Transcript Slide Pendaftaran & Verifikasi Parpol Pasca MK, Materi Ungaran

Pendaftaran & Verifikasi Parpol
Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR,
DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota
Tahun 2014
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
2012
TAHAPAN PEMILU LEGISLATIF 2014
Pasal 4 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012,
a. Perencanaan program & anggaran, serta penyusunan peraturan
pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
b. Pemutakhiran data Pemilih & penyusunan daftar Pemilih;
c. Pendaftaran & verifikasi Peserta Pemilu;
d. Penetapan Peserta Pemilu;
e. Penetapan jumlah kursi & penetapan daerah pemilihan;
f. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi & DPRD
kabupaten/kota;
g. Masa kampanye Pemilu;
h. Masa tenang;
i. Pemungutan &penghitungan suara;
j. Penetapan hasil Pemilu; dan
k. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi &
DPRD kabupaten/kota.
2
TAHAPAN PEMILU (Legislatif ) 2014
• Tahapan Penyelenggaraan dimulai paling
lambat 22 Bulan sebelum hari Pemungutan
suara.
• Surat Keputusan KPU No. 111/kpts/KPU/
Tahun 2012: hari pemungutan suara pada
tanggal 9 April 2014, sehingga tahapan
dimulai pada bulan Juni Tahun 2012.
• Tahapan, Program dan Jadual sebagaimana
diatur dalam PKPU No.11 Tahun 2012
TAHUN 2012
4
Partai Politik Calon Peserta Pemilu (UU 8/2012)
(Sebelum Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012)
• Pasal 8 Ayat (1): Partai politik peserta
terakhir
yang
memenuhi
ambang
perolehan suara dari jumlah suara sah
nasional ditetapkan sebagai Peserta pada
berikutnya.
pemilu
batas
secara
pemilu
• Pasal 8 Ayat (2): Partai politik
yang tidak
memenuhi ambang batas perolehan suara pada
pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat
menjadi peserta pemilu setelah memenuhi
beberapa persyaratan
....Putusan Mahkamah Konstitusi
1. Perkara No. 51/PUU-X/2012, Putusannya :
Tidak dapat diterima
2. Perkara No. 52/PUU-X/2012, Putusannya:
Dikabulkan sebagian
3. Perkara No. 54/PUU-X/2012, Putusannya :
Ditolak
4. Perkara No. 55/PUU-X/2012, Putusannya :
Tidak dapat diterima
...Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan MK, Perkara No. 52/PUU-X/2012 :
a. Pasal 8(1) dan Penjelasan Pasal 8(1) bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
b. Pasal 8(2), sepanjang frasa “yang tidak memenuhi
ambang batas perolehan suara pada pemilihan umum
sebelumnya atau partai politik baru” bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat.
c. Penjelasan Pasal 8(2) sepanjang frasa “yang dimaksud
dengan partai politik baru adalah partai politik yang
belum pernah mengikuti pemilu“ bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
...Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan MK Perkara No. 52/PUU-X/2012 :
d. Pasal 17(1) dan penjelasan Pasal 17(1),
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
e. Pasal 208, sepanjang frasa “DPRD Provinsi dan
DPRD kabupaten/Kota“ bertentangan dgn UUD
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
f. Pasal 209 (1) dan (2), sepanjang frasa ”DPRD
Provinsi
dan
DPRD
kabupaten/kota”
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
...Putusan Mahkamah Konstitusi
Dalam pertimbangannya Mahkamah juga menyatakan
bahwa:
“Dengan adanya putusan-putusan mengenai pasalpasal dalam UU No 8/2012, terutama terkait dengan
ketentuan mengenai verifikasi partai politik, maka
segala sesuatu yang berakibat secara hukum dengan
proses penyelenggaraan pemilihan umum legislatif
tahun 2014 harus disesuaikan ulang dengan tidak
mengubah jadwal pemungutan suara”.
Tahapan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu
(Berdasarkan PKPU No.11 Tahun 2012)
NO.
KEGIATAN
JADWAL
Pengumuman dan Pengambilan form.
Pendaftaran
Pendaftaran Parpol dan penyerahan
syarat pendaftaran
Penerimaan Kelengkapan Dokumen
Persyaratan (KPU & KPU Kab/Kota)
10 Agustus – 7 Sept 2012
4
Verifikasi administrasi di KPU
11 Agustus – 6 Okt 2012
5
Pemberitahuan hasil Verifikasi Adm.
7 - 8 Oktober 2012
6
Perbaikan Adm. Oleh Parpol
9 - 15 Oktober2012
7
Verifikasi Adm. Hasil perbaikan
1
2
3
9 s.d 11 Agustus 2012
8 Sept – 29 Sept 2012
16 – 22 Oktober 2012
lanjutan
NO.
8
9
KEGIATAN
JADWAL
Pemberitahuan Penelitian Administrasi
Hasil Perbaikan
a) KPU Prov dan KPU Kab/Kota
23 – 25 Oktober 2012
b) Pimpinan Parpol tk. pusat
23 – 25 Oktober 2012
Verifikasi Faktual di tk. KPU
a) Vertual kepengurusan tk. pusat
26 – 3 November 2012
b) Penyampaian hasil verifikasi
4 – 5 November 2012
c) Perbaikan
6 – 12 November 2012
d) Verifikasi hasil perbaikan
13 – 19 November2012
e) Penyusunan Berita Acara
20 – 21 November 2012
Lanjutan
NO.
KEGIATAN
JADWAL
10 Verifikasi di tk. KPU Provinsi
a) Vertual kepengurusan di KPU provinsi
26 Okt – 3 Nov 2012
b) Penyampaian hasil verifikasi pada Parpol
4 – 5 November 2012
c) Perbaikan
6 – 12 November 2012
d) Verifikasi hasil perbaikan
13 – 19 November 2012
e) Penyusunan Berita Acara
1) Hasil verifikasi Provinsi
26 – 27 November 2012
2) Rekapitulasi Hasil verifikasi kab/kota
21 – 25 Desember 2012
f) Penyampaian hasil verifikasi kpd KPU
26 – 28 Desember 2012
Lanjutan
NO.
KEGIATAN
JADWAL
11 Verifikasi di tk. KPU Kab/Kota
a) Vertual kepengurusan & keanggotaan
26 Okt – 20 November 2012
b) Pemberitahuan hasil vertual
kepengurusan dan keanggotaan
21 – 23 November 2012
c) Perbaikan
24 – 30 November 2012
d) Verifikasi hasil perbaikan
1 – 14 Desember 2012
e) Penyusunan Berita Acara
15 – 17 Desember2012
f) Penyampaian hasil verifikasi kpd KPU
Provinsi
18 – 20 Desember 2012
12
Penetapan parpol peserta pemilu
13
Pengumuman Parpol Peserta Pemilu
29 Des 2012 – 8 Jan 2013
9 – 11 Januari 2013
Pendaftaran
PENGUMUMAN
9 – 11 Agust 2012
PENDAFTARAN
oleh PENGURUS
PARPOL PUSAT
pada KPU
10 Agust – 7 Sept
2012
PARPOL CALON
PESERTA PEMILU
(melengkapi persyaratan
17 poin, sebagaimana
Pasal 15 UU No. 8/2012)
3 rangkap
Pengurus parpol tingkat
Kab/Kota menyerahkan
daftar nama anggota &
fotokopi KTA kepada
KPU Kab/Kota
• KPU menerima
pendaftaran, mencatat
dalam register &
memberi tanda bukti
pendaftaran
• Parpol dapat
melengkapi
persyaratan dalam
masa pendaftaran
SYARAT PARPOL
PESERTA
PEMILU
..Lanjutan
pendaftaran
parpol
Parpol dapat mjd Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
Berbadan hukum, (Bukti terdaftar: Berita Negara RI)
Memiliki Kepengurusan di seluruh provinsi,
Memiliki Kepengurusan di 75% kab/kota pada provinsi ybs,
Memiliki Kepengurusan di 50% kecamatan di Kabupaten ybs.
Sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada
kepengurusan parpol.
f) anggota sekurang-kurangnya 1000 atau 1/1000 dari jumlah
penduduk yang dibuktikan dengan KTA
g) Memiliki Kantor Tetap dari Tingkat Pusat s/d Kab/Kota, sampai
dengan tahapan terakhir pemilu
h) Mengajukan nama lambang dan tanda gambar kepada KPU
i) Menyerahkan Rekening Khusus dana Kampanye (RKDK) atas
nama Parpol
a)
b)
c)
d)
e)
Keterwakilan Perempuan; Pengurus &
Pimpinan Parpol
1. Partai Politik menyertakan sekurang-kurangnya 30%
keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol di
tingkat Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota
(Psl.15 huruf d UU 8/2012 Jo Psl. 2 (5), Psl. 20, Psl. 51 (2)
UU 2/2008 sebagaimana diubah dgn UU 2/2011)
2. Pengurus Parpol yaitu Ketua, Sekretaris, & Bendahara
Partai Politik sesuai tingkatannya
3. Pimpinan Parpol adalah Ketua dan Sekretaris Parpol
sesuai tingkatannya atau dgn sebutan lain sesuai
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
Kantor dan Alamat Tetap
• Mempunyai kantor tetap sampai dengan tahapan
terakhir Pemilu yaitu Pengucapan sumpah janji Anggota
DPR, DPD dan DPRD. (Ps. 8 (2) huruf g UU.8/2012)
• Domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain:
sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa/kontrak.
(Ps. 17 (1) huruf c, Ps. 18(1) huruf c, Ps. 19(1) huruf c
PKPU No. 8/2012)
RKDK / Rekening Parpol
• Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas
nama Parpol tingkat Pusat, Provinsi dan Kab./Kota.
(Ps. 8 (1) huruf; g PKPU 8/2012)
Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2014
PENDAFTARAN:
1. Pendaftaran dimulai pada 10 Agust-7 Sept 2012.
2. Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu dilakukan di
KPU oleh DPP Parpol
3. Dalam masa Pendaftaran; KPU Prop/Kab/Kota membantu
KPU, mengumpulkan Dokumen persyaratan Parpol di
Propinsi / Kabupaten / Kota masing-masing
4. KPU & KPU Kab/Kota menerima kelengkapan dokumen
34 Parpol yang ditetapkan KPU telah memenuhi syarat
Pendaftaran (8 -29 Sept 2012)
Penyerahan Syarat Dukungan
di KPU Kab/Kota
1. Parpol di Kab/Kota menyerahkan Daftar Nama Anggota Parpol (Lamp
2 model f2) dan bukti Keanggotaan Papol berupa Copy KTA,
(rangkap 2 [dua]) pada KPU Kab/Kota.
2. Bukti keanggotaan Parpol (Copy KTA) yang diserahkan minimal 1000
atau 1/1000 dari jumlah penduduk Kab/Kota
3. Bukti pemenuhan syarat keanggotaan disampaikan & ditandatangani
Pimpinan Parpol tingkat Daerah/Kab/Kota.
4. 34 Partai yang memenuhi syarat pendaftaran di KPU, dapat
melengkapi copy KTA pada KPU Kab/Kota sampai tgl; 29 Sept 2012.
5. Verifikasi faktual dilaksanakan setelah Parpol dinyatakan memenuhi
persyaratan administratif oleh KPU / KPU Kab.
6. Verifikasi Faktual di KPU Kab, dilaksanakan: 26 Okt - 20 Nov 2012.
DAFTAR NAMA ANGGOTA PARTAI
Lampiran 2 Model F2-Parpol
DAFTAR NAMA DAN ALAMAT ANGGOTA PARTAI POLITIK
DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
: ……………………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………………….
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
No
NAMA
UMUR
No.KTA
No.NIK
ALAMAT
Ungaran,……………………………….
PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN SEMARANG
PARTAI …………………………………………
KETUA DPC / SEBUTAN LAINNYA
SEKRETARIS DPC / SEBUTAN LAINNYA
……………………………………….
(Tanda tangan dan nama terang)
……………………………………………….
(Tanda tangan dan nama terang)
CAP BASAH
Keterangan:
1. KTA untuk masing-masing nama anggota partai politik diserahkan oleh DPC Partai Politik Pada KPU Kabupaten/Kota
2. Softcopy daftar nama dan alamat anggota partai politik untuk tiap kabupaten/kota dari setiap provinsi diserahkan kepada KPU
Partai Yang Tidak Memenuhi Syarat Pendaftaran
Nama Partai
Nama partai
Partai Pemuda Indonesia
Partai Aksi Rakyat
Partai Indonesia Sejahtera
Partai Merdeka
Partai Pemersatu Bangsa
Partai Patriot
Partai Pelopor
Partai Barisan Nasional
Partai Republiku Indonesia
Partai Persatuan Nahdlatul
Ummah Indonesia
Partai Islam
Partai Matahari Bangsa
VERIFIKASI
1. Verifikasi Administrasi: penelitian terhadap
dokumen tertulis berkenaan dgn pemenuhan
syarat menjadi peserta Pemilu
2. Verifikasi Faktual: pencocokan & penelitian
terhadap kebenaran dokumen tertulis
berkenaan dengan pemenuhan syarat
menjadi peserta Pemilu
ALUR VERIFIKASI
KPU
Melaksanakan verifikasi administrasi pemenuhan
syarat parpol menjadi peserta Pemilu sebagaimana
Pasal 15 UU No. 8/2012
KPU melakukan verifikasi dan menetapkan parpol yang memenuhi
syarat administrasi untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
KPU menyampaikan hasil verifikasi
administrasi kepada parpol
Parpol memperbaiki
syarat administrasi
KPU Kab/Kota melakukan:
~ verifikasi admin keanggotaan parpol
~ verifikasi faktual pengurus,
keterw.perempuan & kantor parpol
tingkat kab/kota
~ verifikasi faktual Copy KTA
KPU
Melakukan verifikasi faktual
pengurus, keterw.perempuan
& kantor parpol tingkat pusat
KPU Provinsi
melakukan verifikasi faktual
pengurus, keterw.perempuan
& kantor parpol tingkat prov
KPU menyampaikan hasil
verifikasi faktual
KPU Prov menyampaikan
hasil verifikasi faktual
KPU Kab/Kota menyampaikan hasil
verifikasi faktual
Parpol memperbaiki/melengkapi
hasil verifikasi faktual
Parpol memperbaiki/melengkapi
hasil verifikasi faktual
Parpol memperbaiki/melengkapi
hasil verifikasi faktual
KPU melakukan
verifikasi faktual
KPU Prov melakukan
verifikasi faktual
KPU Kab/Kota melakukan
verifikasi faktual
KPU Prov menyusun berita
acara hasil verifikasi faktual
KPU Kab/Kota menyusun berita
acara hasil verifikasi faktual &
menyampaikan pada KPU melalui
KPU Provinsi
KPU menyusun berita acara hasil
verifikasi faktual & rekap
nasional
VERIFIKASI Keanggotaan Parpol
1. KPU Kab./Kota melakukan verifikasi administrasi
keanggotaan Parpol dg cara mencocokan daftar nama
anggota Parpol yg diterima dari KPU dgn KTA yang
sudah diserahkan pada KPU Kab/Kota
2. KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual dengan
metode:
 Metode Sensus digunakan untuk verifikasi faktual
terhadap keanggotaan Parpol sampai dengan 100
orang. (< 100)
 Metode Sampel Acak Sederhana digunakan untuk
ver.faktual thd keanggotaan Parpol lebih dari 100
orang. (> 100)
Simulasi Verifikasi Keanggotaan Parpol
METODE SENSUS
Contoh Kasus:
• Parpol serahkan syarat keanggotaan sebanyak 100 KTA.
KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap
seluruh keanggotaan parpol tersebut.
• Apabila dari 100 orang keanggotaan parpol diverifikasi
faktual, terdapat 15 orang tidak memenuhi syarat, maka
Parpol harus menyampaikan perbaikan keanggotaan
sekurang-kurangnya 15 orang.
• KPU Kab/Kota selanjutnya melakukan verifikasi faktual
terhadap keanggotaan parpol hasil perbaikan.
• Dalam hal verifikasi faktual keanggotaan parpol hasil
perbaikan jumlahnya kurang dari 100, dinyatakan tidak
memenuhi syarat.
Simulasi Metode Sampel Acak Sederhana
Kasus I
I. Jika Partai Politik menyerahkan 1500 Kartu Tanda Anggota (KTA) di suatu
kabupaten/kota, maka jumlah sampel yang diverifikasi adalah 150 KTA.
Setelah diverifikasi, 25 sampel menyatakan tidak mendukung.
A. Metode Proyeksi:
• Populasi: 1.500
• Sampel 10% dari Populasi (1500 x 10%): 150
• KTA tidak memenuhi syarat: 25
• Syarat minimal KTA: 1.000
• Hasil Verifikasi Jumlah KTA memenuhi syarat
= (Jumlah Sampel – KTA tidak memenuhi syarat) x 100/10
= (150 – 25) x 100/10
= (125) x 100/10
= 1.250 KTA
B. Kesimpulan: Memenuhi syarat
• Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu memenuhi bukti
keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000
(satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota.
Lanjutan…
Kasus II
Partai Politik menyerahkan 1.000 Kartu Tanda Anggota di Kab/kota dan
setelah diverifikasi terdapat kesalahan sebanyak 15 KTA, maka jumlah
populasi baru dari partai tersebut adalah:
A. Metode Proyeksi:
• Populasi : 1.000
• Sampel 10% dari Populasi (1000 x 10%): 100
• KTA tidak memenuhi syarat: 15
• Syarat minimal KTA: 1.000
• Hasil Verifikasi jumlah KTA memenuhi syarat
= (Jumlah Sampel – KTA tidak memenuhi syarat) x 100/10
= (100 – 15) x 100/10
= (85) x 100/10
= 850 KTA
B. Kesimpulan : Tidak memenuhi syarat
• Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu tidak/belum
memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu)
orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk di kab/kota.
• Jadi, Partai Politik itu harus menyerahkan kembali KTA Perbaikan
sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada Kab.
Lanjutan…
Kasus III
Jika partai politik menyerahkan 500 KTA di sebuah kabupaten. Jumlah penduduk
di kabupaten itu adalah 400.000 orang. Ketika diverifikasi terdapat kesalahan KTA
sebanyak 20 KTA.
A. Metode Proyeksi:
• Populasi : 500
• Sampel 10% dari populasi: 50
• KTA yang tidak memenuhi syarat : 20
• Syarat minimal keanggotaan di kabupaten 400.000 x 1/1000 = 400 orang
• Hasil verifikasi Jumlah KTA memenuhi syarat
= (jumlah sampel – KTA tidak memenuhi syarat) x 100/10
= (50 – 20) x 100/10
= (30) x 10
= 300 KTA
B. Kesimpulan: Tidak Memenuhi Syarat
• Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu tidak/belum memenuhi
bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau
1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota.
• Jadi, partai politik itu harus menyerahkan kembali KTA perbaikan sekurangkurangnya 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada Kab/Kota.
Terima Kasih
Semoga bermanfaat
Mari bersama wujudkan Pemilu yang Terhormat dan Bermartabat