Transcript Konstitusionalitas KPU Bersifat Nasional, Tetap Dan Mandiri

Konstitusionalitas KPU Bersifat
Nasional, Tetap Dan Mandiri
Pemilu Demokratis
Pemilu Demokratis memerlukan sistem Pendukung
antara lain:
Organisasi dan personil Penyelenggara yang
independen dan profesional
Berdasarkan pengalaman dan hasil evaluasi Pemilu
1999, Penyelenggara Pemilu (LPU) yang terdiri dari
unsur pemerintah dan parpol peserta pemilu tidak
dapat menetapkan hasil pemilu, maka dilakukan
konsensus – Pemilu perlu diselenggarakan oleh
instutusi dan personil yang independen
Amandeman Ketiga UUD 1945
Pasal 22E Ayat (5) menyebutkan :
Pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang
bersifat nasional, tetap dan mandiri.
Ketentuan Pasal 22E tidak menyebut secara pasti nama penyelenggara
Pemilu, Jimly Asshiddiqi memberi tafsir bahwa perkataan kpu tidak
dimaksudkan untuk menyebut nama, melainkan perkataan umum
untuk menyebut penyelenggara Pemilu
Namun demikian kewenangan kewenangan kpu sudah ditegaskan oleh
konstitusi : kpu adl penyelenggara pemilu dan sbg penyelenggara
pemilu ia diharuskan bersifat nasional, tetap dan mandiri/independen
Definisi Operasioanal KPU Bersifat
Mandiri/Independen
UU No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu menyebut nama
penyelenggara Pemilu dengan KPU dan menegaskan kembali KPU
bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri
Untuk mewujudkan Independensi Penyelenggara Pemilu Ketentuan
Pasal 11 Huruf i dan k UU 22/2007 mengatur :
Syarat menjadi anggota KPU, KPU Prov dan KPU Kab/Kota adl tidak
pernah menjadi anggota Parpol yang dinyatakan dalam surat
pernyataan yang sah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun
tdk lagi menjadi anggota parpol yg dibuktikan dgn surat keterangan
dari pengurus Parpo ybs. Dan
Tidak sedang menduduki jabatan politik, jabtan struktural dan
fungsional dalam jabatan jabatan negeri
UU 12 Tahun 2003
UU 22 Tahun 2007
Tidak pernah menjadi Tidak pernah menjadi
anggota atau pengurus anggota
Parpol
yang
parpol, dan
dinyatakan dalam surat
pernyataan
yang
sah
Tidak sedang menduduki sekurang-kurangnya dalam
jabatan politik, jabatan jangka waktu 5 tahun tdk
struktural, dan jabatan lagi
menjadi
anggota
fungsional dalam jabatan parpol yg dibuktikan dgn
negeri
surat
keterangan
dari
pengurus Parpo ybs. Dan
Tidak sedang menduduki
jabatan politik, jabtan
struktural dan fungsional
dalam jabatan jabatan
negeri
RUU Perubahan UU No.
22/2007
Ketentuan Pasal 18 huruf I
dan k di hapus
Bersedia
mengundurkan
diri dari keangotaan Parpol
apabila terpilih.
Kode Etik dan Dewan Kehormatan
Untuk menjaga kemandirian, integritas dan
kredibilitas penyelenggara Pemilu, disusun kode etik
dan dibentuk Dewan Kehormatan
UU 12 Tahun 2003
UU 22 Tahun 2007
RUU Perubahan 22/2007
Kode Etik disusun KPU,
Dewan
Kehormatan
bersifat
ad
hoc,
keanggotaannya sebanayak
3 orang yang dipilih dari
dan oleh anggota KPU
Kode etik disusun oleh KPU,
Dewan
Kehormatan
bersifat
ad
hoc,
keanggotaannya sebanyak
5 orang yang terdiri dari 3
orang anggota KPU dan 2
orang dari unsur eksternal
Kode etik disusun oleh
DKPP
yang
bersifat
permanen keanggitaannya
berjumlah 15 orang dari
unsur KPU, Bawaslu, tokoh
masyarakat dan utusan
parpol yang ada di DPR
Dlm putusan No. 11/PUU-VIII/2010, MK berpendapat bahwa untuk menjamin
kemandirian penyelenggara pemilu perlu dibentuk DK yang keanggotaannya diisi oleh
KPU dan Bawaslu secara berimbang ditambah 1 orang dari pihak luar
Konstitusionalitas penyelenggara pemilu bersifat
nasional, tetap dan mandiri telah dijamin UUD
1945.
Jika ada upaya-upaya untuk membuat
penyelenggara pemilu tidak mandiri/tidak
independen
merupakan
tindakan
inkonstitusional.
Catatan Pengalaman dan Rekomendasi
Lesson learned
Rekomendasi
1. Dimensi waktu pembentukan
Penyelenggara Pemilu. KPU Periode
2001-2006 dibentuk lebih awal tetapi
UU Pemilu disahkan 13 bulan
sebelum hari H.
KPU Periode 2007-2012 dibentuk 2
tahun sebelum Pemilu, tapi KPU Prov
dan Kab/Kota pada masa
pelaksanaan tahapan
Tenggang waktu pengisian anggota
KPU berpengaruh pola rekrutmen ,
kinerja dan persiapan pemilu
Diilakukan penataan pengisian
keanggotaan KPU dan pengesahan UU Pe
milu secara simultan
2. Independensi sekretariat KPU, KPU
Provinsi dan KPU Kab/Kota
Pengisian jabatan sekretaris kembali pada
UU No.12 Tahun 2003.
Perlu perampingan struktur sekretariat
menyesuaikan tupoksi sekretariat sebagai
supporting sistem
Perlu dipertimbangkan kembali
pengaturan tentang DPR mengembalikan
hasil Timsel dan melakukan rekrutmen
ulang paling lama 1 bulan
3. Sekretariat PPK, PPS
4. Pemberhentian Sekretariat KPU, KPU
Prov dan KPU Kab/Kota
Pola pengisian sekretariat PPK, PPS
diusulkan oleh KDH ditetapkan oleh KPU K
Kab/Kota
RUU mengatur pemberhentian sekretaris
oleh KPU, Tata cara pemberhentian diatur
oleh perpres atas usul KPU.
Diusulkan Pemberhentian Sekretariat KPU
oleh DK
5. Anggaran
APBN dengan tata kelola spesifik pemilu