Transcript paparan sosialisasi pembinaan sdm

DISAMPAIKAN OLEH :
BAGIAN PROGRAM DATA ORGANISASI DAN SDM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NANGA BULIK, 18 JULI 2012
PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2010
PERATURAN KPU NOMOR 22 TAHUN 2008
PERATURAN KPU NOMOR 04 TAHUN 2010
DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Terdapat perubahan mendasar dari PP 30 Th 1980
Bagian dari reformasi birokrasi
Lebih terjamin tata tertib & kelancaran pelaksanaan
tugas
Untuk lebih meningkatkan disiplin menuju terwujudnya
PNS yg profesional
Mendorong kinerja & perubahan sikap PNS & pejabat
Mempercepat pengambilan keputusan atas
pelanggaran Hukuman Disiplin
Masalah Etika, tdk diatur dlm PP ini
DISIPLIN PNS
Kesanggupan
PNS
utk
menaati
kewajiban
dan
menghindari larangan yg ditentukan dlm peraturan peruu-an dan/atau peraturan kedinasan yg apabila tdk
ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
• DISIPLIN PREVENTIF
tindakan yg dilakukan utk mendorong PNS mentaati standar & norma
sehingga tdk terjadi pelanggaran.
• DISIPLIN KOREKTIF
tindakan setelah terjadinya pelanggaran, tindakan ini dimaksudkan utk
mencegah pelanggaran lebih lanjut.
• DISIPLIN PROGRESIF
tindakan pencegahan terhadap pengulangan pelanggaran.
1. Kewajiban dan Larangan (Psl 3 dan Psl 4)
a. 17 Kewajiban dan 15 Larangan
(PP 30/1980 = 26 kwajiban dan 18 larangan)
b. Beberapa larangan masih dirinci
2. PNS tdk menaati Psl 3 dan Psl 4, dijatuhi
HD
3. PP Disiplin tdk mngesampingkan PPU
pidana
TINGKAT & JENIS HUKUMAN DISIPLIN
•
Jenis HD ringan :
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
•
Jenis HD sedang :
a. penundaan KGB selama 1 thn;
b. penundaan KP selama 1 thn; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 thn.
•
Jenis HD berat :
a.
b.
c.
d.
e.
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 thn;
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
pembebasan dari jabatan;
pemberhentian dgn hormat tdk atas permintaan sendiri sbg PNS; dan
pemberhentian tdk dgn hormat sbg PNS.
Pejabat Yang Berwenang Menghukum
 Presiden bagi :
 Eselon I ;dan
 jbtn lain yang pgkat dan
pembhtian mjd wwg Presiden
Psl. 7(4) b,c,d,e
 PPK bagi Eselon I, II, III, IV, V, jafung tertentu dan jafung umum dr ringan
s/d berat.
•
•
•
•
•
Eselon I
Eselon II
Eselon III
Eselon IV
Eselon V
Berlaku rumus one step down dan two step down
 one step down utk jenis hkm ringan,
misal : Eselon I menjatuhkan hkm tkt ringan bagi Eselon II, dst.
 two step down utk jenis hkm sedang,
misal : Eselon I menjatuhkan hkm tkt sedang bagi Eselon III, dst.
KEWAJIBAN PEJABAT YG BERWENANG MENGHUKUM
1. Pejabat Yang Berwenang menghukum wajib menjatuhkan HD
kpd PNS yg melakukan pelanggar Disiplin
2. Apabila tdk menjatuhkan HD, pejabat tersebut dijatuhi HD
oleh atasannya.
3. HD = HD yg seharusnya dijatuhkan kpd PNS yg melakukan
pelanggaran.
4. Atasan jg menjatuhkan HD thd PNS yg melakukan
pelanggaran disiplin.
Apabila tdk terdapat pejabat yang berwenang
menghukum,maka kewenangan jatuhkan HD
menjadi kewenangan pejabat yg lbh tinggi.
PERUBAHAN PKPU NO. 06 TAHUN 2008
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KOTA
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SEKRETARIS
SUB BAGIAN
PROGAM DAN DATA
SUB BAGIAN
TEKNIS PEMILU DAN
HUPMAS
SUB BAGIAN HUKUM
SUB BAGIAN UMUM
Pasal 181
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:
a. Subbagian Program dan Data;
b. Subbagian Hukum;
c. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partispasi Masyarakat;
d. Subbagian Umum.
Subbagian Program dan Data
Pasal 182
Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan
dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan
kegiatan tahapan Pemilu.
Subbagian Hukum
Pasal 183
Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi,
pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan
peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi
faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana
kampanye .
Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
Pasal 184
Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis
penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi
penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota,
pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu,
penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan
calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan,
kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi,
serta pendidikan pemilih.
Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
Pasal 185
Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas
mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran,
perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan
anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan,
keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu
anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden,
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta
dokumentasi.
URAIAN TUGAS STAF PELAKSANA PADA
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN/KOTA
Bagian Ketiga
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Pasal 61
Staf pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas :
a. Staf pelaksana pada Subbagian Program dan Data;
b. Staf pelaksana pada Subbagian Hukum;
c. Staf pelaksana pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan
Partisipasi Masyarakat;
d. Staf pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum, dan
Logistik.
Pasal 62 (1)
Staf Pelaksana pada Subbagian Program dan Data mempunyai tugas :
a.
mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
b. menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
c.
mengelola, menyusun data pemilih;
d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga
pemerintahan lain yang terkait;
e.
mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non
pemerintahan;
f.
melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
g.
mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;
h. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
i.
mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
j.
menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
k.
memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/
Kota;
l.
melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris
KPU Kabupaten/Kota;
m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
n. menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU
Kabupaten/ Kota;
o. menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota
KPU;
p. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan
Pasal (2)
Staf Pelaksana pada Subbagian Hukum mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan
perundangundangan tentang Pemilu;
b. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara
Pemilu;
c. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan
konsultasi hukum penyelenggara hukum;
d. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum
penyelenggar Pemilu;
e. menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai
politik peserta Pemilu;
f. menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu
dan pelaporannya;
g. menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
h. menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
i. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual
perseorangan peserta Pemilu;
j. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi
administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
k. mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana
kampanye peserta Pemilu;
l. mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
m. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman
dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan
bidang tugas Subbagian Hukum;
n. menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahanbahan
yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;