasi
Politik
Media
Komunikasi
Politik
Dampak
Komunikasi
Politik
Mempengaruhi Khalayak
Meningkatnya Jumlah
Khalayak
Menyepakati isi pesan
Memberikan suara dalam
pemilu
Jumlah Golput
• Pemilu Legislatif tahun 2009, jumlah
golput 49.212.158 (27,77 %).
• Jumlah ini lebih besar, dibandingkan
dengan perolehan suara Partai
Demokrat, sejumlah 21.703.137 suara.
(Kompas, 10 Mei 2009).
8
Golput Pilpres
•
•
•
•
Pilpres 2004 Putaran 1 (23,47 %,)
Pilpres 2004 Putaran 2 (24, 95 %)
Pilpres 2009, (27,77 %)
Dari tahun 2004 - 2009 terjadi
penurunan jumlah pemilih
9
Faktor yang Menentukan
Pilihan Caleg 2009
• Hasil survei Kompas (2 Februari 2009)
Karakteristik
Sama Jenis Kel
Sama Agama
Sama Daerah
Sama Etnis
Artis/Seleb
Mmpengaruhi
15,7%
38,9%
12,8%
17,3%
5,9%
Tdk Memp
84,3%
61,1%
87,2%
82,7%
94,1%
MENCARI ANGGOTA LEGISLATIF
BERKUALITAS
Pemerintah
mendapat
kekuasaan dari
mereka yg
diperintah
Pemerintah
dari rakyat,
oleh rakyat dan
untuk rakyat
Hasil Pilpres Tahun 2009 Berdasarkan
Penguasaan di Provinsi
• Kompas, 24 Juli 2009
SBY-Budiono
73.874.562 (60,8%)
(28) (DKI Jkt, Jabar,
jateng, Jatim, DIY,
Aceh,Sumut, Kalsel,
Papua, NTB, NTT dll
Megawati- Prabowo
32.548.105 (26,79%)
(1).Bali
JK- Wiranto
15.081.814
(12,41%)
(3)Sulsel, Sultra,
Gorontalo, Malut
Kepedulian DPR terhadap Kritik : Kinerja DPR
Makin Buruk saja, Kompas, 11 April 2011
Konsep Satu Arah Dalam Komunikasi
dalam Komunikasi Politik.
Pesan
Pengirim
Kelebihan :
Tampak tertib krn pengirim
tidak ditanya
Pengirim lebih berprestise &
berwenang
Cepat dan Murah
Penerima
Kekurangan :
Penerima dapat
kecewa
Ketelitian rendah
Kurang kepercayaan
thd informasi
Cybernetics : Konsep Umpan Balik
dalam Komunikasi Politik
Konsep Umpan Balik penting untuk memahami bekerjanya
sistem komunikasi dalam politik negosiasi.
Pesan
Pengirim
Kelebihan:
Umpan Balik
Lebih Akurat,
Meningkatkan rasa percaya,
Mengurangi kecewa penerima,
Moral tinggi
Penerima
Kekurangannya :
Memakan waktu,
Menekan pd pengirim,
Menurunkan prestise
pengirim
REFERENSI
• Bower, John W and James J. Bradac .1982., Issues in
Communication Theory : A Metatheoritical Analysis,
Communication Yearbook 5, Sage Publication.
• Johnson, John W. 2003. “ Peran Media Bebas” dalam
Demokrasi, Jakarta : USISINFO State Goverment
• Melvin I. Urofsky .2001. “ Naskah Pertama,
Pendahuluan : Prinsip – Prinsip Dasar Demokrasi”
dalam Demokrasi, USIS : Jakarta.
REFERENSI
• Stepphenson Jr, D Grier, 2001. “ Naskah Ketiga Prinsip –
Prinsip Pemilihan Demokratis” dalam Demokrasi, Penerbit
Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia, USIS : Jakarta
• Undang – Undang Dasar 1945. ”Sejarah UUD 1945 Sejak
Pembentukan hingga Amandemen pada Zaman Reformasi” ,
Jakarta : Penerbit Visi Media.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.
Terimakasih
Dr. Eko Harry Susanto
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas
Tarumanagara Jakarta
[email protected], [email protected]
www.ekoharrysusanto.wordpress.com