Transcript Paparan Revisi UU Parpol oleh Menkumham

REVISI UU PARPOL
TERKAIT SEBARAN KEPENGURUSAN DAN
VERIFIKASI BAGI SEMUA PARTAI POLITIK
Oleh:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Syarat Pendirian
Pasal 2
(1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30
(tiga puluh) warga negara Indonesia yang telah berusia 21
(dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap
provinsi.
(Catatan: UU terdahulu cukup 50 orang ~ revisi baru ini
menjadi 30 orang X 33 Provinsi = 990 orang)
(1a) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang
pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik
dengan akta notaris.
(Seluruh parpol harus menyesuaikan, karena berdasarkan
catatan Direktorat Tata Negara tidak ada parpol yang
pendirinya mencapai jumlah 990 orang dan/atau
penyebarannya 30 orang di setiap provinsi)
Syarat Sebaran Kepengurusan yang
disebutkan dalam Pasal 3 c-d
c.
kepengurusan pada setiap provinsi dan paling
sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari
jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang
bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh
perseratus)
dari
jumlah
kecamatan
pada
kabupaten/kota yang bersangkutan;
(Catatan: sebelum revisi: 60% utk provinsi; 50%
utk Kabupaten/Kota; dan 25% utk Kecamatan)
d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota
sampai
tahapan
terakhir
pemilihan umum; dan
Siapa yang Wajib Ikut Ketentuan
Baru Soal Sebaran Pengurus?
Semua partai politik wajib mengikuti ketentuan ini, termasuk semua
partai lama yang telah mendapatkan SK Badan Hukum sebagai
Parpol dari Menkumham di tahun 2008. Termasuk juga semua
parpol yang memiliki wakil di DPR RI. Kewajiban atas ketentuan ini
dilakukan
dengan
mengikuti
verifikasi
yang
dilakukan
Kemenkumham selambatnya 2,5 tahun sebelum hari “H” pemilu.
(Hingga saat ini parpol berbadan hukum berjumlah 74 parpol)
Ketentuan Wajib Verifikasi
bagi Parpol (Pasal 51)
(1) Partai politik yang telah disahkan sebagai badan
hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008
tentang
Partai
Politik
tetap
diakui
keberadaannya
dengan
kewajiban
melakukan
penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan
mengikuti verifikasi.
(1a) Verifikasi Partai politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan partai politik yang dibentuk
setelah undang-undang ini diundangkan, selesai
paling lambat 2 ½ (dua setengah) tahun sebelum
hari pemungutan suara pemilihan umum.
Bagaimana jika ada Parpol
yang punya wakil di DPR/DPRD
tak lolos verifikasi
(1b) Dalam hal partai politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak memenuhi syarat verifikasi,
keberadaan partai politik tersebut tetap diakui
sampai dilantiknya anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Umum
tahun 2014.
(1c) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota dari partai politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1a) tetap diakui
keberadaannya sebagai anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sampai akhir
periode keanggotaannya.
Rencana Verifikasi
Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi selambat-lambatnya 2,5 tahun
sebelum hari “H” Pemilu 2014.
Penutupan Pendaftaran: 22 Agustus 2011
Pengumuman hasil verifikasi: 7 Oktober 2011
Catatan:
Pemilu 2009 dilaksanakan tanggal 9 April 2009
Pemilu 2014 diperkirakan tanggal 9 April 2014
2 ½ tahun sebelum Pemilu 2014 adalah tanggal 9 Oktober 2011
Masa verifikasi dilaksanakan dalam waktu 45 hari, sehingga verifikasi sudah harus
dimulai sekitar 24 Agustus 2011.
Verifikasi akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan
Kementerian Dalam Negeri.
Parpol akan melakukan pendaftaran di tingkat kecamatan dengan membawa persyaratan
yang diperlukan dan kantor camat akan melakukan pengecekan kebenarannya. Demikian
juga untuk tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
Rincian Proses Verifikasi




Di tingkat kecamatan, semua pengurus parpol tingkat kecamatan
akan melaporkan diri dengan membawa susunan kepengurusan yang
minimal terdiri atas Ketua, Ketua, Sekretaris, Sekretaris, dan
Bendahara (3 orang) dan membawa surat keterangan lurah atas
domisili kantor dan surat keterangan yang sah terkait status kantor.
Camat akan mengeluarkan keterangan soal laporan ini.
Di tingkat Kabupaten, pengurus Parpol Kabupaten akan membawa
semua Surat Keterangan Camat (50 persen dari jumlah yang ada di
kabupaten tersebut) ke Kantor Kesbang Kabupaten. Termasuk
kepengurusan parpol kabupaten. Bupati atau pejabat yang disepakati
akan mengeluarkan surat seputar laporan ini.
Di tingkat Provinsi, Pengurus parpol provinsi akan melakukan hal yang
telah dilakukan di tingkat kabupaten.
Terakhir pengurus DPP akan membawa semua dokumen dari daerah
ke Kementerian Hukum dan HAM beserta dokumen yang disyaratkan
undang-undang.
Perkiraan Jumlah Kepengurusan
Kabupaten/Kota dan Kecamatan yg
Harus Dimiliki Setiap Parpol


Kabupaten/kota
465 kabupaten/kota X 75% = 349
Kecamatan
6.093 kecamatan X 50% = 3.047
Tahapan Sosialisasi
Sosialisasi kepada:



Kesbangpol Provinsi di Jakarta.
Pimpinan Parpol di Jakarta.
Kesbangpol Kab/Kota dan Camat di
Ibukota Provinsi.
Apa latar belakang ketentuan baru
ini ditetapkan?



Sejak dimulainya reformasi selalu ditegaskan dalam
UU Parpol bahwa parpol bersifat “nasional”. Inilah
dasar mengapa parpol harus berada di semua
provinsi. Termasuk semangat untuk menguatkan
integrasi nasional yang menjadi cita-cita reformasi.
Ada wacana untuk menguatkan kelembagaan
parpol hingga ke tingkat yang lebih luas hingga
terjadi konsolidasi hingga tingkat kecamatan untuk
menghadapi Pemilu 2014
Adanya kesetaraan dari UU Parpol untuk
memberlakukan sama semua parpol yang ada,
untuk itu verifikasi wajib diikuti semua parpol.
Mengapa harus 2,5 tahun
sebelum Pemilu?



Adanya wacana dalam pembahasan RUU
Penyelenggaraan Pemilu, bahwa peserta pemilu
harus sudah ditetapkan selambatnya 2,5 s/d 3
tahun sebelum pemilu.
Untuk memberikan kesempatan kepada semua
parpol untuk menyiapkan diri lebih awal dalam
menghadapi pelaksanaan pemilu.
Batasan tahapan ini, baik untuk memperoleh badan
hukum maupun ikut pemilu akan menjadi batasan
waktu baku bagi pemilu-pemilu mendatang.
Rencana Jadwal Pendaftaran




Proses dimulai sejak tanggal 17 Januari 2011. Kementerian Hukum dan
HAM akan mulai membuka pendaftaran untuk partai politik atau calon
pendiri partai politik untuk menyatakan keinginan untuk mengikuti
verifikasi, memperoleh informasi seputar verifikasi.
Januari-Februari 2011, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian
Dalam Negeri akan melaksanakan sosialisasi/pengarahan seputar tata
cara verifikasi kepada seluruh aparat di tingkat
kecamatan/kabupaten/provinsi yang terlibat dalam kegiatan ini.
Selambatnya April 2011, pengurus parpol di semua tingkatan sudah dapat
menghubungi kantor kecamatan/kabupaten dan provinsi di seluruh
Indonesia.
Penutupan pendaftaran untuk mengikuti verifikasi, selambatnya akan
dilakukan 22 Agustus 2011. Setelah itu, tim akan melakukan penelitian
dokumen yang disampaikan seluruh pengurus DPP Parpol selama-lamanya
45 hari kerja (sesuai rentang batas waktu yang diberikan UU Parpol)
Hal-hal lain yang diatur
UU Parpol




Masalah perselisihan parpol dan
Mahkamah Parpol.
Rekruitmen dan Pendidikan parpol
Pengawasan Keuangan oleh BPK bagi
dana APBN/APBD yang diterima
parpol.
Jumlah sumbangan yang dibolehkan.
Perselisihan Parpol
Pasal 32
(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal
Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan
ART.
(2)
Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain
yang dibentuk oleh Partai Politik.
(sebelum revisi lembaga ini tak tegas keberadaannya)
Keputusan Mengikat
(3) susunan mahkamah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan
Partai Politik kepada Kementerian.
(4) Penyelesaian perselisihan internal partai
politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus diselesaikan paling lambat 60
(enam puluh) hari.
(5) Putusan mahkamah partai politik bersifat
final dan mengikat secara internal dalam
hal perselisihan yang berkenaan dengan
kepengurusan.
Kapan ke Pengadilan?
Pasal 33
(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak
tercapai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32, penyelesaian perselisihan
dilakukan melalui pengadilan negeri.
(2) Putusan pengadilan negeri adalah
putusan tingkat pertama dan terakhir,
dan hanya dapat diajukan kasasi kepada
Mahkamah Agung.
Batas Waktu Berperkara
(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama
60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara
terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan
oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di
kepaniteraan Mahkamah Agung.
(Substansi dari pasal ini tidak berubah)