Transcript disini. - Ahok.org

BADAN LEGISLASI DPR-RI
Oktober Tahun 2010
LATAR BELAKANG PERUBAHAN
 Program Prolegnas Prioritas tahun 2010
 Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik
 Peningkatan kualitas Pelaksanaan Pemilu
 Penguatan kualitas Demokrasi dan Sistem
Pemerintahan.
 Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
KONSULTASI PUBLIK:
 Badan Legislasi telah melakukan RDPU dengan
Akademisi, KPU dan Partai Politik.
 Badan Legislasi juga telah melakukan Kunjungan
kerja ke 4 provinsi yaitu ke Sumatera Utara,
Kalimantan tengah, Sulawesi tengah dan
Kalimantan Selatan.
KERANGKA PERUBAHAN
 PERBAIKAN TEKNIS PENYELENGGAARAAN
PEMILU
 PENINGKATAN DERAJAT KETERWAKILAN
 MENUJU HASIL PEMILU YANG MENNDORONG
PADA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF
HASIL YANG DIHARAPKAN
 PEMILU YANG LEBIH BAIK
 (PaB jika 4hB)
 Legislasi dan regulasi Baik (tepat waktu, substansinya
tidak multi tafsir dan dapat dilaksanakan)
 Penyelenggara Baik (Profesional dan Memiliki
kapasitas serta Kapabilitas)
 Peserta Baik (memiliki kemampuan dan kesiapan;
dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Parpol
Peserta Pemilu)
 Pemilih Baik (Hak pilih terjamin, akses memilih
mudah serta rasional dalam memilih).
POKOK-POKOK PERUBAHAN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Penyempurnaan Tahapan Pemilu
Peryaratan Peserta Pemilu
Penyusunan Daftar Pemili
Verifikasi Peserta Pemilu
Pentepan Peserta Pemilu
Hak Memilih Warga
Salinan daftar pemilih
Daerah Pemilihan DPRD Provinsi dan Kabupaten/koto
Pelaksanaan hak pilih dalam pemungutan suara
Penghitungan Suara
Penetapan calon Terpilih
Ketentuan pidana
1. PENYEMPURNAAN TAHAPAN PEMILU:
Pada Tahapan penyelenggaraan Pemilu ditambahkan dua
tahapan baru yaitu penyusunan peraturan pelaksanaan (juklak
dan juknis) penyelenggaraan pemilu dan pendaftaran dan
penelitian peserta Pemilu.
Tahapan Pemilu dimulai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) bulan
sebelum hari pemungutan suara.
2. PERSYARATAN PESERTA PEMILU:



Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1000
dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik
di 2/3 jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan
Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan dalam jangka
waktu 2 (dua) tahun sebelum hari pemungutan suara.
bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik
dengan dengan saldo minimal Rp 500.000.000.00 (lima ratus
juta rupiah) untuk tingkat pusat, Rp 100.000.000.00 (seratus juta
rupiah) untuk tingkat provinsi dan Rp 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) untuk tingkat kabupaten/kota;
PERSYARATAN PESERTA PEMILU:
Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengikuti Pemilu
berikutnya apabila:
 memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah
suara sah secara nasional pada pemilu terakhir
sebelumnya; atau
 memenuhi persyaratan sebagai Partai Politik Peserta
Pemilu berdasarkan Undang-Undang ini.
3. VERIFIKASI PESERTA PEMILU:
Verifikasi pada Partai Politik Peserta pemilu
harus selesai dilaksanakan paling lambat 12
(dua belas) bulan sebelum hari/tanggal
pemungutan suara.
4. PENETAPAN PESERTA PEMILU:
Partai Politik calon peserta pemilu dapat mengajukan
keberatan terhadap keputusan KPU tentang penetapan
partai politik peserta pemilu kepada Pengadilan tata
Usaha Negara.
PTUN memeriksa dan memutus keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
diterimanya pengajuan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
5. Hak memilih warga negara
 Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara
Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
 Dalam hal terdapat Warga Negara Indonesia yang belum
terdaftar sebagai pemilih dapat menggunakan hak
memilihnya dengan bukti kartu tanda penduduk.
6. Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi

Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD
Provinsi ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan
paling banyak 12 (dua belas) kursi.

Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi
anggota DPRD provinsi sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan
KPU.

7. Daerah pemilihan anggota DPRD
kabupaten/kota
 Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD
kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) kursi
dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
 Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota
DPRD kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan KPU.
8. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH:
Data kependudukan harus sudah tersedia dan
diserahkan kepada KPU paling lambat 24
(dua
puluh
empat)
bulan
sebelum
hari/tanggal pemungutan suara.
Petugas pemutakhiran data pemilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberikan bukti tanda daftar kepada
setiap pemilih.
9. SALINAN DAFTAR PEMILIH:
KPU kabupaten/kota harus memberikan salinan daftar
pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu di
tingkat kabupaten/kota dalam bentuk kopi peranti
lunak (softcopy) atau cakram padat (compact disk).
10. PELAKSANAAN HAK PILIH DALAM
PEMUNGUTAN SUARA
Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap atau
daftar pemilih tambahan dapat menggunakan kartu tanda
penduduk.
Pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk berlaku
ketentuan sebagai berikut:
dilengkapi dengan Kartu Keluarga;
memilih di Tempat pemungutan Suara yang berada di
RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
11. PENGHITUNGAN SUARA:
1.
2.
3.
Setelah ditetapkan angka BPP DPR dilakukan penghitungan
perolehan kursi tahap pertama dengan membagi jumlah
suara sah yang diperoleh suatu Partai Politik Peserta Pemilu
di suatu daerah pemilihan dengan BPP DPR.
Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan
perolehan kursi tahap kedua dengan cara seluruh sisa suara
Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk
menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang
bersangkutan.
Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan
perolehan kursi tahap ketiga dengan cara membagikan
jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik
Peserta Pemilu berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu
sampai habis.
12. PENETAPAN CALON TERPILIH:
a.
calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
b.
dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf
a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih
ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah
pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
c.
dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang
dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka
kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan perolehan
suara terbanyak berikutnya;
13. Ketentuan Pidana baru
 KPU kabupaten/kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih
tetap kepada partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 38
ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan
paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00
(enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta
rupiah).
 Setiap orang atau lembaga yang mengumumkan hasil penghitungan cepat
sebelum pemungutan suara selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 245 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan
dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan
belas juta rupiah).
PENUTUP:
 Mohon Saran dan Masukan untuk Perbaikan dan
Penyempurnaan Drat RUU.
 Sekian dan Terima kasih.