Transcript Demokrasi.ppt

PENDIDIKAN DEMOKRASI
DR. Dasim BUDIMANSYAH,
M.Si.
Dosen PKN dan SPS UPI
Demokrasi berdasarkan Hukum
Gerakan reformasi yang berlangsung sejak
1998, telah melahirkan perubahan yang sangat
mendasar dalam tatanan dan kehidupan
kenegaraan Indonesia. Bukan hanya rejim
otoriter Orde Baru, tetapi sistem
ketatanegaraan dan pemerintahanpun telah
dirombak secara radikal menjadi sistem
demokrasi berlandaskan hukum yg kokoh.
Perubahan UUD 1945


Melalui 4 tahap Perubahan UUD 1945, kekuasaan
pemerintahan negara yg sebelum-nya terpusat di tangan
Presiden, telah didistribusikan secara berimbang antara
Presiden dengan lembaga yudikatif ( MA, MK ) dan legislatif
(DPR, DPD, MPR), sehingga terjadi checks & balances antara
lembaga-lembaga negara tersebut. Dalam lembaga eksekutif
sendiri, telah dilaksanakan otonomi luas melalui dilakukan
desentralisasi pemerintahan, sehingga Gubernur &
Bupati/Walikota memiliki kedudukan yg kuat.
Pemilu 2004 mengawali konsolidasi demokrasi lebih jauh.
Anggota DPR dipilih melalui sistem multi member constituent
dengan daftar calon terbuka. Presiden dipilih langsung,
demikian juga Gubernur, Bupati dan Walikota.
Demokrasi dengan Kecerdasan

Sebuah disain besar Indonesia yang demokratis telah
diletakkan dan mulai dijalankan. Namun setelah sewindu
reformasi, setiap hari kita masih menghadapi berbagai
kejadian yg belum mencerminkan kehidupan demokratis yang
cerdas dan bermakna. Penggunaan kebebasan masih sering
melampau batas kepatutan dan hukum, serta bahkan ada yg
mengarah ke anarki. Perbedaan pandangan dan kepentingan
masih sering disampaikan dg cara yg tidak berbudaya dan
bahkan menggunakan kekerasan. Kekecewaan dan
kemarahan karena kekalahan dalam suatu proses demokratis
– misal-nya Pilkada -- acap kali juga ditumpahkan dalam
bentuk kekerasan.
Pendidikan yang Membebaskan

Setelah hidup dan berkembang dalam sistem otoriter yang
penuh penindasan, tidak mudah bagi semua orang untuk
merubah tabiat & perilaku. Paulo Freire mangatakan : orang
yang tertindas sering mengikuti tabiat & perilaku para
penindasnya. Suatu sistem otoriter akan menanamkan perilaku
otoriter itu secara berantai, termasuk kepada para korban dari
sistem itu sendiri. Demikianlah memang lazimnya suatu proses
pembudayaan. Freire kemudian menyimpulkan perlunya
pendidikan yg membebaskan bagi kaum yang tertindas.
Perlunya dibentuk ‘pulau-pulau’ kebebasan, sebagai pelopor
dalam mengembangkan masyarakat yang merdeka dan
demokratis tersebut.
Pedidikan Demokrasi yg Berkelanjutan
Intinya untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis,
dibutuhkan pendidikan demokrasi yg berkelanjutan.
Kita tidak lahir sebagai demokrat, pendidikan dan
pembudayaanlah yang menjadikan kita demokrat.
Bahkan di AS, yg telah menerapkan demokrasi lebih
dari 200 tahun, pada tahun 2003 y.l.100 tokoh
terkemuka (termasuk Ketua Federasi Guru Amerika
Sandra Feldman) menyerukan perlu ditingkatkannya
pendidikan demokrasi di AS.
Negara hrs dipimpin otg berpendidikan
Plato dan Dewey mempunyai persamaan pandangan
bahwa negara harus dipimpin oleh orang yang
berpendidikan. Tetapi kedua filosof itu berbeda dalam
memandang siapa yang harus berpendidikan tersebut.
Hidup pada jaman aristokrasi, bagi Plato cukup para
elit penguasa (bangsawan) yang perlu dididik agar
dapat memerintah dengan baik. Bagi Dewey, dalam
alam demokrasi maka seluruh warganegara harus
memperoleh pendidikan yg baik agar dapat
bereranserta dalam proses politik.
Warganegara anggota penuh sistem
politik demokratis
Dalam demokrasi semua sumber kewenangan
(dasar legitimasi kekuasaan) berasal dari
pelimpahan kedaulatan rakyat melalui lembaga
kolektif rakyat atau warganegara.
Warganegara adalah anggota penuh dan
setara dalam suatu sistem politik demokratis,
seperti negara-bangsa Indonesia yang kita
miliki ini.
Inti Pendidikan Demokrasi
Konsep
kewarganegaraan merupakan inti dari
pendidikan untuk demokrasi. Konsep
kewarganegaraan adalah kunci pada pemahaman
tentang prinsip dan cara bekerjanya demokrasi.
Tentang yg diperoleh dan yg diberikan warganegara
dalam berbagai sistem politik. Tentang hak, kewajiban
dan tugas warganegara; serta bagaimana hal-hal
tersebut terkait dengan lembaga-lembaga negara.
Ringkasnya,
pendidikan demokrasi berintikan pada
penanaman nilai, sikap dan perilaku seorang
warganegara; serta kaitannya dengan lembagalembaga negara yang ada.