Transcript Materi Pelatihan Advokasi 22 April 2012

Pelatihan Advokasi
Oleh
Tim ADVOKASI DPW
2012
ADVOKASI
• Pengertian Advokasi:
kegiatan terstruktur dan sistematis untuk
mempengaruhi (atau mengubah) suatu
kebijakan publik atau kebijakan yang diambil
oleh pejabat publik
• Jenis Advokasi:
advokasi Hukum
Advokasi Non Hukum/sosial
ADVOKASI HUKUM
• Pengertian: Kegiatan advokasi yang dilakukan
oleh orang tertentu (sarjana hukum) dalam
lembaga_lembaga peradilan (polisi, jaksa,
pengadilan dll) dalam mendapatkan suatu
keputusan hukum.
• Biasa dikenal dengan sebutan BANTUAN
HUKUM
ADVOKASI NON HUKUM
• Pengertian: kegiatan advokasi yang dilakukan
oleh (siapa saja) warga masyarakat demi
mencapai atau mengubah atau
mempengaruhi suatu kebijakan publik.
• Jadi:
advokasi non hukum/sosial: dapat dilakukan
oleh siapa saja dalam bentuk yang tidak
tertentu.
ADVOKASI NON HUKUM
dalam pemilukada sekarang, kita membentuk
tim advokasi untuk melakukan ADVOKASI
NON HUKUM sebagaimana dimaksud diatas.
• Kegiatan Advokasi Non Hukum:
1. Kunjungan
2. Negosiasi
3. Sosial pressure, dll
Advokasi Non Hukum dalam
Pemilukada
• Persiapan:
1. Pengetahuan tentang pemilukada,
menyangkut pengetahuan tentang jadwal,
jenis pelanggaran, ketentuan atas
pelanggaran dll.
2. Menyiapkan basis sosial , line telekomunikasi
dengan penyelenggara pemilukada
3. Menyiapkan basis kapabilitas, pengakuan
akan eksistensi
4. Pengumpulan bukti pelanggaran;
5. Koordinasi atas terjadinya pelanggaran
Advokasi Non Hukum dalam
Pemilukada
• Pelaksanaan:
1. Kunjungan ke penyelenggara pemilukada
tingkat kecamatan, keluarahan
2. Social pressure dan recognition
3. Positioning Tim Advokasi
• Kegiatan Advokasi:
1. REKAM
2. FOTO
3. CATAT
Dasar Hukum
• UU 32 tahun2004
• Peraturan KPU No 69 tahun2009
• Peraturan KPU No 72 tahun 2009
JADWAL DAN TAHAPAN PILKADA
4-6 Mei 2012: Perbaikan DPS
10 Mei 2012: Penetapan Calon Gubernur
11/12 Mei 2012: No Urut Calon
20-22 Mei 2012: Pengesahan DPT
24 Juni – 7 Juli 2012: Kampanye
8 – 10 Juli: Masa Tenang
11 Juli 2012: Pemungutan Suara
19 – 20 Juli 2012: Penetapan hasil
KAMPANYE
Suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan
atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas
kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam
rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya,
dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan
calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat
dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76
ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 dan dalam jadwal waktu yang
ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota.
Unsur – unsur KAMPANYE
1. Suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan
calon
2. atau tim kampanye/pelaksana kampanye /
petugas kampanye
3. untuk meyakinkan para pemilih
4. dalam rangka mendapatkan dukungan
sebesar-besarnya
5 dengan menawarkan visi, misi, dan program
pasangan calon
6 secara lisan atau tertulis kepada masyarakat
7 dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 *
8 dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota.
Pasal 76 ayat (1)
UU 32 tahun 2004
-
pertemuan terbatas,
tatap muka dan dialog,
penyebaran melalui media cetak dan media elektronik,
penyiaran media radio dan/atau televisi
penyebaran bahan kampanye kepada umum,
pemasangan alat peraba di tempat umum,
rapat umum,
debat publik/debat terbuka antar calon,
dan atau kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan
undangan
Pasal 16 ayat (1)
Peraturan KPU No 69 tahun 2009
- kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan undangan
antara lain
# kegiatan deklarasi atau konvensi pasangan calon oleh
partai politik atau gabungan partai politik,
# acara ulang tahun/milad,
# kegiatan sosial dan budaya,
# perlombaan olahraga,
# istighosah,
# jalan santai,
# tabligh akbar,
# kesenian dan bazaar serta
# rapat umum.
Pasal 5 ayat (1)
Peraturan KPU No 69 Tahun 2009
• Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye,
harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
a. dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye;
b. terdapat unsur meyakinkan para pemilih dalam rangka
memperoleh dukungan sebesarbesarnya dalam bentuk
penawaran visi, misi, dan program secara tertulis atau
lisan;
c. terdapat alat peraga atau atribut pasangan calon; dan
d. dilakukan pada jadwal dan waktu kampanye.
Pasal 5 ayat (2)
Peraturan KPU No 69 tahun 2009
• apabila tidak memenuhi seluruh unsur
tersebut secara kumulatif, kegiatan tersebut
tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan
kampanye.
Obyek Perselisihan Pemilukada
(Pasal 4 Peraturan MK No. 15/2008 )
• obyek perselisihan pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang
ditetapkan oleh Termohon (KPU Provinsi/Kabupaten/Kota) yang
memengaruhi dua hal
– penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada
– terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.
• MK tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2)
UU 32/2004 juncto UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4
PMK 15/2008, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili
perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara.
• MK menyatakan, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, MK
tidak hanya mengacu pada undang-undang an sich, melainkan juga
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan
yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Nilainilai keadilan dimaksud, menurut MK, adalah sesuatu yang telah ada
sebelum putusan diucapkan (“….to be already existent before his
decision”). Hakim Konstitusi bertindak “as a declarer of the community’s
law”.
• Jika suatu pemilihan umum diselenggarakan
bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi
dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat, bagi MK, pemilu yang demikian telah
mengabaikan prinsip konstitusi, khususnya asas
langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber),
jujur dan adil (Jurdil), serta rasa keadilan
masyarakat. Karena itu, Pemilu tersebut harus
dibatalkan. Dengan demikian, MK telah berperan
memperluas keadilan berdasarkan konstitusi dan
nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat
(boni judicis est ampliare justitiam).
Model Putusan Pilkada di MK
(1) Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara
ulang;
(2) Menetapkan pasangan terpilih
(3) Diskualifikasi calon yang tidak memenuhi syarat
pemilukada;
(4) Pemilukada ulang mengikutsertakan calon yang tidak
diloloskan KPU;
(5) Pemungutan suara ulang mengikutsertakan pemilih
yang berhak memilih;
(6) Putusan sela melakukan verifikasi dan klarifikasi ulang
Sistematis, Terstruktur dan Masif
• Pelanggaran yang dilakukan secara sistematis,
terstruktur dan masif merupakan pelanggaran
terhadap konstitusi khususnya Pasal 18 ayat (4)
UUD 1945 yang mengharuskan Pemilukada
dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar
asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana
ditentukan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
Terstruktur, Sistematis, Masif
(Maruarar Siahaan/ Mantan Hakim MK).
• Terstruktur diartikan pelanggaran yang dilakukan
dalam struktur pemerintahan atau struktur partai
politik dari tataran tertinggi sampai terendah
untuk memenangkan salah satu pasangan calon.
• Sistematis diartikan suatu sistem yang dirancang
dengan matang.
• Masif berarti dilakukan di wilayah luas dan
komprehensif di seluruh kecamatan di kabupaten
bersangkutan yang meliputi RT, RW, Desa, dan
Kelurahan secara merata.
Bentuk Pelanggaran STM
dalam Putusan MK
• Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Tebing Tinggi [Putusan No
12/PHPU.D-VIII/2010],
• Kabupaten Konawe Selatan [Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010],
• Kabupaten Lamongan [Putusan No. 27/PHPU.D-VIII/2010],
• Kabupaten Sintang [Putusan No.25/PHPU.D-VIII/2010], Kabupaten
Gresik [Putusan No.28/PHPU.D-VIII/2010],
• Kota Surabaya [Putusan No.31/PHPU.D-VIII/2010],
• Kabupaten Mandailing Natal [Putusan No.41/PHPU.D-VIII/2010],
• Kabupaten Kotawaringin Barat [Putusan No. 45/PHPU.D-VIII/2010],
• Kota Tanjungbalai [Putusan No.166/PHPU.D-VIII/2010], dan
• Kabupaten Sumbawa [Putusan No.158/PHPU.D-VIII/2010].
LAMPIRAN
Pasal 1 angka 6
Peraturan KPU NO 69 tahun 2009
Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala
Daerah,
selanjutnya
disebut
PASANGAN CALON adalah peserta Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang
diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik dan
perseorangan,
yang
telah
memenuhi
persyaratan dan telah diumumkan secara
luas oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi
atau KPU Kabupaten/Kota.
Pasal 1 angka 9
Peraturan KPU NO 69 tahun 2009
• Visi adalah uraian berkenaan dengan substansi
kualitas kehidupan bangsa, negara, dan
masyarakat yang hendak diwujudkan
• Misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan
yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau
mewujudkan visi.
• Program adalah uraian berkenaan dengan
langkah-langkah dan atau strategi/taktis dan
operasional untuk melaksanakan kebijakan yang
bersifat publik.
Tim Advokasi Provinsi
•
•
•
•
•
•
Rois Hadayana Syaugie,SH
DR (cand) Fitra Arsil,SH,MH
Zainudin Paru,SH
Ismu Harkamil,SH,MH
Ari Basuki,SH
Agus Surya Praitno Otto,SH,MH
Tim Advokasi Jak - Sel
• Renaldi
: 0817 – 6363 -231
• Asri hayat
: 0858 – 1174 - 8100
Tim Advokasi Jakpus
• Ali Wiji Edy,SH
: 0815 – 9711 - 520
• Harry Kurniawan,SH
: 0813 – 8640 - 3400
Tim Advokasi Jak - Bar
• Fauzan Muslim, SH
:
• Amar Ihsan,SH
:
Tim Advokasi Jak - Tim
• Heri Aryanto,SH
: 0813 – 1642-4546
• Basrizal,SH
: 0817 – 9830 - 553
Tim Advokasi Jak – Ut & Kep Seribu
• Faizal Hafied,SH
: 0858 – 8500 - 1415
• Ismail Nganggon,SH
:
CALL CENTER Tim ADVOKASI
• Sms dan Call Centre: 021 9678 8901