Transcript attachment_id=43

Kegiatan Pengayaan
Mata Pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Materi 1
Oleh:
Yusep Guntara, S.Pd.I
NIP: 19780718 200501 1 006
Sistem Pemerintahan
Di
Indonesia
Pemerintahan adalah suatu sistem untuk
menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam
mengatur kehidupan rakyat di segala bidang kehidupan
mereka seperti sosial, ekonomi, dan politik.
Tujuan dibentuknya suatu pemerintahan adalah agar
rakyat dapat hidup dengan sejahtera.
Sistem Pemerintahan
Pemerintah
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
Pemerintah Provinsi
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Pemerintah Kecamatan
Pemerintah Desa/Kelurahan
Dalam UU No. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa:
Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Republik
Indonesia.
Kepala Desa (kuwu/lurah)
Seorang kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat
melalui sebuah pemilihan kepala desa (pilkades).
Masa jabatan seorang kepala desa adalah lima tahun.
Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, kepala desa
diberi tanah desa yang biasa disebut tanah carik atau
tanah bengkok.
Seorang kepala desa mempunyai tugas-tugas, yaitu:
1. memimpin, mengendalikan, dan memberdayakan kehidupan
masyarakat serta perekonomian desa;
2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
3. mendamaikan perselisihan yang terjadi pada masyarakat desa;
4. mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD
menetapkannya sebagai peraturan desa;
5. menjaga kelestarian adat-istiadat yang tidak bertentangan
dengan akidah/agama yang hidup dan berkembang di desa;
6. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat
menunjuk kuasa hukumnya.
Badan Perwakilan Desa
(BPD)
Fungsi BPD
1. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di
desa.
2. Merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama
pemerintah desa.
3. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa,
anggaran, dan pendapatan belanja desa, serta keputusan kepala
desa.
4. Menampung aspirasi masyarakat.
Struktur Pemerintahan Desa
BPD
Kepala Desa (kuwu/lurah)
LPM
Sekretaris Desa
Kaur
Pemerintahan
Kaur
Pembangunan
Kaur
Perekonomian
Kaur Kesra
Kaur Kamtib
Kepala Dusun
(KADUS)
RT/RW
Bendahara
Desa
Perbedaan Kelurahan dengan Desa
Wilayah kecamatan merupakan gabungan dari
beberapa desa dan atau kelurahan. Berbeda dengan
kepala desa dan lurah, kecamatan dipimpin oleh
seorang camat.
Dalam wilayah kecamatan, ada tiga unsur yang mempunyai
peranan penting, Yaitu:
1. Camat
Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul
sekretaris daerah kabupaten/kota.
Camat harus mempertanggungjawabkan
tugas-tugasnya kepada bupati/walikota melalui
sekretaris daerah kabupaten/kota.
Seorang camat mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum.
3. Mengoordinasikan penerapan dan pene gakan peraturan perundangundangan.
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan pemeliharaan prasana dan
fasilitas pelayanan.
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan dari semua kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan.
2. Komando Rayon Militer
Di kecamatan, tugas untuk
menjaga keutuhan wilayah dilaksanakan oleh
Komando Rayon Militer (Koramil).
3. Kepala Kepolisian Sektor
Untuk wilayah kecamatan kantor polisi
yang ada di sana biasa disebut dengan Polsek.
Selain itu ada beberapa fasilitas
umum yang ada di wilayah
kecamatan, seperti Sekolah
1. UPTD Dinas Pendidikan
Menengah Pertama (SMP),
SMA/SMK, KUA, dan UPTD
2. UPTD Dinas Kesehatan
(Unit Pelaksana Teknis
Dinas) yang dipimpin oleh seorang
kepala UPTD serta instansi lainnya,
3. UPTD Kependudukan
agar pemerintah kecamatan mudah
berkoordinasi dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.
UPTD di kecamatan di
antaranya:
4. UPTD Dinas Pekerjaan Umum
Susunan Pemerintahan Kecamatan
Meliputi
Memiliki
Bupati atau wali kota
Bupati adalah kepala pemerintahan kabupaten. Wali kota adalah kepala
pemerintahan kota. Keduanya bertanggung jawab atas penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan kota atau kabupaten.
Tugas dan Wewenang Bupati/Walikota
Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten/kota.
Mengajukan rancangan peraturan daerah (perda).
Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada
DPRD.
Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Bupati & Wakil Bupati
Sekretaris Daerah
Asisten Daerah
Kepala Dinas
Kepala Bagian
Kepala Subbagian
•
•
•
•
Asisten Pembangunan
Asisten Tata Praja
Asisten Administrasi
dll
•
•
•
•
•
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pendidikan
Dinas Kebersihan
Dinas perhubungan
dll
•
•
•
•
•
•
•
Bagian Pemerintahan
Bagian hukum
Bagian perekonomian
Bagian bina Sosial
Bagian administrasi
pembangunan
Bagian umum
Bagian perlengkapan.
1) Komandan kodim
(komando distrik militer)
2) Kapolres (kepala kepolisian resort)
3) Kepala kejaksaan negeri
4) Kepala pengadilan negeri
DPRD adalah lembaga legislatif daerah yang
merupakan
rekan
bupati/walikota
dalam
menjalankan pemerintahan kabupaten atau kota.
Seperti halnya bupati dan walikota, anggota DPRD
pun dipilih oleh rakyat dalam Pemilihan Umum yang
diselenggarakan secara nasional.
a) Fungsi legislasi, yaitu fungsi untuk membentuk undang-undang yang dibahas
bersama bupati/walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
b) Fungsi anggaran, yaitu fungsi untuk menyusun dan menetapkan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersama bupati/walikota.
c) Fungsi pengawasan, yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Perda.
a) membentuk Perda yang dibahas dengan bupati/walikota untuk mendapat
persetujuan bersama,
b) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala
daerah kepada menteri dalam negeri melalui gubernur,
c) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah, dll.
a) hak interpelasi, meminta keterangan kepada pemerintah daerah.
b) hak angket, mengadakan penyelidikan
c) hak menyatakan pendapat,
d) meminta pertanggungjawaban gubernur, dll.
a) pimpinan,
b) komisi,
c) panitia musyawarah,
d) panitia anggaran,
e) badan kehormatan.
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Jumlah anggota MPR saat ini adalah 678 orang,
terdiri atas 550 anggota DPR dan 128 anggota DPD.
Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun
Tugas dan wewenang MPR antara lain:
a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
b. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan Umum.
c. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk
memberhentikan presiden/wakil presiden dalam masa jabatannya.
d. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara
bersamaan dalam masa jabatannya.
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Anggota DPR berjumlah 550 orang.
DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun
Tugas dan wewenang DPR antara lain:
a. Membentuk undang-undang yang dibahas bersama presiden untuk mendapat
persetujuan bersama.
b. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memerhatikan
pertimbangan DPD.
c. Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan
pemberhentian anggota Komisi Yudisial.
d. Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat
perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
3. Presiden
a. Wewenang Presiden Selaku Kepala Negara (Eksekutif)
1) Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945
(sesuai UUD 45 pasal 4 ayat 1).
2) Menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjalankan UU
(UUD 45 pasal 5 ayat 2).
3) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara
(UUD 45 pasal 17 ayat 2).
b. Tugas Presiden dalam Bidang Legislatif
1) Memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR
(UUD 45 pasal 5 ayat 1).
2) Berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (UUD 45 pasal 22 ayat 1)
3. Presiden
c. Tugas Presiden dalam Bidang Yudikatif
1)
Memberi grasi, yaitu ampunan yang diberikan kepada orang
yang telah dijatuhi hukuman atas pertimbangan Mahkamah
Agung.
2)
Memberi amnesti, yaitu pengampunan atau penghapusan
hukuman pada seseorang atau sekelompok orang yang telah
melakukan tindak pidana atas pertimbangan DPR.
3)
Memberi abolisi, yaitu penghapusan atau peniadaan
pidana atas pertimbangan DPR.
4)
Memberi rehabilitasi, yaitu pemulihan nama baik pada
seseorang atau sekelompok orang atas pertimbangan
Mahkamah Agung
3. Wakil Presiden
c. Tugas Wakil Presiden meliputi:
a. Membantu presiden dalam menjalankan
kewajibannya sehari-hari.
b. Mewakili presiden apabila presiden berhalangan
sementara.
c. Mengganti presiden apabila presiden
berhalangan tetap
4. Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Agung merupakan badan yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman di Indonesia.
Susunan Mahkamah Agung terdiri atas
pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris.
Kewenangan Mahkamah Agung antara lain:
a. Mengajukan peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang.
b. Mengadili pada tingkat kasasi.
c. Wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
5. Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan kehakiman
di Indonesia.
Kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi antara lain:
a. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum.
b. Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat
mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil
presiden menurut UUD 1945.
6. Komisi Yudisial (KY)
Komisi Yudisial dipimpin oleh seorang ketua Komisi Yudisial.
Komisi Yudisial mempunyai 7 orang anggota.
Kewenangan Komisi Yudisial antara lain:
a. Mengusulkan pengangkatan calon hakim agung kepada DPR untuk
mendapat persetujuan.
b. Kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas
untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
8. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Menurut UUD 1945 anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih
dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi
jumlahnya sama yaitu 4.