Strategi Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Berintegritas Oleh Arief Budiman PROLOG Poin 1 Sejak penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia tahun 1955, upaya menghadirkan pemilu berkualitas dan berintegritas telah dimulai Poin 2 Secara normatif prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan pada kejujuran, kerahasian, ketenangan.
Download ReportTranscript Strategi Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Berintegritas Oleh Arief Budiman PROLOG Poin 1 Sejak penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia tahun 1955, upaya menghadirkan pemilu berkualitas dan berintegritas telah dimulai Poin 2 Secara normatif prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan pada kejujuran, kerahasian, ketenangan.
Strategi Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Berintegritas Oleh Arief Budiman PROLOG Poin 1 Sejak penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia tahun 1955, upaya menghadirkan pemilu berkualitas dan berintegritas telah dimulai Poin 2 Secara normatif prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan pada kejujuran, kerahasian, ketenangan dan langsung telah dijamin sejak pemilu 1955 Poin 3 Negara sejak awal telah memiliki keinginan yang kuat untuk memfasilitasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat menggunakan hak politiknya dalam suasana yang kondusif PARAMETER KUALITAS DAN INTEGRITAS PEMILU PEMILU BERKUALITAS PEMILU BERINTEGRITAS KEADILAN PEMILU PRINSIP KEADILAN PEMILU 1 INTEGRITAS TINGGI TRANSPARAN 6 2 MELIBATKAN BANYAK WARGA TEPAT WAKTU SESUAI RENCANA 7 TANPA KEKERASAN 8 3 BERDASARKAN HUKUM YANG BERKEPASTIAN TINGGI TERATUR 9 PESERTA PEMILU MENERIMA WAJAR KALAH ATAU MENANG 10 4 5 IMPARSIAL DAN ADIL PROFESIONAL DAN INDEPENDEN ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA PASCAREFORMASI BEBAS • LANGSUNG • RAHASIA UMUM • JUJUR ADIL PERBAIKAN MENUJU PEMILU BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS (1) PERBAIKAN SISTEM PEMILU Mengubah sistem dwi partai menjadi multi partai Mengubah Sistem Pemilu Proporsional dari Closed List Menjadi Open List Otoritas Parpol Berkurang dan Otoritas Rakyat Menguat PERBAIKAN MENUJU PEMILU BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS (2) Kelembagaan KPU bersifat hierarkis KPU tidak lagi bertanggung jawab kepada Presiden Penataan Kelembagaan KPU Pertanggungjawaban KPU dilakukan secara berjenjang PERBAIKAN MENUJU PEMILU BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS (3) Kenggotaan KPU dari Unsur Parpol dan Pemerintah Dihapuskan KPU Direkrut dari Unsur Profesional dan Nonpartisai Anggota Parpol Diperbolehkan Setelah Jeda 5 Tahun PERBAIKAN REKRUTMEN PENYELENGGARA PERBAIKAN MENUJU PEMILU BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS (4) Perbaikan Proses Pemilu Menata Akses Informasi Publik Untuk Menjamin Transparansi Menjamin hak konstitusional warga negara Menjaga otentisitas suara rakyat dengan dukungan sistem informasi PERBAIKAN MENUJU PEMILU BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS (5) Terbitnya Regulasi yang Mengatur Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu KPU Proaktif Mengadukan Terbitnya Regulasi tentang Penyelenggara di Bawahnya Kode Etik Penyelenggara Yang Diduga Melanggar Kode Pemilu Etik ke DKPP PERBAIKAN PENEGAKAN HUKUM PEMILU PENUTUP SEKIAN & TERIMA KASIH