Transcript tahapan 2009

PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMILU KEPALA DAERAH
Oleh
I Gusti Putu Artha
LANDASAN HUKUM
1.
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (3) dan (4),
pasal 22 E.
2.
Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan
Daerah jo. UU No.8 Tahun 2005 dan 12 Tahun 2008.
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 6/2006 jo. No. 17/2005
tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3.
Inpres RI Nomor 7/2005 tentang Dukungan Pemerintah
untuk Kelancaran Pelaksanaan Pilkada.
5.
6.
7.
8.
9.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 03/2007 tentang
Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 677 tentang
Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 04/2007 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Peraturan KPU Nomor 06/2007 tentang Pedoman Tata
Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Peraturan KPU Nomor 15/2008 tentang Pedoman Tata
Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.
Peraturan KPU Nomor 08/2007 tentang Pedoman Tata
Cara Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
10, Peraturan KPU Nomor 09/2007 tentang Pedoman
Tata
Cara
Pelaksanaan
Pemungutan
dan
Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah di TPS.
11. Peraturan KPU Nomor 10/2007 tentang Pedoman Tata
Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi.
12. Peraturan KPU Nomor 11/2007 tentang Pedoman
Penyusunan
Tahapan,
Program,
dan
Jadwal
Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.
13. Permendagri No. 9/2005 tentang Pedoman bagi
Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
14. Permendagri
No.
44/2007
tentang
Pedoman
Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.
6 KEWENANGAN KPU






menyusun dan menetapkan pedoman tata cara
penyelenggaraan sesuai dengan tahapan.
mengoordinasikan dan memantau tahapan;
melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilu;
menerima laporan hasil Pemilu dari KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota;
menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi
administratif kepada anggota KPU Provinsi yang terbukti
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaran
Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan
rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang
diberikan oleh undang-undang.
22 WEWENANG KPU
PROV/KAB/KOTA





merencanakan program, anggaran, dan jadwal
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Provinsi;
menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS,
dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat
teknis untuk tiap-tiap tahapan.
mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan
mengendalikan semua tahapan.
memutakhirkan data pemilih berdasarkan data
kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar
pemilih;







menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota
menetapkan pasangan calon yang memenuhi
persyaratan;
menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara
membuat berita acara penghitungan suara serta
membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib
menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu,
Panwaslu Provinsi, dan KPU;
menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Kepala
Daerah dengan membuat berita acara penghitungan
suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk
mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Provinsi dan mengumumkannya

mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
daerah provinsi terpilih dan membuat berita acaranya;

melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Provinsi kepada KPU;

memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran
kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota;

menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
disampaikan oleh Panwaslu Provinsi;

menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi
administratif kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris
KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang
terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung
berdasarkan rekomendasi Panwaslu Provinsi dan ketentuan
peraturan perundang-undangan;






melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
memberikan pedoman terhadap penetapan
organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan;
melakukan evaluasi dan membuat laporan
penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah;
menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi
kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden,
gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi;
dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang
diberikan oleh KPU dan/atau undang-undang.
SK KPU PROV/KAB/KOTA








1. SK TAHAPAN, JADWAL DAN PROGRAM
2. SK TATA CARA SELEKSI PANWAS.
3. SK TATA CARA SELEKSI PPK, PPS DAN
KPPS
4. SK JUMLAH PENDUDUK
5. SK PEROLEHAN SUARA DAN KURSI
PEMILU 2009 PER PARPOL
6. SK BATAS 15 PERSEN KURSI DAN SUARA
UNTUK PENCALONAN DAN BATAS
MINIMAL PERSEORANGAN.
7. SK PENETAPAN PASANGAN CALON
8. SK JUMLAH BADAN PELAKSANA PEMILU
KDH (PPK, PPS dan KPPS) DAN SERTA
JUMLAH TPS








SK JADWAL KAMPANYE
SK MODERATOR, JADWAL DEBAT
PASANGAN CALON
SK HASIL REKAPITULASI SUARA
PEMILU KDH
SK PASANGAN CALON TERPILIH
SK JUMLAH LOGISTIK PEMILU KDH
SK PEMANTAU PEMILU KDH
SK SURAT SUARA PEMILU KDH
SK ANGGARAN PEMILU KDH
TAHAP PERSIAPAN




a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah
mengenai berakhirnya masa jabatan;
b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD
mengenai berakhirnya masa jabatan kepala
daerah;
c. Perencanaam penyelenggaraan, meliputi
penetapan tata cara dan jadwal tahapan
pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS
dan KPPS;
e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.
1

TAHAP PELAKSANAAN






a. Penetapan daftar pemilih;
b. Pendaftaran dan Penetapan calon
kepala daerah/wakil kepala daerah;
c. Kampanye;
d. Pemungutan suara;
e. Penghitungan suara; dan
f. Penetapan pasangan calon kepala
daerah/wakil kepala daerah terpilih,
pengesahan, dan pelantikan.
8 ATAU 6 BULAN?

Tahapan, jadwal dan program, KPU, DPRD,
dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, agar
mengacu kepada ketentuan UU Nomor 22
Tahun 2007 pasal 42 ayat (3) yang berbunyi
‘’PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota
paling lambat 6 (enam) bulan sebelum
penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan
paling lambat 2 (dua) bulan setelah
pemungutan suara’’. Tahapan pembentukan
PPK ini dimaknai sebagai tahapan Pemilu
Kepala Daerah dimulai.

Berkenaan dengan pemberitahuan masa jabatan
kepala daerah berakhir sesuai dengan UU Nomor
32 Tahun 2004 dan PP 6 Tahun 2005 dimaknai
sebagai bagian dari etika pemerintahaan.
Argumentasinya adalah, UU Nomor 22 Tahun 2007
kedudukan hukumnya lebih tinggi dibandingkan
Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 dan
dikeluarkan belakangan. Begitu pula, pasal 235
UU Nomor 12 Tahun 2008 yang memberi perintah
penggabungan jadwal Pemilu KDH yang rentang
waktunya 90 hari, secara otomatis menggugurkan
ketentuan UU 32 Tahun 2004. Dengan demikian,
secara yuridis aturan hukum yang lebih tinggi dan
terbaru yang menjadi rujukan.

Tahapan 8 (delapan) bulan, dimaksudkan
untuk mengakomodasi tahap verifikasi calon
perseorangan, kemungkinan Pemilu Kepala
Daerah berlangsung dua putaran serta
antisipasi pelaksanaan putusan Mahkamah
Konstitusi yang berpeluang merekomenasikan
pemungutan suara ulang. Oleh karena itu,
KPU Provinsi/Kabupaten/Kota agar
berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah agar
memfasilitasi kebutuhan anggaran sesuai
dengan tahapan tersebut.
PRINSIP PENYUSUNAN TAHAPAN
Jangan sampai masa jabatan kepala
daerah berakhir, tahapan masih berjalan,
shg ditunjuk plt.
 Jadwal disusun lebih fleksibel shg tidak
berpotensi terjadi pelanggaran jadwal.
 Memperhitungkan potensi putaran II, serta
ekskusi putusan MK dalam bentuk
pemungutan suara ulang.
 Pilkada Bupati/Walikota, H-162, H putaran
I, H+78


Pilkada Gubernur H-156, H Putaran I, H+184.
 Setelah hari H putaran I berturut-turut unsur
tahapan terdiri atas : rekap PPK (3), rekap
Kab/kota(3), rekap prov (3), uji publik(3), PHP
Pilkada (14), pleno pasca MK (3), kampanye
tahap II (3), masa tenang (3). Total 36 hari.
 Setelah putaran II, berturut-turut tahapan
terdiri atas: rekap PPK (3), rekap Kab/kota(3),
rekap prov (3), uji publik(3), Penyerahan hasil
Pemilu KDH ke DPRD (3), PHP Pilkada (14),
pleno pasca MK (3), proses administrasi di
Mendagri (14), Pelantikan (1). Total 48.
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
1.
2.
3.
4.
5.
Pasal 70 UU 32/2004: DPT pemilu terakhir
menjadi DPS Pemilu KDH.
Data kependudukan dari Pemda untuk
pemutakhiran terhadap pemilih pemula yang
punya hak pilih.
Kartu pemilih didisain dengan tidak sematamata NIK menjadi identitas tunggal.
Pencetakan dalam bentuk blanko dan diisi oleh
PPS setempat.
KPU Provinsi/Kabupaten/kota membuat kendali
yang menggaransi bahwa validasi DPS menjadi
DPT di PPS berjalan optimal.
Penetapan DPT H-30
6.
KPU setempatagar mengintensifkan sosialisasi
langsung menyasar segmen terbawah. Misalnya,
pemasangan spanduk tiap kantor desa sebulan
menjelang deadline; pemanfaatan mobil penyuluh
(dengan loudspeakernya) keliling kecamatan;
pemasangan pamflet per lingkungan; informasi di
seluruh radio swasta dan pemerintah H-7 menjelang
deadline
7. KPU Provinsi/Kabupaten/kota melalui organ PPS-nya
mesti memaksimalkan seorang petugas pemutakhiran
data pemilih per TPS sebagai pintu terakhir validasi
DPT. Teknisnya, honor dibayar setelah ada bukti
pendataan door to door ke rumah penduduk yang
belum terdaftar.
ALUR PENCALONAN
PENYERAHAN
DUKUNGAN
PERSEORANGAN
KE KPU
PROV/KAB/KOTA
H-24/31
VERIFIKASI DI
KPU KAB/KOTA
H-7 sd H
(PILGUB)
PENYERAHAN
DUKUNGAN
PERSEORANGAN
KE PPS
Sd H-21/H-28
VERIFIKASI
ADMINISTRASI
DI PPS
H-21/28 sd.
H-18/25
VERIFIKASI
DI PPK
H-7/H-14
sd H/H-8
VERIFIKASI
FAKTUAL
DI PPS
H-17/24
sd H-8/15
PENDAFTARAN
CALON
H sd H+7
PENELITIAN
BERKAS
H+8 sd
H+14
PERBAIKAN
BERKAS
OLEH CALON
H+15 sd H+21
RAPAT
PLENO
PENETAPAN
CALON
PENELITIAN
BERKAS
TAHAP II
H+22 sd H+28
SYARAT PENCALONAN


Tolak pendaftaran, partai politik atau
gabungan partai politik , apabila tidak
memenuhi sekurang-kurangnya 15% dari
jumlah kursi DPRD atau perolehan suara sah
dalam Pemilihan Umum 2009.
Fokus perhatian adalah pemenuhan syarat
jumlah dukungan formal partai politik atau
gabungan partai politik. Bahwa terdapat
kepengurusan ganda partai politik atau ada
sebuah partai politik mengajukan lebih dari
satu pasangan calon, pada saat proses
verifikasi administrasi dilakukan eksekusi.

KPU Kabupaten/Kota wajib memerintahkan
PPS
memverifikasi
dukungan
calon
perseorangan, apabila setelah dihitung pada
saat penyerahan bukti dukungan di KPU
Kabupaten/Kota, pasangan calon tidak
memenuhi persyaratan perolehan jumlah
minimal dukungan.

Pendaftaran pasangan calon perseorangan
diterima, apabila setelah dihitung pada saat
penyerahan bukti dukungan berupa hasil
rekapitulasi berita acara verifikasi di tingkat
PPK, jumlahnya kurang dari ketentuan
undang-undang.


Ketentuan pasal 60 ayat (3a) UU Nomor 12 Tahun
2008, salah satunya tentang perbaikan syarat
dukungan calon perseorangan dimaksudkan
apabila calon perseorangan ketika rekap di PPK
dukungan tidak mencukupi, dimungkinkan
menambah dukungan dan diverifikasi kembali
sesuai ketentuan yang berlaku.
Sejak dimulainya proses verifikasi bukti dukungan di
PPS, apabila salah seorang atau pasangan calon
perseorangan berhalangan tetap atau
mengundurkan diri, maka proses pencalonan
pasangan calon tersebut dinyatakan gugur dan
tidak memenuhi syarat, serta tidak dapat digantikan
dengan salah seorang atau pasangan calon lain.
Incumbent tidak mundur dari jabatan, hanya cuti pada
hari kampanye.
Bukti mundur dari jabatan struktural dan fungsional
tidak dalam bentuk SK pemberhentian, tetapi dilengkapi
surat bukti bahwa permintaan mundur telah diterima
atasan dan akan diteruskan.
Calon tidak dapat memeriksakan kesehatan di RS lain
sebagai pembanding. Cek kesehatan bersifat final
mengikat.
Pemeriksaan keabsahan dokumen pencalonan
(termasuk ijazah) pada tingkat kebenaran formal.
Menyangkut kebenaran material diserahkan kepada
putusan hukum yang final dan mengikat.







TELAH MENJABAT DUA KALI
Berturut-turut maupun tidak
Di kabupaten/kota yang sama atau yang wilayah
administrasinya berbeda.
Dipilih sekali masa jabatan dalam pemilihan tidak langsung
dan sekali masa jabatan dalam pemilihan kepala daerah
langsung;
Termasuk dalam salah satu masa jabatannya itu diperoleh
karena menggantikan Kepala Daerah atau Wakil Kepala
Daerah sebelumnya yang berhalangan tetap;
Menjabat sebagai bupati dalam dua kali masa jabatan dan
oleh karena itu tidak memenuhi syarat untuk mendaftar
kembali sebagai walikota, atau sebaliknya;
Menjabat sebagai wakil bupati dalam dua kali masa
jabatan dan oleh karena itu tidak memenuhi syarat untuk
mendaftar sebagai wakil walikota, atau sebaliknya;
TMS ADMINISTRASI DI PPS

Pendukung menarik kembali dukungan
 Dukungan ganda gugur di semua pasangan
calon.
 Identitas kependudukan tidak berlaku lagi.
 Tidak terdapat tanda tangan pendukung.
 Nomor kartu tanda penduduk atau surat domisili
ditemukan berulang-ulang dan nomornya sama.
 Tidak berisi meterai seluruh dukungan gugur.
 Tidak berisi tanda tangan basah sepasang atau
salah seorang pasangan calon, seluruh
dukungan gugur.
Tidak terdapat paraf, pendukung di halaman
yang tidak terdapat paraf gugur.
 Tidak berisi lampiran identitas kependudukan,
pendukung dicoret.
 Nama pendukung dan fotokopi identitas
kependudukan berbeda siginifikan.
 Alamat desa/kelurahan yang berbeda dengan
lokasi PPS tempat dukungan itu diverifikasi,

TMS FAKTUAL DI PPS





Metode sensus dan kolektif.
Kolektif berkoordinasi dengan tim kampanye pasangan
calon di desa tersebut untuk menghadirkan seluruh
pendukung di desa/kelurahan itu untuk hadir di lokasi
tertentu pada waktu tertentu untuk dicek kebenaran
dukungannya secara kolektif.
Jika tim kampanye pasangan calon tidak dapat
menghadirkan pendukung sesuai dengan permintaan PPS,
maka yang diverifikasi faktual adalah pendukung yang
hadir.
Pendukung yang belum hadir pada verifikasi faktual kolektif,
diberikan kesempatan untuk datang langsung ke petugas
PPS untuk membuktikan dukungannya paling lambat 3
(tiga) hari sebelum batas akhir verifikasi.
Apabila dalam daftar nama pendukung ternyata terdapat
nama pendukung yang menyatakan tidak memberikan
dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung yang
bersangkutan mengisi formulir.
VERIFIKASI DI PPK
Verifikasi untuk menghindari adanya
seseorang yang memberikan dukungan
lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon
dan adanya informasi manipulasi
dukungan.
 Paling lama 7 hari.
 PPK meneliti kembali kemungkinan adanya
syarat administrasi dukungan yang
terlewatkan ketika dilakukan proses
verifikasi oleh PPS.

KAMPANYE





Jadwal kampanye diatur dengan cermat agar
tidak terjadi konflik horisontal. Pemetaan atas
basis dukungan parpol dan calon jadi acuan.
Incumbent hanya cuti pada hari kampanye,
bukan masa kampanye 2 minggu.
Atribut kampanye dalam bentuk pamflet di
pohon atau stiker di tempat umum dilarang.
Apakah sebuah kegiatan calon melanggar
aturan kampanye atau tidak, serahkan ke
panwas menilai. Jangan KPU kabupaten/kota.
Dilakukan rapat koordinasi awal melibatkan
pasangan calon, Telkom. PLN, panwas, dan
pemerintah kabupaten/kota. Bentuk Tim Terpadu
Pengawasan Kampanye.
PEMUNGUTAN SUARA DAN
REKAPITULASI SUARA
1.
2.
3.
4.
5.
Pemberian suara dengan mencoblos.
Panwas dan PPK memaksimalkan masa waktu 7 hari
setelah hari H untuk memproses tiap pelanggaran
yang memungkinkan dilakukannya pemungutan
suara ulang di TPS. Lewat dari 7 hari, peluang
pemungutan suara ulang praktis tertutup.
Agar tak terjadi peluang manipulasi suara,
rekapitulasi di PPK dan KPU Kabupaten
dilaksanakan serentak pada hari yang sama di
seluruh kabupaten/provinsi.
Legalitas berita acara rekapitulasi tidak tergantung
kepada hadir atau tidaknya saksi.
Jika keadaan cukup dinamis menjelang rekapitulasi
di KPU Kabupaten, PPK disarankan telah berada di
ibukota kabupaten H-1 dan dikarantina di satu
tempat.
PENETAPAN DAN PHPU
1.
2.
3.
5.
6.
Gabungkan pelaksanaan pleno rekapitulasi suara di
kabupaten/kota dan pleno penetapan calon terpilih
untuk hindari tekanan politik.
Dalam paparan pleno, cukup rekap suara sah dan
tak sah. Jangan memplenokan sertifikat. Rawan
masalah kalau tidak sinkron.
Mulai pleno dari PPK yang aman. PPK bermasalah
diplenokan paling akhir.
DPRD hanya bersifat meneruskan hasil Pemilu ke
Gubernur/Mendagri. DPRD tidak berhak mengubah,
dan menghambat proses tersebut.
Larang PPK, PPS dan KPPS jadi saksi bagi lawan
dalam sidang PH Pemilu KDH.
SELESAI