Transcript - Agun Gunandjar Sudarsa

AGUN GUNANDJAR SUDARSA
Ketua Komisi II DPR RI
UU No. 32 Tentang Pemerintahan Daerah
Akan direvisi dengan inisiatif/ diusulkan
Pemerintah menjadi 3 RUU, yakni:
 RUU tentang Pemerintahan Daerah
 RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah
 RUU tentang Desa

Prolegnas Tahun 2009-2014
Sinkronisasi 3 RUU PENTING!
Agar tidak tumpang tindih.
 Sejalan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
 Tidak membingungkan dalam
penyelenggaraannya.
 Ada kepastian hukum penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Tahap Pembahasan RUU
RUU tentang
Perubahan UU
32/2004
RUU
Pemerintahan
Daerah
RUU Desa
RUU Pilkada
Ditangani di
DPR
Progress per Des ‘12
Pansus
On Progress
(DIM)
Pansus
On Progress
(DIM)
Komisi II DPR
RI
On Progress
(Masukan dan
Persiapan DIM)
Mengapa UU Pilkada Perlu?
Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004 bahwa
dalam amar putusannya menyebutkan bahwa
Pilkada merupakan rezim Pemilu, bukan rezim
Pemda  konsekuensi logis: pengaturannya
ditarik dari UU Pemda.
2. Kebutuhan akan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang baik good
governance mempengaruhi format Pilkada yang
diinginkan.
3. Masyarakat membutuhkan kandidat pimpinan
daerahnya yang kompeten dan berintegritas.
4. Regulasi yang fair dan bebas politik uang.
1.
Isu Krusial RUU Pilkada
Pemilihan Langsung- Tidak Langsung
 Pemilihan satu paket (Kada-Wakada)
atau tidak satu paket
 Petahana- ikatan perkawinan, garis
keturunan
 Calon Kada dari daerah lain
 Penyelesaian Sengketa
 Pilkada Serentak

1. Mekanisme Pemilihan Kepala
Daerah



Konsekuensi fungsi Pemda Provinsi – Pemda
Kabupaten/Kota  terkait pembagian
kewenangan urusan antara tingkatan
Pemerintahan.
Berimplikasi pada besar kecilnya derajat elektorasi
kepentingan mekanisme Pilkada.
Menurut Pemerintah:
a. Gubernur sebagai Kada dan Wakil Pemerintah
Prov. Menjalankan fungsi koordinatif dalam ranah
dekosentrasi. Mekanisme diarahkan dipilih DPRD
Prov.
b. Bupati/walikota dilakukan secara langsung oleh
masyarakat karena merupakan jenjang
pemerintahan paling dekat.
2. Pemilihan tidak secara paket


Pemerintah beranggapan posisi wakada
yang tidak sejajar dengan kada dalam
realitanya menunjukkan bahwa tugas
tidak berjalan ideal karena perbedaan
dimensi politik.
Wakada dianggap bukan merupakan
suatu jabatan politik, melainkan jabatan
karir yang ditunjuk oleh Kada.
3. Persyaratan Calon
Syarat Calon hanya ditujukan kepada
Kada.
 Wakada tidak diatur dalam RUU yang
diinisiasi oleh Pemerintah ini.
 Juga diatur bagi petahana yang sudah
tidak mencalonkan dirinya karena masa
jabatan berakhir yakni yang terkait
ikatan perkawinan, garis keturunan
diatur jangka waktu boleh mencalonkan.

4. Penyelesaian Sengketa

Adanya penyerahan kewenangan
penyelesaian sengketa dari MK ke MA.
5. Pemilukada Serentak


a.
b.
c.
d.
e.
f.
Format dan mekanisme pelaksanaan.
Beberapa pilihan:
Nasional keseluruhan baik pemilu
legislatif, pemilu presiden, lokal.
Pemilu legislatif- pemilu presiden.
Pemilu eksekutif (nasional dan lokal) dan
Pemilu legislatif (nasional dan lokal).
Pemilu nasional-pemilu lokal
Pemilu serentak bertahap
Pemilu serentak untuk pemerintahan lokal
dalam satu provinsi
Konstelasi DPR RI




Komisi II DPR ini sampai saat pemaparan ini
masih dalam tahapan penyerapan aspirasi
dan masukan dari masyarakat.
Persiapan pembuatan DIM (Daftar Inventarisir
Masalah) setiap fraksi DPR RI atas RUU
Pilkada yang menjadi inisiatif Pemerintah.
Percepatan pembahasan dilakukan untuk
mengantisipasi penyelenggaraan Pemilukada
yang mendekati masa Pemilu 2014.
Sementara juga terus menerus melakukan
sinkronisasi dengan RUU Pemda dan RUU
Desa.
KASUS GARUT DAN
PEMILUKADA YANG AMJ
TAHUN 2014
Pengalaman Pemilu 2009
dimuat dalam UU 12/2008
Pasal 233
(1) Pemungutan suara dalam Pemilukada
yang masa jabatannya berakhir pada
bulan Nov 2008 sampai dengan bulan Juli
2009 diselenggarakan berdasarkan UU
ini paling lama pada bulan Oktober 2008.
(2) Dalam hal terjadi Pemilukada putaran
kedua, pemungutan suara
diselenggarakan paling lama pada bulan
Desember 2008.

Sehingga..


Karena bunyi pasal 233 di atas merujuk
pada tahun yang sudah pasti dan
sudah lewat, maka:
Tidak dapat lagi dijadikan dasar untuk
pemungutan suara yang akan
diselenggarakan berdekatan dengan
penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD
dan DPRD serta Pilpres tahun
berikutnya, termasuk di Tahun 2014.
UU 32/2004
Pemberitahuan DPRD dan KPU Daerah
tentang AMJ (Akhir Masa Jabatan)
(Pasal 65).
 Pemungutan Suara diselenggarakan
paling lambat 1 bulan sebelum masa
jabatan berakhir (Pasal 86/ Kep KPU
No.09 Tahun 2010 Lampiran No.5 bag
1).

Kasus Garut dan Kepastian
Hukum Pemilukada Mendatang
Hari H pemungutan suara ditetapkan KPU 8
September 2013.
 Lalu:

 Kapan AMJ Bupati Garut?
 Penentuan hari H pemungutan suara yang dimaksud
tetap dapat dilaksanakan; sekalipun mengikuti pola
Pasal 233 UU No. 12 Tahun 2008.
 Sekalipun RUU Pemilukada belum selesai dibahas,
sebaiknya Pemilukada Garut tetap dapat
dilaksanakan sesuai tahapan yang sudah ditetapkan
KPU Kabupaten Garut untuk menghindari
kekosongan pemerintahan Kabupaten Garut yang
periodisasinya berakhir Tahun 2013.
Kepastian Pemilukada yang
AMJnya pada tahun yang sama di
Pemilu
Sampai saat ini, belum ada peraturan
yang mengatur perihal pelaksanaan
Pemilukada yang AMJ yang waktunya
berlangsung pada tahun yang sama
dengan Pemilu DPR, DPD dan
DPRD/Pilpres.
 Menunggu penyelesaian RUU tentang
Pilkada.

Agun Gunandjar Sudarsa
Ketua Komisi II DPR RI
Fraksi Partai Golkar
www.agun-gunandjarsudarsa.com
Vox Populi Vox Dei
“Suara Rakyat, Suara Tuhan”
19