Transcript Amandemen Undang-Undang Dasar Negara

AMANDEMEN UNDANGUNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Oleh Hananto Widodo
LIMA PRINSIP DASAR KESEPAKATAN MPR
DALAM PERUBAHAN UUD 1945
1.
2.
3.
4.
5.
Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
Tetap mempertahankan susunan negara
kesatuan
Mempertegas sistem presidensiil
Meniadakan Penjelasan UUD 1945 dan
memasukkan hal-hal normatifnya ke dalam
pasal-pasal UUD 1945
Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan
cara adendum
CIRI-CIRI PRESIDENSIIL
a.Kepala Negara menjadi Kepala Pemerintahan
b. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada
parlemen (DPR), Pemerintah dan parlemen
adalah sejajar
c. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung
jawab kepada Presiden
d. Legislatif dan eksekutif sama-sama kuat
CIRI-CIRI PARLEMENTER
a.
b.
c.
d.
Kepala Negara tidak berkedudukan sebagai
kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat
simbol nasional (pemersatu bangsa)
Pemerintah dilakukan oleh sebuah Kabinet
yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri
Kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat
dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi.
(Karena itu) kedudukan eksekutif lebih rendah
dari parlemen.
AMANDEMEN UUD 1945

Amandemen UUD 1945 telah terjadi sebanyak empat
kali.Perubahan pertama tahun 1999. Perubahan
Kedua tahun 2000. Perubahan Ketiga tahun 2001 dan
Perubahan Keempat tahun 2002
MENGAPA PEMBUKAAN UUD 1945 TIDAK
BOLEH DI UBAH ?
1.
2.
3.
Dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung nilainilai Pancasila dan cita-cita bangsa Indonesia.
Pilihan Sistem Perubahan UUD 1945.
Persoalan keabsahan naskah UUD 1945 yang akan
diubah.
SISTEM PERUBAHAN UUD 1945
1.
2.
Sistem yang dianut negara Eropa
Kontinental, yakni jika terjadi perubahan
UUD maka yang diberlakukan adalah UUD
yang baru secara keseluruhan,termasuk
Pembukaan
Sistem yang dianut negara Anglo Saxon,
yakni jika terjadi perubahan maka UUD
yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap
UUD merupakan bagian atau dilampirkan
dalam UUDnya.
INDONESIA MENGANUT YANG MANA ?

Secara formal Indonesia menganut sistem perubahan
menurut Anglo Saxon, tetapi secara esensial Indonesia
justru menganut Eropa Kontinental. UUD 1945
sebelum perubahan terdiri atas 71 butir ketentuan.
Setelah amandemen bertambah menjadi 199 butir
ketentuan.
NASKAH UUD 1945
Naskah UUD 1945 berdasarkan Berita Republik
Indonesia Tahun II No. 7 Tahun 1946.
 Naskah UUD 1945 berdasarkan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959.

PADA BRI TAHUN II NO. 7 TAHUN 1946

OENDANG-OENDANG DASAR
 PEMBOEKAAN
 ________________
 ______________DST
 BAB
 ___________
 _________DST
 PASAL
 _____________
 ________________DST
PADA LNRI NO. 75 TAHUN 1959
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 TAHUN 1945
 PEMBUKAAN
 _________________
 ___________DST
 UNDANG-UNDANG DASAR
 BAB I
 __________________
 _______________DST
 PASAL
 ______________
 __________DST


ALASAN DILAKUKAN AMANDEMEN
1.
2.
3.
4.
Alasan filosofis = UUD adalah hasil buatan
manusia. Oleh karena itu tidak sempurna.
Alasan Historis = UUD 1945 bersifat
sementara.
Alasan yuridis = MPR belum pernah
menetapkan UUD 1945.
Alasan Substantif = Peran eksekutif terlalu
besar.
IMPLIKASI AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP
SISTEM KETATANEGARAAN RI
Kelembagaan Negara
Secara garis besar pasca amandemen UUD 1945 lembagalembaga negara dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang
pertama dari segi yuridis dan kedua dari segi teori.
2. Hubungan Tata Kerja antara Presiden dan DPR.
3. Pemilihan dan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
4. Hubungan antar lembaga negara
5. Perubahan Pada Struktur UUD 1945.
6. Lembaga Negara Baru.
1.
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

Lembaga-Lembaga Negara dari segi Yuridis dapat
diklasifikasikan sebagai berikut :
1. Lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh UUD, yakni MPR, DPR, DPD, PRESIDEN, BPK,
MA, MK, KY
2. Lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh Undang-Undang, antara lain bank sentral, komisi
pemilihan umum, dsb.
3. Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan
oleh Keppres, antara lain Komisi Hukum Nasional,
Komisi Ombusman Nasional, dan lainnya.
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

Memahami Lembaga-Lembaga Negara dari segi teori,
maka kita harus kembali melihat teori
pemisahan/pembagian kekuasaan mulai dari teori
dwipraja sampai sadpraja.
BAGAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA PASCA
AMANDEMEN

MPR----DPR----DPD----PRESIDEN----KEKUASAAN
KEHAKIMAN (MA&MK)----KY----BPK
KONSEP PEMISAHAN/PEMBAGIAN KEKUASAAN

Pembagian/pemisahan kekuasaan secara garis besar
dapat dibagi menjadi dua, yakni pembagian
kekuasaan secara horisontal dan pembagian
kekuasaan secara vertikal
PEMBAGIAN KEKUASAAN SECARA HORISONTAL

Pembagian kekuasaan secara horisontal melahirkan
cabang-cabang kekuasaan pemerintahan, yakni
legislatif, eksekutif dan yudikatif/yudisial/
PEMBAGIAN KEKUASAAN SECARA VERTIKAL

Pembagian kekuasaan secara vertikal menghasilkan
bentuk/susunan negara
BENTUK/SUSUNAN NEGARA
Negara Kesatuan
 Negara Federal

MENURUT KRANENBURG
Negara Kesatuan jika wewenang secara terperinci
terdapat pada provinsi-provinsi dan residu power ada
pada pemerintah pusat.
 Negara federal jika wewenang pemerintah pusat
ditentukan secara terperinci sedangkan wewenang
lainnya ada pada negara-negara bagian.

BENTUK NEGARA INDONESIA ?

Kalau dilihat pada pasal 1 ayat (1) Indonesia adalah
negara kesatuan. Tetapi kalau dilihat pada rumusan
pasal 18 ayat (5), justru Indonesia menganut federal
PASAL 18 AYAT (5)

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh
undang-undang ditentukan sebagai urusan
pemerintah pusat.
PASAL 10 AYAT (3) UU NO. 32 TAHUN 2004

a.
b.
c.
d.
e.
f.
Urusan pemerintahan yang menjadi urusan
Pemerintah Pusat ;
Politik luar negeri
Pertahanan
Keamanan
Yustisi
Moneter dan fiskal nasional
agama
OTONOMI DAERAH
Pasal 1 angka 6 =
 Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

ASAS-ASAS OTONOMI DAERAH
Desentralisasi
 Dekonsentrasi
 Tugas pembantuan

DESENTRALISASI

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah
kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Pasal 1 angka 7)
DEKONSENTRASI

Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu
TUGAS PEMBANTUAN

Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau
desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota
dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota
kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
AJARAN TENTANG OTODA
Ajaran Rumah Tangga Formil
 Ajaran Rumah Tangga Materiil
 Ajaran Rumah tangga Riil

AJARAN RUMAH TANGGA FORMIL

Untuk menentukan hal-hal apa saja yang
menjadi urusan pemerintah daerah maka harus
terdapat pegangan yang tegas kepada ketentuanketentuan yang bersifat formil yang akan
mengatur bahwa suatu hal itu menjadi urusan
pemerintah pusat dan hal lain menjadi urusan
pemerintah daerah. Hal-hal yang menjadi
urusan pemerintah daerah ini harus dilakukan
secara formil dengan peraturan perundangundangan, sehingga kemudian hal-hal yang
menjadi urusan rumah tangga daerah itu
diperinci dengan tegas dalam peraturan
perundang-undangan.
AJARAN RUMAH TANGGA MATERIIL
 Untuk
mengetahui hal apakah yang
termasuk urusan rumah tangga daerah
atau pusat maka orang harus melihat
kepada materi yang diurus itu. Dengan
melihat kepada materinya maka orang
dapat membedakan bahwa suatu urusan
itu menjadi wewenang pemerintahan
daerah atau pusat. Jadi inti pokok ajaran
rumah tangga materiil adalah dengan
melihat pada macamnya urusan itu dan
melihat siapa yang lebih mampu
menangani urusan itu.
AJARAN RUMAH TANGGA RIIL
 Urusan
Rumah Tangga yang didasarkan
kepada kebutuhan dan keadaan yang
nyata yaitu bahwa suatu urusan tertentu
karena suatu keadaan berdasarkan
pertimbangan untuk mencapai manfaat
yang sebesar-besarnya, maka urusan
yang sebelumnya merupakan urusan
daerah namun karena urusan itu
menurut keadaan sekarang menjadi
bersifat nasional dilakukan oleh
pemerintah pusat. Begitu juga
sebaliknya.
PILKADAL

Dalam UUD amandemen ditegaskan bahwa kepala
daerah dipilih secara demokratis. Lalu dalam UU No.
32 Tahun 2004 kepala daerah dipilih secara langsung.
PERSEORANGAN

Berdasarkan Pasal 59 UU No. 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 telah diakomodasi tentang calon kepala
daerah perseorangan