Transcript RUANG LINGKUP HUKUM TATA NEGARA Dr. Zen Zanibar M.Z.,S.H.

RUANG LINGKUP
HUKUM TATA NEGARA
Dr. Zen Zanibar M.Z.,S.H.
NEGARA
Negara = organisasi jabatan
• macam jabatan:
• jabatan publik dan jabatan
administrasi;
• pemangku jabatan:
• jabatan majemuk; jabatan tunggal.
• pembentukan jabatan: dipilih;
diangkat.
PENGERTIAN HTN
• HTN = hukum tata negara dalam
pengertian sempit dan hukum administrasi
• Hukum tata negara dalam pengertian
sempit = mengatur struktur negara,
mengatur struktur organisasi publik,
mengatur tugas dan wewenang, mengatur
hubungan antar lembaga negara.
• Pertanyaan: Apakah HAM termasuk Hukum
Tata negara?
PENYEBARAN HTN SEMPIT
• Hukum tata negara dalam pengertian sempit
tersebar dalam = UUD, UU (tertentu) tidak seluruh
UU mengatur hukum tata negara dalam
pengertian sempit, misalnya UU Pemda sebagian
berisi ketentuan tentang organisasi negara di
tingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa
(susunan pemerintahan [Pemda dan DPRD],
pemangku jabtan2 publik [Kepala Daerah,
anggota dan DPRD], produk hukum daerah
[Perda dan Keputusan Ka. Daerah], organisasi
pemerintahan desa [Kades dan BPD], pemangku
jabatan pemerintahan desa [Kades dan
anggota BPD] dan produk hukum desa [Perdes
dan Keputusan Kades].
• Hukum administrasi= mengatur organisasi
administrasi, mengatur tugas dan wewenang
bagian-bagian organisasi administrasi.
• Hukum adminitrasi tersebar dalam: UU, PP,
Perpres, Perda, Kep Kepala Daerah dll. Hampir
seluruh UU memuat norma administrasi (mengatur
organisasi pelaksana fungsi pemerintahan,
aturan tentang bagaimana bagian2 organisasi
pelaksana bekerja atau melaksanakan tugas
dan wewenang, misalnya UU Imigrasi, UU Pajak,
UU Pertanahan, UU Pemeriksaan keuangan, UU
Perbendaharaan dlsb.
• Bagaimana tentang ketentuan sanksi pidana
dalam UU, apakah termasuk hukum tata negara
atau hukum adminitrasi?
KEKUASAAN NEGARA
 mengatur (membuat UU),
 melaksanakan UU,
 Mengadili, memeriksa, pelanggaran UU,
 menjaga konstitusi dan demokrasi dan negara hukum
 Memeriksa keuangan negara
 mengawasi/mengendalikan keuangan (moneter),
 mengisi jabatan-jabatan publik,
 pertahanan negara
 Keamanan negara
 Menuntut/mendakwa
 Melaksanakan hukuman yg dijatuhkan oleh pengadilan
(eksekutor)
KELENGKAPAN KEKUASAAN NEGARA
• kekuasaan mengatur dilengkapi dengan
kekuasaan mengawasi; dalam rangka
mengawasi diberi macam-macam hak
• Kekuasaan melaksanakan UU dilengkapai
kekuasaan mengatur organisasi pelaksana dan
tugas wewenangnya, mengangkat pejabat2
pelaksana administrasi, mengawasi pelaksanaan
fungsi adminitrasi, mempromosikan pejabat2
admintrasi yg berprestasi dan memberhentikan
pejabat2 administrasi yg tdk berprestasi serta
menghukum (sanksi adminitrasi) pejabat2
adminitrasi yg menyalahgunakan jabatan
PROBLEMATIKA KEKUASAAN
• Pertanyaan: bolehkah seorang pejabat yg dinyatakan
bersalah dan karena itu dihukum dengan pemberhentian
dari PNS?
• Kekuasaan mengadili dilengkapi kekuasaan memanggil,
mendengar keterangan, memanggil dengan paksa,
menahan, menghukum, menambah hukuman,
mengurangi hukuman, dan membebaskan.
• Untuk melaksanakan kekuasaan mengadili diberi
kekuasaan mengatur sepanjang mengenai administrasi
penujang kekuasaan. Jika aturan yg dibutuhkan
berkaitan dengan hak (membebani), maka aturan
dimaksud mesti diatur dalam bentuk UU (Hukum acara)
• Pertanyaan: bolehkah MA menerbitkan Surat edaran dan
Perma?