Transcript UUD 1945 - tiklanjutan

DISAMPAIKAN PADA
DIKLAT PENINGKATAN GURU MTsN TAHUN 2011
KEM. AGAMA SE PROP. JAWA TENGAH - DIY
2011
OLEH :
DRS. H. TARMUDJI, MA
WIDYAISWARA UTAMA
TUJUAN PEMBELAJARAN

TIU
PESERTA
PENATARAN DAPAT
MENDISKRIPSIKAN
UUD 1945

1.
2.
3.
4.
TIK PESERTA DAPAT
Menyebutkan
kedudukan UUD 1945
Menyebutkan perjalanan berlakunya UUD
1945
Amandemen UUD
1945
Dampak amndm UUD
1945 pada ketatanega
raan RI





Sejak awal tidak mengalami perubahan yi
“Sbg hukum tertinggi”, “Sumber segala
sumber hukum”
Menentukan sejarah perjalanan bangsa.
Keberadaannya menjadi solusi kemacetan
sidang Konstituante
Dilaksanakan secara murni dan
konsekwen politisasi u kekuasaan.
Dilakukan amandemen



Kedudukan “Sebagai sumber hukum
tertinggi”  Peraturan Per-UU di
bawahnya tidak bertentangan dengan
UUD-1945
Orde lama dan baru –belum dilengkapi
lembaga kontrol.
MK sebagai lembaga yang bertugas
untuk melakukan pengujian UU thd
UUD (dg perubahan Pasal 24 C Bab
IX UUD-1945)









1945-1949
1949-1950
17 Ag 1950
1951-1955
1955-1959
1959-1965
1965-1998
1999-2002
2002-sek
: UUD-1945 (UU Proklamasi)
: UU RIS
: Kembali jadi Negara Kesatuan RI
UUD-45 hanya berlaku di RI Yogya
: UUDS
: Pembicaraan Dasar Negara
berlarut-larut
: kembali ke UUD-1945
: UUD 1945 dg slogan secara
murni dan konsekwen
: Proses amandemen I-IV
: UUD 1945 hasil amandemen
PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945
Tuntutan Reformasi
Sebelum Perubahan
Antara lain:
• Amandemen UUD 1945
• Penghapusan doktrin
Dwi Fungsi ABRI
• Penegakan hukum, HAM,
dan pemberantasan KKN
• Otonomi Daerah
• Kebebasan Pers
• Mewujudkan kehidupan
demokrasi
• Pembukaan
• Batang Tubuh
- 16 bab
- 37 pasal
- 49 ayat
- 4 pasal Aturan Peralihan
- 2 ayat Aturan Tambahan
• Penjelasan
Hasil Perubahan
Sidang MPR
• Pembukaan
• Pasal-pasal:
- 21 bab
- 73 pasal
- 170 ayat
- 3 pasal Aturan Peralihan
- 2 pasal Aturan Tambahan
• Sidang Umum MPR 1999
Tanggal 14-21 Okt 1999
• Sidang Tahunan MPR 2000
Tanggal 7-18 Agt 2000
• Sidang Tahunan MPR 2001
Tanggal 1-9 Nov 2001
• Sidang Tahunan MPR 2002
Tanggal 1-11 Agt 2002
Latar Belakang
Perubahan
• Kekuasaan tertinggi di
tangan MPR
• Kekuasaan yang sangat
besar pada Presiden
• Pasal-pasal yang terlalu
“luwes” sehingga dapat
menimbulkan multitafsir
• Kewenangan pada
Presiden untuk mengatur
hal-hal penting dengan
undang-undang
• Rumusan UUD 1945
tentang semangat
penyelenggara negara
belum cukup didukung
ketentuan konstitusi
Kesepakatan Dasar
• Tidak mengubah
Pembukaan UUD 1945
• Tetap mempertahankan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
• Mempertegas sistem
presidensiil
• Penjelasan UUD 1945 yang
memuat hal-hal normatif
akan dimasukan ke dalam
pasal-pasal
• Perubahan dilakukan
dengan cara “adendum”
Tujuan Perubahan
Menyempurnakan aturan
dasar, mengenai:
• Tatanan negara
• Kedaulatan Rakyat
• HAM
• Pembagian kekuasaan
• Kesejahteraan Sosial
• Eksistensi negara
demokrasi dan negara
hukum
• Hal-hal lain sesuai dengan
perkembangan aspirasi dan
kebutuhan bangsa
Dasar Yuridis
• Pasal 3 UUD 1945
• Pasal 37 UUD 1945
• TAP MPR No.IX/MPR/1999
• TAP MPR No.IX/MPR/2000
• TAP MPR No.XI/MPR/2001
3
1.
2.
3.
4.
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia
Memajukan kesejahteraan umum
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Ikut melaksanakan ketertiban dunia
NEGARA INDONESIA (alin 2 ) (cita keluarga)
 MERDEKA
 BERSATU
 BERDAULAT
 ADIL DAN MAKMUR
PENILAIAN HASIL KERJA MPR 1999-2003
NO
JUMLAH PASAL
YG DIUBAH
HSL PERUBAHAN /
PENINJAUAN
SUBSTANSI DOMINAN
I
9 PASAL
0 PSL 5 AYAT
PEMBATASAN KEKUASAAN
PRESIDEN
II
8 PASAL
20 PSL 4 AYAT
OTDA, PEMBAGIAN WIL. NEG,
HAM, WARGA NEGARA
III
10 PASAL
22 PASAL 63 AYAT
PEMIL. PRESIDEN, FUNGSI
LEMB TINGGI NEG.
IV
10 PASAL, AT
PERAL & TAMB
11 PASAL 21 AYAT
KEANGG. MPR, PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN &EKONOMI
V
TAP 1 TAHUN
2003
139 TAP ditetapkan
6 kategori
PENINJAUAN terhadap TAP
MPRS/MPR 1960-2002

1.
2.
SIDANG MPR TAHUN 2003 MEMUTUSTAN TAP
MPR No. I/2003
Seluruh TAP dan TUS (139) ada yang secara
langsung atau bertahap hapus
Tiga TAP /TUS MPR/S yang tetap yaitu :
1.
2.
3.
TAP No XXV tahun 1966 ttg Pembubaran Partai Komunis
TAP MPR No. XVI/MPR/1998 tetang Politik Ekonomi Dalam
Rangka Demokrasi Ekonomi
TAP MPR No. V/MPR/1999 Tentang Penentuan Pendapat di
Timor Timur
PEMBATASAN KEKUASAAN
PRESIDEN dlm Amandemen I
NO
BAB /PASAL
SEBELUM AMANDEMEN
SESUDAH AMANDEMEN
1
Psl 5 ay 1
Kekuasaan membentuk UU
bersama DPR
Hak mengajukan ranc. UU
2
Psl 7
Pres mmgang jbtan 5 thn &
ssdh itu dpt dipilih kembali
Pres mmgng jbt 5 thn, ssdh itu
dpt dipilih lagi unt satu jabatan
3
Psl 13 ay 2
Pres (hak prerogatif)
menerima duta negara lain
Pres. mengangkat dan
menerima duta neg. lain dg
mempertimb perst. DPR
4
Psl 14
Hak prerogratif memberi
grasi, rehab, amnesti &
abolisi
Pemberian Grasi & rehablt dg
pertimbangan MA, amnesti &
abolisi dg pertimbangan DPR
5
Psl 15
memberi gelar kehormatan
& tanda jasa hak prerg pres
Pemberian gelar, kehormatan
& jasa diatur UU
6
Psl 20
Tiap pemb UU menghendaki DPR m’miliki kekuas memb
persetjuan DPR
UU Pres sahkan ranc UU
UU bersama DPR
LEMBAGA TINGGI NEGARA 1
NO
1
BAB /PASAL
SEBELUM AMANDEMEN
SESUDAH AMANDEMEN
Bab I Psl 2
MPR terdiri dr : DPR,
utusan Daerah & ut. Gol.
MPR terdiri dr : DPR & DPD
Bab I Psl 3
MPR bertugas
menetapkan UUD dan
GBHN
Tugas MPR : Menetapkan dan
mengubah UUD, melantik Pres
& m’berhentikan Pres men UU
Sebutan 
LEMB. TERTINGGI
LEMBAGA TINGGI
2
Bab IV psl 16
DPA
--(dihapus diganti
WANTIMPRES)
3
Bab VII psl 19,
20,21,21a,22, 22
A dan 22B
DPR
DPR dan tugas-tugasnya.
4
Bab VII Psl 22C
dan 22D
6
Bab VIIIA psl
23E-23G
DPD dan tugas-tugasnya
BPK
BPK
LEMBAGA TINGGI NEGARA 2
NO
1
2
BAB /PASAL
Bab VIII Psl 23
D
SEBELUM AMANDEMEN
Belum diatur
SESUDAH AMANDEMEN
Bank Sentral
Bab IX psl 24- Kekuasaan kehakiman
25 menjadi
dilaksanakan oleh
24,24A, dan 25 Mahkamah Agung
Kekuasaan kehakiman :
Mahkamah Agung
3
Bab IX psl
24B dan 25
Komisi Yudisial
4
Bab IX psl. 24
C dan 25
Mahkamah Konstitusi
5
Bab III pasal
s.d 16
Kekuasaan Pemerintahan
Negara/ Presiden
Kekuasaan Pemerintahan
Negara/ Presiden
BENTUK DAN KEDAULATAN
NEGARA
NO
BAB /PASAL
SEBELUM AMANDEMEN
Negara Kesatuan
berbentuk Republik
SESUDAH AMANDEMEN
1
Bab I Psl I ay
1
2
Bab 1 Psl 1 ay Kedaulatan di tangan
2
rakyat yang dilaksanakan
scr penuh oleh MPR
Kedaulatan di tangan rakyat
yang dilaksanakan menurut
UUD
3
Bab 1 Psl 1 ay
3
Negara Indonesia adalah
negara hukum
 Pemilu untuk memilih angg MPR
 Pres.diangkat /diberht. oleh MPR
sdng Wapress oleh presiden
 Muncul “ mandataris MPR”
 Keputusan MPR menduduki posisi
setelah UUD
Negara Kesatuan berbentuk
Republik
Bab IV B mengatur Pemilu
Psl 22 E :
Pemilu dilks scr JURDIL, 5 tahunan
Memilih, DPR,DPD, Pres/Wapres
Pemilu diselenggarakan oleh KPU
PEMILIHAN PRESIDEN /WKL PRES DAN
SYARAT-SYARATNYA
NO
BAB /PASAL
SEBELUM AMANDEMEN
Bab III Psl 6
1
Presiden WN Ind asli
Presiden/Wkl Pres WN Ind
asli,tak pernah menerima ke WN
asing, tdk pernah hianat dan
sehat jasm dan rohani
Bab III psl 7
Pesiden/Wkl Presiden tidak
merup. satu paket
Bab III psl 8
Presiden/Wapre
s berhala ngan
ttp
Presiden mangkat, berhenti
atau diberhentikan ked
digantikan Wapres
Kekosongan Wapres
MPR memilih dari 2 orang yg
diusulkan presiden
Presiden/
Wapres
berhalangan
Tak diatur
Pemerintahan dijalankan oleh
Mendagri, menlu dan Mentan
2
3
SESUDAH AMANDEMEN
Pesiden/Wkl Presiden merup. satu
paket diajukan oleh partai/
gabungan partai peserta pemilu
sama
TATA CARA PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU
WAKIL PRESIDEN
MPR
DPR
3
2
1
MK
Memeriksa,Mengadili, dan
Memutuskan
(≤ 90 hari)
Alasan : melanggar hukum
(khianat, korupsi, penyuapan,
Perb tercela) dan terbukti tak
memenuhi syarat sebagai Pres/
Wakil Pres.
≤ 30 hari menyelenggarakan Sidang
(Presiden dan/atau Wapres diundang)
Pengambilan Putusan:
-Kuorum ≥ 3/4 jumlah anggota
-Keputusan ≥ 2/3 Jumlah
anggota yang hadir
PEMERINTAHAN DAERAH (Psl 18)
NO
PERIHAL
SEBELUM AMANDEMEN
SESUDAH AMANDEMEN
Wilayah
Indonesia dibagi menjadi
daerah besar dan kecil
Indonesia dibagi menjadi daerah
Propinsi & Kab/Kota
Azaz Pem
Sentralisasi
Dekonsentrasi, desentralisasi dan
tugas pembantuan
3
Kepala
Daerah
Dipilih Pejabat di atasnya
Dipilih langsung oleh rakyat
4
Kewenangan
5
Ciri pemerintahan
6
7
1
2
--
Seluas-luasnya kecuali yg ditent.
sebagai kewenangan pusat
Seragam dalam semua
hal
Pemda berhak tetapkan perda u
melaks. otonomi dan tugas
pembantuan (boleh tak seragam)
Kehususan
daerah
Belum diatur
Menghormati daerah khusus dan
istimewa
Kesat hkm
adat & hak
tradisinil
Belum diatur
Diakui sepanjang masih hidup
dan dengan prinsip NKRI
TATA URUT PERUNDANG-UNDANGAN
TAP MPR RI No. III/MPR/2000
UUD 1945
TAP MPR
UU
PERPU
PP
KEPRES
PERDA
UU No. 10 Tahun 2004
UUD 1945
UU/PERPU
PP
PERPRES
PERDA
I. DAERAH KHUSUS IBUKOTA
II. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA –
SEJARAH DAN BUDAYA
III.DAERAH OTONOMI KHUSUS ACEH – UU NO
18 TAHUN 2001 ( 9 AGUSTUS 2001)
IV.DAERAH OTONOMI KHUSUS PAPUA –UU NO
21 TAHUN 2001 ( 21 NOPEMBER 2001)
Catatan : Otonomi khusus no III dan IV mengecualikan ket. Yg
diatur dalam UU No. 22/’99 dan UU No 25/’99.


Desa atau nama sebutan lain adalah
kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat stpmt
berdasarkan asal usul dan adat
istiadatsetempat yang diakui dlm sistem Pem
Nasional yg berada di Kabupaten
Kawasan pedesaan : pertanian dan
mengelola SDA
HAL-HAL LAIN yang berubah
NO
BAB /PASAL
1
Bab IX Psl 26
dan 27
2
Bab IX Pasal
28 ttg HAM
3
4
5
SEBELUM AMANDEMEN
SESUDAH AMANDEMEN
WN
WN dan penduduk
Tiga butir HAM
Sepuluh butir HAM
Bab XIV Psl 30 ABRI terdiri dari 4 satuan
HANKAM
Pemisahan TNI sbg alat
pertahanan, POLRI sbg alat
keamanan
Psal 31 DIK
BUD
Terdiri 2 psl
Setiap
Bab XV pasal
36 A- 36 C
Bendera dan bahasa
WN wajib ikuti penddk
dasar
Angg pddkan sekurangkurangnya 20 %
Bendera, bahasa, lambang dan
lagu kebangsaan
PENUTUP
AKU KENAL UUD-1945 NEGERIKU
TERIMA KASIH
Semoga materi ini dapat memberikan
pengetahuan dan pemahaman tentang
konstitusi dan dinamika ketatanegaraan
OBAMA



Tahun 2002 – ditolak untuk jadi peserta
sidang partai Demokrat
Tahun 2004 – ditunjuk sebagai key-note
speaker dlm pertemuan partai Demokrat
Tahun 2008 – terpilih sebagai Presiden AS