Transcript Quo Vadis Penyelenggara Pemilu

QUO VADIS PENYELENGGARA
PEMILU
Oleh :
Ida Budhiati
KPU Provinsi Jawa Tengah
MODEL
BADAN PENYELENGGARA PEMILU
1. Independen
2. Pemerintah
3. Campuran
ELEMEN PENYELENGGARA PEMILU
Elemen
Penyelenggara
Pemilu
Independen
Pemerintah
Campuran
Institusi
Independen dan Dibawah Departemen Independen
Otonom
/ Kementerian
Pemerintah
Wewenang
Menyusun dan Menyusun dan me- Kebijakan disusun
melaksanakan
laksanakan kebijakan Komisioner,
kebijakan
diimplementasikan
oleh Pemerintah
Personel
Non - Partisan
Unsur Pemerintah
Non–Partisan dan
Unsur Pemerintah
Pertanggungjawab
-an
Legislatif,
Yudikatif,
Pemerintah
Pemerintah
Legislatif
Pemerintah
Sumber Dana
Mempunyai
manajemen
anggaran sendiri
&
dan
dan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
dan
Pemerintah
Daerah
KELEBIHAN DAN KELEMAHAN
Model
Penyelenggara
Pemilu
Kelebihan
Kelemahan
Independen
a. Kondusif dan Profesional
b. Penyelenggaraan manajemen pemilu
tdk terganggu pihak lain
c. Sumber dan kontrol anggaran lebih
baik
d. Adminstrasi pemilu dalam satu
sistem pengelolaan
e. Hasil pemilu lebih legitimate
a. Terisolasi dari lembaga politik dan
pengambil keputusan
b. Tdk mempunyai akses politik shg
berpengaruh
pada
dukungan
anggaran
c. Pergantian anggota berpengaruh pd
kesinambungan tugas
d. Kebutuhan anggaran lbh besar utk
pengadaan personil
e. Tdk mempunyai keterampilan di
bidang birokrasi
Pemerintah
a. Menjamin kesinambungan
b. Tersedia
staf
birokrasi
yang
berpengalaman
c. Departemen-departemen yang dilibatkan mempunyai pengalaman
d. Sumber anggaran sinergis antar
departemen
a. Kredibilitas penyelenggara pemilu
diragukan
b. Tdk mempunyai personil yg terampil
di bidang pemilu
c. Kultur birokrasi tdk sesuai dgn
kebutuhan manajemen pemilu
d. Administrasi pemilu terpecah pada
cabang-cabang pemerintahan dgn
kepentingan berbeda-beda
Campuran
a. Penyelenggara pemilu lbh kredibel
b. Tersedia personel yg berpengalaman
di bidang pemilu dan birokrasi
c. Anggota independen fokus pd
kebijakan
d. Sumber dana terkoodinir antar
departemen
a. Berpotensi
terjadinya
kolusi
pembentukan
kebijakan
yg
diimplementasikan oleh pemerintah
b. Penggantian anggota yg independen
yg berpengaruh pd profesionalisme
c. Anggota yg independen kurang
mempunyai akses politik
d. Kultur birokrasi akan menghambat
manajemen pemilu
WEWENANG PENYELENGGARA PEMILU
No
Wewenang
Negara
1.
Menyelenggarakan Pemilu Presiden Mexico,
Polandia,
dan Parlemen
Indonesia
2.
Penyelenggara
Pemilu
Presiden Lithuania
berbeda dgn Penyelenggara Pemilu
Parlemen
3.
Melaksanakan pendaftaran parpol, New Zeland
dana parpol dan pengawasannya
PENYELENGGARA PEMILU
DI INDONESIA
Perubahan Ke 2 Pasal 18 Ayat (4), Perubahan Ke 3
Pasal 22E ayat (1), (2) dan (5) UUD 1945:
UUD tidak menyebut nama lembaga, hanya
mengatur wewenang penyelenggara pemilu, yaitu :
 Pemilu diselenggarakan secara luber jurdil
setiap lima tahun sekali;
 Pemilu
untuk memilih anggota legislatif,
Presiden dan Wakil Presiden ;
 Gubernur, Bupati & Walikota dipilih secara
Demokratis ;
 Pemilu
diselenggarakan oleh suatu komisi
pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap
dan mandiri.
PELAKSANAAN PASAL 22E AYAT (5)
UUD 1945
Regulasi
Model
Wewenang
UU No. 12/2003
Campuran
Menyelenggarakan
Pilpres & Pileg.
Regulasi oleh KPU,
implementasi
kebijakan dibantu
Sekretariat
UU No. 32/2004
Campuran
Menyelenggarakan
Pilkada. Regulasi oleh
Pemerintah,
Pelaksanaan oleh KPU
UU No. 22/2007
UU No. 15/2011
Campuran
Menyelenggarakan
Pileg, Pilpres dan
Pemilukada. Regulasi
oleh KPU,
implementasi
kebijakan dibantu
sekretariat
LANJUTAN …
Regulasi
UU No. 15/2011
Model
Campuran
Wewenang
Menyelenggarakan
Pileg, Pilpres dan
Pemilukada. Regulasi
oleh KPU,
implementasi
kebijakan dibantu
sekretariat
ASPEK TEKNIS
REGULASI PENYELENGGARA PEMILU DI INDONESIA
Materi Muatan
Syarat Keanggotaan
UU 12/2003
UU 22/2007
UU 15/2011
a. Tdk mjd anggota /
pengurus parpol
a. Tdk
pernah
mjd
anggota parpol atau
sekurang-kurangnya
dlm jangka waktu 5 thn
tdk mjd anggota parpol
b. Tdk sdg menduduki
jabatan
politik
/
struktural / fungsional
Mengundurkan diri
dari
keanggotaan
parpol/jabatan
politik/jabatan
di
pemerintahan/BUMN
/BUMD
pd
saat
mendaftar sbg calon
a. Presiden
membentuk
tim seleksi, hasil seleksi
disampaikan pd DPR
a. Presiden
membentuk timsel
disampaikan
pd
DPR
b. KPU membentuk
timsel berasal dari
unsur akademisi,
profesional
dan
masy. Hsl seleksi
disampaikan
pd
KPU
b. Tdk sdg menduduki
jabatan politik /
struktural
/
fungsional
Pola Rekruitmen
Komisioner
a. Calon anggota KPU
diusulkan Presiden
untuk
mendapat
persetujuan DPR
b. Calon Anggota KPU
Provinsi diusulkan
Gubernur
utk
mendpt persetujuan
dan
ditetapkan
KPU
b. KPU membentuk tim
seleksi berasal dari
unsur
akademisi,
profesional, dan masy.
Keanggotaan
timsel
terdiri atas 1 org
diajukan Gub, 2 org
diajukan DPRD Prov,
dan 2 org diajukan
KPU.
hasil
seleksi
disampaikan pd KPU.
LANJUTAN 1…
Materi Muatan
Wewenang Komisioner
UU 12/2003
UU 22/2007
UU 15/2011
c. Calon Anggota KPU
Kab/Kota diusulkan
Bupati/Walikota utk
mendpt persetujuan
dan
ditetapkan
KPU Provinsi
c. KPU Prov membentuk
tim seleksi berasal
dari unsur akademisi,
profesional, dan masy.
Keanggotaan
timsel
terdiri atas 1 org
diajukan Bup/Wlkt, 2
org diajukan DPRD
Kab/Kota, dan 2 org
diajukan KPU Prov.
hasil
seleksi
disampaikan pd KPU
Prov.
c. KPU
Prov
membentuk timsel
berasal dari unsur
akademisi,
profesional
dan
masy. Hsl seleksi
disampaikan
pd
KPU Prov
a. Merencanakan
penyelenggaraan
pemilu
b. Menyusun regulasi
c. Menetapkan peserta
pemilu, dapil, jml
kursi dan calon
d. Menetapkan hasil
pemilu
e. Mengkoordinasikan
dan mengendalikan
tahapan
a. Merencakan program,
anggaran,
dan
menetapkan jadwal
b. Menyusun regulasi
c. Memutakhirkan data
pemilih
d. Menetapkan
peserta
pemilu
e. Menetapkan
dan
mengumumkan hasil
rekap penghitsu, hsl
penghitsu,
menetapkan perolehan kursi
dan calon terpilih
a. Merencakan
program, anggaran,
dan
menetapkan
jadwal
b. Menyusun regulasi
c. Memutakhirkan
data pemilih
d. Menetapkan
peserta pemilu
e. Menetapkan
dan
mengumumkan
hasil
rekap
penghitsu,
hsl
penghitsu,
menetapkan
perolehan
kursi
dan calon terpilih
LANJUTAN 2…
Materi Muatan
Pola Rekruitmen
Sekretaris
UU 12/2003
UU 22/2007
UU 15/2011
f. Melakukan
evaluasi
dan
penyusunan
laporan
f. Menetapkan
KAP
dan mengumumkan
sumbangan
dana
kampanye
g. KPU
menyusun
regulasi pemilukada
f. Menetapkan KAP dan
mengumumkan
sumbangan
dana
kampanye
g. KPU
menyusun
regulasi
pemilihan
gubernur / bupati /
walikota
a. Sekjen dan Wasekjen
dipilih oleh KPU dari 3
(tiga) calon yg diajukan
Presiden
b. Sek KPU Prov dipilih
oleh KPU Prov dari 3
(tiga) calon yg diajukan
Gubernur, ditetapkan
dgn Keputusan Sekjen
c. Sek KPU Kab/Kota
dipilih
oleh
KPU
Kab/Kota dari 3 (tiga)
calon
yg
diajukan
Bupati/Walikota,
ditetapkan
dgn
Keputusan Sek KPU
Prov
a. Sekjen
dan
Wasekjen
dipilih
oleh Presiden dari 3
calon yg diajukan
KPU
b. Sek
KPU
Prov
dipilih oleh Gub
dari 3 calon yg
diajukan KPU Prov
dan ditetapkan dgn
Kep KPU
c. Sek KPU Kab/Kota
dipilih oleh Bup
dari 3 calon yg
diajukan
KPU
Kab/Kota
dan
ditetapkan dgn Kep
KPU Prov
a. Presiden memilih 1 org
sekjen dari 3 org calon
yg diajukan KPU
b. Sek
KPU
Prov
diusulkan oleh KPU
Prov kpd Sekjen sbyk 3
org, ditetapkan 1 org
dgn Kep Sekjen
c. Sek KPU Kab/Kota
diusulkan oleh KPU
Kab/Kota kpd Sekjen
sbyk 3 org, ditetapkan
1 org dgn Kep Sekjen
LANJUTAN 3…
Materi Muatan
UU 12/2003
UU 22/2007
UU 15/2011
Wewenang Sekretaris
Tdk diatur dalam UU
a. Mengadakan
dan
distribusi logistik
b. Mengangkat tenaga
pakar
ahli
atas
persetujuan KPU
c. Memberi
layanan
administrasi,
tata
usaha,
dan
kepegawaian
a. Mengadakan
dan
distribusi logistik
b. Mengangkat
tenaga
pakar
ahli
atas
persetujuan KPU
c. Memberi
layanan
administrasi,
tata
usaha,
dan
kepegawaian
Sumber Anggaran
Pileg
dan
Pilpres
bersumber APBN &
APBD
a. Pileg dan Pilpres
bersumber APBN
b. Pemilukada
bersumber APBD
a. Pileg
dan
Pilpres
bersumber APBN
b. Pemilihan
Gubernur/Bupati/Walik
ota bersumber APBD
Pertanggungjawaban
Menyampaikan laporan
penyelenggaraan
tahapan pd Presiden
dan DPR
Menyampaikan laporan
penyelenggaraan
tahapan pd Presiden
dan DPR
Menyampaikan
laporan
penyelenggaraan tahapan
pd Presiden dan DPR
Penegakan Kode Etik
Tdk diatur dlm UU
Penegakan kode etik
oleh
dewan
kehormatan
atas
rekomendasi bawaslu
atau pengaduan masy
Penegakan kode etik oleh
DKPP yg terdiri dari 1 org
unsur
KPU,
I
org
Bawaslu, 1 org utusan
masing-masing parpol yg
ada di DPR, 1 org utusan
pemerintah, tokoh masy
masing2
diusulkan
Presiden dan DPR
LANJUTAN 4…
Materi Muatan
Badan Pengawas
UU 12/2003
UU 22/2007
UU 15/2011
a. Panwas
pemilu
dibentuk KPU
b. Panwas pemilu prov
dibentuk panwaslu
c. Panwas pemilu kab
/
kota
dibentuk
panwaslu prov
a. KPU
membentuk
tim
seleksi
utk
menetapkan calon
anggota Bawaslu yg
akan diajukan pd
DPR
b. Calon
anggota
Panwaslu
Prov
diusulkan oleh KPU
Prov kpd Bawaslu
c. Calon
Anggota
Panwaslu Kab/Kota
diusulkan oleh KPU
Kab/Kota
kpd
Bawaslu
a. Presiden membentuk
tim
seleksi
utk
menetapkan
calon
anggota Bawaslu yg
akan diajukan pd DPR
b. Bawaslu
membentuk
timsel berjumlah 5 org
terdiri
dari
unsur
akademisi, profesional,
dan masy. Hasil seleksi
disampaikan
pd
Bawaslu
c. Anggota
Panwaslu
Kab/Kota
ditetapkan
oleh Bawaslu Prov
Anggota
Panwas
berasal dari unsur
kepolisan, kejaksaan,
perguruan
tinggi, tokoh masy
dan pers
Keanggotaan Bawaslu
terdiri atas kalangan
profesional
yg
mempunyai
kemampuan
utk
melakukan
pengawasan dan tdk
mjd anggota parpol
ISSUE UU NO. 15 TAHUN 2011
Penyelenggara Pemilu :
 KPU dan Bawaslu dalam satu kesatuan fungsi
Independensi KPU :
 Syarat Calon Komisioner
 Pengisian
dan penetapan Sekretaris/Pejabat
struktural KPU Provinsi dan Kab/Kota
 Organisasi, tata kerja ditetapkan oleh Perpres
 Pelaksanaan wewenang KPU dalam membuat
regulasi
 KPU tidak dapat bekerja, dilaksanakan oleh
Sekretariat Jenderal
Sanksi dan Penegakan Kode Etik :
 Diskrininasi sanksi KPU – Bawaslu
 Personil DKPP terdiri dari unsur pemerintah,
Parpol, KPU, Bawaslu dan Masyarakat yang
diusulkan Pemerintah dan Parpol
Perubahan sistem Pemilukada ?
 Definisi Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.
Asas Hukum Lex Spesialis Derogat Generalis ?
SOLUSI
Partisipasi Masyarakat dalam rekrutmen Tim
Seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kab/Kota.
 Partisipasi Masyarakat dalam Seleksi Anggota
KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota.
 Penegakan stuktur KPU dalam PKPU tentang tata
kerja KPU-Sekretariat
 Legislative Review
