Transcript Power Point

BANDA ACEH, 1 MARET 2012
VISI
KORPRI
Seluruh pegawai negeri harus memiliki “semangat kebersamaan”
dalam memperjuangkan hak dan menegakkan kewajibannya
melalui pengembangan jiwa korps sebagai sesama anggota Korpri
Setiap pegawai negeri sebagai anggota Korpri harus memiliki
“kesatuan komitmen” dalam mewujudkan fungsinya sebagai
“perekat dan pemersatu bangsa” dalam rangka memperkuat
persatuan dan kesatuan bangsa;
KORPRI sebagai wadah organisasi pegawai negeri memiliki peran
organisasional dalam meningkatkan kesejahteraan dan melakukan
perlindungan hukum bagi pegawai negeri; dan
KORPRI sebagai wadah organisasi pegawai negeri dan sebagai
stakeholders pemerintahan, harus menjadi pendorong dalam
mewujudkan profil pemerintahan yang baik atau good governance
dan aparatur pemerintah yang bersih atau clean government
ANGGOTA KORPRI DALAM MENGEMBAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWABNYA
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI, HARUS MENGINDAHKAN SELURUH KETENTUAN
PERATURAN PER-UU-AN YANG MENGATUR TENTANG PEGAWAI NEGERI
PASAL 3 UU. NOMOR 43 TAHUN 1999
TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
DALAM KEDUDUKAN SEBAGAI APARATUR NEGARA YANG BERTUGAS
MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, “PEGAWAI
NEGERI HARUS NETRAL DARI PENGARUH SEMUA GOLONGAN DAN
PARTAI POLITIK, SERTA TIDAK DISKRIMIATIF DALAM MEMBERIKAN
PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
Menjaga kekompakan dan keutuhan Pegawai Negeri Sipil, agar hanya
memiliki monoloyalitas, yakni sebagai abdi negara sekaligus pelayan msy
1.
TUJUAN
2.
3.
Mencegah pemanfaatan pegawai negeri sebagai alat partai politik,
yang dapat saja mengarah pada menguatnya penetrasi kepentigan
partai politik dalam birokrasi pemerintahan, sehingga berimplikasi
terhadap ambivalensi pengabdian pegawai negeri antara
mengutamakan kepentingan partai politik dan kepentingan negara
Memastikan bahwa seluruh pegawai negeri dan birokrasi pemerintah
dapat memberikan pelayanan secara adil dan tidak diskriminatif, karena
netral terhadap berbagai kepentingan golongan maupun partai politik
KETENTUAN MENGENAI NETRALITAS PEGAWAI NEGERI DALAM
AKTIVITAS POLITIK, DIPERTEGAS DI DALAM PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PNS MENJADI ANGGOTA
PARTAI POLITIK
PNS SELAKU
ANGGOTA KORPRI
DILARANG
MENJADI
ANGGOTA DAN/ATAU
PENGURUS PARPOL
DILARANG BERPERAN AKTIF DALAM PEMILU
LEGISLATIF, PEMILU PRESIDEN/WAKIL
PRESIDEN, MAUPUN PEMILU KDH /WAKIL KDH
TELAH DIATUR DI DALAM BEBERAPA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN, YANG ANTARA LAIN MENEGASKAN BAHWA:
Meskipun pegawai negeri memiliki hak untuk dipilih bila menjadi caleg legislatif, calon Presiden atau calon
Wakil Presiden, dan calon kdh atau calon Wakil kdh , namun para calon tersebut tidak sekali-kali melibatkan
pegawai negeri, Kepala Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai pelaksana kampanye.
setiap pegawai negeri sipil dilarang memberikan dukungan
kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan
cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu
Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk
sesuai peraturan perundang-undangan;
PP 53
TAHUN 2010
TENTANG
DISIPLIN PNS
setiap pegawai negeri sipil dilarang memberikan dukungan
kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan
cara:
terlibat dalam kegiatan kampanye untuk
mendukung calon KDH /Wakil KDH
menggunakan fasilitas yang terkait dengan
jabatan dalam kegiatan kampanye
membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye.
KLASIFIKASI HUKUMAN DISIPILIN SESUAI
PP 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS
Pertama:
Pengenaan “Hukum Disiplin Sedang”, dengan (3) tiga jenis hukuman, yakni
penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; atau penundaan kenaikan
pangkat selama 1 (satu) tahun; atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 1 (satu) tahun, bila:
a. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan
cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat
Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
b. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan
cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah; dan
c. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon
yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat
Kedua:
Pengenaan “Hukum Disiplin Berat” berupa 5 (lima) jenis hukuman,
yakni: penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun; atau Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat
lebih rendah; Pembebasan dari jabatan; atau Pemberhentian dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil;
atau Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri
sipil; bila:
a. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait
dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; dan/atau
b. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa
kampanye.
KETENTUAN LARANGAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK
TERLIBAT DALAM AKTIVITAS
POLITIK
KETENTUAN MENGENAI
HUKUMAN DISIPLIN
BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL
SEBAGAIMANA DI ATUR DALAM PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
HARUS DIPAHAMI OLEH SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PARA PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PEMAHAMAN YANG TEPAT MENGENAI KETENTUAN LARANGAN
UNTUK TERLIBAT DALAM AKTIVITAS POLITIK DAN KETENTUAN
HUKUMAN DISIPLIN BILA MELANGGAR LARANGAN TERSEBUT
BAGI PNS
DAPAT MENJADI DASAR DALAM
MELAKUKAN ARGUMEN PEMBELAAN DIRI
BILA TERJADI KESEWENANG-WENANGAN
OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
DAERAH DALAM MENETAPKAN KEBIJAKAN
HUKUMAN DISIPILIN KEPADA PNS
BAGI PEJABAT
PEMBINA
KEPEGAWAIAN
DAERAH
TIDAK TERJADI KESALAHAN DALAM
MENETAPKAN KEBIJAKAN MENGENAI
HUKUMAN DISIPILIN BAGI PNS YANG
MELANGGAR KETENTUAN MENGENAI
LARANGAN BAGI PNS UNTUK
TERLIBAT DALAM AKTIVITAS POLITIK
PADA SEJUMLAH PEMERINTAH DAERAH TELAH
TERJADI KEKELIRUAN DALAM MENETAPKAN
HUKUMAN DISIPLIN BAGI PNS YANG DITENGARAI
TERLIBAT DALAM AKTIVITAS POLITIK
KENYATAAN
SAAT INI
BANYAK PNS YANG DIDUGA MEMILIKI PERBEDAAN
AFILIASI POLITIK PADA SAAT PEMILIHAN KEPALA DAN
WAKIL KEPALA DAERAH, HARUS IKHLAS MENERIMA
HUKUMAN DISIPLIN DARI PEJABAT PEMBINA
KEPEGAWAIAN DAERAH, BAIK BERUPA PENURUNAN
JENJANG JABATAN MAUPUN HARUS KEHILANGAN
JABATAN ATAU NON-JOB
5 (LIMA) HAL POKOK YANG MESTI DICERMARI OLEH SELURUH
PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAKU ANGGOTA KORPRI:
PERTAMA
TINGKATKAN KOMITMEN DAN LOYALITAS SEBAGAI ABDI NEGARA DAN PELAYAN MSY, SERTA
SENANTIASA MENINGKATKAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM PROSES PELAKSANAAN TUGAS.
KEDUA
TIDAK SEKALI-KALI TERLIBAT DALAM AKTIVITAS POLITIK UNTUK SEKEDAR MEMENUHI
KEPENTINGAN KARIER JANGKA PENDEK, KARENA DAPAT MENJADI BUMERANG BILA TERJADI
ROTASI REZIM PENGUASA DLM PELAKSANAAN PILKADA PADA PERIODE BERIKUTNYA.
KETIGA
SENANTIASA BERUPAYA UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI KEAHLIAN DAN INTEGRITAS
PRIBADI SEBAGAI DASAR DALAM PROSES PENGEMBANGAN KARIER, DAN JANGAN SEKALIKALI MENGGUNAKAN JALUR POLITIK UNTUK MEMPEROLEH PENINGKATAN KARIER, KARENA
DALAM SETIAP TRANSAKSI POLITIK SENANTIASA TERDAPAT ONGKOS POLITIK
KEEMPAT
MEMPERKUAT SEMANGAT KORPS ANTAR SESAMA ANGGOTA KORPRI, DAN SENANTIASA
BERUPAYA UNTUK SALING MENDUKUNG DALAM PROSES PELAKSANAAN TUGAS, AGAR
SELURUH ANGGOTA KORPRI DAPAT MENDUKUNG PENINGKATAN KINERJA PEMDA
KELIMA
DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA WAJIB MEMBERIKAN
ADVOKASI DAN PEMBELAAN HUKUM BILA TERJADI PERLAKUAN TIDAK ADIL DALAM PROSES
PENGENAAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PNS SEBAGAI ANGGOTA KORPRI, KARENA KORPRI
MEMILIKI VISI PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA ANGGOTA KORPRI
12
SUMATERA
KALIMANTAN
IRIAN JAYA
JAVA
13