Transcript Hukum Acara PHPU Presiden dan Wakil Presiden

UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
MOH. SALEH
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA
2013
DASAR HUKUM
 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, dirubah dengan UU
No. 8 Tahun 2011.
 UU N0. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden
 PMK No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracaea
dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presdien (Mencabut PMK Nomor 05/PMK/2004
tentang Prosedur Pengajuan Keberatan atas Penetapan
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
DEFINISI
 PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah perselisihan antara
Peserta Pilpres dan KPU mengenai penetapan perolehan suara
hasil Pilpres.
 Pasangan Calon Presdien dan Wapres adalah Peserta Pilpres
yang diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol yang telah
memenuhi persyaratan.
 Presidential Threshold :
Pasangan Calon diusulkan oleh Parpol atau Gabungan Partai
Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan
kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh
25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR,
sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
(Pasal 9 UU Pilpres & Putusan MK No: 51-52-59/PUU-VI/2008)
PARA PIHAK
 Pasangan Calon sebagai Pemohon dan KPU sebagai
Termohon.
 Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak
Terkait dalam Persidangan, baik atas nama permintaan
sendiri maupun atas penetapan MK.
 Pihak terkait ditetapkan oleh MK.
 Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili oleh
kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau
didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan
yang dibuat khusus untuk itu.
OBJEK PERSELISIHAN
Penetapan perolehan suarat hasil Pilpres yang dilakukan
secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi :
1.Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua
Pilpres; atau
2.Terpilihnya pasangan calon sebagai Presiden dan Wakil
Presiden.
PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TERPILIH
(Pasal 159 UU Pilpres)
 Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh
suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang
tersebar di lebih dari ½ jumlah provinsi di Indonesia
 Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih , 2 Pasangan Calon yang
memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali.
 Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama
diperoleh oleh 2 Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut
dipilih kembali
 Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama
diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat
pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah
perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
 Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama
diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya
dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih
luas secara berjenjang
TATA CARA PENGAJUAN
PERMOHONAN
 Permohonan Pembatalan paling lambat 3X24 jam sejak
penetapan oleh KPU.
 Diajukan dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 rangkap
 Permohonan sekurangnya memuat :
a. Identitas lengkap Pemohon dan kopi KTP dan bukti sebagai
peserta Pilpres
b. Uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara
yang ditetapkan KPU dan hasil penghitungan yang benar
menurut Pemohon serta permintaan pembatalan hasil
penghitungan suara yang ditetapkan KPU dan menetapkan hasil
penghitungan yang benar menurut Pemohon
 Permohonan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung.
PROSES PEMERIKSAAN
PERSIDANGAN
 Jawaban Termohon
 Keterangan Pihak Terkait
 Pembuktian oleh Pihak Pemohon, Termohon dan Pihak
Terkait
 Kesimpulan
PHPU Pilpres diperiksa dan diputus secara cepat dan
sederhana
ALAT BUKTI
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Surat atau tulisan;
Keterangan saksi;
Keterangan ahli;
Keterangan para pihak;
Petunjuk;
Informasi elektronik; dan
Dokumen elektronik.
PUTUSAN

Pemeriksaan PHPU Pilpres diputus paling lambat 14 hari kerja sejak
permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
(BRPK).

Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Amar Putusan dapat menyatakan :
a. Permohonan tidak dapat diterima dan/atau tidak memenuhi syarat.
b. Permohonan dikabulkan , dan MK membatalkan penetapan KPU dan
menetapkan hasil penghitungan yang benar.
c.
Permohonan ditolak .

Salinan Putusan disam;paikan kepada MPR, Presdien, KPU,
Pasangan Calon, dan Parpol atau Gabungan Parpol yang mengajukan
calon.

KPU wajib menindaklanjuti Putusan MK.
PUTUSAN PHPU PRESIDEN
PHPU Presiden 2004 :
 Gugatan Ditolak, MK Tegaskan Pelanggaran Kualitatif akan
menjadi Perhatian (062/PHPU.B-II/2004)
PHPU Presiden 2009 :
 Tiada Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif,
Gugatan Dua Pasangan Capres-Cawapres Ditolak (108109/PHPU.B-VII/2009)
THANKS