Transcript lembaga negara sblm dan stlh amandemen uud nri

LEMBAGA NEGARA SEBELUM
DAN SETELAH AMANDEMEN
UUD NRI 1945
Ibnu Sam Widodo
Kelembagaan Negara
sebelum Perubahan UUD
MPR
BPK
DPR
PRESIDEN
DPA
MA
SEBELUM PERUBAHAN
 MPR sebagai lembaga tertinggi negara, dengan doktrin pembagian
kekuasaan, dimana MPR membagi-bagikan kewenangannya kepada
lembaga-lembaga lain (supremasi MPR)
 MPR meminta pertanggung jawaban lembaga-lembaga lain
 Sbg lembaga tertinggi Negara pemegang kedaulatan rakyat
 MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat RI
 Berwenang menetapkan UUD, GBHN, mengangkat pres dan wapres
MPR
 Membuat putusan yg tdk dpt dibatalkan oleh LN lain
 Menetapkan GBHN yg pelaksanaannya dlaksanakan oleh Pres sbg
mandataris MPR
 Memberikan penjelasan dan penafsiran thd pasal2 UUD
MPR
Dalam prakteknya pernah terjadi :
 Mengangkat pres seumur hidup
 Pres dipilih 7 kali berturut turut
 Memberhentikan pres
 Meminta pres untuk mundur dari jabatannya
PRESIDEN / WAKIL PRESIDEN
 Pres memegang jabatan sentral dan dominan : mandataris MPR
 Menjalankan kekuasaan pemerintahan tertinggi
 Pres juga memegang kekuasaan legislative dan yudikatif
 Memp hak prerogative yang besar
 Tdk ada aturan batasan masa jabatan periode
 Tdk ada mekanisme pemberhentian pres di tengah masa jabatan
DPR
 Memberikan persetujuan atas RUU yg disampaikan pres
 Memberikan persetujuan PERPPU
 Memberikan persetujuan anggaran
 Meminta MPR utk menyelenggarakan SI
DPA dan BPK
 UUD tdk memberikan tugas dan kewenangan yang jelas
 Kewenangan sangat minim
 BPK : tanggung jawab thd pelaksanaan dan pemeriksaan keuangan
Negara yang ditetapkan oleh UU
 DPA : memberikan saran dan jawaban thd segala pertanyaan yang
diajukan oleh Pres dan berhak memberikan usul thd kebijakan Pres
MA
 Lembaga peradilan tertinggi
 Hanya membawahi PU, PTUN, PA, PM
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
menurut UUD hasil Perubahan I - IV
UUD
Presiden/
Wakil
Presiden
BPK
kpu
bank
sentral
DPR
Kementerian
Negara
dewan
pertimbangan
TNI/POLRI
PERWAKILAN
BPK
PROVINSI
PEMDA PROVINSI
KDH
DPRD
MPR
DPD
MA
MK
KY
badan-badan lain
yang fungsinya
berkaitan dengan
kekuasaan
kehakiman
PUSAT
Lingkungan
Peradilan
DAERAH
Umum
Agama
PEMDA KAB/KOTA
KDH
DPRD
Militer
TUN
Perubahan doktrin kelembagaan
negara
Setelah Perubahan UUD:
 Meletakkan prinsip pemisahan kekuasaan secara tegas dimana antar
lembaga negara sederajat, saling mengimbangi dan saling mengontrol
(check’s & balances)
 Tidak ada lembaga negara lebih dominan (supreme) dari lembaga
negara lain
Makna kelembagaan Negara: konsepsi
dan
Kewenangan konstitusionalnya
Sebelum amandemen:
 Adalah alat perlengkapan negara yg tersusun scr hirakhi lembaga tertinggi
dan lembaga tinggi
Sesudah amandemen:
 Pendekatan fungsional kelembagaan berdasarkan fungsinya.
(sekarang memaknai LN jangan menset alat perlengkapan negara karena
akan gagal menangkap eksistensinya)
Pendekatan memahami konsepsi
Kelembagaan negara
 Pendekatan Organ, yaitu bentuk atau wadahnya
 Fungsi, yaitu isinya sesuai dengan maksud pembentukannya
Dalam UUD terdapat organ:
 Disebut eksplisit nama dan fungsinya
 Disebut eksplisit fungsinya, Ps 18B (1,2)
 Ada yg nama, fungsi, kewenangan diserahkan pd aturan lebih rendah, Ps
24 (3)
Dalam konteks kekinian Lembaga Negara memiliki makna yang lebih luas,
yang dikelompokkan melaui 3 dasar pembentukan:
 UUD
 UU
 Keppres
Hubungan kelembagaan yang saling mengontrol
dan mengimbangi, membuka ruang munculnya
sengketa antar lembaga negara, khususnya
sengketa kewenangan konstitusionil
MK lahir sebagai lembaga peradilan yang memutus dan
memeriksa sengketa kewenangan antar lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
MPR
 Kedudukannya sejajar dengan LN yg lain
 Menghilangkan kewenangan membentuk GBHN
 Menghilangkan supremasi kewenangan dengan mengembalikan
kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan UUD
 Menghilangkan kewenangan mengangkat pres
 Keanggotaan : anggt DPR dan anggt DPD
DPR
 Posisi dan kewenangannya diperkuat
 Memp kekuasaan membentuk UU sedangkan pemerintah hanya berhak
mengajukan usulan RUU
 Mempertegas fungsi DPR yaitu : fungsi legislative, fungsi budgeting, fngsi
pengawasan, sbg mekanisme control LN
 Pasal 20A
Hak angket
 hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu
undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan
hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan
Hak interpelasi
 hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai
kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas
pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Hak imunitas
 kekebalan hukum dimana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di
hadapan dan diluar pengadilan karena pernyataan,
pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis
dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Tata Tertib dan kode etik.
Hak menyatakan pendapat
 Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di
tanah air atau di dunia internasional
 Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket
 Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran
hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau
Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden.
DPD
 LN baru sbg akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah ditingkat
nasional (Setelah dihapuskannya perwakilan utusan daerah dalam
keanggotaan MPR)
 Untuk memperkuat konsep KNRI dg tidak meninggalkan kepentingan
daerah
 Anggota dipilih scr langsung melalui pemilu
 Kewenangan : UUD pasal 22D
BPK
 Anggt BPK dipilih oleh DPR dg pertimbangan DPD
 Berwenang mengawasi penggunaan anggaran baik APBN maupun APBD
dan menyampaikan hasil nya kepada DPR dan DPD serta dapat ditindak
lanjuti oleh aparat penegak hokum jika terjadi penyalah gunaan anggaran
 Kedudukan di ibukota Negara dan memiliki perwakilan di setiap ibu kota
provinsi
 Mengintegrasi peran BPKP (badan pengawas keuangan dan
pembangunan) sebagai pengawas internal disetiap departemen yg
terhubungn dengan pegawasan BPK
 Pasal 23F ayat 1
PRESIDEN / WAKIL PRESIDEN
 Membatasi kekuasaan pres/wapres dg memperbaiki tata cara pemilihan
dan adanya mekanisme pemberhentian pres/wapres di tengah masa
jabatan
 Dikembalikannya kekuasaan legislative
 Adanya pembatasan masa jabatan pres
 Utk urusan tertentu melalui pertimbangan DPR dan MA
MA
 Lembaga yg menyelenggarakan kekuasaan kehakiman
 Pasal 24 ayat 1
 Mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan di bawah UU thd UUD
 Wewenang lain yang diberikan oleh UU
 Badan lain yg fungsinya berkaitan dengan MA diatur oleh UU mis :
kepolisian, kejaksaan, advokat, dll
MK
 Sbg LN baru yg dimaksudkan utk menjaga kemurnian UUD dan sbg LN satu
satunya penafsir UUD
 Tugas dan kewenangan MK pasal 24C
 Anggt : 9 hakim konstitusi
KY
 Tugasnya mencalonkan hakim agung
 Melakukan pengawasan moral dan kode etik kehakiman
 Pasal 24B
 KEANGGOTAAN
 Komposisi keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas dua mantan hakim, dua
orang praktisi hukum, dua orang akademisi hukum, dan satu anggota
masyarakat.
 Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara, terdiri dari 7 orang (termasuk
Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap Anggota).
 Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan
sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.