Transcript PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI Pancasila sebagai Ideologi Negara 1. Menurut Heuken, Ideologi adalah: a. b. c. 2. Ilmu tentang cita-cita, gagasan, dan buah pikiran. Pandangan Hidup yang dikembangakan berdasarkan kepentingan tertentu. Kesatuan-kesatuan.

PANCASILA SEBAGAI
IDEOLOGI
Pancasila sebagai Ideologi Negara
1.
Menurut Heuken, Ideologi adalah:
a.
b.
c.
2.
Ilmu tentang cita-cita, gagasan, dan buah pikiran.
Pandangan Hidup yang dikembangakan berdasarkan
kepentingan tertentu.
Kesatuan-kesatuan gagasan dasar yang disusun secara
sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan
kehidupannya
Menurut Sastrapratedja, ideologi adalah
seperangkat gagasan atau pemikiran yang
berorientasi pada tindakan yang diorganisir
menjadi suatu sistem yang teratur.

Fungsi Idiologi
1.
2.
3.
4.
5.

Struktur kognitif, yang merupakan keseluruhan
pengetahuan yang menjadi landasan untuk memahami
dan menafsirkan dunia dan alam.
Orientasi dasar yang memberi wawasan, makna, dan
tujuan hidup manusia.
Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan
dalam bertindak.
Bekal dan jalan untuk menemukan identitas
Kekuatan yang menyemangati dan mendorong untuk
menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
Macam-macam Ideologi:
1.
Ideologi Liberal
Dianut oleh negara-negara Eropa dan AS, yang bertujuan
untuk mewujudkan masyarakat liberal, yang bercirikan:
Setiap orang bebas berlomba demi kesejahteraan
pribadi
Pemerintah tidak mencampuri urusan pribadi warganya
Pemerintah wajib melindungi warganya.

Ideologi Pancasila
Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia,
Pancasila pada hakekatnya bukan hanya merupakan
suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang
atau sekelompok orang sebagaimana ideologiideologi di dunia, Namun Pancasila diangkat dari
nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta
nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup
masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara.
Artinya, unsur-unsur materi Pancasila tidak lain
diangkat dari pandangan hidup masyarakat
Indonesia sendiri, sebagai bangsa ini merupakan
kausa materialis (asal bahan) Pancasila
2. Idiologi Komunis
-
Didasarkan pada ajaran Karl Marx dan dianut
oleh negara-negara: RRC, Kuba, Korea Utara.
- Awal tahun 1990-an, banyak negara komunis
yang runtuh seperti Uni Sovyet dan negaranegara Eropa Timur.
- Tujuan ideologi ini adalah membentuk
masyarakat komunis (sama rata sama rasa)
yang bercirikan:
a. Masyarakat tanpa kelas dan tanpa negara
b. Pemerintah bersifat diktator proletariat
c. Seluruh tata kehidupan diatur oleh
penguasa
Sudut pandang Marxis sebagaimana dirumuskan
oleh V.I. Lenin, negara adalah buah dan
manifestasi dari antagonisme kelas yang tidak
dapat didamaikan. Pendiri Rusia modern ini
selanjutnya berkata, menurut Marx, negara adalah
suatu organ penguasa kelas, suatu organ
pemerasan satu terhadap yang lain; tujuannya
adalah penciptaan “ketertiban” yang
membenarkan secara hukum dan melangsungkan
pemerasan ini dengan cara melunakkan
pertentangan antara kelas-kelas itu. Oleh karena
itu, teori ini menginginkan penghapusan negara
dan bertujuan menciptakan suatu masyarakat
tanpa negara sebagai tingkat akhir dari revolusi
komunis.
Amandemen UUD 1945

Amandemen atau perubahan UUD 1945
dilakukan dengan catatan:
1. Tidak mengubah pembukaan
2. Tidak mengubah negara kesatuan
3. Tidak merubah bentuk pemerintahan/Kabinet
Presidensil
4. Penjelasan yang bernilai positif ditarik ke
dalam batang tubuh
5. Dilakukan secara bertahap dan bersifat
Adindum (menambah)

Alasan Amandemen UUD 1945
1. Historis: UUD 1945 bersifat sementara
2. Filosofis: campur aduk gagasan yang
berbeda
3. Teoritis: Menonjolkan totalitarisme
4. Yuridis: Klausul perubahan tercantum di
dalam pasal 37
5. Alasan praktis politis: Terjadi
penyimpangan dari teks asli dan bersifat
multiinterpretable
Materi Amandemen UUD 1945
• Amandemen I (19 Oktober 1999): 9 pasal
- Pengurangan kekuasan presiden
- Pembatasan masa jabatan
- Penambahan kewenangan DPR dan MA
- Kementrian negara
• Amandemen II (18 Agustus 2000): 10 Pasal
- Otonomi daerah DPR
- Wilayah negara
- Hak asasi manusia
- Pertahanan dan keamanan negara
- Lambang negara dan lagu kebangsaan
• Amandemen III (10 November 2001): 10 Pasal
-
Penegasan negara hukum
Pengurangan kewenangan MPR
Perubahan keanggotaan MPR
Tata cara pemberhentian presiden
Pemilihan presiden langsung
Kementrian negara
Perjanjian internasional melibatkan DPR
Pemilihan Umum, DPR, dan DPD
APBN dan APBD
Pajak dan pungutan lain
Kewenangan BPK
Kewenangan MA, Komisi Yudisial, dan Mahkamah
Konstitusi
• Amandemen IV (10 Agustus 2002):
7 pasal, Aturan Peralihan dan
Aturan Tambahan
-
Pemilihan presiden langsung
Kekosongan jabatan presiden
Kewenangan dan pemberhentian DPD
Macam dan harga mata uang
Pendidikan dan kebudayaan
Perekonomian dan kesejahteraan
sosial
- Tata cara perubahan UUD