Pemilukada dan Demokrasi
Download
Report
Transcript Pemilukada dan Demokrasi
Dahliah Umar
Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta
Rakyat
bisa menentukan siapa yang
memimpin daerah
Memperkuat otonomi daerah
Rakyat bisa mengganti pemimpin
apabila pemimpin sebelumnya tidak
punya prestasi
Sebagai media penyelesaian konflik
Membuat rakyat belajar bertatanegara
dan berpolitik
Biaya
yang tinggi baik untuk
penyelenggaraan maupun biaya calon
Menimbulkan konflik
Menimbulkan sengketa hukum, bahkan
ada yang berlarut-larut
Menimbulkan politik uang
Agar
masyarakat dapat menentukan
pemimpin daerahnya masing-masing
Mendukung transparansi dan legitimasi
pemerintah lokal
Konsekwensi dari konsep otonomi daerah
Menghindari politik dagang sapi (usaha
untuk mengindahkan aspirasi masyarakat
terhadap pemilihan kepala daerah oleh
DPRD, seperti yang disinyalir telah terjadi
sebelumnya)
No Kab/Kota
1
Laki-Laki
Jakarta Utara
616,880
Kab. Adm. Kep.
2
8,830
Seribu
3 Jakarta Pusat
398,387
4 Jakarta Timur
1,058,356
5 Jakarta Selatan
798,120
6 Jakarta Barat
787,138
DKI Jakarta
3,665,611
Perempuan
Total
559,836 1,175,716
Jumlah
TPS
2,991
7,952
16,782
46
364,869
969,699
719,087
723,472
3,344,915
762,156
2,028,055
1,517,207
1,510,610
7,010,526
1,900
4,737
3,902
3,467
17,048
UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
UU 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI yang
mengatur bahwa Calon Gubernur terpiliha harus memenuhi 50%
ditambah 1 suara dari toral suara sah
UU No 12 /2008 merupakan UU perubahan atas beberapa pasal
pada UU 32 tahun 2004 menyangkut diperbolehkannya Calon dari
unsur perseorangan
UU No 8 tahun 2005 tentang perubahan pertama UU 32 tahun 2004
menyangkut efisiensi biaya dengan menambahkan jumlah TPS
dan mengatur penundaan jadual pemilukada apabila terjadi
bencana alam.
Keputusan MK no 17/PUU-VI/2008 tanggal 4 Agustus 2008, yang
merubah ketentuan UU No 12 2008 yang mewajibkan calon
pemimpin daerah yang sedang menjabat tidak perlu
mengundurkan diri namun harus mengajukan cuti pada saat
kampanye
Calon kepala daerah yang sedang menduduki jabatan harus
melaporkan diri kepada Presiden ketika mencalonkan diri
dan mengajukan cuti pada saat kampanye
Seseorang yang pernah didakwa secara pidana dengan
ancaman hukuman 5 tahun bisa mencalonkan diri dengan
syarat telah menjalankan hukuman hingga tuntas dan
dicalonkan 5 tahun setelah hukuman berakhir serta
memberikan pernyataan pernah di pidana di media massa
nasional
Calon yang telah dinyatakan lolos tidak boleh
mengundurkan diri dari pencalonan, atau terkena denda
Partai politik dilarang menarik dukungan, apabila itu
dilakukan dengan itu syarat dukungan tidak mencapai
sesuai ketentuan, maka pencalonan tetap dinyatakan sah
dan berlanjut.
Peran Pemerintah
Membiayai pemilukada
Menyediakan petugas untuk membantu
PPK, PPS dan PPDP
Peran KPU:
Menyelenggarakan tahapan-tahapan
Pemilukada dan sosialisasi
Sebagai
agen pendidikan pemilih
dengan mengkampanyekan pentingnya
pemilukada dan bagaimana mengenal
calon pemimpin daerah kepada
masyarakat
Sebagai pemantau pemilukada
Sebagai kelompok yang mendukung
calon yang benar-benar memiliki track
record dan komitmen terhadap
kepentingan masyarakat
Sebagai
wujud kesamaan hak sebagai
warna negara Indonesia untuk dipilih
dalam Pemilu Kepala Daerah
Untuk memberikan alternatif calon
kepala daerah, tidak terbatas hanya dari
kalangan partai politik
Agar masyarakat dapat memunculkan
sendiri calon pemimpin daerah yang
akan dipilih
Pemilih baru menyadari dirinya tidak terdaftar
dan mendaftarkan diri setelah DPT ditetapkan
Persyaratan Pencalonan tidak lengkap
Tim kampanye terlambat didaftarkan
Tim pelaporan penggunaan dana kampanye
tidak disiapkan
Saksi untuk pemungutan dan penghitungan
suara tidak disiapkan, saksi lebih dari satu, saksi
kurang terlatih sehingga menimbulkan
kerancuan, dll
Tim kampanye tidak memahami aturan main
Tim Kampanye melakukan politik uang