Transcript 8. Jenis dan Tata Urutan Perundangan



Ajaran Hans Kelsen ”Stufentbouw Theorie” atau ”Stufent Theory”
(Teori Piramida Hukum atau Teori Limas Hukum).
Ajaran Hans Kelsen tersebut mengandung beberapa pengertian
sebagai berikut:
1.
Peraturan hukum itu tersusun sedemikian rupa dengan tata urutan
(hierarkhi) yang cermat, mulai dari yang tertinggi sampai yang
terendah derajatnya.
2. Peraturan hukum yang tertinggi menjadi dasar bagi semua
peraturan hukum yang ada di bawahnya sehingga peraturan ini
dipastikan merupakan pengejawantahan dari suatu norma dasar
(Grundnorm).
3. Peraturan hukum yang tertinggi yang menjadi norma dasar
(Grundnorm) ini jumlahnya tunggal di negara manapun. Adapun
wujudnya adalah berupa sebuah undang-undang dasar atau
konstitusi.
4. Di bawah peraturan hukum yang tertinggi ini tersusun berbagai
peraturan hukum yang berasal dari norma-norma yang lebih
rendah derajatnya, yakni berturut-turut, masing-masing sebagai
norma umum (generalnorms) dan norma-norma khusus
(spezialnorms).
5. Peraturan hukum yang lebih rendah:

tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi;

merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi;

jumlahnya lebih banyak dari peraturan hukum yang lebih tinggi.
6. Susunan peraturan hukum dalam hierarkinya akan nampak seperti
bangunan piramida/limas, mulai dari peraturan tertinggi yang
menjadi norma puncak yang tunggal, disertai peraturan-peraturan
hukum di bawahnya yang semakin ke bawah semakin banyak
jumlahnya.
Berdasarkan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966
 Berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/2000
 Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Perbandingan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan
Tap MPRS No.
XX/MPRS/1966
Tap MPR No.
III/MPR/2000
UU Nomor 10
Tahun 2004
UU Nomor 12
Tahun 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
UUD 1945;
Tap MPR;
UU/Perppu;
PP;
Keppres;
Peraturan
Pelaksana
lainnya
(Peraturan
Menteri,
Instruksi
Menteri, dll.).
UUD 1945
Tap MPR RI
UU
Perppu
PP
Keppres
Perda.
UUD 1945;
UU/Perppu;
PP;
Perpres;
Perda:
a. Perda
Provinsi
b. Perda
Kabupaten/
Kota
c. Peraturan
Desa.
UUD 1945;
Tap MPR;
UU/Perppu;
PP;
Perpres;
Perda Provinsi;
Perda
Kabupaten/Kot
a.