Transcript RUU Usulan Presiden - Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

PROSES PEMBENTUKAN UU
YANG BERASAL DARI
RUU USULAN PRESIDEN
By ISNAWATI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SMARINDA
TIGA LEMBAGA
YANG MEMILIKI OTORITAS RUU
Presiden
DPR RI
DPD
PROSES PERANCANGAN UNDANGUNDANG DI INTERN PEMERINTAH
perancangan RUU berdasarkan
proregnas dan
perancangan RUU yang tidak
berdasarkan prolegnas
TAHAPAN PERANCANGAN RUU YANG
BERDASARKAN PROLEGNAS
 Pemrakarsa dalam menyusun RUU (Naskah Akademik) yang
dilakukan secara bersama Kementrian Hukum dan HAM.
 Pemrakarsa membentuk panitia antar departemen yang
terkait dengan lingkup substansi RUU.
 Ketua panitia antar departemen melaporkan perkembangan
penyusunan RUU dan/atau permasalahan yang dihadapi
kepada pemrakarsa untuk memperoleh keputusan atau
arahan.
 Ketua panitia antar departemen menyampaikan perumusan
akhir RUU kepada Pemrakarsa dan dapat menyebarluaskan
RUU kepada masyarakat dalam rangka penyempurnaan oleh
panitia antar departemen.
 Pemrakarsa menyampaikan RUU kepada Menteri Hukum dan
HAM dan Menteri/ pimpinan lembaga terkait dalam rangka
harmonisasi konsepsi dan teknik perancangan peraturan
SELANJUTNYA
 Jika adanya perbedaan diantara pertimbangan yang diberikan,
maka pemrakarsa bersama dengan Menteri hukum dan HAM
menyelesaikan perbedaan tersebut dengan menteri/pimpinan
lembaga terkait yang bersangkutan.
 Apabila upaya penyelesaian tidak memberikan hasil, maka
Menteri Hukum dan HAM melaporkan secara tertulis kepada
Presiden untuk memperoleh keputusan.
 Apabila RUU tersebut tidak memiliki permasalahan lagi maka
pemrakarsa mengajukan RUU tersebut kepada Presiden guna
disampaikan kepada DPR dengan tembusan kepada Menteri
Hukum dan HAM.
 Setelah Presiden menerima RUU tersebut dan jika Presiden
berpendapat bahwa RUU tersebut masih mengandung
permasalahan , maka Presiden menugaskan Menteri Hukum dan
HAM dan pemrakarsa untuk mengkoordinasikan kembali
penyempurnaan RUU tersebut dalam jangka waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penugasan tersebut.
KONSEPSI RUU DILUAR PROLEGNAS
Urgensi dan tujuan penyusunan;
Sasaran yang ingin diwujudkan; :
Pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan
diatur;
Jangkauan serta arah pengaturan.
KEADAAN TERTENTU
 Menetapkan Perpu menjadi UU;
 Meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional ;
 Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi;
 Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau
bencana alam atau
 Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya
urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui
bersama oleh Badan Legislasi DPR dan Menteri
Kehakiman dan HAM.
TAHAPAN PERANCANGAN RUU YANG
BERDASARKAN DILUAR PROLEGNAS
 Pemrakarsa wajib mengkonsultasikan konsepsi pengaturan RUU
tersebut kepada Menteri Kehakiman dan HAM dalam rangka
pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU;
 Menteri Kehakiman dan HAM mengkoordinasikan pembahasan
konsepsi tersebut dengan pejabat yang berwenang mengambil
keputusan,
 Apabila koordinasi tidak menghasilkan keharmonisan,
kebulatan, dan kemantapan konsepsi RUU,maka Menteri
Kehakiman dan HAM dan pemrakarsa melaporkannya kepada
Presiden
 Apabila koordinasi telah menghasilkan keharmonisan, kebulatan
dan kemantapan konsepsi, maka pemrakarsa, menyampaikan
konsepsi RUU kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri
Kehakiman dan HAM, guna mendapat persetujuan lalu
membentuk Panitia Antardepartemen.
PEMBAHASAN RUU ANTARA DPR
BERSAMA PRESIDEN
Pembahasan RUU antara DPR bersama
Presiden berlangsung dalam dua tingkat
pembahasan, yaitu
pembahasan tingkat I dalam rapat komisi,
rapat baleg atau pansus
pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna.
PEMBAHASAN TINGKAT I
 Biasanya diawali dengan menyepakati jadwal pembahasan,
bahan bahan yang digunakan selama proses pembahasan antara
DPR dengan pemerintah;
 Setiap fraksi diberikan kesempatan memberikan pandangan
terhadap RUU serta proses yang akan digunakan dalam
pembahasan RUU;
 Pandangan fraksi -fraksi dan DPD (jika RUU dalam lingkup
wewenang DPD), ini dilakukan jika RUU berasal dari Presiden.
Jika RUU berasal dari DPR, maka pembahasan tingkat I ini
didahului dengan pandangan dan pendapat presiden atau
pandangan Presiden dan DPD (jika RUU terkait dengan
kewenangan DPD);
 Tanggapan Presiden atas pandangan fraksi atau tanggapan
pimpinan alat kelengkapan DPR atas pandangan Presiden. Pada
umumnya jawabannya tidak/belum bersifat final. Hal -hal yang
masih belum mendapatkan tanggapan akan dibahas lebih lanjut
dalam Panitia Kerja (Panja);
 Pembahasan RUU antara DPR dan Presiden berdasarkan daftar
inventarisasi masalah (DlM).
PEMBAHASAN TINGKAT II
Rapat dengar pendapat umum;
mengundang pimpinan lembaga negara atau
pimpinan lembaga lain sesuai materi RUU;
Rapat intern.
TERIMA KASIH