Transcript Apa itu Pemilu?

Oleh : AGUS SALAM NASUTION
(Ketua KPU Madina)
 Pemilihan
Umum, selanjutnya disingkat
Pemilu, adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat yang diselenggarakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Pelaksanaan Pemilu di Indonesia selama Orde Baru berkuasa
didasarkan pada landasan-landasan hukum sebagai berikut :
 Landasan Ideal, yaitu Pancasila, terutama sila kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan / perwakilan.
 Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945 yang termuat
didalam : (a) Pembukaan alinea keempat, (b) Batang Tubuh
pasal 1 ayat 2, dan (3) Penjelasan umum
tentang sistem pemerintah Negara. Hasil amandemen
ketiga UUD 1945 telah dengan jelas mencantumkan pemilu
dalam pasal 22E.
 Landasan Operasional, yaitu Garis-Garis Besar Haluan
Negara yang berupa ketetapan-ketetapan MPRS/MPR, serta
peraturan perundang-undangan lainnya.
Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
didasarkan kepada:
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilu
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum
DPR, DPD
dan DPRD
9 APRIL 2014
LEGISLATIF
PRESIDEN dan
WAKIL
PRESIDEN
9 JULI 2014
EKSEKUTIF
BUPATI dan
WABUP / GUB
dan WAGUB
EKSEKUTIF
KPU
C
BAWASLU
KPU
PROVINSI
C
BAWASLU PROV
KPU
KAB/KOTA
C
PANWASLU KAB
PPK
C
PANWASLU
CAM
PPS
KPPS
C
PPL
PARTAI POLITIK
DPR, DPRD
PERSEORANGAN
DPD
PASANGAN CALON
PRES & WAPRES/GUB &
WAGUB/ BUP & WABUP
Pemilih adalah warga negara yang terdaftar
dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau dalam
Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atau
Dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) atau
daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).
Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat
DPT, adalah susunan nama penduduk Warga
Negara Indonesia yang telah memenuhi
syarat sebagai Pemilih berdasarkan undangundang dan berhak menggunakan haknya
untuk memberikan suara di TPS dalam Pemilu
Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD
Kabupaten/Kota/DPRK
Daftar Pemilih Tambahan selanjutnya disingkat
DPTb, adalah susunan nama penduduk Warga
Negara Indonesia yang telah memenuhi
syarat sebagai Pemilih berdasarkan UndangUndang dan telah terdaftar dalam DPT tetapi
karena keadaan tertentu tidak dapat
menggunakan hak pilihnya untuk
memberikan suara di TPS tempat Pemilih
yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan
memberikan suara di TPS lain.
Daftar Pemilih Khusus selanjutnya disingkat
DPK, adalah susunan nama penduduk Warga
Negara Indonesia yang telah memenuhi
syarat sebagai Pemilih berdasarkan UndangUndang tetapi tidak memiliki identitas
kependudukan dan/atau memiliki identitas
kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam
Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar
Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP),
Daftar Pemilih Tetap (DPT), atau Daftar
Pemilih Tambahan (DPTb).
Daftar Pemilih Khusus Tambahan selanjutnya
disingkat DPKTb, adalah susunan nama
penduduk Warga NegaraIndonesia yang telah
memenuhi syarat sebagai Pemilih
berdasarkan undang-undang dan memiliki
kartu tanda penduduk atau Identitas Lain
atau Paspor tetapi tidak terdaftar dalam DPT,
DPTb atau DPK, dan memberikan suara di
TPS pada Hari dan tanggal pemungutan suara
menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan
Kartu Keluarga atau Paspor atau Identitas
lain.




Langsung
Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya
secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
Umum
Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai
dengan undang-undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang
bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku
menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan
suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan
status sosial.
Bebas
Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya
tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan
haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat
memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
Rahasia
Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak
akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih
memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh
orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan
Dalam pemilu di era Reformasi, menurut UU No. 3
Tahun 1999 jo. UU No. 12 Tahun 2003, bahwa selain
asas luber, juga ditambahkan adanya asas jujur dan
adil.
 Jujur
Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap
penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta
pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu,
pemilih, serta semua pihak yang terkait harus
bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
 Adil
Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan
peserta pemilu mendapat perlakuan sama, serta
bebas dari kecurangan mana pu
Tujuan Pemilihan Umum (Pemilu) secara umum,
yaitu :
Melaksanakan kedaulatan rakyat;
 Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat;
 Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di
DPR, DPD dan DPRD, serta memilih Presiden dan
Wakil Presiden;
 Melaksanakan pergantian personal pemerintahan
secara damai, aman, dan tertib (secara
konstitusional).
 Menjamin kesinambungan
pembangunan nasional.

Hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota di TPS ditetapkan sebagai
hari libur atau hari yang diliburkan.
Dalam Hal ini dilaksanakan pada :
Hari
:Rabu
Tanggal
: 9 April 2014
Waktu pemungutan suara
: pukul 07.00
WIB s.d pukul 13.00 WIB
Waktu Penghitungan Suara
: dilaksanakan
mulai pukul 13.30 waktu setempat setelah
berakhirnya waktu pelaksanaan pemungutan
suara di TPS
Mencoblos di nomor urut, tanda gambar dan nama parpol, maka suaranya dihitung satu untuk parpol.
2. Mencoblos di nomor urut dan nama caleg maka suaranya dihitung satu untuk caleg.
3. Mencoblos di nomor urut, tanda gambar dan nama parpol dan mencoblos di kolom nomor urut dan nama caleg, maka
suaranya dihitung satu untuk caleg.
4. Mencoblos di nomor urut, tanda gambar dan nama parpol serta lebih dari satu nomor urut pada nama caleg, maka suaranya
dihitung satu untuk parpol.
5. Mencoblos di lebih dari satu nomor urut dan nama caleg parpol yang sama, maka suaranya dihitung satu untuk parpol.
6. Mencoblos lebih dari satu nomor urut, tanda gambar dan nama caleg, maka suaranya dihitung satu untuk parpol.
7. Mencoblos lebih dari satu kali pada nomor urut dan nama caleg pada satu parpol, maka suaranya dihitung satu untuk caleg
tersebut.
8. Mencoblos di garis di antara kolom yang memuat dua nomor urut dan nama caleg di satu parpol, maka suara dianggap sah
untuk satu parpol.
9. Mencoblos di garis yang memuat nomor urut dan nama caleg, maka suara dianggap satu untuk parpol.
1.
10. Mencoblos di garis yang memuat satu nomor urut dan nama caleg, maka suara dianggap satu untuk caleg.
11. Mencoblos di kolom abu-abu di antara nomor urut dan nama caleg pada satu parpol, maka suara dianggap sah satu untuk
parpol.
12. Mencoblos di kolom abu-abu di bawah nomor urut dan nama caleg terakhir pada satu parpol, maka suara dihitung satu
untuk parpol.
13. Mencoblos di kolom nomor urut dan nama caleg yang sudah didiskualifikasi, maka suara dianggap sah untuk parpol.
14. Mencoblos di kolom nomor urut dan nama caleg yang sudah meninggal dunia, maka suara dihitung satu untuk parpol.
15. Mencoblos di kolom nomor urut, tanda gambar dan nama parpol yang tidak memiliki daftar caleg, maka suara dianggap sah
satu untuk parpol.
Ada 3 komponen prasyarat penting untuk
mewujudkan pemilu berkwalitas
1. Kualitas penyelenggara pemilu
2. Kualitas calon legislatif dan calon presiden
yang diusung oleh parpol peserta pemilu.
3. kualitas pemilih
Mengharapkan seluruh warga negara yang
berhak mengikuti Pemilu 2014 memiliki
kematangan dan pemahaman yang mendalam
untuk memilih wakil rakyat dan presiden
pada Pemilu 2014 mungkin tak realistis.
Namun, berharap bahwa ada peningkatan
kualitas di antara mereka dibanding pada
pemilu sebelumnya agaknya lebih realistis.
Seperti problem pada pemilu sebelumnya, isu
politik uang mungkin akan menjadi salah satu
persoalan bagi para pemilih yang berasal dari
kelas ekonomi bawah. Mereka ini umumnya
dengan mudah dikelabuhi dengan
kedermawanan instan dan penuh hipokrit
yang dilakukan politisi yang bermain dengan
politik uang.
Para pemilih harus disadarkan bahwa politik
uang hanya akan menciptakan pemenang
yang akan tersandera karena semua dana
yang digunakan untuk menyogok pemilih
harus kembali. Dan salah satu cara untuk
mendapatkan kembali uang yang sudah
ditebar itu adalah melakukan praktik koruptif
dalam masa jabatan sang pemenang.
Masyarakat pemilih perlu mendapatkan
pemahaman hal semacam ini baik lewat
aktivitas para pegiat lembaga swadaya
masyarakat maupun aktivis politik yang
berkepentingan pada terciptanya praktik
politik yang bersih di Tanah Air. Para
mahasiswa yang sedang melakukan praktik
kerja lapangan di desa-desa agaknya perlu
menyebarluaskan pemahaman pada
masyarakat pedesaan bahwa politik uang
pada akhirnya melahirkan politisi korup.
Pada akhirnya saya berharap bahwa seluruh
komponen bangsa harus berpartisipasi aktif
mensukseskan Pemilu 2014.
Sukses Pemilu
Sukses Bangsa