Transcript Document 7410168

PENDIDIKAN
PANCASILA BAGI MAHASISWA
SURYA DENI, M.Si.
(DOSEN FIKOM UNIKOM BANDUNG)
KULIAH PANCASILA
PERKULIAHAN I
BAHASAN :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
KONDISI MASY. INDO. DLM PERJALANAN SEJARAH
PROSES PEMBENTUKAN BPUPKI SERTA PENYUSUNAN SILA-SILA PANCASILA
DETIK-DETIK PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN PENGESAHAN PANCASILA & UUD 1945
MANUSIA DAN PANDANGAN HIDUP
NEGARA PANCASILA SEBAGAI NEGARA KEBANGSAAN
SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA RI
LATAR BELAKANG PERLUNYA P4
IDIOLOGI GOLONGAN SEBELUM ORBA DAN P4 SEBAGAI KESEPAKATAN NASIONAL
PENJABARAN NILAI-NILAI PANCASILA DAN URAIAN SILA-SILANYA
HUBUNGAN PANCASILA DENGAN UUD 1945
POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM PEMBUKAAN UUD 1945
PANCASILA DAN UUD 1945 WAKTU ORLA, ORBA DAN REFORMASI
BATANG TUBUH UUD 1945
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA MENURUT DEMOKRASI PANCASILA
HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA
HUBUNGAN WARGA NEGARA DENGAN PEMERINTAH MENURUT UUD 1945
PELAKSANAAN PANCASILA SECARA MURNI
PEMBANGUNAN MENURUT PANCASILA
REFERENSI
HAZAIRIN, DEMOKRASI PANCASILA; ISMAIL SUNNY, MEKANISME DEMOKRASI PANCASILA;
DARJI D.,SANTIAJI PANCASILA
PERTEMUAN II
TONGGAK PERJ. BANGSA
* INDONESIA TERDIRI DARI ANEKA RAGAM (AGAMA, KERAJAAN,
SUKU, RAS, GOL, PULAU DLL.)
* BELANDA DATANG (AWAL ABAD XIV)
AWALNYA BERDAGANG… VOC
TERTARIK ………………… MENJAJAH
SATU PERSATU KERAJAAN DITAKLUK …. DE VIDE ET IMPERA
PRAKTIS KITA DIJAJAHNYA 350 TAHUN
PERJUANGAN KEMERDEKAAN TERUS DIGELORA
MESKI BESIFAT KEDAERAHAN
PERTAMA MUNCUL GER. BUDI UTOMO 1908
SUMPAH PEMUDA 1928
PERANG ASIA PASIFIK TERJADI…. SEKUTU KALAH OLEH JEPANG
di tahun 1942 (9 Maret 1942)
* JEPANG DATANG DENGAN SELOGAN 3 A ( CAHAYA,
PELINDUNG DAN SAUDARA TUA)
PERTEMUAN III
KETIKA JEPANG BERKUASA



DENGAN SLOGAN DI ATAS TERNYATA JEPANG HANYA PROPOGANADA SEMATA.
LALU KEMUDIAN BANYAK PEMBERONTAKAN DITAMBAH LAGI JEPANG
MENGHADAPI SEKUTU
AKIBAT TERDESAK, MAKA UNTUK AMBIL SIMPATI RAKYAT INDO. DIJANJIKAN
KEMERDEKAAN DIKEMUDIAN HARI.
SEBAGAI REALISASINYA MAKA DIBENTUK BPUPKI ( 29 APRIL 1945) BPUPKI
MENGADAKAN SIDANG 2 KALI :
1. TGL 29 MEI -1 JUNI 1945 … DASAR NEGARA
2. 14 JULI - 17 JULI 1945
… DIBENTUK PAN. HUKUM DASAR, YANG
MERENCANAKAN UUD ( 19 ANGGOTA)
SIDANG BPUPKI I ( 29 MEI – 1 JUNI 45)

MR. MUH YAMIN ( 29 MEI 45) :
1. PERI KEBANGSAAN
2. PERI KEMANUSIAAN
3. PERI KETUHANAN
4. PERI KERAKYATAN
5. KESEJAHTERAAN RAKYAT ( LISAN)
1. KETUHANAN YANG MAHA ESA
2. KEBANGSAAN PERSAT. INDONESIA
3. RASA KEMANUSIAAN YG. ADIL DAN
BERADAB
4. KERAKY. YG DIPIMPIN OLEH HIKMAT
KEBIJAK SANAAN DLM. PERMUSY.
PERWAKILAN
5. KEADIL. SOSIAL BG. SEL. RAKYAT
INDO.
MR. SOEPOMO ( 30 MEI 2003), JUGA 5 MACAM
1. PAHAM NEGARA PERSTAUAN
2. PENGHUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA
3. SISTEM BADAN PERMUSYAWARATAN
4. SOSIALISME NEGARA
5. HUBUNGAN ANTAR BANGSA
IR. SOEKARTNO ( 1 JUNI 1945 :
1. KEBANGSAAN INDONESIA
2. INTERNASIONALISME ATAU PERIKEMANUSIAAN
3. MUFAKAT ATAU DEMOKRASI
4. KESEJAHTERAAN SOSIAL
5. KETUHANAN YANG BERKEBUDAYAAN
DALAM UPAYA MERUMUSKAN PIKIRAN DI ATAS MAKA DIBENTUK
PANITIA SEMBILAN ( KA. IR. SOEKARNO) YANG KEMUDIAN HASILKAN :
PIAGAM JAKARTA 22 JUNI 1945
1. KETUHANAN DENGAN KEWAJIBAN MENJALANKAN SYARIAT ISLAM BAGI
PEMELUK-PEMELUKNYA, DST.
SIDANG BPUPKI II (14 JULI -17 JULI 45)

HASIL PANITIA KECIL ITU DITERIMA PADA SIADANG II

DIBENTUK PAN. HK. DASAR YANG MEMBAHAS TENTANG

DIRUMUSKAN UNDANG-UNDANG DASAR
….. TUGAS BPUPKI SELESAI …..
PERTEMAUN KE-4
FUNGSI DAN PERAN
PANCASILA
PANCASILA SBG. PANDANGAN HIDUP B. INDONESIA :
PANCASILA SEBAGAI JIWA BANGSA INDONESIA

PANCASILA SEBAGAI KEPRIBADIAN BANGSA INDONESIA

PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA
SUMBER HUKUM (SBR. TERTIB HUKUM)

PANCASILA SEBAGAI PERJANJIAN LUHUR BANGSA INDONESIA
(PD. WAKTU MENDIRIKAN NEGARA RI)
PANCASILA SEBAGAI CITA-CITA DAN TUJUAN BANGSA INDONESIA

PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH HIDUP YANG
MEMPERSATUKAN BANGSA INDONESIA


PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA RI
DALAM PENGERTIAN INI DISEBUT SBG DASAR FALSAFAH NEGARA
ATAU DIJADIKAN DASAR MENGATUR PENYELENGGARAAN NEGARA
PERTEMUAN KE-5
TUJUAN MEMPELAJARI PANCASILA
INGIN MENGETAHUI PANCASILA YANG BENAR YAKNI :
YG DPT DIPERTGGJWB BAIK SECARA YURIDIS KONSTITUSIONAL
MAUPUN SECARA OBYEKTIF ILMIAH .
Secara Yuridis Konstitusional :
Pancasila adalah dasar negara yang
dipergunakan sebagai dasar mengatur/menyelenggarakan
pemerintahan
negara, oleh karena tidak setiap orang boleh memberikan pengertian /
tafsiran menurut pendapatnya sendiri
Secara Obyektif Ilmiah :
Sebagai suatu faham filsafat, suatu Philosophical
way of thinking atau philosophical system sehingga uraiannya harus
logis
dan dapat diterima akal sehat.
PERTEMUAN KE-6
POKOK PIKIRAN
DALAM PEMB. UUD 1945
POKOK-POKOK PIKIRAN TTG HAKIKAT, SIFAT DAN BENTUK NEGARA
SERTA PEM. NEGARA …. PENJELMAAN JIWA PROKLAMASI






NEGARA PERSATUAN IALAH NEGARA YANG MELINDUNGI SEGENAP
BANGSA INDO DAN SELURUH TUMPAH DARAH
INDONESIA…………………………………………………………………. SILA III.
NEGARA BERTUJUAN MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BAGI
SELURUH RAKYAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN NEGARA YANG
MERDEKA, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR……………. SILA V
NEGARA BERKEDAULATAN RAKYAT, BERDASARKAN ATAS
KERAKYATAN DAN PERMUSY. /PERWAKILAN………………SILA IV
NEGARA BERDASARKAN KETUHANAN YG MAHA ESA MENURUT
DASAR KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB……SILA I DAN II
Kecuali itu …..
NEGARA YANG MERDEKA DAN BERDAULAT
NEGARA INDO. ANTI PENJAJAH YG TIDK SESUAI DG
PERIKEMANUSIAAN DAN PERI KEADILAN
PERTEMUAN KE-7
SISTEM KETATANEGARAAN RI
A. HUKUM DASAR
1. HUKUM DASAR TERTULIS (UUD)
2. HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS
Ad 1. Hk. Dasar Tertulis (UUD)
- UUD adalah Suatu naskah yg memaparkan kerangka dan tugastugas pokok dari badan2 pemrintahan suatu negara dan
menetukan cara kerja badan2 tsb.
- UUD memuat aturan dasar dan pokok/garis besar dalam
pennyelenggaraan negara (penyelenggara negara tugasnya
adlah penyelenggara kehidupan negara dan penyelenggara
kesejahteraan sosial);
- Sifat UUD 45 :
1. UUD bersifat tertulis dan merupakan hukum positif
2. UUD 45 bersifat singkat dan supel
3. Memuat norma, aturan dan ketentuan yg dpt dan harus dilaksanakan
Sesuai konstitusi;
4. UUD 45 merupakan peraturan positif paling tinggi, dan pengontrol
aturan yang lain.
Ad.2. Hukum Dasar Tidak Tertulis (Konvensi)
- Konvensi adalah hukum yang timbul dan dipelihara
dalam praktek penyelenggaraan negara secara tidak
tertulis.
- Sifat Konvensi :
1. Merupakan kebiasaan yg muncul berulang kali dan
terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara;
2. Tidak bertentangan dg UUD dan berjalan sejajar;
3. Dapat diterima oleh seluruh rakyat;
4. Bersifat sebagai pelengkap yg tidak terdapat dalam
UUD.
- Contoh : Pidato Presiden setia tgl 16 Agustus, Pidato
Presiden dalam RABN pada awl Januari setiap tahun,
Pidato Pertnggjwab presiden dan ketua lembaga negara
dalam sdang tahunan MPR, dll.
B. Pengertian UUD 1945
UUD 1945 adalah Hukum dasar tertulis yang bersifat mengikat
bagi pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan
warga negara Republik Indoensia di manapun mereka berada,
serta setiap penduduk yang ada di wilayah RI.
Sebagai hukum UUD 45 berisi norma, aturan, atau ketentuan yg
harus dialksanakan.
C. Kedudukan UUD 45
1. Sebagai Sumber Hukum;
2. Sebagai Pedoman hukum / tertinggi;
3. Pedoman dalam bernegara dan
bermasyarakat;
4. Dll.
D. Sifat UUD 45
- Singkat
- Supel
E. Fungsi UUD 45
- Sebagai alat pngontrol apakah norma hukum yang lebih rendah
sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD 45;
- Konvensi juga tidak boleh bertentangan dengan UUD 45 sebab
konvensi merupakan pelengkap dan pengisi kekosongan yg
timbul dalam praktek kenegaraan.
SUMBER HUKUM
TAP MPR NO. III TAHUN 2000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
UUD 1945
TAP MPR
UU / PERPU
PP
KEPRES
KEPUTUSAN MENTERI
PERDA
UU NO. 10 TAHUN 2004 (UU PEMBENTUKAN PERUNDANG
UNDANGAN) :
1. UUD 1945;
2. Undang-Undang (UU) / Perpu;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah;
TUJUH KUNCI POKOK SISTEM
PEMERINTAHAN NEGARA RI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
INDONESIA IALAH NEGARA YG BERDASAR ATAS HUKUM
(RECHTSTAAT)
SISTEM KONSTITUSIONAL
( Pem. Berdasar atas konstitusi (hk. Dasar) dan bukan
bersifat absolutisme (kekuasaan yg tdk terbatas)
KEKUASAAN NEGARA YG TERTINGGI DI TANGAN MPR
PRESIDEN IALAH PENYELENG. PEMERINTAH NEGARA
YANG TERTINGGI DI BAWAH MAJELIS
PRESIDEN TIDAK BERTANGGUNGJAWAB KEPADA DPR
KEKUASAAN KEPALA NEGARA TIDAK TAK TERBATAS
MENTERI-MENTERI ADALAH PEMBANTU PRESIDEN
(MENTERI BERTGG. JWB. KEPADA PRESIDEN)
PERTEMUAN KE-8
STRUKTUR KETATANEGARAAN RI
(SETELAH AMANDEMEN)
UUD
1945
BPK
MPR
PRESIDEN
KEKUASAAN
(DPD+DPR
WK. PRES.
KEHAKIMAN
(MK/MA/KY)
LEGISLTAIF
EKSEKUTIF
YUDIKATIF
PERRTEMUAN KE – 9
DINAMIKA
KETATANEGARAAN RI




18-08-1945 – 27-12- 1949 (KMB) …. UUD 1945
28-12-1949 – 17-08-1950 : ……………. KONS. RIS
18-08-1950 – 05-07-1959 : ……………. UUDS 1950
05-07-1959 – SEKARANG : …………….. UUD 1945
ATAU


MASA KEMERDEKAAN (1945-1949)

MASA ORDE LAMA (1959-1966)

MASA ORDE BARU (1966-1998)
MASA REFORMASI ( 1998-SEKARANG)
PERTEMUAN KE-10
DALAM SEJARAH KETATANEGARAAN
INDONESIA UUD 45 TELAH MENGALAMI
DINAMIKA DAN PERUBAHAN YAKNI :








UUD 45 (18 AGUSTUS 1945 – 27 DES. 1949);
KONSTITUSI RIS, (27 DES. 1949 – 17 AGUSTUS 1950);
UUDS 1950, (17 AGUSTUS 1950 – 5 JULI 1959);
UUD 45, (5 JULI 1959 – 19 OKTOBER 1999);
UUD 45 DAN PERUBAHAN I, (19 OKTOBER 1999 – 18 AGUSTUS
2000);
UUD 45 DAN PERUBAHAN I DAN II, (18 AGUSTUS 2000-9
NOPEMBER 2001);
UUD 45 DAN PERUBAHAN I, II DAN III, (9 NOPEMBER 2001 – 10
AGUSTUS 2002);
UUD 45 DAN PERUAHAN I,II,III DAN IV, (10 AGUSTUS 2002 SD.
SEKARANG).
MASA KEMERDEKAAN (1945-1949)
-
-
-
MASA REVOLUSI FISIK, MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN;
TERJADI PENYIMPANGAN SISTEM KATATANEGARAAN DARI
PRESIDENSIAL MENJADI PARLEMENTER KARENA NKRI MENJADI
RIS;
TERJADI PERGANTIAN KABINET 7 KALI SELAMA MASA REVOLUSI
ANTARA KURUN WAKTU 1950 SD. 1959)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-
KABINET
KABINET
KABINET
KABINET
KABINET
KABINET
KABINET
NATSIR (6-9-1950 SD. 27-4-1951);
SUKIRMAN (27-4-1951 SD. 3-4-1952)
WILOPO (3-4-1952 SD. 1-8-1953)
ALI SASTROAMIDJOJO I (1-8-1953 SD. 12-8-1955)
BURHANUDDIN HARAHAP (12-8-1955 SD. 24-3-1956)
ALI SASTROAMIDJOJO II (24-3-1956 SD. 9-4-1957)
JUANDA (9-4-1957 SD. 10-7-1959)
SERING GONATI GANTI KABINET KONSTITUATEN GAGAL
MENGADAKAN SIDANG UNTUK MENGGANTU UUDS, MAKA
PRESIDEN MENYATAKAN DEKRIT (5 JULI 1959).
MASA ORDE LAMA (1959-1966)
A. PENGERTIAN ORLA
-
-
ORDE LAMA MULAI 5 JULI 1959 SD. 11 MARET 1966 (SUPERSEMAR);
MASA ITU BANYAK PENYELEWENGAN THDP UUD 45, MISLANYA NASAKOM, ANGKAT
PRESIDEN SEUMUR HIDUP, PEMBUBARAN DPR OLEH PRESIDEN;
CIRI-CIRI ORDE LAMA :
A. MEMPUNYAI LANDASAN IDIIL PANCASILA DAN LANDASAN STRUKTURAL UUD
1945
B. MEMPUNYAI TUJUAN :
- MEMBENTUK NKRI YG BERBENTUK KESATUAN, KEBANGSAAN DAN
DEMOKRATIS;
- MEMBENTUK MASY. ADIL DAN MAKMUR BAIK MATERIIL MAUPUN SPIRITUAL
DALAM NKRI;
- MEMBENTUK KERJASAMA YG BAIK DG SEMUA NEGARA DI DUNIA, TERTAMA
ASIA AFRIKA;
- MELAKSANAKANNYA DENGAN MELUTUSKAN SEGALA CARA.
B. BEBERAPA PENYIMPANGAN ORLA
- LEMBAGA NEGARA BELUM TERBENTUK SEPERTI, MPR, DPR, DPA DAN BPK
KARENA SEMUANYA BERSIFAT SEMENTARA;
- PRESIDEN MEMBUAT UU TANPA PERSETUJUAN DPR;
- PRESDIEN MEMBUBARKAN DPR KARENA TIDAK MENYETUJUI APBN;
- PRESIDEN MEMEGANG KAKUASAAN SPENUHNYA KEMUDIAN MPR MENGANGAKAT
PRESIDEN SBG PRESIDEN SEUMUR HIDUP;
MASA ORDE BARU (1966-1998)
A.
PENGERTIAN ORDE BARU
PENGRTIAN MIRIP DG ORLA, KECUALI LANDASANNYA MENGALAMU
SEDIKIT PERUBAHAN, LANDASAN KONST. TETAP UUD 45, LAN. STR.
TAP MPR, YANG BERTUJUAN MENEGAKKAN KEBENARAN DAN KEADILAN
DEMI AMPERA, TRITUTA, DAN HANURA SECARA KONSTITUSIONAL,
SERTA PELAKSANAAN PANCASILA DAN UUD 45 SECARA MURNI DAN
KONSEKWEN.
B. LANGKAH-LANGKAH PENGAMALAN UUD 45
PENGESAHAN SUPERSEMAR DLAM TAP MPR NO. IX/MPR/1966;
PEMBUBARAN PKI DAN ORMASNYA DG TAP MPR NO. XXV/MPR/1966;
PERUBAHAN LANDSAN BID. EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DG. TAP
MPR. NO XII/MPR/1966.
SIDANG MPRS 1967 MENARIK MANDAT SUKARNO JADI PRESIDEN
SAMPAI TERSELENGGARANYA PEMILU, DAN MEMBENTUK MPR, DPR,
DPA DAN BPK.
C. PELESTARIAN UUD 45
DG. PELAKSANAAN PS DAN UUD 45 SECARA MURNI DAN KONSEKWEN
MAKA AKAN CIPTAKAN STABILITAS NASIONAL, PEMBANGUNAN
BERJALAN BAIK DAN LANCAR, KARENA ITU PANCASILA DAN UUD 45
DILESATRIKAN SEBAB :
PERTEMUAN KE-10
SEBAB DILESTARIKAN PANCASILA DAN UUD 45 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
MEMBERI SEMANGAT KPD MASY UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN;
MENJAMIN STABILITAS PEMERINTAHAN;
MEMILIKI ATURAN POKOK TTG PENYELENGGARAAN NEGARA DAN
PEMERINTAHAN SERTA BERISI FALSAFAH NEGRA DAN PANDANGAN
HIDUP BANGSA;
MEMBRIKAN PENGARAHAN DINAMIKA YG JELAS;
TELAH DIUJI DENGAN PERJUANGAN YANG PAJANG;
MEMBERI KEMANTAPAN NILAI2 PADA GENERASI BANGSA;
SESUAI DENGAN KEPRIBADIAN BANGSA INDOENSIA.
D.
PEMANTAPAN DAN PENGAMANAN UUD 45
PROSEDUR MRUBAH UUD 45 SANGAT SULIT DAN MENJADI SESUATU
YG SAKRAL, AKIBAT DIBUATNYA TAP MPR NO. 1 TAHUN 1983, YANG
MEMBERI KESAN BAHWA UUD 45 SEOLAH2 TIDAK BISA DIRUBAH. HAL
INI DIPERKUAT DG KELUARNYA UU NO. 5 TAHUN 1985 TENTANG
REFERENDUM, YANG MENYATAKAN BAHWA RAKYAT INDOENSIA MASIH
MEMANDANG RELEVAN DAN MEMEGANG TEGUH UUD 45 ITU.
MASA REFORMASI ( 1998-SEKARANG)
-
-
-
-
-
MENGAMANDEMEN UUD 45 HARUS DILAKUKAN SEBAB UUD 45
MEMILIKI SIFAT PLEKSIBEL, YAITU MAMPU MENYESUAIKAN DIRI
DENGAN PERKEMBANGAN BANGSA DAN NEGARA.
UUD 45 JUGA MENGANDUNG MULTI INTERPRETEBLE PADA
PASAL2 NYA SHINGGA PERLU AMANDEMEN;
PERUBAHAN ATAU AMANDEMEN DIMULAI SIDANG UMUM MPR
TAHUN 1999, SIDANG TAHUNAN TAHUN 2000, SIDANG TAHUNAN
TAHUN 2001, DAN SIDANG TAHUNAN MPR TAHUN 2002.
PERUBAHAN TIDAK MENGUBAH PEMBUKAAN, SEBAB PEMBUKAAN
MERUPAKAN IKRAR BERDIRINYA NEGARA DAN MEMUAT
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA.
HASIL AMANDEMEN SEBAGAI BERIKUT :
PERTEMUAN KE-11
PANCASILA
SEBAGAI IDIOLOGI NASIONAL
A. PENGETIAN IDIOLOGI
IDIOLOGI ADALAH SUATU KUMPULAN GAGASAB IDE, KEYAKINAN SERTA
KEPERCAYAAN YG BERSIFAT SISTEMATIS YG MENGARAHKAN TINGKAH
LAKU SESEORANG DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN.
B. KEKUATAN IDEOLOGI
KEKUATAN IDEOLOGI SANGAT BERGANTUNG PADA KUALITAS 3 DIMENSI :
1.
DIMENSI REALITA (REALITASNYA NILAI DASAR ITU HIDUP DAN
BERSUMBER DARI BUDAYA BANGSA DAN PENGALAMAN SEJARAH);
2.
DIMENSI IDELAISME ( NIALI DASAR ITU MENGANDUNG IDEALISME YG
MEMBERI HARAPAN MASA DEPAN);
3.
DIMENSI FLEKSIBELITAS/PENGEMBANGAN (IDEOLOGI MEMEILIKI
KELUWESAN DAN MERANGSANG PEMIKIRAN BARU DAN MENDUKUNG
NILAI DASARNYA);
C. MAKNA IDEOLGI BAGI NEGARA
IDEOLGI NEGARA DALAM ARTI CITA2 NEGARA MEMILIKI CIRI SBB :
1. MEMPUNYAI DERAJAT YG TINGGI SEBGAI NILAI HIDUP KEBANGSAAN
DAN KENEGARAAN;
2. MEWUJUDKAN SATU AZAS KEROHANIAN PANDANGAN DUNIA,
PANDANGAN HIDUP YG HARUS DIPELIHARA, DIKEMBANGKAN,
DIAMALKAN, DILESTARIKAN KEPADA GENERASI PENERUS,
DIPERJUANGKAN DAN DIPERTAHANKAN.
D. PERBANDINGAN IDIOLOGI PANCASILA DG IDIOLOGI LAINNYA
IDIOLOGI
/ASPEK
POLITIK
HUKUM
EKONOMI
AGAMA
PANDANGAN
TTG INDIV
DAN
MASYARAK
CIRI KHAS
LIBRALISME
KOMUNISME
SOSIALISME
PANCASILA
-DEMOKRASI LIBERAL
-HUKUM UTK
MELINDUNGI INDIVIDU
-DLM POLITIK
MEMENTINGKAN
INDIVIDU
-DEMOKRASI RAKYAT
-BERKUASA MUTLAK SATU
PARPOL
-HUKUM UTK
LANGGUNGKAN KOMUNIS
-DEMOKRASI UTK
KOLEKTIFITAS
-DIUTAMAKAN
KEBERSAMAAN
-MASYARAKAT SAMA
DG NEGARA
-DEMOKRASI PANCASILA
-HK UTK JUNJUNG TINGGI
KEADILAN DAN KEBERADAAN
INDIVIDU DAN MASYARAKAT
-PERAN NEGARA KECIL
-SWASTA DOMINAN
-KAPITALISME
-MONOPLOSME
PERSAINGAN BEBAS
-PERAN NEGARA DOMINAN
-DEMI KOLETIVITAS
(NEGARA0
-MONOPOLI NEGARA
PERAN NEGARA ADA
UTK PEMERATAAN
-KEADILAN
DISTRIBUTIF YG
DIUTAMAKAN
-PERAN NEGARA ADA UTL TDK
TERJADI MONOPOLI, DLL. YG
MERUGIKAN RAKYAT
-AGAMA URUSAN
PRIBADI
-BEBAS BERAGAMA
(BEBAS PILIH AGAMA,
ATAU TIDAK
BERAGAMA)
-AGAMA CANDU
MASYARAKAT
-AGAMA HARUS DIJAUHKAN
DARI MASYARAKAT
-ATHEIS
-AGAMA HARUS
MENDORONG
BERKEMBANGNYA
KEBERSAMAAN
-BEBAS MEMILIH SALAH SATU
AGAMA
-AGAMA HARUS MENJIWAI DLM
KEHIDUPAN BERMASYARAKAT,
BERBANGSA DAN BERNEGARA
-INDIVIDU LEBIH
PENTING DARI [D.
MASY.
-MASY. DIABDIKAN
BAGI INDOVIDU
-INDIVIDU TDK PENTING
-MASY, TDK PENTING
-KOLEKTIVITAS YG
DIBENTUK NEGARA YG
TERPENTING
-MASY LEBIH PENTING
DARI PD INDIVIDU
-INDIVU DIAKUI ADANYA
-MASY DIAKUI ADANYA
-HUBUNGAN INDIV DAN MASY
HARUS SELARAS, SERASI DAN
SEIMBANG
-MASY ADA KARENA INDIV
-INDIV AKAN PUNYA ARTI BILA
HIDUP DITENGAH MASY.
PENGARGAAN HAM,
DEMOKRASI, NEGARA
HUKUM, MENOLAK
DOGMATIS, REAKSI
THDP ABSOLUTISME
ATHEISME, DOGMATIS,
OTORITER, INGKAR HAM,
REAKSI THDP LIBERALISME
DAN KAPITALISME
KEBERSAMAAN,
AKOMODASI, JALAN
TENGAH
KESELARASAN, KESEIMBANGAN,
DAN KESERASIAN DALAM SETIAP
ASPEK KEHIDUPAN
PERTEMUANM KE-12
PANCASILA SBG IDEOLOGI TERBUKA
PANCASILA SEBAGAI IDIOLOGI TERBUKA MAKSUDNYA ADALAH PANCASILA MERUPAKAN
IDEOLOGI YANG MAMPU MENYESUAIKAN DIRI DENGAN PERKEMBANGAN JAMAN
TANPA PENGUBAHAN NILAI DASARNYA. INI BUKAN BERARTI BAHWA NILAI DASAE
PANCASILA DAPAT DIUBAH ATAU DIGANTI DG NILAI DASAR YANG LAIN YG SAMA
ARTINYA DENGAN MENIADAKAN PANCASILA.
DG LAIN PERKATAAN, PANCASILA SBG IDIOLOGI TERBUKA MENGANDUNG MAKNA
BAHWA NILAI DASAR PANCASILA ITU DAPAT DIKEMBANGKAN SESUAI DENGAN
DINAMIKA KHIDUPAN BANGSA DAN TUNTUTAN PERKEMBANGAN ZAMAN SECARA
KREATIF DENGAN MEMPERHATIKAN TINGKAT KEBUTUHAN DAN PERKEMBANGAN
MASYARAKAT INDOENSIA SENDIRI.
MOERDIONO (1992), MENYEBUTKAN BEBERAPA FAKTOR PENDORONG PEMIKRIAN
PANCASILA SEBG IDIOLOGI TERBUKA :
1.
2.
3.
4.
DALAM PROSES PEMBANGNUNAN NASIONAL BERENCANA, DIAMIKA MASY BERJALAN
AKSELERATIF, MAKA PERSOALAN TIDK SEMUA DAPAT DIJAWAB DENGAN IDIOLOGI
SEBELUMNYA;
KENYATAAAN BANGKRUTNYA IDIOLOGI TERTUTUP KOMUNISME, LENINISEME.
PENGALAMAN SEJARAH POLITIK DENGAN PENGARUH KOMUNISME SANGAT
PENTING;
TEKAD KITA UTK MENJADIKAN PANCASILA SEBAGAI SATU-SATUNYA AZAS DALAM
KEHIDUPAN BERMASAYARAKAT, BERBANGSAN DAN BERNEGARA. (NAMUN AZAS
TUNGGAL INI DICABUT DG TAP MPR TAHUN 1999) NAMUN FUNGSI INI KITA
ARTIKAN SEBAGAI DASAR NEGARA.
AZAS PEMBANGUNAN
NASIONAL
AZAS MANFAAT
 AZAS USAHA BERSAMA DAN KEKELUARGAAN
 AZAS DEMOKRASI
 AZAS ADIL DAN MERATA
 AZAS PERIKEMANUSIAAN DAN KESEIMBANGAN
 AZAS KESADARAB HUKUM
 AZAS KEPERCAYAAN PADA DIRI SENDIRI

PERTEMUAN KE-13
MODAL DASAR DAN FAKTOR DOMINAN
PEMBANGUNAN
A.
MODAL DASAR
(KESELURAHAN KEKUATAN NASIONAL BAIK YG TELAH DAN AKAN DIMILIKI
DAN DIDAYAGUNAKAN OLEH BANGSA INDO DLM PEMBANGUNAN
NASIONAL), YAITU :
A. KEMERDEKAAN DAN KEDAULATAN NEGARA;
B. JIWA DAB SEMANGAT PERATUAN DAN KESATUAN BANGSA
C. WILAYAH NUSANTARA YG LUAS DAN POSISI SILANG ANATARA DUA
BENUA DAN DUA SAMUDERA;
D. KEKAYAAN ALAM YG BERANEKA RAGAM BAIK DARAT DAN LAUT
E. JUMLAH PENDUDUK YG BESAR SBG SDM
F. KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA TUHAN
G. BUDAYA BANGSA YANG DINAMIS DAN BERKEMBANG SEPANJANG
SEJARAH
H. POTENSI DAN KEKUATAN EFEKTIF BANGSA;
I. ABRI/TNI SBAGAI KEKAUATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DAN
KEKAUATAN SOSIAL POLITIK SEBAGAI KEKUATAN YG TUMBUH DAN
BERSAMA RAKYAT (TAPI INI DIREPOSISI PADA ZAMAN REFORMASI);
B. FAKTOR DOMINAN
FAKTOR DOMINAN ADALAH SEGALA SESUATU YG HARUS
DIPERHATIKAN DLM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN UTK
MEMPERLANCAR PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN NSIONAL
YAITU :
1. KEPENDUDUKAN DAN SOSIAL BUDAYA;
2. WILAYAH BERCIRIKAN KEPULAUAN DAN KELAUTAN DG
LINGKUNGAN DAN ALAM TROPIKANYA;
3. SUMBERDAYA ALAM YANG BERAGAMA
4. KUALITAS MANUSIA DAN MASY. INDOENSIA DAN PENUASAAN
IPTEK;
5. DISIPLIN NASIONAL YG MERUPAKAN PERWUJUDAN KAPATUHAN
DAN KETAATAN PADA HUKUM DAN NORMA YG BERLAKU;
6. MANAJEMEN NASIONAL SBG MEKANISME PENYELENGGARAAN
NEGARA
7. PERKEMBANGAN REGIONAL DAN GLOBAL SERTA TATANAN
INTERNASIONAL YG SLALU BERUBAH SECARA DINAMIS;
8. KEMUNGKINAN PENGEMBANGAN
RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
JANGKA PANJANG (RPJP)
TAHUN 2005-2025
PERTEMUAN KE-14
UU NO. 17 TAHUN 2007
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
JANGKA PANJANG (RPJP)
TAHUN 2005-2025
RPJP MERUPAKAN PENJABARAN DARI
TUJUAN DIBENTUKNYA NEGARA DAN
PEMERINTAHAN NEGARA (TUJUAN
NASIONAL) YANG TERCANTUM DALAM
PEMBUKAAN UUD 1945;
TUJUAN NASIONAL
UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA
INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH
INDONESIA, MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM,
MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DAN IKUT
MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG
BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN
ABADI DAN KEADILAN SOSIAL
TUJUAN PEMBANGUNAN
JANGKA PAJANG 2005-2025
“MEWUJUDKAN BANGSA YANG MAJU, MANDIRI,
DAN ADIL SEBAGAI LANDASAN BAGI TAHAP
PEMBANGUNAN BERIKUTNYA MENUJU
MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR DALAM
NEGARA KESATUAN RI BERDASARKAN
PANCASILA DAN
UUD 1945”
VISI DAN MISI
PEMBANGUNAN NASIONAL
2005-2025
( BAB III UU 17 / 2007 )
VISI
PEMBANGUNAN NASIONAL 20052025
“ INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU,
ADIL DAN MAKMUR”
MISI
PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
1. MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERAKHLAK MULIA,
BERMORAL, BERETIKA, BERBUDAYA, DAN BERADAB
BERDASARKAN FALSAFAH PANCASILA;
2. MEWUJUDKAN BANGSA YANG BEDAYA SAING;
3. MEWUJUDKAN MASYARAKAT DEMOKRATIS BERLANDASKAN
HUKUM;
4. MEWUJUDKAN INDONESIA AMAN, DAMAI DAN BERSATU;
5. MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN
BERKEADILAN;
6. MEWUJUDKAN INDONESIA ASRI DAN LESTARI;
7. MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN
YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASISKAN
KEPENTINGAN NASIONAL;
8. MEWUJUDKAN INDONESIA BERPERAN PENTING DALAM
PERGAULAN DUNIA INERNASIONAL.
ARAH RPJP
PEMANGUNAN AGAMA
PEMANGUNAN AGAMA TERLETAK DALAM MISI “MEWUJUDKAN
MASYARAKAT BERAKHLAK MULIA, BERMORAL, BERETIKA,
BERBUDAYA, DAN BERADAB” DIKATAKAN BAHWA :
“PEMBANGUNAN AGAMA DIARAHAKAN UNTUK MEMANTAPKAN
FUNGSI DAN PERAN AGAMA SEBAGAI LANDASAN MORAL DAN
ETIKA DALAM PEMBANGUNAN, MEBINA AKHLAK MULIA,
MEMUPUK ETOS KERJA, MENGHARGAI PRESTASI DAN
MENJADI KEKUATAN PENDORONG GUNA MENCAPAI
KEMAJUAN DALAM PEMBANGUNAN. DISAMPING ITU
PEMBANGUNAN AGAMA DIARAHKAN PULA UNTUK
MENINGKATKAN KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA
DENGAN MENINGKATKAN RASA SALING PERCAYA DAN
HARMONSASI ANTAR KELOMPOK MASYRAKAT SEHINGGA
TERCIPTA SUASANA KEHIDUPAN MASYARAJAT YANG PENUH
TOLERANSI, TENGGANG RASA DAN HARMONIS”
ARAH PEMBANGUNAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PEMBANGUNAN SDM TERCANTUM DALAM MISI KE-2 YAITU;
“MEWUJUDKAN BANGSA YANG BEDAYA SAING”. SUB
“MEMBA-NGUN SUMBEDAYA MANUSIA YANG
BERKUALITAS” :
1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA MEMILIKI PERAN
YG SANGAT PENTING DALAM MEWUJUDKAN MANUSIA
INDOENSIA YG MAJU DAN MANDIRI SEHINGGA MAMPU BERDAYA
SAING DALAM ERA GLOBALISASI. DALAM KAITAN ITU,
PEMBANGUNAN SDM DIARAHKAN PADA PENINGKATAN KUALITAS
SDM INDOENSIA YG ANTARA LAIN DITANDAI DENGAN
MENINGKATNYA IPM DAN INDEK PEMBANGUNAN GENDER(IPG)
SERTA TERCAPAINYA PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG YG
DITANDAI DENGAN ANGKA REPRODUKSI NETO (NRR) SAMA
DENGAN 1 ATAU ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TFR) SAMA DENGAN
2.1.
2.
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MERUPAKAN INVESTASI
DALAM MENINGKATKAN SDM SHINGGA PENTING PERANNYA DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS DMN UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA
MASYARAKAT YG BERHARKAT, BERMARTABAT, BERAKHLAK MULIA, DAN
MENGHARGAI KEBERAGAMAN SEHINGGA MAMPU BERSAING ALAM ERA
GLOBAL DG TETAP BERLANDASKAN PADA NORMA KEHIDUPAN MASYARAKAT
INDONESIA DAN TANPA DISKRIMINASI.
KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP PENDIDIKAN HARUS TERCERMIN DALAM
PADA KUALITAS SDM, KUALITAS IPTEK, SERTA POLITIK ANGGARAN DAN
TERINTEGRASINYA SELURUH PENDIDIKAN KEDINASAN KE DALAM
PERGURUAN TINGGI. PELAYAANAN PDD MENCAKUP SEMUA JALUR, JENIS,
DAN JENJANG PDD. OK ITU PERLU ISEDIAKAN PDD DASAR YG BERMUTU
DAN TRJANGKAU DISERTAI DG PEMBEBASAN BIAYA PDD. PENYEDIAAN
PELAYANAN PDD DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN
SOSEK INDONESIA PADA MASA DEPAN TERMASUK UNTUK MENDORONG
PERTUMBUHAN EKONOMI YG BERKELANJUTAN MLALUI PENDALAMAN
PENGUASAAN TEKNOLOGI.
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DIARAHKAN PULA UNTUK MENUMBUHKAN
KEBANGGAAN KEBANGSAAN, AKHLAK MULIA, SERTA KEMAMPUAN PESERTA
DIDIK UNTUK HIDUP BERSAMA DALAM MASYARAKAT YG BERAGAM YG
DILANDASI OLEH PENGHORMATAN PADA HAM. PENYEDIAAN PELAYANAN
PDD SEPANJANG HAYAT SESUAI PERKEMBANGAN IPTEK PERLU TERUS
DIDORONG UTK MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN PRODUKTIVITAS
PENDUDUK INDOENSIA TERMASUK UNTUK MEMBERIKAN BEKAL
PENETAHUAN DA N KETERAMPILAN BAGI PENDUDUK USIA PRODUKTIF YG
JUMLAHNYA SEMAKIN BESAR.
TAHAPAN DAN SKALA
PRIORITAS PJP 2005-2025




RPJM
RPJM
RPJM
RPJM
KE-1
KE-2
KE-3
KE-4
(2005-2009)
(2010-2014)
(2015-2019)
(2020-2024)
PENUTUP
MEWUJDUKAN VISI PEMBANGUNAN
“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN
MAKMUR”
PERLU DIDUKUNG OLEH :
1. KOMITMEN DAN KEPEMIMPINAN NASIONAL YANG KUAT
DAN DEMOKRATIS;
2. KONSISTENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH;
3. KEBERPIHAKAN KEPADA RAKYAT;
4. PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA SECARA
AKTIF.