Transcript File Presentasi Pembekalan Advokasi Tanggal

ADVOKASI
TENTANG PENETAPAN PEMILIH DAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR
DKI JAKARTA 2012
OLEH FAUDJAN MUSLIM
Selasa 15 Mei 2012
Destarata - Jakarta,
ADVOKASI
TENTANG
KAMPANYE
DASAR HUKUM TENTANG KAMPANYE
1.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
(Pasal 1 Butir 23, Pasal 75 s/d 85 dan Pasal 116)
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
(Pasal 1 Butir 12 dan 13 dan Pasal 54 s/d 69)
3.
Keputusan KPU No.13/Kpts/KPU-Prov-010/2011 Tentang Pedoman Teknis Tata
Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
4.
Peraturan KPU No.14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No.69
Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah;
5.
Peraturan KPU No.69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Kepala
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
Kampanye pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah yang
selanjutnya
disebut
kampanye
adalah kegiatan dalam rangka
meyakinkan para pemilih dengan
menawarkan visi, misi, dan program
pasangan calon.
Pasal 1 butir 23 UU 32-2004/Pasal 1 butir 12 PP 6-2005
Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur adalah suatu kegiatan yang dilakukan
oleh pasangan calon dan atau oleh tim
kampanye/pelaksana
kampanye/petugas
kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam
merekomendasikan dukungan sebesar-besarnya,
dengan menawarkan visi, misi dan program
pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada
masyarakat dalam bentuk pertemuan-pertemuan,
iklan dan pemasangan alat peraga kampanye.
Keputusan KPU No.13/Kpts/KPU-Prov-010/2011 Tentang Pedoman Teknis
Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012
KRITERIA KAMPANYE
Dilakukan oleh
Pasangan Calon dan atau tim kampanye/juru kampanye
Menyampaikan
VISI
PROGRAM
MISI
KRITERIA INI BERSIFAT KUMULATIF
VISI, MISI DAN PROGRAM
AKAN MENJADI
DOKUMEN RESMI DAERAH
JIKA TERPILIH
Pasal 55 (5 dan 6) PP 6-2005
Ada kewajiban bagi Pasangan
Calon untuk untuk menyampaikan
materi kampanye kedalam wujud
visi, misi dan program
Pasal 76 (2) UU 32-2004/ Pasal 58 (1) PP 6-2005
Bentuk-Bentuk Pelaksanaan Kampanye:
Pasal 76 (1) UU 32-2004/Pasal 56 PP 6-2005
1. pertemuan terbatas;
2. tatap muka dan dialog;
3. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
4. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
5. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
6. pemasangan alat peraga di tempat umum;
7. rapat umum;
8. debat publik/debat terbuka antar calon;
9. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundangundangan.
Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum
Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan
kampanye
kepada
umum
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 huruf e, dilaksanakan
pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka,
rapat umum, dan/atau di tempat-tempat umum
dengan menggunakan nomor urut dan gambar
pasangan calon.
Pasal 57 (4) PP 6-2005
Penjelasan:
Yang dimaksud dengan bahan kampanye dapat berupa
selebaran, sticker, kaos, topi, dan barang-barang cenderamata.
Pemasangan Alat Peraga di tempat umum
Kampanye dalam bentuk pemasangan alat
peraga di tempat umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 huruf f, dilaksanakan dalam
bentuk pemasangan alat peraga di tempat/lokasi
yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh
Pemerintah Daerah setempat, dan/atau atas izin
pemilik tempat yang bersangkutan, dan
pemasangannya
mempertimbangkan
etika,
estetika, kebersihan, dan keindahan
Pasal 57 (5) PP 6-2005
Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan
perundang-undangan
Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak
melanggar peraturan perundang undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf i,
dapat dilaksanakan berupa hiburan yang
mengandung unsur budaya.
Pasal 57 (8) PP 6-2005
Namun demikian, bentuk-bentuk kegiatan
diatas dari 1-9 sepanjang bukan untuk
keperluan kampanye (lihat pengertian
dan definisi kampanye diatas) maka
bukanlah kategori kampanye. Oleh
karena itu, jika ada oknum PNS (seperti
lurah, camat dan lainnya) yang melarang
kader dan simpatisan PKS melakukan
kegiatan-kegiatannya dalam bentuk
diatas tersebut maka PNS tersebut
menunjukan ketidaknetralannya dalam
pemilukada.
Jadi kesimpulannya adalah
Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim
kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum
tanggal dimulainya masa kampanye, antara lain ulang
tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olah
raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan
nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa di
suatu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan
kampanye apabila memenuhi unsur kampanye
sebagaimana dimaksud pada pengertian Kampanye
diatas. angka IV.
Angka IV Keputusan KPU No.13/Kpts/KPU-Prov-010/2011
Maka ketidaknetralan oknum PNS (seperti lurah,
camat dan lainnya) diatas perlu diingatkan Pasal
80 UU 32/2004 yang berbunyi:
“Pejabat negara, pejabat struktural dan
fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa
dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan
yang menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon selama masa kampanye.”
Tindakan yang perlu diambil terhadap
ketidaknetralan PNS tersebut adalah dengan
mencatat nama PNS tersebut, tempat, tanggal
dan waktu kejadian serta apa yang dikatakannya
setelah itu segera laporkan ke tim advokasi DPC
untuk dilaporkan ke Panwas Kecamatan. (perlu
diingat sejak terjadinyanya ketidaknetralan
tersebut pelaporan ke panwas kecamatan hanya
diberi waktu 7 (tujuh) hari saja dan saat
pelaporan harus meminta tanda terima atau
salinannya.
Terkait dengan adanya keharusan izin
dalam pemasangan alat peraga kampanye
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 (7)
UU 32/2004 pada tempat yang menjadi milik
perseorangan atau badan swasta maka
sepanjang bukan dalam bingkai kampanye
(lihat pengertian dan definisi kampanye)
penempelan poster, sticker, pamflet dan
lain-lain tidak ada keharusan untuk meminta
izin si pemilik rumah atau badan swasta;
Keterlibatan PNS (Lurah dan Camat)
Pelanggaran Dan Tindak Pidana Kampanye yang
melibatkan PNS, Hakim, Pejabat BUMN/BUMD
kepala desa, dan TNI, Polri dan tidak
menggunakan fasilitas yang terkait dengan
jabatannya.
- Pasal 79 UU 32-2004/Pasal 61,62 PP 6-2005 -
Sanksi Administrasi Terhadap
Keterlibatan PNS (Camat & Lurah)
“Pelanggaran atas ketentuan larangan
pelaksanaan kampanye sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 dikenai sanksi
penghentian kampanye selama masa
kampanye oleh KPUD.”
- Pasal 79 (4) dan Pasal 81 UU 32/2004 -
Sanksi Pidana Terhadap Keterlibatan
PNS (Camat & Lurah)
“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan
larangan pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dan Pasal 79
ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), diancam dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6
(enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah)
- Pasal 116 (3) UU 32/2004 -
Money Politic
1.Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan
dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk
mempengaruhi pemilih.
2.Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti
melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai
pasangan calon oleh DPRD.
Pasal 82 UU 32-2004/Pasal 64 PP 6-2005
Mekanisme Pengaduan Pelanggaran
Laporan disampaikan selambat-lambatnya 7 hari
sejak terjadinya pelanggaran kepada Panwas
baik lisan maupun tertulis yang berisi:
a. nama dan alamat pelapor;
b. waktu dan tempat kejadian perkara;
c. nama dan alamat pelanggar;
d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
e. uraian kejadian.
Pasal 110 PP 6-2005
PERTAMA KALI DKI MELAKSANAKAN PEMILUKADA
PADA BULAN AGUSTUS 2007
SAAT ITU PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR HANYA TERDIRI DARI DUA KANDIDAT
YAITU DRS. ADANG DARADJATUN DAN DANI ANWAR
YANG DIUSUNG HANYA OLEH
PARTAI KEADILAN SEJAHTRA
DAN FAUZI BOWO DAN NACHROWI YANG DIUSUNG
OLEH PARTAI DEMOKRAT, GOLKAR, PDIP, PPP, PKB,
DAN SETERUSNYA.
UNTUK KEDUA KALINYA DKI JAKARTA AKAN MELAKSANAKAN KEMBALI
PEMILUKADA PADA HARI RABU, 11 JULI 2012
DENGAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
YANG TERDIRI DARI ENAM KANDIDAT, YAITU:
DIUSUNG OLEH PARTAI
JALUR
INDEPENDEN
TAHAPAN – TAHAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILUKADA
1.
Penetapan Daftar Pemilih
2.
Pendaftaran Dan Penetapan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
3.
Kampanye
4.
Pemungutan Suara
5.
Penghitungan Suara
6.
Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih, Pengesahan dan
Pelantikan
Siapa yang Berhak
Menjadi PEMILIH Dalam PILGUB?

Pemilih yang berhak mengikuti
pemungutan suara di TPS, adalah:
a. Terdaftar dalam Daftar Pemilih
Tetap (DPT).
b. Terdaftar dalam Daftar Pemilih
Tambahan (DPTb).

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
terdiri atas data pemilih yang telah
terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap
(DPT) di TPS asal, tetapi karena
keadaan tertentu pemilih tidak dapat
menggunakan hak pilihnya untuk
memilih
di
TPS
yang
telah
ditetapkan.
ANGGOTA KPU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
JL.C No. 38 Kelapa Dua Raya, Kebon Jeruk Tlp 5494776. Fax. 5494776 Jakarta 11530
H. SJAHRIN LUMBANTORUAN, SE
KETUA KPU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
JUNAIDI, S.Pd, M.Si
ANGGOTA KPU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
KELOMPOK KERJA DAFTAR PEMILIH
SUNARDI SUTRISNO, SE, MM
ANGGOTA KPU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
KELOMPOK KERJA PENCALONAN
DAVID REVINDO PANGGABEAN, S.IP
ANGGOTA KPU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
KELOMPOK KERJA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA
SARYONO NOTO, S.KOM
ANGGOTA KPU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
KELOMPOK KERJA KAMPANYE