Transcript 7. Sumber Hukum

SUMBER HUKUM
Pengantar Hukum Indonesia (PHI)
Tamansiswa, April 2013
Sumber Hukum
Pengertian:
segenap hal atau pandangan atau kenyataan atau
keadaan yang (bisa) menimbulkan terjadinya hukum
baru.
sumber asal, tempat dari mana asalnya hukum,
tempatnya ada di alam pikiran dan kesadaran manusia,
mengenai apa yang dilarang dan apa yang seharusnya
dilakukan. Dikenal dengan istilah: ”Welbron” (Utrecht).
Dibagi ke dalam:
Sumber Hukum dalam arti Materiil
Sumber Hukum dalam arti Formil
Sumber Hukum dalam arti Materiil
Pengertian:
Kesadaran hukum yang ditemukan dalam kesadaran
masyarakat tentang sesuatu yang dianggap sebagai
yang seharusnya atau sepantasnya.
Ditentukan oleh dua faktor:
• Faktor ideal
• Faktor-faktor kemasyarakatan
Sumber Hukum dalam arti Materiil
Falsafah
Bangsa
Disfungsionalitas
Hukum Positif
Sumber Hukum
Kebenaran
Sumber Hukum
dlm arti Materiil
Tuntutan PerkemBangan zaman
Kebudayaan
Internasional
Sumber-sumber
Kenyataan
Kebudayaan
nasional
Sumber Hukum dalam arti Formil
 Tempat dimana kita dapat menemukan dan
mengenal hukum.
 Hal
yang bersangkut paut dengan masalah
prosedur atau cara pembentukan dari undangundang yang menjadi tugas dari lembaga
legislatif (Utrecht).
Sumber Hukum dalam arti Formil
Undang-undang
Sumber
Hukum
dalam
arti
Formil
Yurisprudensi
Kebiasaan
Traktat
Doktrin
Undang-undang
UU dalam arti luas
Undang-undang
UU dalam arti sempit
UU dlm arti
luas/materiil
UU dlm arti
sempit/sempit
Setiap peraturan atau ketetapan yang
isinya berlaku mengikat kepada setiap
orang. Atau, setiap keputusan
pemerintah yang menurut bentuknya
bukan undang-undang tetapi isinya
mengikat bagi masing-masing
penduduk.
Setiap peraturan atau ketetapan yang
dibuat oleh alat perlengkapan negara yang
diberi kewenangan membentuk undangundang dan diundangkan sebagaimana
mestinya.
Asas-asas Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
Asas formal (Pasal 5 UU
No. 12/2011):
 tujuan yang jelas.
 organ/lembaga yang tepat.
 kesesuaian antara jenis,
hierarki, dan materi muatan
 perlunya pengaturan.
 dapat dilaksanakan
 kedayagunaan dan
kehasilgunaan.
 kejelasan rumusan.
 keterbukaan
Asas Material:
 Asas terminologi dan
sistematika yang benar.
 Asas dapat dikenali.
 Asas perlakuan yang sama
dalam hukum.
 Asas kepastian hukum.
 Asas pelaksanaan hukum
sesuai dg keadaan individual.
Asas organ/lembaga yang tepat
 Lembaga pembentuk UU sebelum
amandemen UUD 1945?
 Lembaga pembentuk UU sesudah
amandemen UUD 1945?
Pergeseran Organ Pembentuk UU
 Sebelum Amandemen
 Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen:
“Presiden memegang kekuasaan membentuk undangundang dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat.”
- Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen: “Kecuali
executive power, Presiden bersama-sama dengan
Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan legislative
power dalam negara.
Pergeseran Organ Pembentuk UU
 Sebelum Amandemen
-
Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen
yang menyatakan: “Tiap-tiap undang-undang
menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat”.
-
Dengan demikian, kewenangan pembentukan
undang-undang yang diberikan oleh UUD 1945
sebelum amandemen berada pada Presiden.
Sedangkan kewenangan DPR hanya sebatas
pemberi persetujuan (Hamid S Attamimi).
Pergeseran Organ Pembentuk UU
 Setelah amandemen
 Pasal
5 ayat (1) UUD 1945 setelah amandemen:
“Presiden berhak mengajukan rancangan
undang-undang kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.”
 Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945 setelah
amandemen:
Dewan Perwakilan Rakyat memegang
kekuasaan membentuk undang-undang;
Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk
mendapat persetujuan bersama.
Peran legislasi
Dimana peran DPD?
Yurisprudensi
 Yurisprudensi atau jurisprudentie recht atau case law
atau judge made law adalah hukum yang terbentuk
karena keputusan. Disebut juga keputusan hakim atau
keputusan pengadilan.
Yurisprudensi juga berarti:
“keputusan hakim atas suatu perkara atau beberapa perkara
tertentu yang belum ada peraturan hukum yang mengatur
penyudahannya karena merupakan peraturan yang baru kala
itu terjadi, sehingga putusan hakim tersebut menjadi pedoman
bagi para hakim lain yang mengadili perkara-perkara yang
serupa yang sekiranya timbul kemudian”.
Yurisprudensi
 Yurisprudensi akan muncul dalam tahapan:
 Ketika
terdapat ketidakjelasan arti atau ada halhal yang belum diatur oleh undang-undang.
Hakim tidak boleh menolak perkara yang
diajukan kepadanya.
 Hakim
akan melihat keputusan-keputusan
terdahulu yang pernah dikeluarkan oleh hakimhakim lain sebelumnya.
Yurisprudensi Pasca Amandemen UUD 1945
 Ada pengayaan lapangan yurisprudensi setelah
adanya
amandemen
UUD
1945
dengan
dibentuknya Mahkamah Konstitusi.
 Sebelum amandemen, kekuasaan kehakiman
hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, peradilan agama,
peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
Kebiasaan

Kebiasaan/tradisi atau adat istiadat adalah cara
hidup yang sudah menjadi kebiasaan yang
teratur, sehingga sudah menjadi peraturan
hidup meskipun tidak tertulis.

Apabila kebiasaan tersebut sudah berjalan
secara turun-temurun minimal 3 (tiga) generasi,
maka kebiasaan tersebut dinamakan juga tradisi
atau adat istiadat.
Syarat “kebiasaan” bisa menjadi hukum
 Harus ada perbuatan atau tindakan dalam keadaan
yang sama dan harus selalu diikuti oleh umum.
 Harus ada keyakinan hukum atau opinio sine
necessitatis dari golongan atau kelompok orangorang yang berkepentingan tersebut.
 Keyakinan hukum mempunyai arti materil dan
formil.


Keyakinan materiil adalah suatu keyakinan bahwa hukum
atau suatu aturan itu memuat hukum yang baik.
Keyakinan formil yaitu orang yakin bahwa aturan ini harus
diikuti dengan taat dan dengan tidak mengikat akan nilai
dari isi aturan tersebut.
Perjanjian Internasional atau traktat
 Perjanjian
internasional atau traktat adalah
perjanjian antara dua negara atau lebih tentang
satu atau beberapa masalah hukum tertentu.
 Perjanjian internasional atau traktat ini terdiri dari
bilateral dan multilateral.
Traktat Bilateral
 Traktat bilateral adalah perjanjian antara dua
negara tentang suatu atau beberapa masalah
hukum tertentu.
 Beberapa contoh traktat bilateral, antara lain:
Perjanjian Roem – Royen antara delegasi Indonesia yang
dipimpin oleh Muhammad Roem dengan delegasi
Belanda yang dipimpin oleh Van Royen, yang
menghasilkan
kesepakatan
untuk
mengadakan
Konperensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1948.
 Konperensi Meja Bundar 1948 antara Indonesia dengan
Belanda di Den Haag tentang penyerahan dan pengakuan
kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia
sebagai negara yang merdeka.

Traktat multilateral
 Traktat multilateral adalah perjanjian antara tiga
negara atau lebih tentang suatu atau beberapa
masalah hukum tertentu.
 Beberapa traktat multilateral, antara lain:
Deklarasi Kuala Lumpur yang dihasilkan dari
Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN di Kuala Lumpur
pada tahun 2005 tentang jaminan pemerintahan yang
lebih demokratis di kawasan ASEAN dan perlindungan
HAM serta peningkatan kesejahteraan perekonomian
di wilayah Asia Timur.
 Deklarasi Bandung tahun 1955 tentang Negara-negara
Non-Blok sebagai hasil dari Konperensi Asia Afrika
(KAA) yang dikenal pula sebagai ”Dasa Sila Bandung
1955”.

Doktrin
 Doktrin adalah pendapat para pakar hukum tentang dalil
hukum tertentu ataupun kenyataan-kenyataan hukum
tertentu.
 Beberapa contoh doktrin yang terkenal, antara lain:


Doktrin Prof. Holleman yang mendalilkan bahwa ada 4 (empat)
tanda khas sifat dan tabiat masyarakat adat Nusantara Indonesia,
yakni: kosmis religio magis, komunalistik, kontan/tunai (einmalig),
dan konkrit.
Doktrin Hans Kelsen yang mengajarkan bahwa norma-norma hukum
yang bersifat hierarkhis, mulai dari norma dasar (grundnorm) yang
berjumlah tunggal, selanjutnya diikuti dengan norma-norma khusus
(spezialnorm) yang ada di bawahnya dan jumlahnya banyak, sampai
akhirnya pada norma-norma umum (generalnorm), sehingga
kesemua norma hukum tersebut membentuk limas hukum atau
piramida hukum.
Terima kasih
Wassalamu’alaikum