Transcript Tata Cara Pencalonan DPR dan DPRD

Masalah dan Potensi Masalah
Pada Pemilu 2014
Oleh
Arief Budiman
(Komisioner KPU RI)
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILU 2014
TAHAPAN
Perencanaan
Program
penyusunan peraturan
dan
WAKTU
Anggaran,
serta
Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar
pemilih
Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu
9 Juni 2012 – Desember 2013
9 Nov 2012 – 4 Nov 2013
9 Agustus 2012 – 30 Des 2012
Penetapan peserta Pemilu
6- 8 Januari 2013
Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil
1 – 9 Maret 2013
Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD
9 - 22 April 2013
Masa kampanye Pemilu
Masa Tenang
Pemungutan dan Penghitungan Suara
Penetapan Hasil Pemilu
Pengucapan Sumpah/janji
11 Januari 2013 - 5 April 2014
6 - 8 April 2014
9 April 2014 dan 30 Mar- 6 April
2014 untuk Luar Negeri
7 s/d 9 Mei 2014
Juli –Oktober 2014
TAHAPAN PEMILU YANG SUDAH TUNTAS
Perencanaan program, anggaran dan
Penyusunan peraturan
Pendaftaran dan verifikasi peserta
Pemilu
Tahapan Yang
Sudah Tuntas
Penetapan peserta Pemilu
Penetapan jumlah kursi dan daerah
pemilihan
Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Pemutakhiran data pemilih dan
penyusunan daftar pemilih
TAHAPAN YANG SEDANG DAN AKAN BERJALAN
Tahapan Yang
Sedang Berjalan
Pelaksanaan kampanye
Masa tenang
Tahapan Yang
Akan Berjalan
Pemungutan
suara
dan
penghitungan
Penetapan Hasil Pemilu
Pengucapan sumpah/janji anggota
DPR, DPD dan DPRD
Masalah Pada Tahapan Pemilu
Tahap Pendaftaran dan Verifikasi Parpol
Partai politik tidak sepenuhnya dapat mengoperasionalkan Sipol
Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012 yang mewajibkan semua parpol
calon peserta Pemilu wajib mengikuti verifikasi
Parpol calon peserta Pemilu sebagian besar menyerahkan persyaratan
menjelang batas akhir pendaftaran
KPU butuh waktu yang lebih panjang untuk mencermati data-data parpol
karena data yang diserahkan parpol dalam bentuk manual
Putusan DKPP No.23-25/DKPP-PKE-I/2012 yang memerintahkan KPU
melakukan verifikasi faktual terhadap 18 parpol yang tidak lolos verifikasi
administrasi
KPU membutuhkan tambahan anggaran untuk melakukan verifikasi
faktual 18 parpol yang dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi
Kebijakan afirmatif action 30 persen perempuan dalam kepengurusan
parpol tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota diprotes parpol
Masalah Pada Tahapan Pemilu
Kebijakan KPU untuk Penanganannya
Perpanjangan masa pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2014
Perpanjangan waktu verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu
dengan cara mengubah peraturan tentang tahapan, program dan jadwal
Mengorganisir kelompok kerja (Pokja) verifikasi untuk kembali melakukan
verifikasi faktual terhadap 18 parpol di setiap jenjang
Memaksimalkan sisa anggaran verifikasi faktual 16 parpol
Meminta bantuan pemerintah untuk memfasilitasi pelaksanaan verifikasi
faktual 18 parpol yang dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi
Pleno terbuka penetapan parpol peserta Pemilu secara berjenjang
Memberikan kesempatan kepada parpol untuk adu data terhadap hal-hal
yang dianggap tidak memenuhi syarat (TMS)
Masalah Pada Tahapan Pemilu
Tahap Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) oleh pemerintah sebelum
pelaksanaan Pemilu
Terdapat kabupaten/kota yang tidak bisa dijadikan satu daerah pemilihan
karena konversi jumlah penduduk dengan kursi kurang dari 3 kursi
Penyebaran penduduk yang tidak merata di sejumlah daerah sehingga
mengakibatkan terdapat dapil dengan geografis yang sangat luas tetapi
jumlah kursinya sedikit
Tuntutan di beberapa daerah untuk memperhatikan representasi suku,
budaya dan kedekatan secara geografis dalam pembentukan dapil
Perbedaan DAK2 milik Kemendagri dengan Pemerintah Daerah
Masalah Pada Tahapan Pemilu
Kebijakan KPU untuk Penanganannya
Penataan Dapil dilakukan dengan memperhatikan batas-batas wilayah
daerah induk dengan DOB
Alokasi kursi dan dapil untuk DOB ditata setelah pelaksanaan Pemilu
KPU menggunakan DAK2 Kemendagri untuk menetapkan dapil dan
melakukan komunikasi persuasif kepada daerah yang menilai DAK2
Kemendgari bermasalah
KPU menggelar konsultasi publik dalam penataan dapil di setiap tingkatan
untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan dapil benar-benar
representatif
KPU konsisten dengan rumusan penataan dapil yakni kesetaraan nilai
suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas,
integritas wilayah, coterminous, kohesivitas dan kesinambungan
Daerah dengan konversi jumlah penduduk menjadi kursi kurang dari 3,
dapilnya digabung dengan daerah lain
Masalah Pada Tahapan Pemilu
Tahap Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD
Kurangnya pemahaman caleg terhadap kelengkapan persyaratan
administrasi pencalonan
Informasi tentang pemenuhan kelengkapan persyaratan calon dari
pengubung parpol kurang maksimal kepada para setiap caleg
Beberapa caleg terkendala dengan KTP sebagai syarat pencalonan karena
pencetakan e-KTP belum rampung, sementara KTP lama sudah ditarik
Sejumlah bacaleg pencalonannya ganda/terindikasi ganda baik ganda di
daerah pemilihan (dapil) maupun ganda parpol
Partai politik menggugat keputusan KPU tentang penetapan DCS yang
mencoret lima parpol di 8 dapil karena tidak memenuhi kuota 30 persen
perempuan
Putusan MK Nomor 39/PUU-XI/2013 yang membatalkan pasal 16 ayat 3
UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang kewajiban mengundurkan diri bagi
anggota DPRD dari parpol yang gagal menjadi peserta Pemilu yang akan
maju lagi menjadi caleg dari parpol peserta Pemilu
Masalah Pada Tahapan Pemilu
Kebijakan KPU Untuk Penanganannya
Mengoptimalkan peran help desk untuk memberikan layanan informasi
dan konsultasi kepada parpol
Mendorong parpol untuk mengoptimalkan fungsi penghubung dalam
menyampaikan segala informasi kepada parpol dan para caleg
Untuk persoalan KTP, para caleg dapat meminta surat keterangan dari
aparatur pemerintahan setempat
Mengembalikan caleg ganda dan terindikasi ganda kepada parpol untuk
diperbaiki
KPU melakukan perubahan keputusan
berdasarkan rekomendasi Bawaslu
tentang penetapan
DCS
KPU RI mengeluarkan surat edaran nomor 554/KPU/VIII/2013 tentang
Penjelasan Terkait Putusan MK Nomor 39/PUU-XI/2013
Masalah Pada Tahapan Pemilu
Tahap Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
Dari 190.463.184 DP4 yang diserahkan pemerintah, hanya 175.142.000
data merupakan yang hasil perekaman KTP elektronik
Dari 175.142.000 DP4 hasil perekaman KTP elektronik, baru 148 juta eKTP yang tercetak
Dari 190.463.184 DP4, sebanyak 1,8 juta DP4 terdeteksi ganda, 65 juta tanpa NIK,
40 juta tidak memiliki keterangan RT dan 50 juta tidak memiliki keterangan RW, 77
ribu pemilih belum berumur 17 tahun, dan 3228 NIK sama
Pencairan honor Pantarlih, PPS dan PPK terlambat sehingga
mengakibatkan pengumpulan data dari bawah juga menjadi terhambat
DPS minim masukan dan tanggapan dari masyarakat dan parpol
Kondisi geografis di sejumlah daerah sulit sehingga pengiriman data dari
PPS ke Kabupaten/Kota terlambat
Jaringan internet di sejumlah daerah sering bermasalah sehingga
pengiriman data dari daerah ke pusat terhambat
Masalah Pada Tahapan Pemilu
Kebijakan KPU Untuk Penanganannya
KPU menggunakan Sidalih untuk konsolidasi dan distribusi data Pemilih
KPU secara sistemik menghapus data ganda K1 dan melakukan verifikasi faktual
kembali terhadap data ganda K2
Mengumumkan DPS, DPSHP, DPSHPA dan DPT secara manual dan online untuk
mempermudah masyarakat mengaksesnya
Memperpanjang masa pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPSHP
Menggelar pleno terbuka penetapan DPT secara berjenjang
Melakukan penyandingan data DPSHP dan DPT dengan DP4 milik Kemendagri
Menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu untuk menunda penetapan DPT dan
mencermati ulang DPT yang sudah ditetapkan
Konsolidasi operator Sidalih seluruh Indonesia mulai tingkat kabupaten/kota di
provinsi dan tingkat provinsi di pusat untuk merapikan DPT
Verifikasi ulang ke lapangan terhadap DPT dengan NIK invalid untuk memastikan
keberadaan orangnya
Membahas progres perbaikan DPT bersama Kemendagri, Bawaslu, utusan Parpol,
DKPP, dan Komisi II
Potensi Masalah Pada Tahapan Pemilu
Potensi Masalah pada Tahap Kampanye
Pemanfaatan jabatan oleh para politisi untuk mengkampanyekan dirinya kepada
publik lewat iklan layanan masyarakat (ILM)
Penggunaan media massa untuk kegiatan kampanye secara terselubung dan
berlebihan oleh para pemilik media yang juga berstatus sebagai politisi di luar
jadwal yang diperbolehkan
Penggunaan media sosial anonim untuk menyerang dan melakukan kampanye
hitam antar peserta Pemilu dan kandidat
Pengumpulan sumbangan dana kampanye melebihi batas maksimal yang sudah
ditentukan
Pemanfaatan jabatan oleh para politisi untuk mengkonsolidasikan kegiatankegiatan sosial menjelang pelaksanaan Pemilu 2014
Politik uang dengan motif kegiatan sosial oleh peserta Pemilu terutama di segmen
masyarakat yang rentan
Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk
kegiatan kampanye terselubung
Diskriminasi dalam penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan kampanye parpol
dan caleg tertentu
Potensi Masalah Pada Tahapan Pemilu
Kebijakan KPU Untuk Antisipasinya
Larangan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD yang menjadi calon anggota
DPR, DPD dan DPRD menjadi pemeran iklan layanan masyarakat pada institusinya
Pengaturan pemasangan baliho, billboard dan spanduk untuk setiap parpol dan
caleg
Pelaporan dana kampanye parpol secara berkala ke KPU yang di dalamnya
terdapat laporan dana kampanye caleg
Penetapan zona dan media pemasangan alat peraga kampanye bekerja sama
dengan Pemerintah Daerah
Pengaturan zona dan jadwal kampanye untuk setiap parpol
KPU, Bawaslu dan KPI membentuk Task Force dengan tugas melakukan
pengawasan dan analisa iklan kampanye untuk menyamakan sikap dan persepsi
Mendorong KPI dan Dewan Pers memberikan sanksi yang tegas terhadap media
yang melanggar pemuatan berita, siaran dan iklan kampanye
Potensi Masalah Pada Tahapan Pemilu
Tahap Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara
Intimidasi, suap dan kekerasan terhadap penyelenggara, saksi dan pemilih
Penggelembungan suara
Manipulasi suara dengan menukar formulir C1
Pemalsuan identitas
Mencoblos surat suara sisa
Mencoblos lebih dari satu kali
Menghalang-halangi pengawas dan saksi untuk mendapatkan formulir C1
Potensi Masalah Pada Tahapan Pemilu
Kebijakan KPU Untuk Antisipasinya
Penandaan khusus untuk formulir C1 dan C1 plano
Mengunggah hasil pemindaian rekap perolehan suara di TPS
(formulir C1) ke server KPU
Pengunggahan formulir C1 di tingkat kabupaten/kota
dilakukan tanpa menunggu rekap di PPS dan PPK
Petugas PPS dan PPK juga wajib mengunggah hasil
rekapitulasi di PPS dan PPK ke server KPU
Formulir C1 plano wajib dibuka saat rekapitulasi di PPS
Memperbolehkan masyarakat untuk mendokumentasikan
hasil perolehan suara
Kegiatan penghitungan dan rekapitulasi suara dilakukan di
tempat terbuka
Penutup
Terima Kasih