Transcript Sesi 3 Sistem PEMILU 2014 27 Slide

SESI 3
SISTEM PEMILU PADA
PEMILU 2014
KURSUS
STRATEGIS
PEMENANGAN
CALEG
PEREMPUAN
DPRD PADA
PEMILU 2014
PEMAHAMAN UMUM
Peserta memahami sistem pemilu pada
Pemilu 2014 dan aspek-aspeknya
menurut UU No.8/ Tahun 2012
2
HASIL PEMBELAJARAN
Mampu memahami sistem pemilu yang
digunakan pada Pemilu 2014.
Mampu melakukan simulasi penghitungan
suara untuk kursi DPRD.
3
Seberapa kita paham tentang sistem pemilu
yang diterapkan pada Pemilu 2014?
Mari bersama kita kerjakan KUIS seputar
pemilu ini.
4
PEMILIHAN UMUM
• Sarana partisipasi politik masyarakat: menjadi pemilih atau
menjadi kandidat legislatif.
• Saluran kepentingan publik: mendapatkan posisi dalam
lembaga pembuat kebijakan.
• Mekanisme penggantian pemimpin.
• Tata cara pelaksanaan dan metode pemilihan umum dituliskan
dalam aturan formal (Konstitusi, Undang-Undang, dll)
5
JENIS SISTEM PEMILU
• Sistem Distrik (mayoritas)
• Sistem Proporsional
6
SISTEM PEMILU 2014
PASAL 5, UU NOMOR 8 TAHUN 2012
Ayat 1:
Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional
terbuka.
Ayat 2:
Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem
distrik berwakil banyak.
7
APAKAH SISTEM PEMILU PROPORSIONAL (1)
Negara dibagi-bagi menjadi daerah pemilihan
Satu daerah pemilihan memilih lebih daripada satu orang
wakil
Sistem proporsional tertutup: saat pemungutan suara,
pemilih memilih nama partai
Sistem proporsional terbuka: pemilih memilih nama partai
dan nama kandidat
Proporsi perolehan suara tercermin dalam proporsi
perolehan kursi
8
APAKAH SISTEM PEMILU PROPORSIONAL (2)
 Kelemahan sistem proporsional:
1. Sistemnya lebih rumit dibandingkan sistem mayoritas
2. Hubungan wakil rakyat – konstituen kurang dekat
3. Kemungkinan stagnasi kebijakan dalam Pemerintahan yang
terbentuk
 Kelebihan sistem proporsional:
1. Membuka kesempatan bagi kelompok minoritas untuk terwakili
2. Lebih besar kesempatan bagi perempuan untuk terpilih
3. Partai dan kelompok minoritas dapat berkembang
9
PERBANDINGAN
PEMILU-PEMILU REFORMASI (1)
Aspek
Pemilu 1999
Pemilu 2004
Pemilu 2009
Pemilu 2014
Penyelen
ggara
Pemilu
KPU : perwakilan
Pemerintah,
perwakilan partai
politik peserta pemilu,
serta anggota
independen.
KPU : anggotanya
dipilih melalui proses
pemilihan oleh
Presiden (pengusul
nama balon) dan DPR
yang menyeleksi dan
menentukan hasil
akhir nama-nama
anggota KPU.
KPU : anggotanya
dipilih melalui proses
pemilihan oleh
Presiden (pengusul
nama balon) dan DPR
yang menyeleksi dan
menentukan hasil
akhir nama-nama
anggota KPU.
KPU:
anggotanya dipilih melalui
proses pemilihan oleh
Presiden (pengusul nama
balon) dan DPR yang
menyeleksi dan
menentukan hasil akhir
nama-nama anggota
KPU.
Sistem
Pemiliha
n
Sistem proporsional
dengan daftar calon
tertutup
Sistem proporsional
daftar calon terbuka
Sistem proporsional
dengan daftar calon
terbuka
Sistem proporsional
dengan daftar calon
terbuka
10
PERBANDINGAN
PEMILU-PEMILU REFORMASI (2)
Aspek
Daerah
pemilihan
Cara pemberian
suara
Pemilu 1999
Wilayah
administratif
(provinsi,
kabupaten dan
kota)
Mencoblos
lambang partai
Pemilu 2004
Pemilu 2009
Pemilu 2014
- Penetapan dapil oleh
KPU
- Dapil DPR : provinsi
atau bagian-bagian
provinsi
- Dapil DPRD Provinsi :
kabupaten/kota
- Dapil DPRD
Kabupaten/Kota:
kecamatan
- Penetapan dapil DPR
RI oleh DPR RI (dlm
UU)
- Dapil DPR : provinsi
atau bagian-bagian
dari provinsi
- Dapil DPRD Provinsi :
kabupaten/kota
- Dapil DPRD Kab./Kota
: kecamatan
-
Mencoblos nama dan /
atau lambang partai
Memberi tanda satu kali
pada nama partai atau
lambang partai atau
nama calon
Mencoblos satu kali pada
nomor atau tanda gambar
partai politik atau nama
caleg
-
-
-
Penetapan dapil DPR
RI oleh anggota DPR
RI (dalam UU Pemilu)
Dapil DPR adalah
provinsi atau bagianbagiannya
Dapil DPRD Provinsi
adalah
kabupaten/kota
Dapil DPRD
Kabupaten/Kota
adalah kecamatan
11
PERBANDINGAN
PEMILU-PEMILU REFORMASI (3)
Aspek
Pemilu 1999
Penghitung an suara
-
-
Hasil di TPS
Agregasi di PPS,
PPK, KPU
Kabupaten / Kota,
KPU Provinsi dan
KPU Nasional
Stembus Accord
(penggabungan
suara beberapa
parpol yang
suaranya kurang /
kecil untuk
mendapatkan 1
kursi).
Pemilu 2004
-
Hasil di TPS
Agregasi di
PPS, PPK,
KPU
Kabupaten /
Kota, KPU
Provinsi dan
KPU
Nasional
kursi)
Pemilu 2009
-
-
Hasil di TPS
Agregasi di PPK,
KPU Kabupaten /
Kota, KPU
Provinsi dan KPU
Nasional
Penerapan 2,5%
Parliamentary
Threshold
(ambang batas
perolehan suara
partai politik untuk
diikutkan dalam
pembagian kursi)
Pemilu 2014
-
-
Hasil di TPS
Agregasi di PPS,
PPK, KPU
Kabupaten / Kota,
KPU Provinsi dan
KPU Nasional
Penerapan 3,5%
Parliamentary
Threshold
(ambang batas
perolehan suara
partai politik untuk
diikutkan dalam
pembagian kursi)
12
PERBANDINGAN
PEMILU-PEMILU REFORMASI (4)
Aspek
Pembagian
Kursi
Penentuan
Caleg terpilih
Pemilu 1999
3-12 kursi per dapil
Nomor urut
Pemilu 2004
3-12 kursi per
dapil
Memenuhi 100%
BPP atau nomor
urut
Pemilu 2009
Pemilu 2014
3-10 kursi per dapil
untuk DPR
3-12 kursi per dapil
untuk DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten / Kota
3-10 kursi per dapil DPR
Memenuhi 30% BPP
atau nomor urut
(Setelah Putusan MK,
berdasarkan suara
terbanyak)
3-12 kursi per dapil
DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten / Kota
- Caleg dengan suara
terbanyak
- Jika caleg terpilih
jumlahnya kurang dari
kursi yang diperoleh
partai, kursi diisi oleh
caleg yang
memperoleh suara
terbanyak berikutnya
13
PENEMPATAN CALEG BERDASARKAN JENIS KELAMIN
(PEMILU 2004 DAN 2009)
Pemilu 2004
Contoh Penempatan Calon (2014 dan 2009)
Variasi 1
Daftar calon:
1. Laki-laki
2. Laki-laki
3. Laki-laki
4. Perempuan
5. Laki-laki
6. Perempuan
7. Laki-laki
8. Laki-laki
9. Perempuan
Tidak ada aturan penempatan
calon. Perempuan sering
ditempatkan di nomor urut
bawah
Variasi 2
Variasi 3
Daftar calon:
Daftar calon:
Daftar calon:
1. Laki-laki
1. Laki-laki
1. Perempuan
2. Laki-laki
2. Perempuan
2. Perempuan
3. Perempuan
3. Laki-laki
3. Laki-laki
4. Laki-laki
4. Perempuan
4. Laki-laki
5. Laki-laki
5. Laki-laki
5. Perempuan
6. Perempuan
6. Perempuan
6. Laki-laki
7. Laki-laki
7. Laki-laki
7. Laki-laki
8. Laki-laki
8. Laki-laki
8. Laki-laki
9. Perempuan
9. Laki-laki
9. Laki-laki
Dalam tiga nama minimal ada satu perempuan. Ini menjamin ada calon perempuan di tiga nomor
urut atas. Perempuan tidak harus di nomor 3, bisa juga di nomor 1 atau 2. Aturan pendukung:
Peraturan KPU No7/2013 tentang pencalonan anggota legislatif.
14
PEMBERIAN SUARA
Teknik: mencoblos pada
surat suara
(ps. 154)
Suara sah:
mencoblos satu kali
pada tanda/nomor
partai ATAU nama calon
(ps.154)
Setiap TPS paling
banyak 500 pemilih
(ps. 151 ayat 1)
15
PENGHITUNGAN SUARA
Penghitungan suara di TPS dilakukan setelah pemungutan
suara selesai. Perolehan suara untuk parpol maupun caleg
perorangan dihitung berdasarkan tingkat pemilihannya.
Saksi peserta pemilu berhak mendapatkan salinan hasil
penghitungan suara.
Setelah proses penghitungan suara di TPS selesai,
selanjutnya dilakukan rekapitulasi atau agregasi perolehan
suara peserta pemilu di tingkat kelurahan/desa.
Seluruh proses penghitungan suara serta rekapitulasinya
dapat diikuti atau disaksikan oleh saksi peserta pemilu,
pemantau, pengawas pemilu serta masyarakat umum.
16
PARLIAMENTARY THRESHOLD
(AMBANG BATAS SUARA)
 Pada Pemilu 2014 diberlakukan parliamentary threshold (PT)
3,5 % hanya untuk perolehan kursi DPR RI.
 Parpol yang tidak mendapatkan suara sah sekurangkurangnya 3,5% dari suara sah secara nasional maka tidak
diikutsertakan dalam pembagian kursi DPR di semua dapil.
Kursi dibagikan kepada parpol yang lolos PT.
17
PENGHITUNGAN SUARA
Kursi
parpol
• Menentukan perolehan
kursi partai di setiap
dapil
Caleg
terpilih
• Menentukan caleg
terpilih di partai politik
yang memiliki kursi
18
PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI
DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/ KOTA
Tahap 1
• Mencari angka
BPP di setiap
daerah
pemilihan
Tahap 2
• Membagi kursi
di dapil kepada
parpol yang
suaranya sama
atau melebihi
BPP
Tahap 3
• Jika masih ada sisa
kursi, dilakukan
penghitungan tahap II.
Sisa suara masingmasing parpol dari
tahap I akan dihitung
kembali pada tahap
selanjutnya. Di tahap II,
kursi dibagi berdasar
peringkat perolehan
suara (dari yg tertinggi)
19
BAGAIMANA MENGHITUNG BPP?
BPP untuk kursi DPRD adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah
suara sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan
jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan terpilihnya anggota
DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu
BPP =
Jumlah kursi DPRD di dapil bersangkutan
20
LATIHAN
Mari kita bersama melakukan proses
penghitungan suara di suatu daerah
pemilihan.
Hitunglah berapa perolehan kursi partaipartai politik peserta pemilu dalam suatu
dapil.
21
Simulasi penghitungan suara DPRD
Contoh: DPRD Provinsi Kahyangan
Partai Politik
P.SEMANGKA
P. ANGGUR
P. MANGGIS
P. JERUK
P. SAWO
P. PISANG
P. RAMBUTAN
P. SIRSAK
P. MANGGA
Keterangan:
Suara sah
Alokasi kursi
BPP dapil
Suara Sah
Alokasi Kursi
Tahap I
Sisa Suara
Alokasi Kursi Tahap II
83.000
22.000
36.000
24.000
28.000
110.000
26.000
61.000
37.000
: 415.000
: 35 kursi
: 11.857
22
Simulasi penghitungan suara DPRD
Contoh: Provinsi Kahyangan
Partai Politik
P.SEMANGKA
P. ANGGUR
P. MANGGIS
P. JERUK
P. SAWO
P. PISANG
P. RAMBUTAN
P. SIRSAK
P. MANGGA
Suara Sah
Alokasi Kursi
Tahap I
Sisa Suara
83.000
22.000
36.000
24.000
28.000
110.000
26.000
61.000
37.000
7
1
3
2
2
9
2
5
3
1
10.143
429
286
4286
3287
2286
1715
1429
Alokasi Kursi Tahap II
(ranking sisa suara)
1
Keterangan:
Suara sah
: 415.000
Alokasi kursi
: 35 kursi
BPP dapil
: 11.857
Dalam perhitungan kursi tahap I, baru 34 kursi yang terbagi dari jumlah 35 kursi DPRD Provinsi. Maka untuk menentukan
partai yang memperoleh 1 kursi terakhir, dilakukan penghitungan tahan II untuk menentukan sisa suara tiap partai. Dalam
penghitungan kedua ini, partai yang memperoleh kursi tersebut adalah yang memiliki sisa suara terbanyak.
23
PENETAPAN CALON TERPILIH
Menurut UU No. 8/2012 Pasal 215:
 calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh
suara terbanyak.
 Kalau terdapat 2 calon dengan perolehan suara terbesar dengan
jumlah sama, penentuan berdasarkan persebaran perolehan
suara calon di dapil dengan mempertimbangkan keterpilihan
perempuan.
 ika masih ada kursi belum terisi, kursi tersebut diberikan pada
calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya.
24
KESIMPULAN
Dengan memahami sistem pemilu termasuk aspekaspeknya seperti pemungutan suara dan
penghitungan suara akan membantu caleg dalam
mempersiapkan diri secara lebih matang.
Memahami bahwa suara terbanyak dalam
penentuan caleg terpilih dilakukan setelah
perolehan kursi partai politik selesai dihitung dan
ditentukan.
25
APAKAH HASIL PEMBELAJARAN INI SUDAH
TERCAPAI DALAM SESI INI?
Mampu memahami sistem pemilu yang
digunakan pada Pemilu 2014.
Mampu melakukan simulasi penghitungan
suara partai politik untuk kursi DPRD.
26
TERIMAKASIH
P u s at K a j i a n Po l i t i k
F I S I P U n i v e rs i t a s
Indonesia
PUSKAPOL
Gedung B Lantai 2
Kampus FISIP UUI Depok
Tlpn: 021- 7865879
Fax: 0 2 1 - 7 8 88 70 6 3