Transcript UU & Lembaga Pengurus Tipikor Very

UU & Lembaga
Pengurus Tipikor
L/O/G/O
Veryanta
1306442965
Politik Nasional Indonesia
• Indonesia merupakan negara republik
presidensil yang multipartai demokratis
• Politik nasional merupakan kebijakan
menggunakan potensi nasional untuk
mencapai tujuan nasional
• Politik nasional indonesia didasarkan pada
asas “Trias Politika”
Trias Politika
• Trias politika/Power Separation
merupakan paham pembagian kekuasaan
independen dan berdaulat untuk
mencegah kekuasaan mutlak pada 1
orang
Lembaga Legislatif Indonesia
• Lembaga ini dipegang oleh MPR, DPR
dan DPD
Tugas dan Wewenang MPR
• Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
• Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil
pemilihan umum
• Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa
jabatannya
• Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden
• Memilih Presiden dan Wakil Presiden
Hak dan Kewajiban
HAK
• Mengajukan usul pengubahan
pasal Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
• Menentukan sikap dan pilihan
dalam pengambilan keputusan.
• Memilih dan dipilih.
• Membela diri.
• Imunitas.
• Protokoler.
• Keuangan dan administratif
Kewajiban
• Memegang teguh dan
mengamalkan Pancasila.
• Melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan menaati
peraturan perundang-undangan.
• Mempertahankan dan
memelihara kerukunan nasional
dan menjaga keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
• Mendahulukan kepentingan
negara di atas kepentingan
pribadi, kelompok, dan golongan.
• Melaksanakan peranan sebagai
wakil rakyat dan wakil daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat
FUNGSI
• Legislasi
• Anggaran
• Pengawasan
•
•
•
•
HAK
Interpelasi
Angket
Imunitas
Menyatakan pendapat
Hak dan Kewajiban Anggota
•
•
•
•
Hak
mengajukan usul
rancangan undangundang
mengajukan
pertanyaan
menyampaikan usul
dan pendapat
memilih dan dipilih
Kewajiban
•
•
•
•
•
memegang teguh dan
mengamalkan Pancasila
melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan menaati
peraturan perundangundangan
mempertahankan dan
memelihara kerukunan nasional
dan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
mendahulukan kepentingan
negara di atas kepentingan
pribadi, kelompok, dan golongan
memperjuangkan peningkatan
kesejahteraan rakyat
Hak dan Kewajiban Anggota
•
•
•
•
membela diri
imunitas
protokoler
keuangan dan
administratif
•
•
•
•
•
•
menaati prinsip demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan
menaati tata tertib dan kode etik
menjaga etika dan norma dalam
hubungan kerja
menyerap dan menghimpun
aspirasi konstituen melalui
kunjungan kerja secara berkala
menampung dan
menindaklanjuti aspirasi dan
pengaduan masyarakat
Memberikan
pertanggungjawaban secara
moral dan politis kepada
konstituen di daerah
pemilihannya
Dewan Perwakilan Daerah
Lembaga ini berfungsi untuk:
• Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan
pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi
tertentu
• Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu.
Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan
demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah seharusnya
136 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, dan
berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru
mengucapkan sumpah/janji.
Lembaga Eksekutif Indonesia
• Presiden
• Wakil Presiden
• Kabinet
Presiden
Wewenang, kewajiban, dan haknya ialah:
• Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
• Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan
Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
• Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan
dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta
mengesahkan RUU menjadi UU.
• Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (dalam kegentingan yang memaksa)
Wewenang, kewajiban, dan hak
Presiden
• Menetapkan Peraturan Pemerintah
• Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
• Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian
dengan negara lain dengan persetujuan DPR
• Membuat perjanjian internasional lainnya dengan
persetujuan DPR
• Menyatakan keadaan bahaya.
• Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta,
Presiden memperhatikan pertimbangan DPR
Wewenang, kewajiban, dan
hak Presiden
•
•
•
•
•
•
•
•
Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan
pertimbangan DPR.
Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung
Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur
dengan UU
Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi
Yudisial dan disetujui DPR
Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR,
dan Mahkamah Agung
Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan
persetujuan DPR
Wakil Presiden
Pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa satu orang
Wakil Presiden membantu Presiden dalam
melakukan kewajibannya , sedangkan pasal 8
menegaskan bahwa Wakil Presiden
mengganti Presiden sampai habis waktunya
dalam hal Presiden mangkat, berhenti, atau
tidak dapat melakukan kewajibannya dalam
masa jabatannya
Kabinet
Pasal 17 ayat (1) : Presiden dibantu oleh
menteri-menteri negara . Menteri adalah
pembantu presiden. Ia diangkat dan
diberhentikan oleh presiden untuk suatu
tugas tertentu. Kementrian di Indonesia
dibagi ke dalam 3 kategori yaitu Kementerian
Koordinator, Kementrian Departemen, dan
Kementrian Negara
Kementrian Koordinator
Kementrian Koordinator bertugas membantu
presiden dalam suatu bidang tugas. Di
Indonesia, menteri koordinator terdiri atas 3
bagian, yaitu: Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri
Koordinator bidang Perekonomian; Menteri
Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat
Kementrian Koordinator
•
•
•
•
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bertugas
membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan
penyusunan kebijakan, serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di
bidang politik, hukum, dan keamanan. Fungsi yang ada padanya adalah:
pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga
Pemerintahan Non Departemen (LPND) dalam keterpaduan pelaksanaan
tugas di bidang politik dan keamanan, termasuk permasalahan dalam
pelaksanaan tugas,
pengkoordinasioan dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan
perumusan kebijakan pemerintahan Kantor Menteri Negara,
Departemen, dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) di
bidang politik dan keamanan;
penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang
tugas dan fungsinya kepada Presiden
Kementrian Negara
•
Menteri Negara bertugas •
membantu presiden
dalam merumuskan
kebijakan dan koordinasi •
terhadap kebijakan
seputar bidang yang
•
diembannya. Menteri
Negara RI terdiri atas 10
bidang strategis yang
harus dipimpin seorang •
menteri negara
Menteri Negara Riset dan
Teknologi,
Menteri Negara Koperasi •
dan Usaha Kecil
Menengah,
Menteri Negara
•
Lingkungan Hidup,
Menteri Negara
Pemberdayaan
•
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
•
Menteri Negara
Pendayagunaan
•
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi,
Menteri Negara
Pembangunan Daerah
Tertinggal,
Menteri Negara
Perencanaan
Pembangunan Nasional,
Menteri Negara Badan
Usaha Milik Negara,
Menteri Negara
Perumahan Rakyat, dan
Menteri Negara Pemuda
dan Olahraga
Kementrian Departemen
Menteri Departemen, adalah para menteri yang
diangkat presiden dan mengatur bidang kerja
spesifik. Menteri Departemen mengepalai satu
departemen. Di Indonesia kini dikenal ada 21
Kementerian yang dipimpin seorang menteri.
Sesuai UU No 39/2008 dan Perpres
No.47/2009 yang dikeluarkan pada 3 November
2009, penyebutan "Departemen" diubah menjadi
"Kementerian"
Lembaga Yudikatif Indonesia
•
•
•
•
Yudikatif adalah badan yang berfungsi
mengawasi pelaksanaan dan mengadili
terhadap penyelewengan Undang-undang.
Lambaga yudikatif bersifat independent atau
bebas dari campur tangan pihak lain.
Lembaga ini dipegang oleh:
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Kejagung RI
Kejaksaan Agung Republik
Indonesia
Tugas dan wwenang kejaksaan secara umum adalah
melakukan penyidikan dan penuntutan perkara
pidana,perdata dan TUN serta menciptakan
ketertiban dan ketentraman umum. Sedangkan tugas
dan wewenang Jaksa agung sendiri adalah
menetapkan policy, koordinasi, mengesampingkan
perkara demi umum, mengajukan kasasi,
pertimbangan kepada MA, Presiden tentang grasi
pidana mati, dan cekal pada WNI tertentu
Komisi Yudisial
Komisi Yudisial berwenang mengusulkan
pengangkatan hakim agung dan
wewenang lain dalam rangka menjaga
dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku hakim. Tugas
pokok komisi yudisial adalah
• Mengusulkan Pengangkatan dan
menetapkan Hakim Agung
• Menjaga dan Menegakkan Kehormatan,
Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim
Mahkamah Agung
Mahkamah Agung adalah pengadilan kasasi yang
bertugas membina keseragaman dalam penerapan
hukum dan menjaga agar semua hukum dan Undangundang di seluruh wilayah Negara di tetapkan secara
tepat dan adil serta memiliki sifat yang netral dari
intervensi pemerintah.
Mahkamah Agung adalah pengadilan Negara tertinggi
sebagai badan peradilan kasasi (terakhir) bagi putusanputusan yang berasal dari pengadilan-pengadilan lain
meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan
militer, dan peradilan tata usaha Negara.
Fungsi MA
•
•
•
•
•
Peradilan
Pengawasan
Memberi nasehat
Administrasi
Pengaturan
Mahkamah Konstitusi
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan
wewenang MK adalah:
• Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji UndangUndang terhadapUndang-Undang Dasar, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil Pemilihan Umum
• Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945
Lembaga Inspektif Indonesia
Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk
memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara
diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang
peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil
pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.
Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat BPK)
adalahlembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraanIndonesia yang memiliki wewenang
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
Komisi Pemberantasan
Korupsi
• Didasarkan pada UU No. 32 tahun 2002 Pasal 2 dan Pasal 4
• Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
1. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi
2. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi
3. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
terhadap tindak pidana korupsi;
4. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana
korupsi
5. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan
pemerintahan negara
Kasus Populer
Kasus Bank Century
BPK mengungkap sembilan temuan pelanggaran yang
terjadi. BI, diduga mengubah persyaratan CAR. Dengan
maksud, Bank Century bisa mendapatkan Fasilitas Pendanaan
Jangka Pendek (FPJP). Kemudian, soal keputusan Komite
Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK)–saat itu diketuai Menkeu
Sri Mulyani–dalam menangani Bank Century, tidak didasari
data yang lengkap. Pada saat penyerahan Bank Century, 21
November 2008, belum dibentuk berdasar UU.Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS) juga diduga melakukan rekayasa
peraturan agar Bank Century mendapat tambahan dana.dan
penarikan dana sebesar Rp 938 miliar yang tentu saja,
menurut BPK, melanggar peraturan BI.
UU Ekonomi Indonesia
• UUD RI 1945 tentang
Perekonomian Indonesia
• UUD RI 1945 Pasal 23 ayat (5)
tentang Lembaga Inspektif
• UU No. 32 tahun 2002
Daftar Pustaka
http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Permusyawaratan_Rakyat#T
ugas_dan_wewenang
http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/eksekutif-diindonesia.html
http://rismawanjoko.blogspot.com/2012/10/fungsi-lembagayudikatif.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pemeriksa_Keuangan
http://dwiifatma.wordpress.com/2012/03/12/uu-yg-mengaturperekonomian/
http://infotercepatku.blogspot.com/2013/09/daftar-kasus-kasuskorupsi-di-indonesia.html
Terima Kasih