Transcript bahan paparan evaluasi eksternal

Evaluasi Pemilukada
Di Jawa Tengah Tahun 2010
Elemen Strategis Pemilukada
1. Memberikan kesempatan yang sama bagi
masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pemilihan
kepala
eksekutif
melalui
parpol/gabungan parpol/perseorangan
2. Perwujudan hak otonomi daerah, memilih
pemimpin sebagai wujud pelaksanaan
kedaulatan rakyat dan demokrasi lokal
3. Peran
strategis
masyarakat
dalam
membangun keseimbangan legislatif dan
eksekutif guna mewujudkan kesejahteraan
rakyat
Elemen Strategis Sistem Pemilukada
4. Kepastian Hukum
5. Manajemen internal penyelenggara
6. Dukungan Pemangku Kepentingan
(Pemda dan institusi lainnya)
Berdasarkan elemen strategis tsb,
evaluasi penyelenggaraan Pemilukada
fokus pada :
1. Sistem Pemilukada
2. Proses Penyelenggaraan Pemilukada
3. Peran Pemangku Kepentingan
Hasil Evaluasi Internal
Issue Sistem Pemilukada
• Penyaringan balon parpol yang belum
demokratis dan transparan
• Penguatan masyarakat sipil dan Partisipasi
pemilih
• Anggaran penyelenggaraan yang besar
• Sistem perwakilan dianggap sebagai solusi
kerumitan pemilukada
Kekuatan Sistem Pemilukada Langsung
1. Merupakan sistem suksesi pemimpin yang
terbaik karena setiap warga negara
mempunyai kesempatan yang sama untuk
memilih dan dipilih
2. Melibatkan partisipasi masyarakat secara luas
sebagai wujud kedaulatan rakyat dan
otonomi daerah serta penguatan masyarakat
sipil
Kekuatan Sistem Pemilukada Langsung
3. Pemilukada secara langsung merupakan hasil
reformasi dan koreksi terhadap sistem otoriter
pada regim sebelumnya
4. Bila mempunyai basis massa yang mengakar,
calon perseorangan mempunyai peluang yang
besar sebagai kompetitor bagi calon dari
parpol/gabungan parpol
5. Anggaran Pemilukada merupakan investasi
membangun demokrasi lokal
6. Calon perseorangan sebagai koreksi terhadap
kualitas kinerja parpol
Kelemahan Sistem Pemilukada Langsung
1. Calon terpilih tidak berpengalaman di bidang
birokrasi dan cenderung menyalahgunakan
wewenangnya untuk kepentingan politik dan
ekonomi dengan bongkar pasang birokrasi tanpa
mengindahkan regulasi
2. Mahalnya biaya penyelenggaraan Pemilukada
sebagai konsekwensi regulasi yang tidak efektif
dan efisien
3. Proses pencalonan oleh Parpol sarat dengan
politik uang dibandingkan saat pemungutan
suara
Kelemahan Sistem Pemilukada Langsung
4. Tidak ada standard regulasi dalam Pemilukada
sehingga penyelenggara mempunyai andil
dalam masalah ketidaklengkapan regulasi
sehingga menghancurkan kredibilitas KPU
sebagai penyelenggara Pemilukada
5. Syarat dukungan calon perseorangan yang
dikaitkan
dengan
jumlah
penduduk
dibandingkan syarat pencalonan untu parpol
yang berbasis kursi atau perolehan suara sah
Kelemahan Sistem Pemilukada Langsung
6. Pencalonan perseorangan : mendayagunakan
KTP dan Kartu Keluarga untuk memanipulasi
dukungan
7. Manajemen verifikasi dukungan calon
perseorangan
8. Perseorangan dijadikan sebagai pasangan
boneka oleh parpol untuk mengantisipasi
kurangnya pasangan calon yang mendaftar
Hambatan Pemilukada
• Regulasi tidak mendukung pelaksanaan
Pemilukada dan cenderung saling lempar
tanggungjawab antar pemangku kepentingan
• Opini tidak utuh melihat masalah anggaran
Pemilukada yang sesungguhnya lebih kecil
dibandingkan biaya Pileg dan Pilpres yang
sumber anggarannya dari APBN
Pengalaman Berharga
• Langkah pro aktif KPU Kab/Kota dalam
mensosialisasikan prosedur dan tahapan
pencalonan
perseorangan
meningkatkan
partisipasi WN dalam suksesi kepemimpinan.
• Kebijakan pemangku kepentingan antara lain
kesbanglinmas utk pemenuhan syarat suket PN;
Bupati menerbitkan SE bebas biaya pemeriksaan
kesehatan;
Kapolres
menerbitkan
SKCK
mendukung kelancaran pelaksanaan tahapan
pembentukan badan penyelenggara (pemenuhan
syarat anggota PPK, PPS dan KPPS)
Pengalaman Berharga
• Dukungan aparat keamanan dalam pelaksanaan debat
paslon, pengelolaan dan distribusi logistik membantu
kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggara.
• Koordinasi yang menempatkan pemangku kepentingan
sebagai entitas yang sub ordinat KPU Kab/Kota mampu
menjaga
kemandirian,
independensi
dan
profesionalisme penyelenggara
• Kearifan KPU Kab/Kota dalam implementasi regulasi
memperhatikan dinamika politik lokal mampu
mensukseskan penyelenggaraan Pemilukada
Rekomendasi
• Perlu konsistensi pengaturan pemilukada dengan regim
Pemilu yang pengaturannya terpisah dari UU No. 32/2004
• Efisiensi biaya penyelenggaraan Pemilukada dapat
dilakukan dengan membangun model Pemilukada serentak
Pibub/Pilwakot dan Pilgub dan pengaturan proses
penyelenggaraan yang efisien dari aspek anggaran
(personil, logistik, dukungan anggaran pada pemangku
kepentingan)
• Parpol memperbaiki mekanisme penyaringan balon dan
melakukan pendidikan politik
• Verifikasi dukungan calon perseorangan diusulkan sama
seperti DPD
• KPU mempunyai wewenang untuk melakukan pendidikan
pemilih yang cerdas. Sementara partisipasi pemangku
kepentingan dalam kegiatan sosialisasi berkoordinasi
dengan KPU
Issue Proses Penyelenggaraan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Keridaksinkronan Per UU
Ketidakpastian anggaran
Independensi dan Profesionalime Penyelenggara
Validitas data dan daftar Pemilih
Penyaringan balon oleh Parpol belum demokratis dan
transparan
Dukungan minimal balon perseorangan dan manajemen
verifikasi
Masa kampanye pendek dan penegakkan hukum
pelanggaran kampanye
Perencanaan, pengelolaan dan distribusi Logistik
Sengketa hukum dan penyelesaiannya
Rekomendasi Perbaikan regulasi dan
Manajemen
• Sinkronisasi Per UU
• Pengaturan khusus perencanaan, pengelolaan dan
pertanggungjawaban belanja Pemilukada
• Penyelenggara dilarang menjadi tim sukses
• Akurasi data dan daftar pemilih dari Pemda dan perlu
pengaturan PPDP dibantu RT/RW
• Perlu pengaturan jumlah minimal dukungan calon
perseorangan dengan persandingan syarat dukungan
untuk DPD
• Verifikasi calon perseorangan sama dengan verifikasi
DPD
Rekomendasi Perbaikan regulasi dan
Manajemen
• Diberikan kesempatan lebih luas kepada peserta untuk
kampanye
• Perlu pengaturan yang lebih tegas sanksi kepada
peserta yang tidak menyampaikan laporan dana
kampanye
• Pengelolaan dan Distribusi logistik memperhatikan luas
wilayah dan kondisi geografis.
• Jika luas wilayah kecil pengelolaan dan distribusi oleh
Kab/Kota. Sedangkan bila wilayah luas, pengelolaan
dan distribusi logistik dapat didelegasikan kepada PPK
Rekomendasi Perbaikan Regulasi dan
Manajemen
• MK perlu kembali ke Khittah, melaksanakan wewenang
sesuai Konstitusi dan UU
• Perlu penegakkan hukum Pemilukada untuk mendorong
pemilukada berkualitas, misalnya penegakan hukum politik
uang, pemalsuan dukungan, dan pelanggaran kampanye
• Untuk memberi kepastian hukum kepada penyelenggara
dan peserta tentang sengketa pencalonan, perlu
pengaturan khusus (lex specialis) hukum acara
penyelesaian sengketa Pemilukada, Pengadilan memutus
tingkat pertama dan terakhir sebelum pemungutan suara.
Issue Peran Pemangku Kepentingan
1. Peranan Desk Pemilukada dalam
penyelenggaraan Pemilukada
2. Peranan DPRD Kab/Kota dalam penyediaan
anggaran
3. Peranan Kepolisian dalam pengamanan
Pemilukada
4. Netralitas birokrasi
5. Pemahaman pemangku kepentingan terhadap
paraturan penyelenggaraan pemilukada
Identifikasi Masalah : Desk Pemilukada
• Desk Pemilukada kurang optimal dalam
menjalankan peran dan fungsinya yang
berkaitan dengan tahapan
• Sebagian besar Desk Pemilukada kurang
komunikasi dan koordinasi dengan KPU
Kab./Kota, sehingga kebijakan dan
tindakannya kontraproduktif, tumpang tindih
dengan penyelenggara
Identifikasi Masalah : Netralitas
Birokrasi
• Jika incumbent dan pejabat struktural/PNS
setempat menjadi calon, pada umumnya
memengaruhi netralitas birokrasi.
• Penegakan sanksi atas pelanggaran netralitas
PNS kurang optimal.
Identifikasi Masalah : Peran DPRD
• DPRD kurang optimal dalam melaksanakan
wewenang dan tugasnya terkait penyediaan
dana
cadangan
Pemilukada
sebelum
pelaksanaan Pemilukada
• DPRD kurang optimal dalam melaksanakan
wewenang dan tugasnya terkait penyediaan
anggaran Pemilukada
Identifikasi Masalah : Peran Kepolisian
• Pemahaman Kepolisian terhadap tahapan dan
jadwal
penyelenggaraan
Pemilukada
berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan
penyelenggara
Identifikasi Masalah : Peran Panwaslu
• Kurangnya pemahaman dan sumber daya
panwaslu terhadap tupoksi berpengaruh pada
pelaksanaan tahapan dan penegakkan hukum
Identifikasi Masalah : Pemahaman
Pemangku Kepentingan lainnya
• Kurang adanya pemahaman dan dukungan
terhadap
tahapan
penyelenggaraan
pemilukada
Rekomendasi
• Untuk mendukung optimalisasi peran pemangku kepentingan,
KPU perlu menyusun peraturan tentang hubungan
kelembagaan dalam penyelenggaraan pemilu
• Desk Pemilukada melaksanakan fungsinya sesuai kebutuhan
tahapan (penyediaan anggaran, pembentukan badan
penyelenggara, akurasi data pemilih)
• Peran pemangku kepentingan lainnya menyesuaikan dengan
kebutuhan tahapan Pemilukada
• Bawaslu agar dalam melakukan rekruitmen memerhatikan
kompetensi dan kredibilitas calon. Serta
menerbitkan
kebijakan untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan
tugas Panwaslu
• Perlu penagakan sanksi pelanggaran netralitas PNS
Fokus Diskusi Eksternal
• Meminta saran dan pendapat peserta diskusi
untuk perbaikan sistem Pemilukada secara
langsung
• Meminta saran dan masukan peserta untuk
perbaikan regulasi dan manajemen
Pemilukada
• Meminta saran dan pendapat peserta untuk
perbaikan peran pemangku kepentingan