Transcript pencalonan 2009

PEDOMAN PELAKSANAAN
TAHAPAN DAN PENCALONAN
PEMILU KEPALA DAERAH
Oleh
I Gusti Putu Artha
TAHAP PERSIAPAN
1
 a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah
mengenai berakhirnya masa jabatan;
 b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD
mengenai berakhirnya masa jabatan kepala
daerah;
 c. Perencanaam penyelenggaraan, meliputi
penetapan tata cara dan jadwal tahapan
pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
 d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS
dan KPPS;
 e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.
TAHAP PELAKSANAAN
 a. Penetapan daftar pemilih;
 b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala
daerah/wakil kepala daerah;
 c. Kampanye;
 d. Pemungutan suara;
 e. Penghitungan suara; dan
 f. Penetapan pasangan calon kepala
daerah/wakil kepala daerah terpilih,
pengesahan, dan pelantikan.
8 ATAU 6 BULAN?
 Tahapan, jadwal dan program, KPU, DPRD, dan
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, agar mengacu
kepada ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2007 pasal
42 ayat (3) yang berbunyi ‘’PPK dibentuk oleh KPU
Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan
sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan
paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan
suara’’. Tahapan pembentukan PPK ini dimaknai
sebagai tahapan Pemilu Kepala Daerah dimulai.
 Berkenaan dengan pemberitahuan masa jabatan
kepala daerah berakhir sesuai dengan UU Nomor 32
Tahun 2004 dan PP 6 Tahun 2005 dimaknai sebagai
bagian dari etika pemerintahaan. Argumentasinya
adalah, UU Nomor 22 Tahun 2007 kedudukan
hukumnya lebih tinggi dibandingkan Peraturan
Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 dan dikeluarkan
belakangan. Begitu pula, pasal 235 UU Nomor 12
Tahun 2008 yang memberi perintah penggabungan
jadwal Pemilu KDH yang rentang waktunya 90 hari,
secara otomatis menggugurkan ketentuan UU 32
Tahun 2004. Dengan demikian, secara yuridis aturan
hukum yang lebih tinggi dan terbaru yang menjadi
rujukan.
• Tahapan 8 (delapan) bulan, dimaksudkan untuk
mengakomodasi tahap verifikasi calon
perseorangan, kemungkinan Pemilu Kepala Daerah
berlangsung dua putaran serta antisipasi
pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang
berpeluang merekomenasikan pemungutan suara
ulang. Oleh karena itu, KPU
Provinsi/Kabupaten/Kota agar berkoordinasi
dengan Pemerintah Daerah agar memfasilitasi
kebutuhan anggaran sesuai dengan tahapan
tersebut.
PRINSIP PENYUSUNAN TAHAPAN
 Jangan sampai masa jabatan kepala daerah
berakhir, tahapan masih berjalan, shg ditunjuk
plt.
 Jadwal disusun lebih fleksibel shg tidak
berpotensi terjadi pelanggaran jadwal.
 Memperhitungkan potensi putaran II, serta
ekskusi putusan MK dalam bentuk pemungutan
suara ulang.
 Pilkada Bupati/Walikota, H-162, H putaran I,
H+78
 Pilkada Gubernur H-156, H Putaran I, H+84.
 Setelah hari H putaran I berturut-turut unsur
tahapan terdiri atas : rekap PPK (3), rekap
Kab/kota(3), rekap prov (3), uji publik(3), PHP
Pilkada (14), pleno pasca MK (3), kampanye
tahap II (3), masa tenang (3). Total 36 hari.
 Setelah putaran II, berturut-turut tahapan
terdiri atas: rekap PPK (3), rekap Kab/kota(3),
rekap prov (3), uji publik(3), Penyerahan hasil
Pemilu KDH ke DPRD (3), PHP Pilkada (14),
pleno pasca MK (3), proses administrasi di
Mendagri (14), Pelantikan (1). Total 48.
ALUR PENCALONAN
PENYERAHAN
DUKUNGAN
PERSEORANGAN
KE KPU
PROV/KAB/KOTA
H-24/31
VERIFIKASI DI
KPU KAB/KOTA
H-7 sd H
(PILGUB)
PENYERAHAN
DUKUNGAN
PERSEORANGAN
KE PPS
Sd H-21/H-28
VERIFIKASI
ADMINISTRASI
DI PPS
H-21/28 sd.
H-18/25
VERIFIKASI
DI PPK
H-7/H-14
sd H/H-8
VERIFIKASI
FAKTUAL
DI PPS
H-17/24
sd H-8/15
PENDAFTARAN
CALON
H sd H+7
PENELITIAN
BERKAS
H+8 sd
H+14
PERBAIKAN
BERKAS
OLEH CALON
H+15 sd H+21
RAPAT
PLENO
PENETAPAN
CALON
PENELITIAN
BERKAS
TAHAP II
H+22 sd H+28
SYARAT PENCALONAN
 Tolak pendaftaran, partai politik atau gabungan partai
politik , apabila tidak memenuhi sekurang-kurangnya
15% dari jumlah kursi DPRD atau perolehan suara sah
dalam Pemilihan Umum 2009.
 Fokus perhatian adalah pemenuhan syarat jumlah
dukungan formal partai politik atau gabungan partai
politik. Bahwa terdapat kepengurusan ganda partai
politik atau ada sebuah partai politik mengajukan lebih
dari satu pasangan calon, pada saat proses verifikasi
administrasi dilakukan eksekusi.
 KPU Kabupaten/Kota wajib memerintahkan PPS
memverifikasi dukungan calon perseorangan,
apabila setelah dihitung pada saat penyerahan
bukti dukungan di KPU Kabupaten/Kota,
pasangan calon tidak memenuhi persyaratan
perolehan jumlah minimal dukungan.
 Pendaftaran pasangan
calon perseorangan
diterima, apabila setelah dihitung pada saat
penyerahan bukti dukungan berupa hasil
rekapitulasi berita acara verifikasi di tingkat
PPK, jumlahnya kurang dari ketentuan undangundang.
 Ketentuan pasal 60 ayat (3a) UU Nomor 12 Tahun
2008, salah satunya tentang perbaikan syarat
dukungan calon perseorangan dimaksudkan apabila
calon perseorangan ketika rekap di PPK dukungan tidak
mencukupi, dimungkinkan menambah dukungan dan
diverifikasi kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
 Sejak dimulainya proses verifikasi bukti dukungan di
PPS, apabila salah seorang atau pasangan calon
perseorangan berhalangan tetap atau mengundurkan
diri, maka proses pencalonan pasangan calon tersebut
dinyatakan gugur dan tidak memenuhi syarat, serta
tidak dapat digantikan dengan salah seorang atau
pasangan calon lain.
Incumbent tidak mundur dari jabatan, hanya cuti pada hari
kampanye.
Bukti mundur dari jabatan struktural dan fungsional tidak
dalam bentuk SK pemberhentian, tetapi dilengkapi surat bukti
bahwa permintaan mundur telah diterima atasan dan akan
diteruskan.
Calon tidak dapat memeriksakan kesehatan di RS lain sebagai
pembanding. Cek kesehatan bersifat final mengikat.
Pemeriksaan keabsahan dokumen pencalonan (termasuk
ijazah) pada tingkat kebenaran formal. Menyangkut
kebenaran material diserahkan kepada putusan hukum yang
final dan mengikat.
TELAH MENJABAT DUA KALI
Berturut-turut maupun tidak
Di kabupaten/kota yang sama atau yang
wilayah administrasinya berbeda.
Dipilih sekali masa jabatan dalam pemilihan
tidak langsung dan sekali masa jabatan dalam
pemilihan kepala daerah langsung;
Termasuk dalam salah satu masa jabatannya
itu diperoleh karena menggantikan Kepala
Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebelumnya
yang berhalangan tetap;
 Menjabat sebagai bupati dalam dua kali
masa jabatan dan oleh karena itu tidak
memenuhi syarat untuk mendaftar kembali
sebagai walikota, atau sebaliknya;
 Menjabat sebagai wakil bupati dalam dua
kali masa jabatan dan oleh karena itu tidak
memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai
wakil walikota, atau sebaliknya;
 Dihitung sekali jabatan apabila menjabat
minimal 2,5 tahun.
TMS ADMINISTRASI DI PPS
 Pendukung menarik kembali dukungan
 Dukungan ganda gugur di semua pasangan calon.
 Identitas kependudukan tidak berlaku lagi.
 Tidak terdapat tanda tangan pendukung.
 Nomor kartu tanda penduduk atau surat domisili
ditemukan berulang-ulang dan nomornya sama.
 Tidak berisi meterai seluruh dukungan gugur.
 Tidak berisi tanda tangan basah sepasang atau
salah seorang pasangan calon, seluruh dukungan
gugur.
• Tidak terdapat paraf, pendukung di halaman
yang tidak terdapat paraf gugur.
• Tidak berisi lampiran identitas kependudukan,
pendukung dicoret.
• Nama pendukung dan fotokopi identitas
kependudukan berbeda siginifikan.
• Alamat desa/kelurahan yang berbeda dengan
lokasi PPS tempat dukungan itu diverifikasi,
TMS FAKTUAL DI PPS
 Metode sensus dan kolektif.
 Kolektif berkoordinasi dengan tim kampanye pasangan calon di desa
tersebut untuk menghadirkan seluruh pendukung di desa/kelurahan
itu untuk hadir di lokasi tertentu pada waktu tertentu untuk dicek
kebenaran dukungannya secara kolektif.
 Jika tim kampanye pasangan calon tidak dapat menghadirkan
pendukung sesuai dengan permintaan PPS, maka yang diverifikasi
faktual adalah pendukung yang hadir.
 Pendukung yang belum hadir pada verifikasi faktual kolektif,
diberikan kesempatan untuk datang langsung ke petugas PPS untuk
membuktikan dukungannya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum
batas akhir verifikasi.
 Apabila dalam daftar nama pendukung ternyata terdapat nama
pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada
bakal pasangan calon, pendukung yang bersangkutan mengisi
formulir.
VERIFIKASI DI PPK
 Verifikasi untuk menghindari adanya seseorang yang
memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal
pasangan calon dan adanya informasi manipulasi
dukungan.
 Paling lama 7 hari.
 PPK meneliti kembali kemungkinan adanya syarat
administrasi dukungan yang terlewatkan ketika
dilakukan proses verifikasi oleh PPS.
PENAMBAHAN DUKUNGAN
PERSEORANGAN
dukungan yang ditambahkan pada masa
perbaikan berkas maksimal dua kali lipat jumlah
kekurangan dukungan sesuai dengan batas
minimal.
• surat dukungan diserahkan paling lambat 7
(tujuh) hari setelah surat pemberitahuan
perbaikan berkas diterima.
• dukungan yang ditambahkan adalah pendukung
baru yang belum memberikan dukungan
sebelumnya kepada pasangan calon manapun.
pasangan calon dapat menentukan desa/kelurahan
dan kecamatan yang menjadi basis untuk
menambah dukungan.
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu
dengan PPK dan PPS setempat melakukan verifikasi
terhadap tambahan dukungan dimaksud dengan
metode kolektif berkoordinasi dengan pasangan
calon, paling lama 14 (empat belas) hari sejak
diterimanya tambahan dukungan dimaksud.
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
merekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi
syarat administrasi dan faktual dan dituangkan
dalam berita acara verifikasi.
hasil rekapitulasi dukungan.