Transcript Materi AGS di BPPT - Agun Gunandjar Sudarsa

DIALOG NASIONAL:
e-Voting Menuju Pemilu Elektronik di Indonesia
Peluang dan Tantangan Penerapan Pemilu Elektronik di Indonesia
AGUN GUNANDJAR SUDARSA
Ketua Komisi II DPR RI
Pemilu/Pilkada Indonesia
 Rawan
Manipulasi dan Konflik
 Lemah Penegakan Hukum
Mahal- Kampanye Meresahkan
Banyak Gugatan Hukum
“Njelimet” (Surat Suara Besar, Tidak
Praktis, Rusak, Tertukar)
Tahapan Pemilu Indonesia
• Tahapan Persiapan a.l:
 Penataan organisasi
 Bimtek, sosialisasi, koordinasi penyelenggaraan
 Pengelolaan Data Informasi Pemilu
• Tahapan Penyelenggaraan Pemilu, a.l:
 Pendataan Pemilih
 Pemungutan suara dan perhitungan suara
 Penetapan hasil Pemilu
• Tahapan Pasca Pemilu
 Selisih hasil Pemilu
 Pengucapan sumpah janji
Titik Rawan Pelaksanaan Tahapan
Pemungutan dan Perhitungan Suara
• Banyak kesalahan dalam proses
pendaftaran pemilih (akurasi rendah).
• Mulai dari distribusi perlengkapan
pemungutan suara (geografis sulit,
terlambat, perlengkapan suara
tertukar/kurang jumlah/rusak) dsb).
• Surat Suara yang besar – coblos tembus,
salah menandai.
Titik Rawan Pelaksanaan Tahapan
Pemungutan dan Perhitungan Suara
• Banyak pemilih yang tak dapat menggunakan hak
pilihnya.
• Dokumen formulir yang sangat banyak dan tidak
simpel– Berita Acara, Sertifikat hasil perhitungan,
pernyataan keberatan saksi, Sertifikat
C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7.
• Rekapitulasi suara yang tidak sederhana karena
multipartai dan caleg yang banyak – rawan
manipulasi.
• Pergeseran kotak suara dari TPS sampai ke
Kabupaten/Kota disalahgunakan- “jual beli” kertas
suara.
Pemilu Konvensional  Pemilu On Line?
• Titik Rawan Pelaksanaan
Tahapan MENURUNKAN
KUALITAS DEMOKRASI.
• Kertas Suara 
Komputerisasi Suara?
• SIAPKAH
INDONESIA?
Asas Pemilu
• Dilaksanakan secara efektif
dan efisien berdasarkan
asas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan
adil.
Komisi II DPR RI dan e-Voting
• Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Bali
(7 s/d 9 Desember 2010), melihat pelaksanaan eVoting di Kabupaten Jembrana – pemikiran adanya
pengaturan Perundang-undangan tentang
penggunaan e-Voting dalam pelaksanaan Pemilu.
• Melakukan kajian dan kunjungan ke India pada 17 Mei 2011  salah satu tujuannya adalah untuk
memperoleh data, fakta langsung terkait
pengelolaan sistem informasi administrasi
kependudukan dan kepemiluan (termasuk
penggunaan EVM electronic voting machine).
Komisi II DPR RI dan e-Voting (2)
• RDPU dengan Kemendagri, KPU dan Dubes
Indonesia untuk India (24 Mei 2011) yang salah
satu keputusannya: “Komisi II DPR RI meminta
KPU untuk melakukan pengkajian terhadap
penggunaan e-Voting agar dapat diterapkan dalam
Pemilukada dalam waktu dekat, khususnya
Pemilukada DKI Jakarta”.
-- sampai sekarang belum ada kajian yang
disampaikan oleh KPU kepada Komisi II DPR RI
mengenai hal ini.
Peluang Penerapan e-Voting
• Pemilihan Kepala Lingkungan di dusun-dusun
Kabupaten Jembrana berhasil dilaksanakan – proses
berjalan efisien dan efektif, bahkan penghitungan
akhir suara hanya membutuhkan waktu singkat.
• Merupakan terobosan menciptakan kemudahan dan
akuntabilitas pemilihan, sekalipun bagi warga negara
yang cacat.
• Putusan MK No. 147/PUU-VII/2009 yang menyatakan
bahwa metode e-voting adalah konstitusional
sepanjang tidak melanggar asas Pemilu.
• Kemendagri menyatakan siap dengan e-KTP per 1
Januari 2013.
Tantangan Penerapan e-Voting
• Aturan hukum, peralatan dan sumber daya
manusia Indonesia belum mendukung.
• Kerentanan akan keamanan dan reabilitas
penerapan e-voting (hacker, proteksi software,
sistem jaringan).
• Akses terhadap teknologi masyarakat Indonesia
tidak sama, termasuk keterbatasan penyelenggara
tingkat PPK, PPS dan KPPS, saksi dan pengawas.
• Resiko keabsahan hasil Pemilu antar kontestan
dan juga dalam masyarakat.
Penerapan e-Voting di Indonesia?
Sangat Mungkin, bila :
• Siap secara Politik – kemauan Politik, a.l:
Program Nasional e-KTP selesai tepat
waktu dan akuntabel, Persiapan payung
hukum atas penerapannya.
• Siap secara Finansial -- money follows
function
• Siap secara Sosial Budaya -- a.l
Sosialisasi dan pelatihan massif dapat
dilakukan kepada masyarakat, trust
terhadap institusi penyelenggara,
INDEPENDENSI penyelenggara
• Siap secara Teknis -- a.l Kesiapan
teknologi seluruh wilayah Indonesia,
termasuk ketersediaan listrik, sinyal;
PEMILU LUBERJURDIL
sumber daya manusia.
PEMILU INDONESIA
Sistem
Pemilihan
Sistem
Pemilu
Kualitas
Demokrasi
E-Voting menjadi solusi, bukan
menimbulkan masalah baru
Agun Gunandjar Sudarsa
Ketua Komisi II DPR RI
Fraksi Partai Golkar
www.agun-gunandjarsudarsa.com
Vox Populi Vox Dei
“Suara Rakyat, Suara Tuhan”